Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS

Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS
Pria Jawa yang Membangun Papua Melalui Kaderisasi Kepemimpinan
Salah satu saksi hidup perjuangan Papua adalah tokoh satu ini. Sebagai aktifis gereja, ia memasuki Papua -saat itu Irian Barat- tahun 1970 menyusuk pamannya yang telah lebih dulu menjadi sukarelawan di sana. Belakangan, sang paman yang tadinya sukarelawan guru melihat peluang di Irian beralih profesi sebagai pengusaha.
Ketertarikan Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS karena aktivitas sosial masyarakat Papua saat itu. Ia membayangkan, dengan perekonomi- an di Jawa pasca pemberontakan G30S/PKI yang sangat buruk, apalagi di daerah luar Jawa seperti Papua. Paulus yang saat itu sudah bekerja di Surabayadengan gaji yang sudah “aman”, memutuskan pergi ke Bumi Cenderawasih guna membantu saudara-saudaranya.
“Saya keluar dari Surabaya dengan gaji yang safety. Tetapi karena ada ide, saya tetap menuju ke sana. Menggunakan kapal laut, saya bertolak ke Papua yang memakan waktu 21 hari. Saking lamanya, berat badan saya sempat turun sampai 10kg. Selama di Jayapura saya bekerja dengan om saya

sebagai distributor film. Kerja siang malam dan bersemangat karena mendapat uang banyak membuat saya melupakan kesehatan.  Saya harus operasi usus buntu,” kata pemilik CV. Widya Mandala ini.
Padahal lanjutnya, selama masih kuliah di Madiun ia tidak pernah jatuh sakit. Namun, faktor lingkungan dan kerja keras yang dilakukannya membuat tubuhnya tidak mampu mendukung padatnya aktivitas yang dilakukan pria kelahiran Magetan, 1 Desember 1948 ini. Saat berada di rumah sakit itulah ia bertemu dengan pastur yang mengisahkan mengenai tugas pelayanan yang dijalaninya di pedalaman Papua.
Tersentuh oleh kisah pastur tersebut, Paulus menyampaikan keinginannya untuk turut memberikan pelayanan kepada umat. Ia sadar, selama ini yang dilakukan di bumi Papua adalah bekerja berdasarkan nilai-nilai uang belaka. Berbeda saat dirinya bekerja di Surabaya yang lebih banyak menyandarkan pada nilai moral dan pelayanan kepada Tuhan. Meskipun demikian, kisah-kisah yang diceritakan saudaranya mengenai suku pedalaman Papua, pada detik terakhir ia membatalkan kepergiannya.

“Meskipun tiket sudah di tangan, saya membatalkan kepergian ke Sentani. Saya melarikan diri dari Keuskupan. Mungkin Tuhan melihat keraguan dalam diri saya sehingga Dia memberikan sakit malaria. Saya dirawat dan pada kesempatan itu menimbang-nimbang langkah, apakah harus tinggal atau mengabdi di pedalaman. Saya terus menggali motivasi, apakah jalan yang saya tempuh sudah tepat atau belum. Akhirnya saya berangkat ke pedalaman menjadi sukarelawan di gereja Katolik dengan fokus pada pendidikan dan kesejahteraan sosial,” ujarnya.
Di pedalaman, Paulus mengajar di sebuah SD milik misionaris. Setelah memiliki kelulusan, gereja sepakat untuk mendirikan SMP agar bisa menampung semangat belajar anak-anak tersebut. Ia sebagai aktifis gereja ikut membidani berdirinya sekolah yang juga mendapat bantuan dari pemerintah berupa guru-guru PNS tersebut. Meskipun sebenarnya mereka guru SD, tetapi yang ingin memiliki pendapatan tambahan bisa mengajar di SMP. Gereja juga membuka asrama yang diperuntukkan bagi para siswa.
“Sesuai pengalaman saya memegang asrama. Puji syukur Alhamdulilah, anak-anak yang saya didik di asrama

berhasil menjadi orang berkualitas.  Mereka diantaranya ada yang menjadi ketua MRP, bupati, anggota DPRD, polisi, tentara, pegawai negeri dan pejabat. Saya mengajar di sana dengan kondisi masyarakat yang memang sangat berbeda. Pekerjaan saya adalah mendampingi pastur mengunjungi penduduk dari kampung ke kampung dan mengajari mereka bercocok tanam serta masak-memasak,” tegasnya.
Pertobatan Nasional
Sebagai anggota DPD dari Papua, Paulus dengan sangat berani memperjuangkan konstituen yang memilihnya. Selama satu tahun duduk di lembaga tersebut, ia merasa tidak terbebani oleh apapun dan tidak tunduk kepada siapapun. Berbeda dengan kalau dirinya menjadi anggota DPR mewakili rakyat yang tersandera kepentingan partai pengusungnya. Ia mencontoh-kan bagaimana anggota DPR di Pansus Century atau Gayus yang tidak bisa bertindak sesuai hati nurani.
“Karena kepentingan yang di atas mereka berlawanan dengan nilai dan hati nurani. Kalau orientasi nilai kebenaran pasti sama, tetapi orientasi kekuasaan dan uang pasti berbeda, itu yang terjadi. Makanya, kita harus mengadakan pertobatan nasional,

karena nilai-nilai kejujuran dan keadilan sudah terbunuh dan mati. Mau masuk PNS, bupati, gubernur, semua harus bayar. Kalau kita jujur pada nilai, inilah pembunuhan terhadap nilai yang mengakibatkan nurani kita tumpul dan mati. Tidak heran kalau benih korupsi menjadi tumbuh subur di banyak tempat,” tuturnya.
Disinilah sebenarnya, jelas Paulus, bahaya terbesar bagi Indonesia. Ia tidak merasa heran ketika para tokoh lintas agama menyampaikan seruan kepada pemerintah. Artinya, ada sesuatu yang terjadi di masyarakat seperti bendungan besar yang siap meledak. Yakni rasa keadilan, kejujuran dan kemanusiaan yang tidak ada serta keserakahan yang sangat dominan.
Paulus sangat menyayangkan bagaimana Indonesia yang berlandaskan Pancasila kalah jauh dari China yang komunis. China banyak menerapkan humanisme hubungan antara rakyat dan pemerintah. Ia mencontohkan pemerintah China yang memberikan “ganti untung” bagi masyarakat yang lahannya terkena proyek pemerintah. Sementara di Indonesia, pemerintah selalu memberikan “ganti rugi” kepada

rakyatnya sendiri tanpa ada solusi yang pasti.
“Negara dan rakyat kita menjadi korban karena para pemimpin mengingkari nilai kerakyatan, faktanya seperti itu. Coba sekarang masalah pertanahan, di mana tanah rakyat yang diambil dengan sembarang itu harus dikembalikan. Dahulu karena sangat berkuasa, pemerintah menindas rakyat semena-mena. Begitu juga dengan kebijakan penetapan UMR, yang memposisikan rakyat sebagai orang miskin. Yakni dalam kondisi minimal, setidaknya minimal bisa makan. Ini yang membuat nurani saya terusik setiap membicarakan masalah nilai-nilai bangsa ini. Karena di Indonesia karyawan tidak dihargai, hanya dianggap sebagai mesin dan alat produksi saja. Mestinya buruh dan karyawan harus dinilai sebagai aset perusahaan, sebagai share holder, maka kesejahteraan harus berkorealsi positif dengan keuntungan perusahaan,” tegasnya.
Pria yang mendapat dukungan penuh keluarga ini, mengungkapkan pentingnya generasi muda dalam membangkitkan kembali nilai-nilai kebangsaan. Mereka juga harus memiliki keberanian untuk menegakkan nilai-nilai tersebut. Karena saat ini bangsa Indonesia

memerlukan waktu satu generasi lagi untuk mengembalikan nilai-nilai tersebut. Harus diakui bahwa para pemimpin sekarang lebih berorientasi pada material daripada moral.
“Orang sekarang menggunakan agama sebagai cap pembenaran diri dalam mendukung nilai-nilai yang dirusaknya sendiri. Semua orang Indonesia beragama dan percaya pada Tuhan tapi tidak menyembah Allah dalam Kebenaran dan Roh yang Kudus. Agama lebih sebagai pakaian politik dan alat pencitraan diri daripada sebagai jalan menuju ke Surga. Lihatlah pelanggaran sumpah jabatan yang melahirkan pejabat-pejabat korup karena kehilangan Roh dan Nilai. Banyak orang yang seakan-akan agamawis, tetapi sebenarnya merupakan pembenaran terhadap nilai-nilai yang menindas nuraninya sendiri. Makanya diperlukan keberanian generasi muda untuk bangkit dari sisi nilai. Tetapi kadang kita juga over acting sehingga bukan bagaimana sebuah masalah diperbaiki, tetapi justru dibebani dengan masalah baru,” ungkapnya.
Membentuk Kaderisasi
Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS terus melanjutkan langkah untuk mengabdikan diri bagi kepentingan

masyarakat Papua. Beberapa kali tawaran untuk menjadi PNS saat terbentuk pemerintah administratif baru ditolaknya. Ia tetap memilih untuk melayani masyarakat melalui gereja. Ia sempat bersinggungan dengan dunia politik saat salah satu Pastur menjadi anggota DPRD, Pastur Michael Chosmas Angkur, OFM (sekarang menjadi Mgr. Michael Chosmas Angkur, OFM – Uskup Bogor). Saat itulah sebelum Pastur bersidang di gedung DPRD, ia sering berdiskusi membicarakan kondisi bangsa Indonesia.
“Saya kemudian diminta pastur untuk masuk ke dunia politik, membantu DPRD Jayawijaya yang baru saja terbentuk. Karena saya dulu juga mantan anggota dewan mahasiswa sehingga terbiasa dalam organisasi. Saya membantu bagaimana berorganisasi, rapat, dan lain-lain. Tahun 1975-an, saya membuat kaderisasi karena harus diby pass untuk menyiapkan SDM. Kalau harus dibiarkan berkembang secara alamiah, terlalu lama. Kaderisasi saya pilih untuk mempercepat proses penyiapan SDM menjadi pemimpin lokal,” tandasnya.
Tahun 1973 – 1974 dibentuk KNPI dan sebagai tokoh pemuda, Paulus dipercaya menjabat sebagai Ketua

KNPI sampai tahun 1978. Pada kesempatan itu, ia memimpin kaderisasi yang sebelumnya tidak pernah ada. Paulus meluncurkan bebagai program untuk keperluan keseimbangan bagi generasi muda Papua serta mempercepat pemahaman terhadap perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Di antaranya adalah pengenalan terhadap uang, rumah sehat, makanan sehat, dan lain-lain.
Saat itu lanjutnya, pastur memperkenalkan perapian dengan cerobong asap seperti di Eropa. Karena rumah adat di Papua, honai, mengakibatkan asap tidak bisa keluar rumah sehingga penghuninya mengidap ISPA akut. Perlahan-lahan, sebagai tokoh pemuda pada tahun 1982, ia berhasil mendamaikan dan menyatukan suku di sana. Posisinya sebagai pengurus Golkar membuatnya cepat dikenal baik di pemerintahan maupun di tengah masyarakat.
Menghentikan Perang Suku
“Di Wamena, saya sering mengadakan kaderisasi. Saya bina dan komunikasi-kan semua itu, meskipun saat itu tidak ada alat komunikasi apapun.  Tahun 1977 saya menjadi anggota DPRD sehingga mendapat tempat yang lebih formal untuk mengadakan

pembaharuan yang lebih radikal dengan tetap mengedepankan nilai kemanusiaan. Berbeda dengan pemerintah yang melakukan pendekatan radikal dengan operasi militer yang meskipun baik tetapi menindas nilai kemanusiaan. Seperti operasi koteka, karena dianggap orang berkoteka itu rendah dan tidak cocok,” tuturnya.
Sedangkan Golkar dan misionaris, menggunakan pendekatan pendidikan melalui sistem nilai terlebih dahulu. Semua itu dilakukan secara perlahan-lahan sampai mereka sendiri merasa membutuhkan seperti penggunaan baju di tengah cuaca dingin sebagai penghangat badan. Misionaris juga memiliki suster yang ditugaskan untuk mendidik generasi muda perempuan agar hidupnya lebih bernilai. Intinya, misionaris melakukan perubahan melalui pendidikan dan penamaan nilai-nilai kehidupan, sementara pemerintah melakukan perubahan secara radikal melalui program yang sering terjadi benturan kekerasan.
Akibatnya, misionaris menjadi tempat perlindungan masyarakat dari tekanan pemerintah. Sebagai aktifis gereja, Paulus sering berbicara lantang mengenai perubahan yang harus dilakukan secara manusiawi, bukan militeristik. Untuk kepentingan itu, ia

memperluas kaderisasi nilai-nilai tersebut di kalangan generasi muda baik swasta maupun pemerintahan. Oleh karena itu, ia semakin dikenal dan diterima masyarakat yang sangat berguna untuk membangun Golkar di Papua, saya menjadi direktur.
“Saya mengawinkan antara nilai misionaris dan Golkar yang baik dan berguna bagi masyarakat, melalui nilai-nilai yang baik. Tetapi semua itu malah menimbulkan kecemburuan di kalangan anggota DPRD dari ABRI (sekarang TNI). Saya dicurigai ingin menjadi ketua DPRD. Padahal saya tidak ingin menjadi pemimpin, tetapi menciptakan pemimpin sehingga saya membuat program kaderisasi. Tetapi karena saya memiliki pengaruh besar baik di masyarakat maupun pemerintahan, saya menjadi pimpinan informal untuk pendidikan dan pelatihan kader Golkar bekerja sama dengan ABRI. Saya lakukan kaderisasi untuk mencetak pemimpin,” kata sulung dari tiga bersaudara pasangan Petrus Sukardi dan Maria Sukini tersebut.
Akibat kecemburuan tersebut, Paulus sempat ditahan tanpa pernah diadili. Ia dituduh menghina (alm) Presiden Soeharto. Ia mengalami betapa kejinya rezim terdahulu yang menyandera

orang-orang yang vokal dan kritis. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah tokoh-tokoh yang berkuasa itu memiliki wawasan yang sangat sempit sehingga menterjemahkan kondisi masyarakat dengan sangat berbeda. Akibatnya, orang-orang sipil yang kritis dan cinta negara tetapi tidak setuju dengan cara-cara mereka, harus dikorbankan.
Setelah bebas, Paulus membina organisasi kepemudaan AMPI untuk menciptakan kader dan aktif dalam kepengurusan GOLKAR. Bersama Bapak Yapto Suryosumarno dan Bapak Yorris Raweyai, ia mendirikan organisasi pemuda underbow Golkar yang sangat fenomenal di tanah air, Pemuda Pancasila di Papua. Selain itu, ia juga mengkader pengusaha kecil di Wamena agar mereka mampu mandiri dalam wadah KUKMI.
“Tahun 1982 saya terpilih menjadi anggota DPRD. Sebenarnya tahun itu juga ia dinyatakan menang dan tinggal dilantik tetapi dipaksa mundur oleh gubernur. Meskipun saat itu saya dibela oleh Bapak Mayjen. Amir Soemartono. Setelah ada pembicaraan antara Jakarta dan Irian Jaya (sekarang Papua), saya disuruh turun (red-keluar) dari Wamena. Tetapi saya sudah terikat betul dengan masyarakat Wamena. Ketika ada gerakan OPM di
sana, beberapa kader saya lari ke hutan karena ketakutan terhadap OPM dan tentara. Saat keluar dari hutan, mereka diciduk tentara. Saya minta kebebasan mereka yang berakibat catatan hitam sebagai pembela OPM bagi saya,” tandasnya.
Ketika reformasi di tubuh Golkar, Paulus berada di depan memimpin perubahan. Tahun 1999, ia dicalonkan sebagai anggota DPRP bagi Golkar Papua dan bertahan selama dua periode. Sebenarnya ia masih bisa terpilih untuk ketiga kalinya. Namun, jiwanya yang ingin menciptakan pemimpin membuatnya memberikan jalan bagi yang lebih muda, yang dipersiapkan secara sungguh-sungguh.
Selama dua periode sebagai anggota DPRP, Paulus menjadi Ketua Komisi B (membidangi ekonomi), ia meletakkan pondasi dasar bagi perekonomian rakyat Papua. Paulus membidani lahirnya Perdasus Perekonomian Rakyat, pemanfaatan hutan, dan lain-lain, sehingga setelah dua periode ia merasa selesai dan mengundurkan diri dari dunia politik. Ia memilih jalur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua sebagai sarana menyalurkan aspirasi rakyat Papua ke pemerintah pusat di Jakarta.
“Saya sepuluh tahun menjadi Ketua Komisi B di DPRP Papua, tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya memang mendapat mobil dinas, tetapi tetap menggunakan mobil pribadi meskipun mobil tersebut sudah berusia tua. Kalau rusak mobil saya perbaiki sendiri dan enaknya ketika masa jabatan berakhir, mobil saya serahkan ke negara. Tidak harus menahan-nahan, karena tidak pernah memakai. Di sinilah nilai ajarannya,” ungkapnya.
Sebenarnya Paulus sangat menyayang-kan dan tidak setuju perubahan Golkar menjadi partai. Karena ia menyadari cita-cita awal pendirian Golkar adalah untuk mengkaryakan Indonesia tanpa menjadi ideologi. Membentuk masyarakat kekaryaan Indonesia dimana masyarakat dibagi atas kekaryaan bukan atas ideologi dan partai politik. Sesuai dengan cita-cita, Golkar boleh bubar asalkan Pancasila terus dan Pembukaan UUD 1945 tetap menjadi ajaran nilai-nilai kebangsaan. Menurut Paulus, Golkar sekarang sudah menyimpang dari tujuan awalnya yang tidak menghendaki partai sampai jauh menjangkau masyarakat desa.
“Seharusnya partai cukup di kabupaten saja. Makanya saya happy di DPD meskipun saya tetap kader Golkar,
tetapi bukan Golkar sekarang yang cenderung pragmatis. Anti korupsi bukanlah nilai, tetapi bukan juga untuk diperjualbelikan. Jadi ketika Pemberantasan korupsi sudah menabrak kekuasaan dan uang banyak, maka terjadilah negosiasi yang berujung damai. Semua bisa dibeli, dan ini secara politik sudah membudayakan dan membenarkan nilai-nilai yang salah. Ketika memperjuangkan nilai yang salah, di situlah martabat menjadi hilang. Uang hanya diperlukan bukan untuk tujuan,” sesal Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS menutup kisahnya.