H. Yusuf Nasih, S.Sos., MM

Wakil Ketua DPRD Bekasi

Harus Sigap Menghadapi Pasar Bebas

Pada era perdagangan bebas -ditandai diterapkannya AFTA dengan China, Januari 2010- siap tidak siap Indonesia harus menghadapinya. Perjanjian tersebut membuat wilayah Asean menjadi pasar bagi produk industri China tanpa biaya masuk sama sekali. Aturan itu, membuat peta persaingan usaha di Indonesia berubah seiring banjir produk berharga murah dari negeri tirai bambu.

Akibatnya bisa ditebak, perlahan namun pasti pasar bebas akan mematikan sektor industri di Indonesia. Bahkan sebelum diterapkan AFTA pun, sektor perdagangan eceran (ritel) skala internasional yang masuk hingga pelosok kampung telah melumpuhkan pasar tradisional. Di sisi lain, pemerintah Indonesia terkesan melakukan “pembiaran” terhadap desakan yang mengancam kehidupan rakyat tersebut.

“Belum terdengar sekali pun komentar pemerintah mengenai AFTA ini, tidak ada penjelasan sama sekali. Padahal kondisi di lapangan sudah tidak bisa menunggu lagi dalam menghadapi serbuan produk luar negeri. Saya berkesimpulan bahwa pemerintah tidak tegas memberikan program kepada masyarakat kita. Tetapi pemerintah malah membiarkan masyarakat mencari tahu sendiri, mencari solusi masing-masing atas problematika yang dihadapinya. Masyarakat dibiarkan sendiri tanpa pengayoman,” kata H. Yusuf Nasih, S.Sos., MM., Wakil Ketua DPRD Bekasi.

Menurut Haji Yunas –panggilan akrab pria kelahiran Bekasi, 25 September 1954 ini, secara politik pun pemerintahan sekarang tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Bahkan terdapat “kekurangan” yang sangat mengganggu, yakni ketegasan dari pimpinan tertinggi pemerintahan, Presiden. Kinerja presiden yang dipilih secara langsung dan mendapat suara mutlak tersebut belum bisa meyakinkan masyarakat.

Ia mencontohkan, bagaimana dari beberapa polling yang diselenggarakan oleh lembaga independent, terlihat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun. Selain kurang responsive terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat, pemerintah juga terbebani dengan berbagai masalah. Seperti kasus Bank Century, yang hampir-hampir mewacanakan pemakzulan terhadap kepemimpinan Presiden SBY.

“Semua diserahkan kepada masyarakat, yang penting jangan sampai melanggar koridor hukum dan ketatanegaraan. Karena itu, orang sekarang harus sigap dalam menghadapi situasi pasar bebas. Bagi masyarakat Bekasi, nampaknya mereka juga belum siap, baik di pasar tradisional, ritel serta pabrik-pabrik yang banyak terdapat di wilayah ini,” ujarnya.

Meskipun demikian, Haji Yunas berharap besar generasi muda mampu membawa bangsa ini keluar dari kemelut. Tetapi generasi muda memerlukan modal yang memadai, seperti harus rajin belajar, peka terhadap situasi bangsa dan secara terus menerus belajar kepada kelompok masyarakat yang mempunyai kharisma. “Generasi muda sekarang jangan pesimis, mereka harus optimis, pantang mundur dalam menghadapi tantangan ke depan. Mereka harus banyak belajar dari generasi terdahulu,” imbuhnya.

Dunia Politik Dinamis

Karier sulung delapan bersaudara anak pasangan Pani dan Ny Minah di politik sudah dimulai sejak tahun 80-an. Sejak dirinya menjadi Kepala Desa, politisi dari Partai Golkar ini aktif di kelembagaan partai hingga menjadi Ketua PK Golkar Kecamatan Jatisampurna, hingga sepuluh 10 tahun lamanya. Hingga akhirnya tahun 2004, ia terpilih sebagai Anggota DPRD Bekasi.

“Saya sebelumnya sudah mencalonkan diri tetapi gagal. Tetapi untuk masuk dan terpilih sebagai anggota DPRD ini juga tidak gampang. Karena selain saingan eksternal, secara internal pun kita bersaing. Bahkan barangkali lebih banyak saingannya. Makanya kita perlu melakukan sesuatu yang dapat mempercayai kelembagaan partai, sehingga paling tidak kita bisa melanjutkan perjuangan partai di DPRD,” tuturnya.

Perjuangan panjang dan melelahkan yang dilakoninya membuahkan hasil. Kini ia adalah Wakil Ketua DPRD Bekasi, setelah sebelumnya menduduki beberapa posisi strategis seperti Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar. Ketika perpecahan di tubuh Partai Golkar terjadi saat Pilkada Bekasi, ia konsisten untuk mendukung calon dari partainya.

“Dari situ saya dapat reward dari partai untuk menduduki jabatan Ketua Fraksi. Itu kan sangat strategis karena ketua fraksi bisa mengatur semua anggota-anggotanya dan ketua fraksi bisa melobi fraksi lainnya untuk menentukan kebijakan DPRD yang dianggap terbaik. Hingga saya menjadi Ketua DPRD Bekasi pengganti antar waktu selama sembilan bulan. Di DPRD, saya telah mengalami jabatan dari yang terkecil hingga terbesar,” kata wakil rakyat yang terpilih untuk kedua kalinya ini.
Menurut Haji Yunas, dunia politik terus bergerak sangat dinamis. Bagaikan tiupan angin, arah politik bisa berubah-ubah. Kecermatan dalam mengamati arah angin akan membawa kepada keputusan yang tepat. Semua itu, membutuhkan perjuangan, ketekunan dan “jam terbang” yang cukup. “Karena politik itu benar-benar dinamis yang setiap saat harus kita ikuti perkembangannya kalau ingin berkarier di sini,” katanya.

Apalagi, lanjutnya, ketika dalam perjuangan tersebut mendapat kepercayaan masyarakat. Para wakil rakyat harus betul-betul mengerjakan tugasnya dengan baik. Adapun tugas-tugas sebagai wakil rakyat secara garis besar ada tiga tugas pokok, yakni legislasi, budgeting dan pengawasan. Ketiga tugas tersebut terintegrasi dalam diri setiap wakil rakyat di Indonesia yang menjadi kewajibannya.

“Menjadi perjuangan kita sebagai anggota dewan agar program-program yang kita perjuangkan betul-betul menjadi kenyataan di masyarakat. Apalagi sebagai anggota dewan dari sebuah kota yang otonom, bagaimana memberikan support terbaik bagi masyarakat. Seperti Pemda Bekasi yang memiliki visi “Bekasi Bersih, Bekasi Cerdas”, “Bekasi Sehat”, hal seperti itu yang dinantikan masyarakat. Mereka menunggu bentuk-bentuk konkretnya pelayanan pemerintah yang mengarah kepada visi-visi tersebut,” jelas Koordinator Komisi A dan Koordinator Badan Kehormatan Dewan ini.

Menjadi tugas lembaga pengawas untuk melihat apakah yang dilakukan pemerintah sudah mendekati visi-visi yang dicanangkan. DPRD menginvestigasi dan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program tersebut sampai kepada masyarakat. Seandainya pelaksanaan program tidak merata, harus didorong lagi sehingga program yang direncanakan terlaksana dengan baik. “Dengan tiga fungsi tadi, sebagai anggota dewan yang bertugas mengontrol pemerintah, kita menginginkan program yang dilaksanakan pemerintah berjalan dengan baik,” tambah ayah tujuh anak dari perkawinannya dengan Hj Mimin tahun 1979 tersebut.

Melakukan Yang Terbaik

Selain sebagai Wakil Ketua DPRD Bekasi, H. Yusuf Nasih, SSos., MM, juga menjabat sebagai Ketua DDI (Donor Darah Indonesia) Cabang Bekasi serta Ketua Asosiasi LPM Bekasi. Meskipun sangat sibuk, ia telah mencanangkan untuk menyelesaikan tugas dengan baik selama lima tahun ke depan. Tentu saja, dengan mengerahkan segenap kemampuan untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan masyarakat Bekasi yang telah memilihnya selama dua periode ini.

“Saya selalu melakukan introspeksi terhadap diri saya sendiri. Kemudian saya kombinasikan dengan kondisi keluarga -utamanya anak-anak saya sendiri karena yang paling kecil baru kelas II SMP- untuk memberikan apa yang saya mampu, apa yang saya bisa dan melakukan yang terbaik untuk masyarakat Bekasi. Selanjutnya, bagaimana nanti kita lihat situasinya karena episode ini bisa berlanjut,” kata pria yang lahir dan besar di Bekasi ini.

Alasan untuk terlebih dahulu melihat kondisi keluarga, menurut Haji Yunas tidak lepas dari dukungan yang diberikan mereka. Karena di awal keterlibatannya di DPRD Bekasi, keluarga besarnya tidak tahu bagaimana tugas seorang anggota dewan. Mereka shock melihat panutannya, ayahnya dan suaminya bekerja tidak kenal waktu, sehingga terkesan lebih memilih pekerjaan daripada keluarga. “Tetapi melalui perkumpulan istri anggota dewan yang sering berkumpul dan berdiskusi, lama kelamaan keluarga mengerti, memahami dan mendukung tugas-tugas kami,” tegas kakek empat cucu ini.

Membandingkan situasi politik zaman dahulu dan sekarang, menurut Haji Yunas sangat terasa perbedaannya. Ia mencontohkan bagaimana saat menjabat sebagai Kepala Desa sekaligus Pembina Golkar di wilayahnya. Sebagai Pembina Golkar tugasnya adalah bagaimana memenangkan Golkar dalam setiap Pemilu, tidak lebih. Pembina Golkar, hanya dijadikan sebagai pelaksana program oleh pimpinan di atasnya.

“Artinya kita tidak boleh meminta melakukan sesuatu ke atas, manut saja jadi bemper pimpinan. Berbeda dengan sekarang, masyarakat bisa berpikir, berkreasi dan bercita-cita lebih luas. Dulu masyarakat kecil kelihatan tenang dan tidak ada gejolak, tidak ada perbedaan satu dengan lainnya karena struktur politik sudah merasuk ke unit-unit terkecil. Seperti adanya KB, 10 Program PKK, sehingga masyarakat yang ada di pedesaan dan perkotaan itu benar-benar terbina dan mendapat motivasi dari Dinas Penerangan,” tandasnya.

Copyright © 2016 Profil Indonesia | kisah sukses – profil daerah- profil top – biografi – company profile – profil sukses.