Prof. DR. Ir. Krishna Mochtar, MSCE

Prof. DR. Ir. Krishna Mochtar, MSCE
Guru Besar Tetap Bidang Rekayasa dan Manajemen Konstruksi, Institut Teknologi Indonesia

Distance Learning Sebagai Sistem Pendidikan Alternatif di Indonesia

Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia sudah bukan rahasia lagi. Untuk dapat belajar dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi diperlukan dana yang sangat besar. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana 20 persen dari APBN untuk pendidikan, tetap tidak banyak membantu. Pendidikan tetap mahal dan tidak terjangkau bagi sebagian besar rakyat Indonesia.

Kondisi tersebut jelas sangat menghambat kemajuan bangsa. Karena salah satu jalan untuk mencapai kesuksesan adalah dengan mencerdaskan generasi muda melalui pendidikan. Diakui atau tidak, pendidikan bisa mengangkat kesejahteraan rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang murah dan terjangkau.

“Sebenarnya ada terobosan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan pendidikan sistem online atau distance learning. Model ini tidak mengharuskan adanya pertemuan sehingga mampu menjadi alternatif pendidikan di Indonesia. Peserta berasal dari orang-orang yang sangat sibuk bekerja, atau terpisah jarak jauh dari pusat pembelajaran. Dengan sistem ini, bahkan orang yang tinggal di daerah terpencil pun memiliki kesempatan yang sama untuk belajar,” kata Prof. DR. Ir. Krishna Mochtar, MSCE., Guru Besar Tetap Bidang Rekayasa dan Manajemen Konstruksi, Institut Teknologi Indonesia, Jakarta.

Sistem distance learning seperti itu, jelasnya, di luar negeri sangat mudah ditemukan. Di negara-negara maju dengan kesibukan dan kepadatan jadwal setiap orang, sistem tersebut sangat membantu. Karena orang tetap bisa bekerja tanpa harus ketinggalan pendidikan yang diperlukannya. Bahkan, saat menempuh pendidikan S2 dan S3 di Illinois Institute of Technology, Chicago, Amerika Serikat, istrinya mengisi kegiatan dengan mengikuti distance learning.

Sebenarnya, Indonesia juga memiliki sistem pendidikan jarak jauh yang dikenal dengan Universitas Terbuka. Metode pembelajaran ini menggunakan paket-paket pembelajaran berupa modul yang dikirimkan kepada peserta pendidikan. Pada waktu-waktu tertentu, diselenggarakan ujian semester di lokasi yang sudah ditentukan. Selain itu, diberikan juga bimbingan semacam mentoring melalui telepon atau email.

“Di Indonesia yang resmi UT, menurut saya itu positif. Karena orang yang sibuk melalui distance learning bisa terbantu dengan media digital. Bahkan dengan CD dan peralatan lain, bisa diputar berulang kali sehingga mudah masuk dalam otak dan pikiran masing-masing. Berbeda dengan perkuliahan tatap muka yang tidak bisa memaksa dosen untuk mengulangi lagi perkuliahannya,” tuturnya.

Sayangnya, menurut Krishna, meskipun sangat membantu bagi orang-orang sibuk atau tinggal di tempat terpencil, tetapi tidak semua bidang studi bisa menggunakan sistem distance learning. Pada jurusan sosial atau IT sangat mungkin dilakukan, tetapi peserta yang mengambil jurusan teknik memerlukan pertemuan tatap muka dengan dosen secara intensif. “Seharusnya sih bisa melihat menggunakan sistem distance learning. Tetapi kadang hambatan justru datang dari para pengajar karena alasan sentimental saja,” tambahnya.

Meskipun demikian, Krishna menyatakan kalau distance learning sangat baik diterapkan pada kondisi Indonesia. Bahkan, secara umum sistem tersebut sangat efisien dan merupakan terobosan yang sangat brilian demi kemajuan pendidikan di tanah air. Namun, kendala terbesar justru datang dari Depdiknas khususnya Dikti yang cenderung menghambat sistem tersebut. Seperti syarat bagi perguruan tinggi untuk bisa menyelenggarakan distance learning harus memiliki akreditasi A.

“Susah juga sih di Indonesia, tetapi kalau di Amerika semua sudah berjalan. Kuliah via pos atau internet, diskusi lewat chatting, ujian, lulus dan lain-lain. ITI juga pernah mengadakan seperti itu, dengan nama ITI Cyber University kerjasama dengan Malaysia, yang disana sudah jauh lebih maju. Karena pemerintah lebih peduli terhadap kondisi ini, modul-modul di sana dengan CD-CD yang ‘hidup’ seperti dosen mengajar di depan kelas saja,” tandasnya.

Tetapi akibat sosialisasi yang kurang, program tersebut tidak diminati masyarakat karena dinilai kurang meyakinkan dan tidak populer. Padahal program tersebut mencakup seluruh kantor cabang PLN di Indonesia dengan agenda yang tersusun rapi dan sangat terjangkau. Tidak heran, saat ini Krishna termasuk mendorong untuk program distance learning tersebut. Akibatnya, ia harus berdebat dengan “orang-orang” Dikti mengenai masalah yang sebenarnya sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia tersebut.

Ia mencontohkan bagaimana model pendidikan konvensional seperti sekarang harus mengeluarkan dana besar untuk sekadar membangun gedung. Padahal dana triliunan tersebut bisa digunakan untuk membuat modul distance learning yang modern. Di sisi lain, dengan metode distance learning selain tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk gedung, efektivitasnya pun sangat tinggi. Peserta bisa mengatur sendiri untuk menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang dimilikinya.

“Kalau yang ingin cepat ya bisa cepat. Tetapi kalau sambil bekerja ya harus diselesaikan pekerjaannya dahulu. Mungkin pemikiran untuk memperketat persyaratan ini karena kualitas kejujuran orang Indonesia yang sangat beragam sehingga kalau dipermudah nanti kualitas lulusannya sangat rendah. Tetapi sebenarnya itu cukup diawasi saja, kalau kualitasnya kurang ya ditutup saja. Tetapi menurut saya, itu sangat bagus dan harus dikembangkan lebih jauh,” tambahnya.

Seharusnya Indonesia mencontoh negeri jiran Malaysia dalam pendidikan distance learning ini. Di negara yang perekonomiannya digerakkan oleh para TKI tersebut, metode tersebut sangat maju. Penggunaan internet secara luas di seluruh lapisan masyarakat sangat membantu kelancaran program tersebut.

“Mereka mengadakan forum diskusi di internet mengenai satu topik bahasan antara dosen dengan mahasiswa. Bisa juga dengan dosen yang memberikan pancingan pertanyaan sebagai bahan diskusi untuk dibahas bersama-sama. Mereka sadar banyak teknologi yang bisa digunakan untuk keperluan itu, karena teknologi sendiri netral dan bisa digunakan untuk apa saja. Tergantung niat masing-masing,” tuturnya.

Pakar Manajemen Konstruksi

Sebagai guru besar tetap, Prof. Krishna memiliki obsesi untuk meneguhkan eksistensinya sebagai guru besar. Melalui seminar-seminar ilmiah di dalam dan luar negeri, ia ingin dikenal sebagai salah seorang pakar Teknik Sipil, utamanya dalam hal manajemen konstruksi. Profesor kelahiran Jakarta, 21 September 1961 ini sudah memulai dengan beberapa kali tampil sebagai pembicara di seminar internasional seperti di Malaysia dan Australia atas bantuan dana Ditjen Dikti Depdiknas.

“Kalau mimpi saya, kalau orang mencari pakar Sipil, sayalah nama pertama dalam ingatan mereka. Mungkin nanti suatu saat, masalah manajemen konstruksi pun orang akan mengenal saya sebagai ahlinya. Kalau sudah gitu sudah tingkat nasional lah, tinggal tunggu waktu untuk go internasional,” tandasnya.

Prof. Krishna juga mengakui bahwa penghargaan terhadap guru besar di Indonesia masih sangat kurang. Berbeda dengan di Malaysia atau Jepang, pendapatan guru besar bisa disejajarkan dengan direktur perusahaan besar. Sementara di Indonesia, banyak dosen dan guru besar yang menjadi freelance sebagai konsultan untuk menghidupi keluarga. Ia sendiri selain mengajar di ITI juga mengajar di UI dan UPH serta bertindak selaku konsultan.

“Untuk mencari tambahan. Tetapi saya sebagai profesional juga mengerjakan desain beberapa proyek. Seperti desain pelabuhan Belawan yang merupakan proyek IDB dan desain sistem pengendalian banjir di Bontang. Selain itu, saya juga menggarap proyek kajian mengenai kebijakan optimalisasi penggunaan material produk dalam negeri dari Departemen PU. Tetapi ini saya anggap sebagai penelitian untuk dikembangkan menjadi beberapa tulisan di jurnal dan bahan-bahan untuk seminar. Selain itu, penelitian tersebut saya harapkan menjadi referensi bagi kebijakan pemerintah, baik di tingkat Menteri maupun Dirjen di bidang konstruksi,” tuturnya.

Untuk saat ini, Prof. Krishna lebih memfokuskan penelitian pada besaran belanja pemasaran (marketing) konstruksi baik di tingkat kontraktor maupun konsultan. Karena besarnya nilai uang yang beredar di bisnis ini ditengarai banyak terjadi KKN. Apalagi pasca reformasi yang menghasilkan otonomi daerah, tingkat penyelewengan sangat tinggi. Hadirnya “raja kecil” seperti gubernur, walikota, dan bupati, membuat KKN semakin marak.

“Untuk mendapatkan proyek sering terjadi pengaturan sehingga lahir ‘komitmen fee’ mencapai 40-60 persen dari nilai proyek. Padahal, dahulu hanya 10 persen saja. Artinya kalau seorang konsultan mengerjakan sebuah proyek dengan besarnya biaya tinggal 40-60 persen saja dari anggaran semestinya, maka mereka seringkali terpaksa merekayasa data dan berkerja tidak optimal. Akhirnya hasil perencanaan kacau dan asal-asalan saja sehingga ketika dalam tahap pelaksanaan banyak proyek yang cepat rusak. Nanti arah penelitian marketing in construction saya ke situ,” ungkap pria yang tidak ingin terjun ke dunia politik ini.

Optimalisasi Produk Dalam Negeri

Prof. Krishna Mochtar mengakui lebih tertarik untuk mengadakan penelitian yang bersifat problem solving. Ia tidak terlalu berminat untuk mengadakan penelitian dari dana hasil hibah yang pada akhirnya hanya selesai sebatas dimuat pada jurnal ilmiah atau diseminarkan. Karena ia ingin mendedikasikan hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi.

“Kalau penelitian di Departemen Teknis seperti PU itu lebih menarik karena riil di lapangan. Bukan hasil ‘ngarang-ngarang’ masalah tetapi benar-benar apa yang dihadapi pada kehidupan sebenarnya. Jadi kajian-kajian yang kami lakukan menjadi roadmap bagi PU, sehingga jelas lebih bermanfaat,” tegas suami Ade Ismiati, SE ini.

Hasil penelitian Prof. Krishna sedikit banyak akan memengaruhi SK yang dikeluarkan oleh Menteri PU. Berkat penemuan-penemuannya, aturan yang dikeluarkan lebih banyak memberikan manfaat bagi orang banyak. Di sini, putra pasangan wartawan handal almarhum Sofyan Mochtar dan almarhumah Kustiniyati Mochtar ini merasakan kepuasan yang lebih besar daripada sekadar honor penelitian saja.

“Artinya manfaatnya lebih besar dan mantap. Sekarang ini saya sedang meneliti mengenai optimalisasi pemakaian bahan bangunan produk dalam negeri oleh kontraktor dan konsultan dalam negeri. Sementara sekarang pemilik dan kontraktor masih senang menggunakan produk luar negeri karena mutunya yang bagus meskipun harganya jauh lebih mahal, atau bahkan karena harganya yang memang lebih murah dari produk dalam negeri, terutama yang dari China, India, dan lain-lain,” kata ayah dari Adil Mochtar dan Adila Amilia Mochtar ini.

Prof. Krishna berharap dapat mengurai masalahnya sehingga pada nantinya akan keluar draft peraturan menteri tentang penggunaan produk dalam negeri. Di sisi lain, pemilik proyek dan kontraktor akan mendapatkan insentif yang sebanding karena dengan sukarela menggunakan produk dalam negeri. Pemerintah juga diharapkan memberikan pengawasan ketat terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi terhadap kebijaksanaan tersebut.

“Pokoknya nanti kontraktor dan konsultan akan beralih ke produk dalam negeri. Kalau tidak, maka  akan kena sangsi karena adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah. Skemanya seperti itu untuk menjadi SK Menteri atau Dirjen. Bagi saya itu lebih menarik dan menantang daripada  menggunakan dana hibah Dikti dan hanya ‘mengarang-ngarang’ masalah riset, dan hasil risetnya tidak terlalu berguna selain hanya menambah kreditnya sebagai dosen. Lebih baik sedikit-sedikit memiliki andil untuk pengambil kebijakan di pemerintah,” ujar pria yang rajin mengikuti Forum KAKI (Komunikasi Aksi untuk Konstruksi Indonesia), sebuah forum para akademisi konstruksi di Indonesia yang aktif mengkaji masalah-masalah terkini dalam manajemen konstruksi.

Copyright © 2016 Profil Indonesia | kisah sukses – profil daerah- profil top – biografi – company profile – profil sukses.