Tag: DPRD

H. Yusuf Nasih, S.Sos., MM

Wakil Ketua DPRD Bekasi

Harus Sigap Menghadapi Pasar Bebas

Pada era perdagangan bebas -ditandai diterapkannya AFTA dengan China, Januari 2010- siap tidak siap Indonesia harus menghadapinya. Perjanjian tersebut membuat wilayah Asean menjadi pasar bagi produk industri China tanpa biaya masuk sama sekali. Aturan itu, membuat peta persaingan usaha di Indonesia berubah seiring banjir produk berharga murah dari negeri tirai bambu.

Akibatnya bisa ditebak, perlahan namun pasti pasar bebas akan mematikan sektor industri di Indonesia. Bahkan sebelum diterapkan AFTA pun, sektor perdagangan eceran (ritel) skala internasional yang masuk hingga pelosok kampung telah melumpuhkan pasar tradisional. Di sisi lain, pemerintah Indonesia terkesan melakukan “pembiaran” terhadap desakan yang mengancam kehidupan rakyat tersebut.

“Belum terdengar sekali pun komentar pemerintah mengenai AFTA ini, tidak ada penjelasan sama sekali. Padahal kondisi di lapangan sudah tidak bisa menunggu lagi dalam menghadapi serbuan produk luar negeri. Saya berkesimpulan bahwa pemerintah tidak tegas memberikan program kepada masyarakat kita. Tetapi pemerintah malah membiarkan masyarakat mencari tahu sendiri, mencari solusi masing-masing atas problematika yang dihadapinya. Masyarakat dibiarkan sendiri tanpa pengayoman,” kata H. Yusuf Nasih, S.Sos., MM., Wakil Ketua DPRD Bekasi.

Menurut Haji Yunas –panggilan akrab pria kelahiran Bekasi, 25 September 1954 ini, secara politik pun pemerintahan sekarang tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Bahkan terdapat “kekurangan” yang sangat mengganggu, yakni ketegasan dari pimpinan tertinggi pemerintahan, Presiden. Kinerja presiden yang dipilih secara langsung dan mendapat suara mutlak tersebut belum bisa meyakinkan masyarakat.

Ia mencontohkan, bagaimana dari beberapa polling yang diselenggarakan oleh lembaga independent, terlihat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun. Selain kurang responsive terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat, pemerintah juga terbebani dengan berbagai masalah. Seperti kasus Bank Century, yang hampir-hampir mewacanakan pemakzulan terhadap kepemimpinan Presiden SBY.

“Semua diserahkan kepada masyarakat, yang penting jangan sampai melanggar koridor hukum dan ketatanegaraan. Karena itu, orang sekarang harus sigap dalam menghadapi situasi pasar bebas. Bagi masyarakat Bekasi, nampaknya mereka juga belum siap, baik di pasar tradisional, ritel serta pabrik-pabrik yang banyak terdapat di wilayah ini,” ujarnya.

Meskipun demikian, Haji Yunas berharap besar generasi muda mampu membawa bangsa ini keluar dari kemelut. Tetapi generasi muda memerlukan modal yang memadai, seperti harus rajin belajar, peka terhadap situasi bangsa dan secara terus menerus belajar kepada kelompok masyarakat yang mempunyai kharisma. “Generasi muda sekarang jangan pesimis, mereka harus optimis, pantang mundur dalam menghadapi tantangan ke depan. Mereka harus banyak belajar dari generasi terdahulu,” imbuhnya.

Dunia Politik Dinamis

Karier sulung delapan bersaudara anak pasangan Pani dan Ny Minah di politik sudah dimulai sejak tahun 80-an. Sejak dirinya menjadi Kepala Desa, politisi dari Partai Golkar ini aktif di kelembagaan partai hingga menjadi Ketua PK Golkar Kecamatan Jatisampurna, hingga sepuluh 10 tahun lamanya. Hingga akhirnya tahun 2004, ia terpilih sebagai Anggota DPRD Bekasi.

“Saya sebelumnya sudah mencalonkan diri tetapi gagal. Tetapi untuk masuk dan terpilih sebagai anggota DPRD ini juga tidak gampang. Karena selain saingan eksternal, secara internal pun kita bersaing. Bahkan barangkali lebih banyak saingannya. Makanya kita perlu melakukan sesuatu yang dapat mempercayai kelembagaan partai, sehingga paling tidak kita bisa melanjutkan perjuangan partai di DPRD,” tuturnya.

Perjuangan panjang dan melelahkan yang dilakoninya membuahkan hasil. Kini ia adalah Wakil Ketua DPRD Bekasi, setelah sebelumnya menduduki beberapa posisi strategis seperti Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar. Ketika perpecahan di tubuh Partai Golkar terjadi saat Pilkada Bekasi, ia konsisten untuk mendukung calon dari partainya.

“Dari situ saya dapat reward dari partai untuk menduduki jabatan Ketua Fraksi. Itu kan sangat strategis karena ketua fraksi bisa mengatur semua anggota-anggotanya dan ketua fraksi bisa melobi fraksi lainnya untuk menentukan kebijakan DPRD yang dianggap terbaik. Hingga saya menjadi Ketua DPRD Bekasi pengganti antar waktu selama sembilan bulan. Di DPRD, saya telah mengalami jabatan dari yang terkecil hingga terbesar,” kata wakil rakyat yang terpilih untuk kedua kalinya ini.
Menurut Haji Yunas, dunia politik terus bergerak sangat dinamis. Bagaikan tiupan angin, arah politik bisa berubah-ubah. Kecermatan dalam mengamati arah angin akan membawa kepada keputusan yang tepat. Semua itu, membutuhkan perjuangan, ketekunan dan “jam terbang” yang cukup. “Karena politik itu benar-benar dinamis yang setiap saat harus kita ikuti perkembangannya kalau ingin berkarier di sini,” katanya.

Apalagi, lanjutnya, ketika dalam perjuangan tersebut mendapat kepercayaan masyarakat. Para wakil rakyat harus betul-betul mengerjakan tugasnya dengan baik. Adapun tugas-tugas sebagai wakil rakyat secara garis besar ada tiga tugas pokok, yakni legislasi, budgeting dan pengawasan. Ketiga tugas tersebut terintegrasi dalam diri setiap wakil rakyat di Indonesia yang menjadi kewajibannya.

“Menjadi perjuangan kita sebagai anggota dewan agar program-program yang kita perjuangkan betul-betul menjadi kenyataan di masyarakat. Apalagi sebagai anggota dewan dari sebuah kota yang otonom, bagaimana memberikan support terbaik bagi masyarakat. Seperti Pemda Bekasi yang memiliki visi “Bekasi Bersih, Bekasi Cerdas”, “Bekasi Sehat”, hal seperti itu yang dinantikan masyarakat. Mereka menunggu bentuk-bentuk konkretnya pelayanan pemerintah yang mengarah kepada visi-visi tersebut,” jelas Koordinator Komisi A dan Koordinator Badan Kehormatan Dewan ini.

Menjadi tugas lembaga pengawas untuk melihat apakah yang dilakukan pemerintah sudah mendekati visi-visi yang dicanangkan. DPRD menginvestigasi dan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program tersebut sampai kepada masyarakat. Seandainya pelaksanaan program tidak merata, harus didorong lagi sehingga program yang direncanakan terlaksana dengan baik. “Dengan tiga fungsi tadi, sebagai anggota dewan yang bertugas mengontrol pemerintah, kita menginginkan program yang dilaksanakan pemerintah berjalan dengan baik,” tambah ayah tujuh anak dari perkawinannya dengan Hj Mimin tahun 1979 tersebut.

Melakukan Yang Terbaik

Selain sebagai Wakil Ketua DPRD Bekasi, H. Yusuf Nasih, SSos., MM, juga menjabat sebagai Ketua DDI (Donor Darah Indonesia) Cabang Bekasi serta Ketua Asosiasi LPM Bekasi. Meskipun sangat sibuk, ia telah mencanangkan untuk menyelesaikan tugas dengan baik selama lima tahun ke depan. Tentu saja, dengan mengerahkan segenap kemampuan untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan masyarakat Bekasi yang telah memilihnya selama dua periode ini.

“Saya selalu melakukan introspeksi terhadap diri saya sendiri. Kemudian saya kombinasikan dengan kondisi keluarga -utamanya anak-anak saya sendiri karena yang paling kecil baru kelas II SMP- untuk memberikan apa yang saya mampu, apa yang saya bisa dan melakukan yang terbaik untuk masyarakat Bekasi. Selanjutnya, bagaimana nanti kita lihat situasinya karena episode ini bisa berlanjut,” kata pria yang lahir dan besar di Bekasi ini.

Alasan untuk terlebih dahulu melihat kondisi keluarga, menurut Haji Yunas tidak lepas dari dukungan yang diberikan mereka. Karena di awal keterlibatannya di DPRD Bekasi, keluarga besarnya tidak tahu bagaimana tugas seorang anggota dewan. Mereka shock melihat panutannya, ayahnya dan suaminya bekerja tidak kenal waktu, sehingga terkesan lebih memilih pekerjaan daripada keluarga. “Tetapi melalui perkumpulan istri anggota dewan yang sering berkumpul dan berdiskusi, lama kelamaan keluarga mengerti, memahami dan mendukung tugas-tugas kami,” tegas kakek empat cucu ini.

Membandingkan situasi politik zaman dahulu dan sekarang, menurut Haji Yunas sangat terasa perbedaannya. Ia mencontohkan bagaimana saat menjabat sebagai Kepala Desa sekaligus Pembina Golkar di wilayahnya. Sebagai Pembina Golkar tugasnya adalah bagaimana memenangkan Golkar dalam setiap Pemilu, tidak lebih. Pembina Golkar, hanya dijadikan sebagai pelaksana program oleh pimpinan di atasnya.

“Artinya kita tidak boleh meminta melakukan sesuatu ke atas, manut saja jadi bemper pimpinan. Berbeda dengan sekarang, masyarakat bisa berpikir, berkreasi dan bercita-cita lebih luas. Dulu masyarakat kecil kelihatan tenang dan tidak ada gejolak, tidak ada perbedaan satu dengan lainnya karena struktur politik sudah merasuk ke unit-unit terkecil. Seperti adanya KB, 10 Program PKK, sehingga masyarakat yang ada di pedesaan dan perkotaan itu benar-benar terbina dan mendapat motivasi dari Dinas Penerangan,” tandasnya.

Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS

No Comments

Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS
Pria Jawa yang Membangun Papua Melalui Kaderisasi Kepemimpinan
Salah satu saksi hidup perjuangan Papua adalah tokoh satu ini. Sebagai aktifis gereja, ia memasuki Papua -saat itu Irian Barat- tahun 1970 menyusuk pamannya yang telah lebih dulu menjadi sukarelawan di sana. Belakangan, sang paman yang tadinya sukarelawan guru melihat peluang di Irian beralih profesi sebagai pengusaha.
Ketertarikan Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS karena aktivitas sosial masyarakat Papua saat itu. Ia membayangkan, dengan perekonomi- an di Jawa pasca pemberontakan G30S/PKI yang sangat buruk, apalagi di daerah luar Jawa seperti Papua. Paulus yang saat itu sudah bekerja di Surabayadengan gaji yang sudah “aman”, memutuskan pergi ke Bumi Cenderawasih guna membantu saudara-saudaranya.
“Saya keluar dari Surabaya dengan gaji yang safety. Tetapi karena ada ide, saya tetap menuju ke sana. Menggunakan kapal laut, saya bertolak ke Papua yang memakan waktu 21 hari. Saking lamanya, berat badan saya sempat turun sampai 10kg. Selama di Jayapura saya bekerja dengan om saya

sebagai distributor film. Kerja siang malam dan bersemangat karena mendapat uang banyak membuat saya melupakan kesehatan.  Saya harus operasi usus buntu,” kata pemilik CV. Widya Mandala ini.
Padahal lanjutnya, selama masih kuliah di Madiun ia tidak pernah jatuh sakit. Namun, faktor lingkungan dan kerja keras yang dilakukannya membuat tubuhnya tidak mampu mendukung padatnya aktivitas yang dilakukan pria kelahiran Magetan, 1 Desember 1948 ini. Saat berada di rumah sakit itulah ia bertemu dengan pastur yang mengisahkan mengenai tugas pelayanan yang dijalaninya di pedalaman Papua.
Tersentuh oleh kisah pastur tersebut, Paulus menyampaikan keinginannya untuk turut memberikan pelayanan kepada umat. Ia sadar, selama ini yang dilakukan di bumi Papua adalah bekerja berdasarkan nilai-nilai uang belaka. Berbeda saat dirinya bekerja di Surabaya yang lebih banyak menyandarkan pada nilai moral dan pelayanan kepada Tuhan. Meskipun demikian, kisah-kisah yang diceritakan saudaranya mengenai suku pedalaman Papua, pada detik terakhir ia membatalkan kepergiannya.

“Meskipun tiket sudah di tangan, saya membatalkan kepergian ke Sentani. Saya melarikan diri dari Keuskupan. Mungkin Tuhan melihat keraguan dalam diri saya sehingga Dia memberikan sakit malaria. Saya dirawat dan pada kesempatan itu menimbang-nimbang langkah, apakah harus tinggal atau mengabdi di pedalaman. Saya terus menggali motivasi, apakah jalan yang saya tempuh sudah tepat atau belum. Akhirnya saya berangkat ke pedalaman menjadi sukarelawan di gereja Katolik dengan fokus pada pendidikan dan kesejahteraan sosial,” ujarnya.
Di pedalaman, Paulus mengajar di sebuah SD milik misionaris. Setelah memiliki kelulusan, gereja sepakat untuk mendirikan SMP agar bisa menampung semangat belajar anak-anak tersebut. Ia sebagai aktifis gereja ikut membidani berdirinya sekolah yang juga mendapat bantuan dari pemerintah berupa guru-guru PNS tersebut. Meskipun sebenarnya mereka guru SD, tetapi yang ingin memiliki pendapatan tambahan bisa mengajar di SMP. Gereja juga membuka asrama yang diperuntukkan bagi para siswa.
“Sesuai pengalaman saya memegang asrama. Puji syukur Alhamdulilah, anak-anak yang saya didik di asrama

berhasil menjadi orang berkualitas.  Mereka diantaranya ada yang menjadi ketua MRP, bupati, anggota DPRD, polisi, tentara, pegawai negeri dan pejabat. Saya mengajar di sana dengan kondisi masyarakat yang memang sangat berbeda. Pekerjaan saya adalah mendampingi pastur mengunjungi penduduk dari kampung ke kampung dan mengajari mereka bercocok tanam serta masak-memasak,” tegasnya.
Pertobatan Nasional
Sebagai anggota DPD dari Papua, Paulus dengan sangat berani memperjuangkan konstituen yang memilihnya. Selama satu tahun duduk di lembaga tersebut, ia merasa tidak terbebani oleh apapun dan tidak tunduk kepada siapapun. Berbeda dengan kalau dirinya menjadi anggota DPR mewakili rakyat yang tersandera kepentingan partai pengusungnya. Ia mencontoh-kan bagaimana anggota DPR di Pansus Century atau Gayus yang tidak bisa bertindak sesuai hati nurani.
“Karena kepentingan yang di atas mereka berlawanan dengan nilai dan hati nurani. Kalau orientasi nilai kebenaran pasti sama, tetapi orientasi kekuasaan dan uang pasti berbeda, itu yang terjadi. Makanya, kita harus mengadakan pertobatan nasional,

karena nilai-nilai kejujuran dan keadilan sudah terbunuh dan mati. Mau masuk PNS, bupati, gubernur, semua harus bayar. Kalau kita jujur pada nilai, inilah pembunuhan terhadap nilai yang mengakibatkan nurani kita tumpul dan mati. Tidak heran kalau benih korupsi menjadi tumbuh subur di banyak tempat,” tuturnya.
Disinilah sebenarnya, jelas Paulus, bahaya terbesar bagi Indonesia. Ia tidak merasa heran ketika para tokoh lintas agama menyampaikan seruan kepada pemerintah. Artinya, ada sesuatu yang terjadi di masyarakat seperti bendungan besar yang siap meledak. Yakni rasa keadilan, kejujuran dan kemanusiaan yang tidak ada serta keserakahan yang sangat dominan.
Paulus sangat menyayangkan bagaimana Indonesia yang berlandaskan Pancasila kalah jauh dari China yang komunis. China banyak menerapkan humanisme hubungan antara rakyat dan pemerintah. Ia mencontohkan pemerintah China yang memberikan “ganti untung” bagi masyarakat yang lahannya terkena proyek pemerintah. Sementara di Indonesia, pemerintah selalu memberikan “ganti rugi” kepada

rakyatnya sendiri tanpa ada solusi yang pasti.
“Negara dan rakyat kita menjadi korban karena para pemimpin mengingkari nilai kerakyatan, faktanya seperti itu. Coba sekarang masalah pertanahan, di mana tanah rakyat yang diambil dengan sembarang itu harus dikembalikan. Dahulu karena sangat berkuasa, pemerintah menindas rakyat semena-mena. Begitu juga dengan kebijakan penetapan UMR, yang memposisikan rakyat sebagai orang miskin. Yakni dalam kondisi minimal, setidaknya minimal bisa makan. Ini yang membuat nurani saya terusik setiap membicarakan masalah nilai-nilai bangsa ini. Karena di Indonesia karyawan tidak dihargai, hanya dianggap sebagai mesin dan alat produksi saja. Mestinya buruh dan karyawan harus dinilai sebagai aset perusahaan, sebagai share holder, maka kesejahteraan harus berkorealsi positif dengan keuntungan perusahaan,” tegasnya.
Pria yang mendapat dukungan penuh keluarga ini, mengungkapkan pentingnya generasi muda dalam membangkitkan kembali nilai-nilai kebangsaan. Mereka juga harus memiliki keberanian untuk menegakkan nilai-nilai tersebut. Karena saat ini bangsa Indonesia

memerlukan waktu satu generasi lagi untuk mengembalikan nilai-nilai tersebut. Harus diakui bahwa para pemimpin sekarang lebih berorientasi pada material daripada moral.
“Orang sekarang menggunakan agama sebagai cap pembenaran diri dalam mendukung nilai-nilai yang dirusaknya sendiri. Semua orang Indonesia beragama dan percaya pada Tuhan tapi tidak menyembah Allah dalam Kebenaran dan Roh yang Kudus. Agama lebih sebagai pakaian politik dan alat pencitraan diri daripada sebagai jalan menuju ke Surga. Lihatlah pelanggaran sumpah jabatan yang melahirkan pejabat-pejabat korup karena kehilangan Roh dan Nilai. Banyak orang yang seakan-akan agamawis, tetapi sebenarnya merupakan pembenaran terhadap nilai-nilai yang menindas nuraninya sendiri. Makanya diperlukan keberanian generasi muda untuk bangkit dari sisi nilai. Tetapi kadang kita juga over acting sehingga bukan bagaimana sebuah masalah diperbaiki, tetapi justru dibebani dengan masalah baru,” ungkapnya.
Membentuk Kaderisasi
Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS terus melanjutkan langkah untuk mengabdikan diri bagi kepentingan

masyarakat Papua. Beberapa kali tawaran untuk menjadi PNS saat terbentuk pemerintah administratif baru ditolaknya. Ia tetap memilih untuk melayani masyarakat melalui gereja. Ia sempat bersinggungan dengan dunia politik saat salah satu Pastur menjadi anggota DPRD, Pastur Michael Chosmas Angkur, OFM (sekarang menjadi Mgr. Michael Chosmas Angkur, OFM – Uskup Bogor). Saat itulah sebelum Pastur bersidang di gedung DPRD, ia sering berdiskusi membicarakan kondisi bangsa Indonesia.
“Saya kemudian diminta pastur untuk masuk ke dunia politik, membantu DPRD Jayawijaya yang baru saja terbentuk. Karena saya dulu juga mantan anggota dewan mahasiswa sehingga terbiasa dalam organisasi. Saya membantu bagaimana berorganisasi, rapat, dan lain-lain. Tahun 1975-an, saya membuat kaderisasi karena harus diby pass untuk menyiapkan SDM. Kalau harus dibiarkan berkembang secara alamiah, terlalu lama. Kaderisasi saya pilih untuk mempercepat proses penyiapan SDM menjadi pemimpin lokal,” tandasnya.
Tahun 1973 – 1974 dibentuk KNPI dan sebagai tokoh pemuda, Paulus dipercaya menjabat sebagai Ketua

KNPI sampai tahun 1978. Pada kesempatan itu, ia memimpin kaderisasi yang sebelumnya tidak pernah ada. Paulus meluncurkan bebagai program untuk keperluan keseimbangan bagi generasi muda Papua serta mempercepat pemahaman terhadap perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Di antaranya adalah pengenalan terhadap uang, rumah sehat, makanan sehat, dan lain-lain.
Saat itu lanjutnya, pastur memperkenalkan perapian dengan cerobong asap seperti di Eropa. Karena rumah adat di Papua, honai, mengakibatkan asap tidak bisa keluar rumah sehingga penghuninya mengidap ISPA akut. Perlahan-lahan, sebagai tokoh pemuda pada tahun 1982, ia berhasil mendamaikan dan menyatukan suku di sana. Posisinya sebagai pengurus Golkar membuatnya cepat dikenal baik di pemerintahan maupun di tengah masyarakat.
Menghentikan Perang Suku
“Di Wamena, saya sering mengadakan kaderisasi. Saya bina dan komunikasi-kan semua itu, meskipun saat itu tidak ada alat komunikasi apapun.  Tahun 1977 saya menjadi anggota DPRD sehingga mendapat tempat yang lebih formal untuk mengadakan

pembaharuan yang lebih radikal dengan tetap mengedepankan nilai kemanusiaan. Berbeda dengan pemerintah yang melakukan pendekatan radikal dengan operasi militer yang meskipun baik tetapi menindas nilai kemanusiaan. Seperti operasi koteka, karena dianggap orang berkoteka itu rendah dan tidak cocok,” tuturnya.
Sedangkan Golkar dan misionaris, menggunakan pendekatan pendidikan melalui sistem nilai terlebih dahulu. Semua itu dilakukan secara perlahan-lahan sampai mereka sendiri merasa membutuhkan seperti penggunaan baju di tengah cuaca dingin sebagai penghangat badan. Misionaris juga memiliki suster yang ditugaskan untuk mendidik generasi muda perempuan agar hidupnya lebih bernilai. Intinya, misionaris melakukan perubahan melalui pendidikan dan penamaan nilai-nilai kehidupan, sementara pemerintah melakukan perubahan secara radikal melalui program yang sering terjadi benturan kekerasan.
Akibatnya, misionaris menjadi tempat perlindungan masyarakat dari tekanan pemerintah. Sebagai aktifis gereja, Paulus sering berbicara lantang mengenai perubahan yang harus dilakukan secara manusiawi, bukan militeristik. Untuk kepentingan itu, ia

memperluas kaderisasi nilai-nilai tersebut di kalangan generasi muda baik swasta maupun pemerintahan. Oleh karena itu, ia semakin dikenal dan diterima masyarakat yang sangat berguna untuk membangun Golkar di Papua, saya menjadi direktur.
“Saya mengawinkan antara nilai misionaris dan Golkar yang baik dan berguna bagi masyarakat, melalui nilai-nilai yang baik. Tetapi semua itu malah menimbulkan kecemburuan di kalangan anggota DPRD dari ABRI (sekarang TNI). Saya dicurigai ingin menjadi ketua DPRD. Padahal saya tidak ingin menjadi pemimpin, tetapi menciptakan pemimpin sehingga saya membuat program kaderisasi. Tetapi karena saya memiliki pengaruh besar baik di masyarakat maupun pemerintahan, saya menjadi pimpinan informal untuk pendidikan dan pelatihan kader Golkar bekerja sama dengan ABRI. Saya lakukan kaderisasi untuk mencetak pemimpin,” kata sulung dari tiga bersaudara pasangan Petrus Sukardi dan Maria Sukini tersebut.
Akibat kecemburuan tersebut, Paulus sempat ditahan tanpa pernah diadili. Ia dituduh menghina (alm) Presiden Soeharto. Ia mengalami betapa kejinya rezim terdahulu yang menyandera

orang-orang yang vokal dan kritis. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah tokoh-tokoh yang berkuasa itu memiliki wawasan yang sangat sempit sehingga menterjemahkan kondisi masyarakat dengan sangat berbeda. Akibatnya, orang-orang sipil yang kritis dan cinta negara tetapi tidak setuju dengan cara-cara mereka, harus dikorbankan.
Setelah bebas, Paulus membina organisasi kepemudaan AMPI untuk menciptakan kader dan aktif dalam kepengurusan GOLKAR. Bersama Bapak Yapto Suryosumarno dan Bapak Yorris Raweyai, ia mendirikan organisasi pemuda underbow Golkar yang sangat fenomenal di tanah air, Pemuda Pancasila di Papua. Selain itu, ia juga mengkader pengusaha kecil di Wamena agar mereka mampu mandiri dalam wadah KUKMI.
“Tahun 1982 saya terpilih menjadi anggota DPRD. Sebenarnya tahun itu juga ia dinyatakan menang dan tinggal dilantik tetapi dipaksa mundur oleh gubernur. Meskipun saat itu saya dibela oleh Bapak Mayjen. Amir Soemartono. Setelah ada pembicaraan antara Jakarta dan Irian Jaya (sekarang Papua), saya disuruh turun (red-keluar) dari Wamena. Tetapi saya sudah terikat betul dengan masyarakat Wamena. Ketika ada gerakan OPM di
sana, beberapa kader saya lari ke hutan karena ketakutan terhadap OPM dan tentara. Saat keluar dari hutan, mereka diciduk tentara. Saya minta kebebasan mereka yang berakibat catatan hitam sebagai pembela OPM bagi saya,” tandasnya.
Ketika reformasi di tubuh Golkar, Paulus berada di depan memimpin perubahan. Tahun 1999, ia dicalonkan sebagai anggota DPRP bagi Golkar Papua dan bertahan selama dua periode. Sebenarnya ia masih bisa terpilih untuk ketiga kalinya. Namun, jiwanya yang ingin menciptakan pemimpin membuatnya memberikan jalan bagi yang lebih muda, yang dipersiapkan secara sungguh-sungguh.
Selama dua periode sebagai anggota DPRP, Paulus menjadi Ketua Komisi B (membidangi ekonomi), ia meletakkan pondasi dasar bagi perekonomian rakyat Papua. Paulus membidani lahirnya Perdasus Perekonomian Rakyat, pemanfaatan hutan, dan lain-lain, sehingga setelah dua periode ia merasa selesai dan mengundurkan diri dari dunia politik. Ia memilih jalur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua sebagai sarana menyalurkan aspirasi rakyat Papua ke pemerintah pusat di Jakarta.
“Saya sepuluh tahun menjadi Ketua Komisi B di DPRP Papua, tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya memang mendapat mobil dinas, tetapi tetap menggunakan mobil pribadi meskipun mobil tersebut sudah berusia tua. Kalau rusak mobil saya perbaiki sendiri dan enaknya ketika masa jabatan berakhir, mobil saya serahkan ke negara. Tidak harus menahan-nahan, karena tidak pernah memakai. Di sinilah nilai ajarannya,” ungkapnya.
Sebenarnya Paulus sangat menyayang-kan dan tidak setuju perubahan Golkar menjadi partai. Karena ia menyadari cita-cita awal pendirian Golkar adalah untuk mengkaryakan Indonesia tanpa menjadi ideologi. Membentuk masyarakat kekaryaan Indonesia dimana masyarakat dibagi atas kekaryaan bukan atas ideologi dan partai politik. Sesuai dengan cita-cita, Golkar boleh bubar asalkan Pancasila terus dan Pembukaan UUD 1945 tetap menjadi ajaran nilai-nilai kebangsaan. Menurut Paulus, Golkar sekarang sudah menyimpang dari tujuan awalnya yang tidak menghendaki partai sampai jauh menjangkau masyarakat desa.
“Seharusnya partai cukup di kabupaten saja. Makanya saya happy di DPD meskipun saya tetap kader Golkar,
tetapi bukan Golkar sekarang yang cenderung pragmatis. Anti korupsi bukanlah nilai, tetapi bukan juga untuk diperjualbelikan. Jadi ketika Pemberantasan korupsi sudah menabrak kekuasaan dan uang banyak, maka terjadilah negosiasi yang berujung damai. Semua bisa dibeli, dan ini secara politik sudah membudayakan dan membenarkan nilai-nilai yang salah. Ketika memperjuangkan nilai yang salah, di situlah martabat menjadi hilang. Uang hanya diperlukan bukan untuk tujuan,” sesal Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS menutup kisahnya.