Gartono, SH, MH, DR (ip)
Advokat dan Dosen

Pemilu Bukan Pesta Demokrasi Tetapi Seleksi Kepemimpinan

Pemilu Legislatif yang dilakukan setiap lima tahun sekali masih menyisakan tanya. Harapan rakyat membuncah untuk memilih pemimpin yang mampu berbuat siddiq, amanah, fatonah dan tabligh. Memiliki pemimpin dengan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad tersebut, membuat rakyat “tenang” menitipkan negara untuk diurus orang yang tepat.

Namun, pada penyelenggaraan pemilu ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Karena dalam prakteknya, banyak tindakan-tindakan tidak terpuji yang dilakukan demi memenangkan pemilu. Seperti membagi-bagikan uang, membeli surat suara, menyuap atau pun menggelembungkan jumlah surat suara. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi dalam pemilu legislatif, justru pada saat Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Presiden pun  praktek serupa semakin vulgar dilakukan.

“Pemilu disosialisasikan dan dimaknai sebagai ‘Pesta Demokrasi’ sehingga dalam pelaksanaannya adalah hura-hura dan bagi-bagi uang (angpao seperti Imlek) tanpa menggunakan logika dan hati nurani. Akibatnya, hanya orang-orang yang memiliki uang akan terpilih sebagai ‘pemimpin’ yang perilakunya mencuri dan menipu rakyat. Hakekat pemilu adalah proses seleksi kepemimpinan. Yakni memilih pemimpin yang baik, bermoral, berkualitas, jujur, penuh dedikasi dan memiliki integritas tinggi. Itu hakekat pemilu yang benar,” kata Gartono, SH, MH, DR (ip), tokoh Advokat di Bogor.

Oleh karena Pemilu lebih mengutamakan unsur pestanya yang bernuansa fun, sementara unsur  demokrasinya terdistortif. Implikasi dari Pesta Demokrasi tersebut, maka terpilihlah penguasa yang mengendalikan negara untuk kepentingan kelompoknya dan dirinya. Penguasa yang menjadi kaki tangan asing dengan memfasilitasi kepentingannya yakni kemudahan mendapatkan konsesi dan monopoli serta mendapatkan kesetiaan rakyat Indonesia untuk bersedia bekerja dengan upah rendah.

Hal ini tidak lepas dari politik neo colonial yang diterapkan oleh penguasa-komprador yang mana pendidikan berorientasi pada ketersediaan buruh upah rendah dan intelektual yang tidak produktif seperti halnya “politik etis” kolonial Belanda pada awal abad 20.

Keadaan ini sebagai konsekuensi logis dari kegagalan kita ketika pemilu yakni salah memilih “pemimpin”. Karena kebanyakan rakyat telah menjual suara kepada para caleg tukang suap. Konsekuensinya terpilihlah tukang suap yang kemudian menjadi “penguasa oportunis” dengan orientasi memperkaya diri sendiri dan jauh dari seorang patriot yang berjiwa volunteer yang melayani rakyat.

Dengan memiliki pemimpin yang berjiwa patriot dan seorang volunteer -bukan petualang- Gartono yakin bahwa pembangunan Indonesia akan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Pembangunan yang semula hanya memberikan kesejahteraan bagi segelintir orang akan menjadi merata secara signifikan.

Gartono sangat yakin bahwa bangsa ini mampu menjadi bangsa besar, sejahtera dan bermartabat dengan perubahan di tingkat kepemimpinan. Untuk saat ini diperlukan pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas bagi masa depan bangsa, bukannya pemimpin oportunis pencari kekuasaan. Untuk itu, diperlukan pembangunan mental dan moral-spiritual melalui revitalisasi peran agama. Dengan demikian maka si miskin dan si melarat sekalipun akan memiliki harga diri dan tidak akan menggadaikan lagi suara kedaulatannya dengan Supermi ketika pemilu, Pilkada maupun Pilpres.

“Ke depan agar kita tidak hanya dikenal sebagai bangsa yang banyak utang dan korup, maka sebagai condito sine quo non bangsa ini harus melaksanakan Trisakti, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian bidang kebudayaan. Bahwa Trisakti ini ini hanya bisa dilaksanakan oleh pemimpin sejati yang sederhana. Negara kita harus berdikari dengan membiasakan rakyat, dari pejabat rendah sampai presiden harus hidup sederhana. Pokoknya seluruh elemen bangsa harus mau berkorban untuk negara,” ujar pria yang siap menjadi Presiden Republik Indonesia ini. “Insya Allah bilamana ditakdirkan menjadi presiden, saya akan membentuk kabinet yang terdiri dari para patriot dan volunteer yang akan melakukan upaya luar biasa dan bekerja dengan jujur serta tidak takut akan dimakzulkan oleh rakyat. Karena toh, jabatan adalah amanah,” imbuhnya.

Supremasi Hukum

Menurut Garnoto, pemimpin dalam setiap komunitas senantiasa diperlukan keberadaannya. Pemimpin memiliki makna positif yakni seseorang yang mempunyai kelebihan (shidiq, amanah, fatonah dan tabligh) dan menjadi suri tauladan yang dapat diikuti oleh masyarakat yang dipimpinnya. Dalam konsep demokrasi, rekrutmen dan seleksi kepemimpinan dilakukan melalui pemilihan umum. Konsep kepemimpinan di Indonesia bobotnya semakin meningkat secara hierarkis, seperti RT untuk memimpin sekitar 200 orang, RW 1000 orang. Sementara anggota DPR RI yang berjumlah 560 orang adalah pemimpin untuk membuat kebijakan bagi 225 juta penduduk Indonesia.

Memilih anggota DPR RI tentu sama hakekatnya dengan memilih pemimpin dalam skup kecil seperti RT. Di dalam proses pemilihan baik dalam skup kecil maupun besar, harus dihindari praktik jual beli suara. Anggota DPR RI yang terpilih dengan jalan membeli suara bukanlah pemimpin sejati. Karena dia adalah penguasa atau penyuap yang keberadaannya dimodali oleh sponsor atau penyuap – cukong. Akibatnya kebijakan yang diputuskan anggota DPR RI -yang merupakan produk politik dengan konsekuensi hukum- akan menguntungkan bagi dirinya sendiri, kelompoknya, para cukong (sponsor) kampanye dan para pelobi oportunis yang mencari kesempatan. “Kepentingan masyarakat menjadi urutan kesekian”. Fenomena ini tampak jelas dalam konfigurasi dan perilaku kekuasaan Orde Baru dan Rezim Reformasi sekarang baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Kejadian tersebut mengakibatkan sebuah pemilu yang memakan biaya besar hanya menghasilkan penguasa. Akibatnya, hukum tidak lagi menjadi panglima sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kebenaran. Tetapi produk hukum akan menjadi komoditi yang bisa diperjualbelikan “seenak udelnya” oleh anggota parlemen.

Dengan berhasil memilih pemimpin atau wakil rakyat melalui pemilu secara jujur dan adil tanpa suap, maka diharapkan aparat penegak hukum yang diseleksi oleh DPR RI seperti Jaksa Agung, KPK, MK, MA dan Komisi Yudisial serta Kapolri pun akan memiliki komitmen mewujudkan supremasi hukum, tanpa tebang pilih. Karena jika hukum sebagai panglima bagi siapapun, niscaya keadilan dapat menyinari bumi pertiwi dan tidak akan terjadi kebohongan publik secara sistematik yang dilakukan oleh Jaksa Agung, KPK, MK, MA dan Komisi Yudisial serta Kapolri seperti halnya dalam kasus “cicak vs buaya”  – Century Gate.

Jejak Rekam

Gartono, SH, MH dilahirkan di kota Bogor, 11 April 1965, merupakan anak pasangan HR. Kunrachmat dan Hj Hudjenah. Sebagai sorang advokat, Gartono menyukai slogan tentang pendobrakan, perjuangan dan penegakan keadilan. Tidak aneh, sebab ia sudah lama malang melintang di dunia kepengacaraan dan pergerakan. Gartono pernah satu kantor dengan advokat ternama, HM Dault dan Muchtar Pakpahan.

Ia juga bergaul dengan tokoh-tokoh garis keras seperti almarhum Prof. Deliar Noer dan Letjen (purn) HR Dharsono, H Ali Sadikin dan Hariman Siregar.

Gartono menamatkan SD dan  SMP di Bogor, tetapi menamatkan SLTA di SMA Muhammadiyah Pekalongan, tetapi lulus di SMA PGRI Kendal, Jawa Tengah. Meskipun pada awalnya bercita-cita menjadi wartawan, tetapi guratan nasib membawanya kuliah selama tujuh tahun di Fakultas Hukum Universitas Pakuan yang diselesaikannya pada tahun 1991 dengan predikat wisudawan terbaik. Ia menyelesaikan pasca sarjana (S2) di UNTAG Jakarta dengan IPK tertinggi. Sekarang menjalani proses pendidikan Strata 3 di universitas yang sama. Berdasarkan prinsip primus inter pares, maka rekan-rekannya sesama pengacara memercayai Gartono sebagai Sekjen Bogor Lawyer Club (BLC) pada tahun 2000.

Saat kuliah, Gartono adalah seorang aktivis pergerakan mahasiswa yang tidak pernah surut semangatnya. Tahun 1987-1989, Gartono terpilih sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa FH UNPAK. Satu tahun kemudian, ia menduduki posisi sebagai Presidium Badan Kontak Mahasiswa se-Jawa Barat dan Koordinator Presidium Senat Mahasiswa UNPAK.

Saat meletus Perang Teluk pada awal tahun 1990-an, Gartono mengibarkan bendera pembelaan terhadap rakyat Irak dengan mengambil posisi sebagai koordinator Komando Solidaritas Indonesia untuk Irak. Dalam rentang waktu 1992-1994, ayah dua putra dan satu putri ini menjadi koordinator Forum Pemurnian Kedaulatan Rakyat Wilayah Jabar dan Koordinator PCPP (Persatuan Cendekiawan Pembangunan Pancasila) Wilayah II Bogor, Gartono juga memegang posisi Ketua DPD GRM (Gerakan Rakyat Marhaen) Jabar.

Minat Gartono sangat luas, termasuk dalam bidang olahraga. Bahkan penggemar musik country ini tidak setengah-setengah dalam menekuni cabang olahraga pencak silat. Terbukti, ia pernah menjadi juara II Lomba Pencak Silat Kelas A se-Bogor tahun 1981. Olahraga renang dan lari pagi merupakan aktivitas yang dijalaninya dengan rutin. Sementara di bidang politik, sebelum menjadi Caleg No 1 DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Matahari Bangsa, Gartono adalah kader utama Partai Amanat Nasional (PAN). Bahkan ia pernah terpilih sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Bogor pada tahun 2000. Karakter yang terbuka dan pemberani, sedikit banyak dipengaruhi oleh Bung Karno dan Jenderal Soedirman yang dikaguminya.

Banyak hal yang telah dilakukan Gartono bagi kota Bogor. Ia aktif memantau kinerja birokrat yang diindikasikan terlibat dalam korupsi dengan mendirikan Bogor Corruption Watch (1999). Ia juga melakukan pembelaan terhadap masyarakat miskin melalui LBH Merdeka sejak tahun 1991 yang didirikannya bersama Eggy Sudjana dan Dedi Ekadibrata (mantan tapol). Pada tahun 1998, ketika pengaruh Orba masih kuat mencengkeram, dengan berani Gartono mencalonkan diri sebagai Bupati Bogor bersaing dengan Kolonel Agus Utara Effendy. Pada tahun 2002, Gartono melakukan gugatan class action terhadap Menag RI Said Aqil Husein Al Munawar sehingga ia dijuluki sebagai Pendekar situs Batutulis. Berdasarkan sepak terjangnya tidak heran bilamana pada tahun 2008 Gartono mendapat apresiasi dari koran Jurnal Bogor dengan anugerah Jurnal Bogor Award.

Gartono sangat mencintai keberadaan Kebun Raya Bogor sebagai ikon kota hujan. Gartono sangat terkesan dengan keindahan dan keasrian Kota Bogor yang sangat klasik seperti pada tahun 1970-an. Kenangan masa kecilnya mengingatkan, di kiri kanan jalan protokol Kota Bogor dipenuhi pohon kenari sebagai peneduh jalan. Namun, sebagai warga Bogor, ia menyayangkan mental masyarakat Bogor yang sangat individualis sehingga dengan mudah ditekan penguasa.

Suami dari Ir. Safni ini berharap Kota Bogor bisa dijadikan kota wisata sejarah dan religi di samping wisata belanja. Selain itu, melihat sarana – prasarana dan SDM yang tersedia, Kota Bogor juga berpoensi untuk menjadi kota pelajar dan mahasiswa. Kunci untuk itu, terletak pada bagaimana kebijakan pengelola Kota Bogor, Pemkot dan DPRD. Mereka harus memiliki rasa cinta pada Bogor dan tidak hanya mencari kekayaan melalui jabatan yang diembannya.

Biodata:

Nama                : Gartono, SH, MH, DR (ip)
Tempat tanggal lahir    : Kota Bogor, 11 April 1965
Pendidikan             :
1.    SD Empang III Bogor
2.    SMP Negeri I Bogor
3.    SMA Muhammadiyah Pekalongan/SMA PGRI Kendal
4.    Fakultas Hukum UNPAK
5.    Pasca Sarjana UNTAG Jakarta
6.    Kandidat Doktor UNTAG Jakarta
7.
Pekerjaan             : Advokat
Organisasi            :
1.    Ketua DPP IKADIN 2007 – 2012
2.    Ketua Dewan Kehormatan DPC IKADIN Kab. Bogor
3.    Ketua Peradi Bogor Raya 2009-2012
4.    Sekjen MPS Gerakan Rakyat Marhaen
5.    Sekjen Komnas Pilkada Independen 2007
6.    Ketua Umum Senat Mahasiswa UNPAK 1987-1989
7.    Presidium Badan Kontak Senat Mahasiswa Jawa Barat 1989

Riwayat perjuangan        :
1.    Melakukan Aksi-aksi Pembelaan terhadap Petani Cimacam, Korban Lapangan Golf pada tahun (1989-1992)
2.    Melakukan Aksi-aksi Pembelaan terhadap Korban Waduk Kedungombo pada tahun (1988-1990)
3.    Melakukan Aksi-aksi Pembelaan terhadap Petani Rancamaya, Korban Lapangan Golf pada tahun (1989-1992)