Tag: MH

RICHARD SUWONDO, SH, MH

Notaris dan PPAT

Lawyer yang beralih haluan menjadi Notaris dan PPAT

Dalam dunia kerja, berpindah pekerjaan adalah hal biasa. Begitu juga pergantian profesi merupakan hal yang wajar dilakukan, apalagi bila potensi yang dimiliki seseorang ternyata lebih berkembang dalam pekerjaan atau profesi yang baru.

Pergantian profesi seperti itu juga pernah dilakukan oleh RICHARD SUWONDO, SH, setelah beberapa tahun menjalani profesi sebagai lawyer, hati nurani mendorongnya untuk beralih profesi menjadi notaris. Profesi tersebut mulai ditekuninya sejak tahun 2002 setelah menyelesaikan pendidikan kenotariatan.

“Sebelum menjadi notaris, saya bekerja di UNIBANK sekitar tahun 1995 sampai dengan 1997. Kemudian saya melanjutkan pendidikan dibidang hukum sekaligus menjadi lawyer dan konsultan pasar modal pada saat bersamaan sampai dikeluarkannya SK pengangkatan saya sebagai notaris sekitar tahun 2002, makanya saya lepas pengacaranya dan sepenuhnya menjadi notaris. Baru pertengahan tahun 2005 dikeluarkan SK pengangkatan saya sebagai PPAT” ujarnya.

Alasan berganti profesi tersebut sungguh mulia yakni karena sebagai pengacara, putra pertama dari tiga bersaudara pasangan Suardi Kartakesuma dan Kartini ini belum memiliki kesiapan mental, terutama terkait dengan hati nurani mengingat sistem hukum di Indonesia pada saat ini. “Menurut kita, apa yang kita lakukan sebagai pengacara tidak sesuai dengan hati nurani. Mungkin mental kita pada saat itu yang belum kuat karena sebagai pengacara apa yang kita lakukan hanya untuk memenangkan klien dalam berpekara saja.” imbuhnya.

Pria kelahiran Jakarta, 21 Februari 1971 ini berandai-andai, apabila pada saat itu telah siap mental dan terus berkarier sebagai lawyer dan konsultan pasar modal semua pasti akan berbeda. Melihat kemampuan yang dimiliki, bukan tidak mungkin andai dijalani dengan sepenuh hati, sekarang kariernya sudah mencapai puncak. Akan tetapi, selain SK pengangkatan sebagai notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dimilikinya setelah menyelesaikan pendidikan kenotariatan, dorongan hati nurani juga memaksanya untuk tidak melanjutkan karier sebagai lawyer, walau sewaktu-waktu ia masih menggeluti propesi lamanya tersebut.

“Meskipun demikian, sewaktu-waktu kita masih terjun sebagai lawyer bergabung dengan kantor hukum lain, tentunya tanpa meninggalkan profesi utama kita sebagai notaris. Pekerjaan notaris itu sangat luas, sejak manusia lahir sampai dengan tutup usia semua terkait dengan akta notaris. Sedangkan PPAT hanya mengurusi masalah pertanahan saja.” tegasnya.

Bicara mengenai pertanahan, pria yang biasa disapa Richard ini mengingatkan bahwa pekerjaan sebagai PPAT sebenarnya cukup nyaman. Hanya saja, pekerjaan ini harus menguras kesabaran yang lebih besar disebabkan database yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sangat kurang, khususnya data Peta Bidang Tanah, sehingga menyulitkan tugas PPAT.

“Makanya kita berharap kepada BPN untuk dapat segera merealisasikan Peta Bidang Tanah untuk seluruh wilayah di Indonesia secara lengkap. Dengan adanya itu pasti sengketa tanah akan lebih mudah diselesaikan karena database tersebut terkait dengan hukum. Dengan adanya PPAT, tinggal mekanisme yang sangat simple sebenarnya. Kalau sudah ada database yang baik, tinggal manajemennya saja dibenahi.” ujarnya dengan optimis.

Yang terpenting adalah kerja keras

Dalam menyikapi perkembangan dunia notaris dan PPAT yang sangat cepat, Richard Suwondo, SH menyiapkan diri untuk bersaing. Baginya, yang terpenting adalah kesiapan, kesungguhan dan kerja keras dalam menjalani profesinya. Dengan semakin tingginya kesadaran hukum masyarakat pada saat ini, tentunya akan berpengaruh terhadap semakin tinggi pula kebutuhan terhadap jasa notaris dan PPAT.

“Bagi kita yang terpenting adalah kerja keras, Optimalkan kinerja delapan orang SDM yang kita miliki. Kita ikuti sistem hukum yang ada, karena seiring waktu pastinya akan terus berkembang searah dengan semakin cerdasnya masyarakat. Dengan pengetahuan, kemampuan dan kerja keras, kita pasti akan mampu bersaing dalam hal, kapan dan dimana pun kita berada.” ujar pemilik motto “Hari ini harus lebih baik dari kemarin” ini.

Ayah dua orang putri dari pernikahannya dengan Jein Grace Sela ini mengungkapkan bagaimana kurangnya dukungan pemerintah terhadap profesi notaris. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah sering adanya perubahan sistem yang diterapkan dan tidak adanya standarisasi yang pasti.

“Dukungan pemerintah terhadap profesi notaris terkadang justru menjadi kendala. Sistem yang selalu berubah-ubah dan pegawai-pegawai nakal. Tetapi bagaimanapun kita harus mengikuti karena sebagai negara berkembang kita harus melewati tahapan seperti itu. Selain itu, dalam bidang pertanahan, BPN harus lebih transparan, karena seiring waktu bidang pertanahan itu akan semakin penting bagi kita semua.” ungkapnya.

Richard berharap agar pemerintah mulai bergerak untuk membenahi masalah pertanahan ini. Adanya BPN sudah tentu membantu, tetapi akan jauh laebih membantu apabila BPN ditingkatkan menjadi setara dengan kementerian mengingat masalah pertanahan di Indonesia sangat rawan terjadi konflik, baik antar masyarakat, pemerintah maupun dengan negara lain terkait perbatasan antar negara.

Sebagai orang yang sudah berkecimpung sekian lama di dunia notaris dan PPAT, Ricard sangat memahami betul kebutuhan masyarakat Indonesia. Bagaimana tingginya biaya dan ruwetnya menyelesaikan urusan pertanahan misalnya, dalam hal ini ia memiliki kiat-kiat dalam mengatasi segala problem tersebut.

“Kalau kita idealis mungkin akan selalu bersebrangan dengan BPN, entah instansi BPN itu sendiri atau mungkin pelaksananya yang kurang professional. Bergantung pada kondisi yang sudah ada, kita harus lihai. Main bersih kita siap, diluar itu juga ayo saja, tentu sedapat mungkin kita hindari, karena pada dasarnya dalam mengambil keputusan dan melakukan sesuatu tidak dapat lepas dari hati nurani. Makanya untuk para generasi muda yang baru saja bergabung di kantor notaris kita ucapkan selamat bekerja. Ilmunya sudah ada dan dapat dipelajari darimana saja, tinggal penerapan langsung berhadapan dengan masyarakat banyak.” pungkasnya.

Muhammad Kadafi, SH., MH

No Comments

Rektor Universitas Malahayati

Melatih dan Mengembangkan Jiwa Leadership Serta Entrepreneurship Mahasiswa

Seorang pengusaha atau entrepreneur harus memiliki dua karakter yang membedakannya dari orang-orang biasa. Kedua karakter tersebut membuat pola dan cara berpikir pengusaha dalam menilai perkembangan di sekelilingnya menjadi berbeda. Perbedaan itulah yang membuat seorang entrepreneur selalu memperoleh keuntungan yang menjadikan mereka sebagai orang sukses dan terpandang.

Kedua karakter tersebut harus dimiliki oleh orang-orang yang bercita-cita menjadi entrepreneur. Sifat atau karakter yang harus dimiliki entrepreneur tersebut tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus melalui pembelajaran dan pelatihan yang berkesinambungan. Kedua karakter tersebut yaitu; pertama kreatif (creative) adalah kemampuan mengembangkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang (thinking new things). Kedua inovatif (innovative) adalah kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang (doing new things).

“Sebagai seorang pendidik saya mengajarkan mahasiswa untuk senantiasa melatih dan mengembangkan jiwa entrepreneur dan leadership mereka dengan aktif mengikuti pelatihan, training, seminar, dan symposium yang berkenaan dengan pengembangan diri. Selain itu, saya mewajibkan kepada seluruh mahasiswa untuk mengikuti dan berperan aktif dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di universitas ini tanpa menomorduakan kuliah atau belajar mereka. Dengan begitu saya yakin mahasiswa akan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan secara tidak langsung jiwa entrepreneur juga terbentuk,” kata Muhammad Kadafi, SH., MH., Rektor Universitas Malahayati Bandar Lampung.

Menurut Kadafi, pendidikan berorientasi entrepreneurship mutlak dibutuhkan pada saat ini. Mengingat semakin sempit dan susahnya lapangan kerja akhir-akhir ini Dengan berwawasan entrepreneur seorang mahasiswa akan lebih siap menghadapi pasar kerja dibandingkan mereka yang tidak memiliki jiwa entrepreneurship. Sesorang yang memiliki jiwa entrepreneur senantiasa mendayagunakan semua kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. “Hebatnya, orang-orang seperti ini tidak pernah menggantungkan tujuan hidupnya tersebut kepada orang lain. Berfikir kreatif dan inovatif menjadi modal dasar dari seorang entrepreneur,” tegas pemuda kelahiran Aceh Besar, 8 Oktober 1983 ini.

”World Class University”

Dalam usia masih sangat muda, Muhammad Kadafi, SH., MH, telah memiliki pengalaman matang di dunia pendidikan. Berawal dari memegang jabatan kecil di universitas, perlahan naik menjadi Rektor Universitas Malahayati. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan di salah satu universitas swasta terkemuka di Aceh.

Sebagai pengajar, banyak pengalaman yang telah dialami Kadafi. Ia memiliki dedikasi, profesionalisme dan kredibilitas sebagai dosen dalam menciptakan lulusan berkualitas mumpuni. Meskipun mengajar dengan honor kecil dan tuntutan kerja serta tinggi, semua dijalani sebagai pengalaman berharga yang sangat berkesan mendalam.

“Dalam hidup ini, saya memiliki obsesi yang masih melekat di benak saya, yakni untuk membuat Universitas Malahayati menjadi ‘World Class University’ dalam waktu dekat. Untuk mewujudkan ‘World Class Univesity’ ada tiga standar yang harus dicapai, yaitu;
 Keberhasilan dalam merekrut SDM terbaik seperti dosen, staf, karyawan dan mahasiswa,
 Kemampuan universitas dalam mengelola dan menghimpun dana dengan sukses,
 Manajemen universitas yang baik yang dilakukan secara profesional, efektif dan efisien.
Sehingga SDM yang dimiliki mampu dimanfaatkan untuk pelayanan pendidikan yang terbaik,” imbuhnya.

Kadafi mengungkapkan tingginya persaingan di bidang pendidikan tidak bisa dielakkan oleh penyelenggara pendidikan. Namun, persaingan membuat semua pihak yang berkutat di dalamnya berusaha untuk meningkatkan kualitas masing-masing. Sebagai pengelola perguruan tinggi swasta, ia sadar bahwa tanpa peningkatan mutu, kualitas pembelajaran serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, universitas swasta akan kehilangan mahasiswa. Mahasiswa yang belajar di universitas atau perguruan tinggi swasta pasti memiliki tujuan yang sama yaitu memilih universitas favorit, berkualitas, lengkap dengan sarana dan prasarana, berskala internasional dan memiliki prospek kerja yang jelas setelah lulus.

“Untuk itu kami setiap waktu selalu memperbaiki kekurangan yang ada seperti sarana dan prasarana kampus, lab, ruang belajar, sarana olahraga dan kemahasiswaan. Disamping itu pula perbaikan dibidang pelayanan dan mutu kualitas pendidikan makin hari makin ditingkatkan. Selain itu juga kami sedang mempersiapkan untuk ‘world class university’ dan sudah barang tentu kerjasama dengan universitas luar negeri dibutuhkan dalam hal ini,” ujar Vice Director RS. Bintang Amin Husada tersebut.

Dalam menjaring mahasiswa, Kadafi menyadari pentingnya iklan atau promosi di media masa. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bentuk pelayanan universitas kepada masyarakat yang masuk dalam Tri Darma Perguruan Tinggi. Aspek-aspek dari praktek Tri Darma Perguruan Tinggi menjadi sarana efektif untuk sosialisasi tentang kualitas, kredibilitas dan eksistensi perguruan tinggi. Program pelayanan terhadap masyarakat secara langsung misalnya, pengadaan acara-acara publik di Universitas Malahayati, pengadaan lomba, seminar, loka karya dan konferensi baik tingkat pelajar maupun mahasiswa yang menjadi agenda rutin kampus.

Menurut Ketua Yayasan Abulyatama Aceh ini, pendidik bukan sekadar pengajar melainkan mendidik para peserta didik (siswa, mahasiswa) agar “menjadi manusia”. Tugas mengajar yang dilakukan seorang pengajar tidak boleh terlepas dari tugas mendidik. Tentu saja, terdapat bahaya yang besar bila kegiatan mengajar yang dilakukan pengajar terlepas dari tugas mendidik terhadap para siswa. Secara ideal, diharapkan tugas mengajar yang dilakukan guru harus menyatu dengan tugas mendidik.

Mengajar, lanjutnya, dalam arti sempit cenderung memiliki konotasi kegiatan teknis, yaitu menyampaikan pengetahuan yang dimiliki guru kepada para siswa. Begitupun metode mengajar, cenderung memiliki konotasi teknis, yaitu cara-cara yang efektif untuk menyampaikan pengetahuan dari guru ke siswa. Sedangkan mendidik cenderung memiliki arti yang luas dan lebih mendalam, yaitu sebagai kegiatan mengembangkan potensi manusiawi yang hidup dalam diri setiap siswa yang harus dapat berkembang secara utuh dan optimal.

Kecenderungan dalam mendidik, jelas Kadafi, adalah berkaitan dengan pengembangan kepribadian. Mendidik berarti mengembangkan moralitas kejujuran, semangat kerja keras, kemandirian, kreativitas, ketabahan hati dalam menghadapi permasalahan peserta didik. Mereka juga dididik dan ditempa untuk tidak mudah putus asa, menghargai pekerjaan, toleransi dan kerjasama dengan orang lain, berpikir logis dan kritis, kerendahan hati dan kasih sayang.

“Ungkapan: ‘dalam mengajar guru harus tidak melupakan tugas mendidik’ memiliki makna yang dalam dan luas. Dalam mengajar guru jangan hanya bersifat teknis-mekanis, yaitu menyampaikan mata pelajaran saja. Tetapi lebih dari itu, guru harus berani menghidupkan ruh-ruh potensi manusiawi yang hidup dalam diri siswa, seperti kemandirian, kreativitas, moralitas kejujuran, semangat kerja keras, dan lain-lain,” tegas Direktur Kadafi Speed Shop ini.

Pemerintah Mendukung

Putra keempat dari enam bersaudara pasangan DR (HC) H. Rusli Bintang dan Dra. Rosnati Syech ini mengungkapkan besarnya peranan pemerintah dalam dunia pendidikan. Tidak hanya alokasi dana pendidikan dari APBN yang meningkat drastis menjadi 20 persen, tetapi pemerintah juga telah membuat regulasi, kebijakan dan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

Regulasi pemerintah tentang minimal wajib pasca sarjana (S2) bagi pengajar atau dosen di perguruan tinggi memiliki dampak positif untuk peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan pemerintah yang dicanangkan oleh Mendiknas untuk mendorong PTS atau PTN berkelas dunia yang mengacu pada pasar bebas di era globalisasi. Pemerintah juga membuat program HIBAH kepada PTN maupun PTS dalam peningkatan sarana dan prasarana perkuliahan.

“Perlu kita ketahui bahwa mengacu pada peraturan pemerintah dalam otonomi pendidikan baik swasta maupun negeri, menjadi kebijakan perguruan tinggi swasta maupun negeri itu sendiri untuk mengelola dengan baik sistem maupun manajemen kurikulum pendidikan yang ada. Di sisi lain setiap perguruan tinggi dituntut untuk dapat mencapai standar pendidikan yang ditetapkan pemerintah,” ungkapnya.

Oleh karena itu, jelasnya, akan menjadi problem setiap perguruan tinggi negeri maupun swasta, di pusat maupun di daerah dalam pencapain standar tersebut. Untuk itu, diperlukan suatu proses penyampaian informasi mengenai program-program pendidikan yang dapat memacu proses pendidikan agar ilmu pengetahuan dapat terserap dan diterima peserta didik dengan baik. “Untuk itu saya akan tetap berjuang serta mengabdikan diri, agar cita-cita bangsa Indonesia umumnya bisa terwujud demi kemajuan pendidikan di Indonesia yang semakin baik,” tambahnya.

Kadafi melihat belum maksimalnya kontribusi pendidikan tinggi dalam membangun Intellectual Quotient, Emotional Quotient, dan Spiritual Quotient bangsa Indonesia. Penyebabnya, pendidikan tinggi di Indonesia pada dasarnya mengacu pada peningkatan mutu dan kualitas peserta didik dalam hal intelektual, mental dan spiritual. Dalam pelaksanaannya, pendidikan di Indonesai hanya mengedepankan perkembangan kecerdasan Intelektual (IQ) semata dan seringkali melupakan pentingnya kecerdasan emosional serta spiritual.

“Perlu diketaui, tingkat kesuksesan seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh kecerdasan emosional. Sebagai contoh seorang yang kuat intelektualnya tetapi lemah emosional dan spiritualnya akan menjadi seorang yang otoriter. Contoh lain akan pentingnya Intellectual Quotient, Emotional Quotient, dan Spiritual Quotient adalah dalam pembentukan entrepreneur yang sejati. Seorang entrepreneur yang sejati akan menyeimbangkan ketiga unsur tersebut. Pada intinya ke depan pendidikan di Indonesia harus menyeimbangkan perkembangan ketiga unsur tersebut demi tercipta SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi di kancah internasional,” tuturnya.

Minim Dukungan Politik

Sebagai penyelenggara pendidikan, Kadafi merasakan dunia pendidikan di Indonesia semakin berkembang. Selain dukungan dana 20 persen dana APBN untuk pendidikan, sejak lama pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar sembilan tahun. Program ini membuat tingkat pendidikan di Indonesia meningkat dan mampu menekan tingkat angka tenaga kerja yeng tidak memiliki keahlian dan pendidikan dasar. Namun, cukup disayangkan bahwa program-program yang dijalankan pemerintah menjadi tidak maksimal akibat adanya pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, pendanaan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) banyak mengalami korupsi dimana-mana.

“Untuk kebijakan politik yang berdampak langsung terhadap dunia pendidikan masih bisa dibilang minim. Terlihat dari system penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) dan honorer yang masih belum transparan hingga saat ini. Pemerintah seharusnya meninjau ulang terhadap kebijakan-kebijakan yang berkenaan langsung dengan system pendidikan yang ada, sebagai contoh tentang kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Kurikulum dan segala kebijakan yang ada masih sebatas konseptual tapi belum aplikatif, seperti Kurikulum Berbasis Kompetensi yang aplikasinya masih mengedepankan konsep atau teori ketimbang aplikasi teori tersebut,” tuturnya.

Menurut Kadafi, Indonesia membutuhkan pendidikan yang sanggup melahirkan generasi yang siap menjalin pengetahuan berbasis integritas, mengejar pengetahuan untuk kemajuan bangsa dan mengembangkannya pengetahuan tersebut untuk bangsanya sendiri. Langkah awal yang harus ditempuh adalah menekankan pendidikan tiga tahun sesudah sekolah dasar untuk kewarganegaraan, pembentukan karakter, dan kehidupan bersama dalam masyarakat.

“Seperti yang diterapkan Jepang, sehingga ketika siswa memasuki jenjang menengah atas dan Perguruan Tinggi, siswa memiliki rasa cinta, berkarakter dan perilaku yang bertujuan untuk kemajuan bangsa. Untuk itu diperlukan kondisi ekonomi, politik, hukum, dan keamanan sangat berpengaruh terhadap jalannya proses pendidikan. Kondisi ekonomi yang stabil, politik yang santun, tertib dan elegan, supremasi hukum yang tegak dan tidak memihak akan menciptakan keamanan masyarakat. Pada akhirnya akan berdampak pada sektor pedidikan yang berkualitas,” tuturnya.

Secara berkelakar, Kadafi berandai-andai menjadi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Seandainya menjabat Mendiknas, ia akan menyarankan kepada petinggi eksekutif dan legislatif agar alokasi anggaran APBN untuk pendidikan tidak hanya 20 persen, jika memungkinkan 50 persen bahkan kalau bisa lebih. Karena pendidikan harus menjadi prioritas utama dengan anggaran yg besar. Ia yakin, dengan anggaran sebesar itu, semua program pendidikan akan terealisasi. “Seperti yang pernah terjadi di Uzbeckistan. Hanya dalam satu dasawarsa jumlah sarjana yang dihasilkan di negara tersebut melebihi Perancis. Hebat,” ujarnya sembari tertawa.

Meskipun dalam kondisi pendidikan seperti sekarang, Kadafi tetap yakin bahwa generasi muda akan mampu melanjutkan ‘tongkat estafet’ kepemimpinan bangsa. Keyakinan tersebut dilandasi adanya keinginan pemerintah untuk memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia yang semakin intensif dilakukan. Semua itu dilakukan untuk menyiapkan kualitas generasi muda sebagai tulang punggung negara yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bangsa di masa mendatang.

“Kalau pemudanya berkualitas maka berkualitas juga negara tersebut dan kalau pemudanya tidak berkualitas maka nasib negara tersebut pasti akan mengalami kemunduran. Dalam hal ini kita harus optimis bahwa pemuda sekarang sebagai generasi penerus bangsa akan mampu menjawab tantangan zaman. Untuk itu kita harus mempersiapkan mereka dengan kualitas pendidikan yang baik agar kelak mampu meneruskan tongkat estafet kepemimpinan ini di masa yang akan datang,” kata Muhammad Kadafi, SH, MH.
Sekilas Universitas Malahayati

Latar belakang pendirian Universitas Malahayati dimulai saat Rusli Bintang, putra sulung pasangan Bintang Amin dan Halimah yang lahir pada hari Jum’at 28 April 1950. Beliau dikenal sebagai seorang usahawan yang cukup sukses, selain itu juga dikenal sebagai pendiri Yayasan dan Universitas Abulyatama Aceh.

Beliau adalah figur seorang anak yatim yang sukses dalam mengarungi kehidupannya. Sukses yang dicapai tersebut dibangun dari kerja keras dan tekat pantang menyerah. Sukses yang diraihnya sama sekali tidak membuat beliau takabur, tinggi hati dan lupa terhadap sesamanya.

Salah satu wujud kepedulian H. Rusli Bintang terhadap sesamanya adalah peran aktif di dunia pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Sangat disadari oleh beliau bahwa pendidikan saat ini sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai salah satu sarana pengembangan diri agar kelak mereka mampu mempertahankan hidup dan pengembangan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Niat baik inilah yang mendorong beliau untuk mendirikan Yayasan Alih Teknologi (ALTEK) dan Universitas Malahayati di Bandar Lampung.

Yayasan ALTEK Bandar Lampung berdiri tanggal 20 Juni 1992 yang tertuang dalam Akte Notaris Nomor 114 tahun 1994. Didirikan dengan tujuan umum untuk mengembangkan dan mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi melalui jalur pendidikan tinggi.

Adapun tujuan khusus yang hendak diwujudkan oleh Yayasan ALTEK adalah:
 Membina, mengembangkan, dan menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional
 Membina, mengembangkan, dan menghasilkan para pendidik dan karyawan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berkualitas, mandiri, bertanggungjawab dan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional

Sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan tujuan umum dan tujuan khusus, Yayasan ALTEK mendirikan suatu perguruan tinggi yang diberi nama UNIVERSITAS MALAHAYATI. Universitas Malahayati didirikan berdasarkan SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl No.02/D/0/1994 tanggal 28 Januari 1994.

Nama Malahayati diambil dari nama seorang panglima perang wanita berasal dari Aceh, yaitu Laksamana Malahayati. Malahayati merupakan figur seorang wanita Aceh yang cerdas, memiliki semangat juang tinggi, berani, tegas, ulet, tangguh, dan bertanggung jawab, yang senantiasa dilandasi oleh sinar keimanan dan ketaqwaan sesuai dengan ajaran Islam. Atas keperwiraannya itu Laksamana Malahayati dianugrahi gelar sebagai Pahlawan Nasional.

Untuk menghormati dan melanjutkan semangat juang Malahayati tersebut Perguruan Tinggi ini diberi nama Universitas Malahayati yang bertekat bulat untuk ikut serta secara nyata dalam pembangunan nasional bersama-sama, seiring dan sejalan dengan perguruan tinggi lain yang lebih awal hadir di Provinsi Lampung. Sebagai kiprah awal Universitas Malahayati, pada tahun ajaran 1994/1995 dibuka tiga fakultas pelopor dan satu akademi. Ketiga fakultas tersebut adalah:
1. Fakultas Kedokteran
2. Fakultas Teknik dengan empat jurusan: Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Manajemen Industri, dan Teknik Lingkungan
3. Fakultas Ekonomi dengan dua jurusan: Akuntansi dan Manajemen, sedangkan akademi yang dibuka adalah Akademi Keperawatan

Pada tahun 2002 didirikan Fakultas Kesehatan Masyarakat berdasarkan SK Dikti: No.137/D/T/2002, dan pada tahun 2004, sesuai dengan surat izin No. 44/0/D/T/2004 DIKTI tanggal 12 November 2004, Universitas Malahayati membuka Program Studi Keperawatan Strata Satu (S-1) yang ditempatkan di bawah Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati.

Pengadaan fakultas-fakultas itu melalui pertimbangan rasional yang matang, seperti pengadaan Fakultas-fakultas Bidang llmu Kesehatan dilakukan dengan pertimbangan antara lain untuk mengantisipasi dan memenuhi tenaga dokter dan para medis yang saat ini masih dirasakan kurang, pengadaan Fakultas Teknik tiada lain untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan tenaga ahli di bidang teknologi canggih, sementara pengadaan Fakultas Ekonomi tiada lain untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan tenaga ahli di bidang Akutansi dan Manajemen yang mampu menciptakan serta memperluas lapangan pekerjaan.

Yayasan ALTEK juga menyediakan beasiswa bagi calon mahasiswa dan mahasiswa Universitas Malahayati yang berprestasi dan berpotensi yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ada pun program ini bertujuan untuk:

 Ikut serta membantu memecahkan masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat sesuai dengan kapasitas yang dimiliki
 Mengupayakan program penempatan kerja bagi peserta didik

Tujuan Universitas Malahayati adalah:
 Membentuk manusia Indonesia seutuhnya, senat jasmani dan rohani, memiliki
 pengetahuan dan keterampilan, kreatit dan bertanggung jawab, beriman dan bertaqwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, serta berjiwa Pancasila
 Mengembangkan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dalam bidang-bidang Kedokteran, Ilmu-ilmu Sosial, llmu-iimu Alam, Teknologi dan seni
 Menyiapkan sarjana yang Pancasilais, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berpengetahuan luas dan bertanggung jawab untuk mengabdi, kepada bangsa, negara dan agama

Universitas Malahayati, sejak tahun Akademik 1996/1997 telah memiliki dan menernpati kampus sendiri yang terletak di atas perbukitan yang sejuk, nyaman dengan pemandangan yang indah ke arah Ibu Kota Provinsi. Lingkungan yang asri ini sangat mendukung proses belajar dan mengajar

Visi – misi Universitas Malahayati
 Untuk menciptakan manusia yang sehat, dengan pikiran sehat dan tubuh. Dikaruniai dengan pengetahuan, kreativitas dan keterampilan. Menanamkan dengan nilai-nilai tanggung jawab, iman dan kepercayaan yang lebih besar
 Untuk mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan ilmiah di bidang kedokteran,ilmu sosial dan lingkungan serta seni dan teknologi
 Untuk mempersiapkan lulusan yang memiliki iman dan keyakinan yang kuat dengan pengetahuan yang luas, sehingga mereka akan berguna masyarakat bangsa dan agama

Program-program yang ada di Universitas Malahayati antara lain yaitu:
 Beasiswa untuk anak yatim piatu
 Santunan tehadap anak yatim yang diadakan setiap 2 kali dalam sebulan dan pada acara-acara yang diadakan oleh universitas malahayati.
 Program wajib asrama bagi seluruh mahasiswa/i Universitas Malahayati
 Program wajib mengikuti English for matriculation
 Progam pertukaran pelajar ke luar negeri
 Program beasiswa bagi dosen Universitas Malahayati
 Program standarisasi penjamin mutu bagi staf dan dosen dilingkungan Universitas Malahayati
 Program kunjungan belajar baik dosen maupun mahasiwa keluar negeri (comparative study program)
 Program kejasama dengan universitas luar negeri dalam bidang science dan research

Biodata Singkat:

Nama : Muhammad Kadafi
Tempat dan tanggal lahir: Aceh Besar, 8 Oktober 1983
Nama orang tua:
Ayah DR (HC) H. Rusli Bintang
Ibu Dra. Rosnati Syech
Anak ke-4 dari 6 Bersaudara

Pendidikan:

 2010 – hingga sekarang, Universitas Diponegoro, program doktor ilmu hukum.
 2007 – 2009 Lampung University, Lampung Law Masters
 2002 – 2006 Lampung University, Lampung
 Majoring: S1, Law/the best graduates of law faculty
 1998- 2001 Senior High School at SMA Negeri 9 Bandar Lampung
 1995 – 1998 Junior High School at SMP Negeri 1 Banda Aceh
 1989 – 1995 Elementary School at Madrasah Ibtidaiyah Negeri I Banda Aceh

 

Hermanto Barus, SH, MH

No Comments

Hermanto Barus, SH, MH
Pengacara

Kebenaran Hukum Kalah Dengan Kepentingan Politik

Banyak kalangan menilai penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Banyak kasus hukum yang melibatkan orang-orang penting di negeri ini dibiarkan terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Sementara kasus yang menimpa orang-orang “kecil” langsung diproses dan mendapat kepastian hukum.

Carut marut penegakan hukum di Indonesia, membuat rasa keadilan masyarakat terkoyak. Pelaku pelanggaran hukum kelas kakap –terutama korupsi- melenggang justru dengan berlindung dibalik penegakan hukum. Bahkan, pelaku tindak pidana yang sudah menjalani vonis mendapat pengurangan hukuman (remisi) yang dengan “baik hati” diberikan pemerintah.

“Di Indonesia, kebenaran hukum kalah dengan kepentingan politik. Di lapangan, yang terjadi adalah negosiasi sehingga orang yang benar secara materi pun, tidak bisa mendapat kebenaran hukum. Karena hukum masih kalah dengan kekuasaan sehingga lebih berpihak kepada penguasa dan pemilik modal besar. Sikap seperti itu sudah sangat mengakar sehingga sulit untuk mengikisnya,” Hermanto Barus, SH, MH., pakar hukum yang berprofesi sebagai pengacara.

Menurut Barus, “permainan” uang dalam dunia hukum di Indonesia sangat kental. Sejak pertama kali seseorang membuat laporan atas kasusnya, kekuatan uang sudah mulai bermain. Kasus yang dilaporkan akan sia-sia tanpa kelanjutan proses tanpa dana yang mencukupi. Tetapi dana yang jauh lebih besar dibutuhkan ketika laporan tersebut ditindaklanjuti. Bahkan secara terang-terangan, hakim yang menangani kasus gugatan perdata akan menanyakan kesiapan dana yang dimiliki penggugat.

Semua itu, lanjut Barus, sering dialami selama bertahun-tahun bertindak sebagai praktisi hukum. Memiliki perkara di pengadilan tanpa menyiapkan dana mencukupi harus siap untuk kalah. Kemenangan akan semakin jauh apabila berhadapan dengan pemilik dana besar dan tidak terbatas. “Banyak kepentingan terlibat, birokrasi ruwet dan banyak penyimpangan. Kadang kita kasihan kepada orang yang berperkara tetapi tidak punya uang. Bukan apa-apa, kebenaran kalah dengan itu sehingga kita harus siap sakit hati,” katanya.

Simpati terhadap orang-orang yang berperkara tetapi tidak didukung dana, Barus melakukan terobosan brilian. Tujuannya untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terpinggirkan tersebut. Caranya, ia tidak menetapkan tariff terhadap jasanya sebelum perkara selesai. Setelah benar-benar menang, hitungan atas jasa pembelaannya baru dilakukan.

Namun cara ini bukan tanpa risiko. Karena tidak terjadi pembayaran selama berperkara, Barus sering menjadi korban penipuan. Jerih payahnya dalam membantu orang yang berperkara tidak dibayar. Tetapi semua diterimanya dengan ikhlas, karena niatnya adalah menolong. Ia menganggap, semua itu bukan rezeki yang diberikan Tuhan kepadanya.

“Mungkin rezeki saya ada pada orang lain, sehingga saya tidak memiliki beban karena itu. Yang penting saya tidak membohongi orang, biarlah saya yang dibohongi. Saya yakin Tuhan akan memberikan jalan lain, jadi saya tidak akan frustasi. Kalau mau kaya pasti akan kaya juga saya dan hidup harus kita nikmati,” katanya.

Dengan mengedepankan perasaan ikhlas, Barus yakin terhadap apa yang dilakukannya. Mengenai masalah rezeki, ia menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Baginya, bekerja sebaik mungkin dan sebenar-benarnya dengan dilandasi sikap terbuka serta jujur dan profesional adalah segalanya. Sementara uang, akan mengikuti dengan sendirinya terkait pekerjaan yang dilakukan dengan baik.

“Saya sih terserah penilaian orang, yang penting keluarga saya sehat-sehat. Saya terus terang kepada klien, kalau benar bilang bener, kalau nggak ya nggak. Dalam menangani kasus, kita harus terbuka dan jujur, meskipun kadang menyakitkan. Karena kalau bohong akan ketahuan dan kalau benar seluruh kemampuan akan kita keluarkan untuk membelanya. Bahkan, sampai ke ujung dunia sekalipun saya bela,” tegas pria kelahiran Medan, 4 April 1965 ini.

Berdasar Pertemanan

Selama menekuni dunia kepengacaraan, Hermanto Barus, SH, MH melakukan dengan sepenuh hati. Ia mengedepankan profesionalisme dalam bekerja untuk penegakan hukum, seperti moto pengacara pada umumnya “meskipun langit runtuh, hukum tetap ditegakkan.”

Masalah uang, tidak pernah menjadi prioritas utama selama menjalankan karier. Bahkan, bisa dikatakan ia tidak pernah mengejar materi dalam setiap kasus yang ditanganinya. Dengan sikap seperti itu, Barus justru banyak mendapatkan klien tanpa harus mempromosikan dirinya. Tidak hanya klien dari dalam negeri, klien juga datang dari warga negara asing.

“Karena pertemanan saja. Mereka yang pernah saya tangani perkaranya akan mereferensikan saya kepada teman-temannya. Kadang testimony mereka dimuat di media massa, padahal saya tidak nyuruh lho. Itu mungkin menjadi wahana promosi bagi saya. Bahkan orang-orang India yang berperkara di sini banyak menggunakan jasa saya. Karena saya tidak pernah mengejar uang, mereka sendiri yang akan menentukannya. Saya hanya bekerja dan bekerja sebaik-baiknya,” tegas suami Emilia Ginting ini.

Dengan idealisme seperti itu, Barus tidak memiliki prasangka apapun terhadap persaingan yang terjadi dalam profesi yang ditekuninya. Ia tetap menjaga hubungan baik di antara para klien yang ditangani dan tidak pernah mengeluhkan masalah rezeki. Dalam menjalani hidup, ia berprinsip harus seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat.

“Dengan begitu hidup kita tenang. Kalau kita bawa uang untuk istri dengan perasaan tidak ikhlas hasilnya juga tidak baik. Biar sedikit yang penting nikmat,” imbuh pria yang berasal dari lingkungan PNS tersebut. Anak ke-6 dari tujuh bersaudara pasangan S. Barus dan Tarigan (Almh) ini mengungkapkan keyakinannya atas balasan Tuhan terhadap apa yang dilakukannya. “Saya menanam kebaikan dan Tuhan yang memberikan balasan,” tambahnya.

Barus mengakui, ia sering mengalami tindak penipuan hingga ratusan juta. Tetapi karena semua diterima dengan ikhlas, Tuhan memberikan balasan berlipat ganda. Setelah sepuluh tahun, ia tiba-tiba menerima dana miliaran rupiah dari kasus yang ditanganinya. “Sekarang baru memetik hasilnya jadi kita syukuri saja,” kata ayah dua anak –kelas I SMP dan kelas II SD- tersebut.

Tidak Takut

Sebagai seorang pengacara, Barus menyadari risiko yang harus dihadapinya. Menangani perkara-perkara besar, ia juga harus menghadapi orang-orang besar di belakangnya. Yakni tokoh yang memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk menggerakkan orang-orang untuk melindungi kepentingannya. Melalui ormas-ormas tertentu mereka melakukan intimidasi dengan tujuan untuk memenangkan perkara yang dihadapi.

“Saya pernah ditangkap dan diintimidasi karena memimpin di lapangan saat menangani perkara. Tetapi saya tidak takut karena merasa benar, sehingga berani meskipun konglomerat dengan dana tak terbatas yang saya lawan.  Pokoknya saya jalan terus dan memenangkan perkara tersebut,” katanya.

Meskipun demikian, pada saat-saat santai Barus membayangkan bagaimana besarnya risiko yang dihadapi. Ketika ditangkap dan diintimidasi –baik oleh aparat maupun ormas- segala kemungkinan bisa saja terjadi. Apalagi dalam situasi serba “kacau” dan tak terkendali, nyawa adalah taruhannya. “Bisa-bisa nyawa kita yang melayang. Makanya keluarga juga was-was kalau saya menangani perkara yang berat,” tuturnya.

Apalagi, kondisi belantara hukum saat ini jauh lebih besar risikonya. Berbeda dengan zaman dahulu yang lebih terbuka, sekarang sangat tertutup rapat untuk menyiasatinya. Keputusan pemerintah yang membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu faktor yang membuat “nilai” sebuah kasus hukum semakin tinggi. Namun, bukan berarti tidak bisa ditembus oleh orang-orang yang tergolong dalam barisan “mafia hukum” untuk melakukan jual beli perkara.

“Karena ada KPK, jual beli perkara menjadi lebih tertutup. Tetapi risiko yang besar telah membuat nilainya menjadi sangat tinggi. Tetapi itu juga menjadi dilemma, karena klien kadang juga menginginkannya. Kasihan kan, klien benar-benar habis-habisan. Kalau sudah begitu klien saja yang saya suruh maju,” katanya.

Menurut Barus, meskipun berisiko profesi pengacara bukan tidak menarik untuk digeluti. Secara materi, profesi ini sangat menjanjikan untuk ditekuni asalkan dijalankan secara profesional. Meskipun demikian, ia mengingatkan generasi muda yang ingin terjun ke dunia pengacara untuk tidak mengedepankan uang terlebih dahulu.

“Yang penting jangan sampai mengenal uang di awal. Nanti akan rusak duluan dan menjadi tidak fokus lagi. Jangan berhitung segala sesuatu karena uang. Karena masih muda harus idealis, rakyat kecil harus kita bela, jangan membela orang-orang yang punya uang saja. Orang pintar banyak, tetapi orang jujur jarang,” katanya.

Daftar riwayat hidup
Nama lengkap: Hermanto Barus, SH, MH
Tempat tanggal lahir: Medan, 4 April 1965
Pendidikan Terakhir:
FH Universitas Parahyangan Bandung (S1)
FH Universitas Parahyangan Bandung (S2)
Motto hidup: Hidup dengan apa adanya
Tokoh favorit: Prof. Subekti, SH (Mantan Dekan Unpar) DR. A. Koesdarminta (Mantan Rektor Unpar)

Pengalaman:
Tahun 1992-1998 menjadi asisten advokat Yan Apul & rekan
Tahun 1998 – sekarang mendirikan kantor hukum Hermanto Barus & rekan

Spesialisasi keahlian hukum:
Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata, Perkawinan dan Keluarga, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Hak Asasi Manusia, Kepailitan, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Pengadilan Hubungan Industrial, Hukum Perusahaan, Keuangan dan Perbankan, Pasar Modal, Penanaman Modal, Tanah dan Properti, Ketenagakerjaan

Perkara yang pernah ditangani:
Perkara penyidik KPK, AKP Suparman
Perkara sengketa tanah di beberapa daerah
Kasus PT Optima Capital Securitas di Mabes Polri
Kasus PT Eshar Indonesia
Kasus PT Bumi Putera Capital Management
Kasus Yayasan Metodis, Medan
Kasus Penggelapan saham Merril Lynch
Dan perkara-perkara lain yang tdi bisa disebutkan

Alamat kantor:
HERMANTO BARUS & REKAN
Gedung Jaya, Lt 7 ruang 702
Jl. MH Thamrin No. 12 Jakarta 10340
Telp   : (021) 31935264
Faks   : (021) 31934014
HP     : 0817434100
Email : hbnrekan@yahoo.co.id

Gartono, SH, MH, DR (ip)

No Comments

Gartono, SH, MH, DR (ip)
Advokat dan Dosen

Pemilu Bukan Pesta Demokrasi Tetapi Seleksi Kepemimpinan

Pemilu Legislatif yang dilakukan setiap lima tahun sekali masih menyisakan tanya. Harapan rakyat membuncah untuk memilih pemimpin yang mampu berbuat siddiq, amanah, fatonah dan tabligh. Memiliki pemimpin dengan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad tersebut, membuat rakyat “tenang” menitipkan negara untuk diurus orang yang tepat.

Namun, pada penyelenggaraan pemilu ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Karena dalam prakteknya, banyak tindakan-tindakan tidak terpuji yang dilakukan demi memenangkan pemilu. Seperti membagi-bagikan uang, membeli surat suara, menyuap atau pun menggelembungkan jumlah surat suara. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi dalam pemilu legislatif, justru pada saat Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Presiden pun  praktek serupa semakin vulgar dilakukan.

“Pemilu disosialisasikan dan dimaknai sebagai ‘Pesta Demokrasi’ sehingga dalam pelaksanaannya adalah hura-hura dan bagi-bagi uang (angpao seperti Imlek) tanpa menggunakan logika dan hati nurani. Akibatnya, hanya orang-orang yang memiliki uang akan terpilih sebagai ‘pemimpin’ yang perilakunya mencuri dan menipu rakyat. Hakekat pemilu adalah proses seleksi kepemimpinan. Yakni memilih pemimpin yang baik, bermoral, berkualitas, jujur, penuh dedikasi dan memiliki integritas tinggi. Itu hakekat pemilu yang benar,” kata Gartono, SH, MH, DR (ip), tokoh Advokat di Bogor.

Oleh karena Pemilu lebih mengutamakan unsur pestanya yang bernuansa fun, sementara unsur  demokrasinya terdistortif. Implikasi dari Pesta Demokrasi tersebut, maka terpilihlah penguasa yang mengendalikan negara untuk kepentingan kelompoknya dan dirinya. Penguasa yang menjadi kaki tangan asing dengan memfasilitasi kepentingannya yakni kemudahan mendapatkan konsesi dan monopoli serta mendapatkan kesetiaan rakyat Indonesia untuk bersedia bekerja dengan upah rendah.

Hal ini tidak lepas dari politik neo colonial yang diterapkan oleh penguasa-komprador yang mana pendidikan berorientasi pada ketersediaan buruh upah rendah dan intelektual yang tidak produktif seperti halnya “politik etis” kolonial Belanda pada awal abad 20.

Keadaan ini sebagai konsekuensi logis dari kegagalan kita ketika pemilu yakni salah memilih “pemimpin”. Karena kebanyakan rakyat telah menjual suara kepada para caleg tukang suap. Konsekuensinya terpilihlah tukang suap yang kemudian menjadi “penguasa oportunis” dengan orientasi memperkaya diri sendiri dan jauh dari seorang patriot yang berjiwa volunteer yang melayani rakyat.

Dengan memiliki pemimpin yang berjiwa patriot dan seorang volunteer -bukan petualang- Gartono yakin bahwa pembangunan Indonesia akan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Pembangunan yang semula hanya memberikan kesejahteraan bagi segelintir orang akan menjadi merata secara signifikan.

Gartono sangat yakin bahwa bangsa ini mampu menjadi bangsa besar, sejahtera dan bermartabat dengan perubahan di tingkat kepemimpinan. Untuk saat ini diperlukan pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas bagi masa depan bangsa, bukannya pemimpin oportunis pencari kekuasaan. Untuk itu, diperlukan pembangunan mental dan moral-spiritual melalui revitalisasi peran agama. Dengan demikian maka si miskin dan si melarat sekalipun akan memiliki harga diri dan tidak akan menggadaikan lagi suara kedaulatannya dengan Supermi ketika pemilu, Pilkada maupun Pilpres.

“Ke depan agar kita tidak hanya dikenal sebagai bangsa yang banyak utang dan korup, maka sebagai condito sine quo non bangsa ini harus melaksanakan Trisakti, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian bidang kebudayaan. Bahwa Trisakti ini ini hanya bisa dilaksanakan oleh pemimpin sejati yang sederhana. Negara kita harus berdikari dengan membiasakan rakyat, dari pejabat rendah sampai presiden harus hidup sederhana. Pokoknya seluruh elemen bangsa harus mau berkorban untuk negara,” ujar pria yang siap menjadi Presiden Republik Indonesia ini. “Insya Allah bilamana ditakdirkan menjadi presiden, saya akan membentuk kabinet yang terdiri dari para patriot dan volunteer yang akan melakukan upaya luar biasa dan bekerja dengan jujur serta tidak takut akan dimakzulkan oleh rakyat. Karena toh, jabatan adalah amanah,” imbuhnya.

Supremasi Hukum

Menurut Garnoto, pemimpin dalam setiap komunitas senantiasa diperlukan keberadaannya. Pemimpin memiliki makna positif yakni seseorang yang mempunyai kelebihan (shidiq, amanah, fatonah dan tabligh) dan menjadi suri tauladan yang dapat diikuti oleh masyarakat yang dipimpinnya. Dalam konsep demokrasi, rekrutmen dan seleksi kepemimpinan dilakukan melalui pemilihan umum. Konsep kepemimpinan di Indonesia bobotnya semakin meningkat secara hierarkis, seperti RT untuk memimpin sekitar 200 orang, RW 1000 orang. Sementara anggota DPR RI yang berjumlah 560 orang adalah pemimpin untuk membuat kebijakan bagi 225 juta penduduk Indonesia.

Memilih anggota DPR RI tentu sama hakekatnya dengan memilih pemimpin dalam skup kecil seperti RT. Di dalam proses pemilihan baik dalam skup kecil maupun besar, harus dihindari praktik jual beli suara. Anggota DPR RI yang terpilih dengan jalan membeli suara bukanlah pemimpin sejati. Karena dia adalah penguasa atau penyuap yang keberadaannya dimodali oleh sponsor atau penyuap – cukong. Akibatnya kebijakan yang diputuskan anggota DPR RI -yang merupakan produk politik dengan konsekuensi hukum- akan menguntungkan bagi dirinya sendiri, kelompoknya, para cukong (sponsor) kampanye dan para pelobi oportunis yang mencari kesempatan. “Kepentingan masyarakat menjadi urutan kesekian”. Fenomena ini tampak jelas dalam konfigurasi dan perilaku kekuasaan Orde Baru dan Rezim Reformasi sekarang baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Kejadian tersebut mengakibatkan sebuah pemilu yang memakan biaya besar hanya menghasilkan penguasa. Akibatnya, hukum tidak lagi menjadi panglima sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kebenaran. Tetapi produk hukum akan menjadi komoditi yang bisa diperjualbelikan “seenak udelnya” oleh anggota parlemen.

Dengan berhasil memilih pemimpin atau wakil rakyat melalui pemilu secara jujur dan adil tanpa suap, maka diharapkan aparat penegak hukum yang diseleksi oleh DPR RI seperti Jaksa Agung, KPK, MK, MA dan Komisi Yudisial serta Kapolri pun akan memiliki komitmen mewujudkan supremasi hukum, tanpa tebang pilih. Karena jika hukum sebagai panglima bagi siapapun, niscaya keadilan dapat menyinari bumi pertiwi dan tidak akan terjadi kebohongan publik secara sistematik yang dilakukan oleh Jaksa Agung, KPK, MK, MA dan Komisi Yudisial serta Kapolri seperti halnya dalam kasus “cicak vs buaya”  – Century Gate.

Jejak Rekam

Gartono, SH, MH dilahirkan di kota Bogor, 11 April 1965, merupakan anak pasangan HR. Kunrachmat dan Hj Hudjenah. Sebagai sorang advokat, Gartono menyukai slogan tentang pendobrakan, perjuangan dan penegakan keadilan. Tidak aneh, sebab ia sudah lama malang melintang di dunia kepengacaraan dan pergerakan. Gartono pernah satu kantor dengan advokat ternama, HM Dault dan Muchtar Pakpahan.

Ia juga bergaul dengan tokoh-tokoh garis keras seperti almarhum Prof. Deliar Noer dan Letjen (purn) HR Dharsono, H Ali Sadikin dan Hariman Siregar.

Gartono menamatkan SD dan  SMP di Bogor, tetapi menamatkan SLTA di SMA Muhammadiyah Pekalongan, tetapi lulus di SMA PGRI Kendal, Jawa Tengah. Meskipun pada awalnya bercita-cita menjadi wartawan, tetapi guratan nasib membawanya kuliah selama tujuh tahun di Fakultas Hukum Universitas Pakuan yang diselesaikannya pada tahun 1991 dengan predikat wisudawan terbaik. Ia menyelesaikan pasca sarjana (S2) di UNTAG Jakarta dengan IPK tertinggi. Sekarang menjalani proses pendidikan Strata 3 di universitas yang sama. Berdasarkan prinsip primus inter pares, maka rekan-rekannya sesama pengacara memercayai Gartono sebagai Sekjen Bogor Lawyer Club (BLC) pada tahun 2000.

Saat kuliah, Gartono adalah seorang aktivis pergerakan mahasiswa yang tidak pernah surut semangatnya. Tahun 1987-1989, Gartono terpilih sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa FH UNPAK. Satu tahun kemudian, ia menduduki posisi sebagai Presidium Badan Kontak Mahasiswa se-Jawa Barat dan Koordinator Presidium Senat Mahasiswa UNPAK.

Saat meletus Perang Teluk pada awal tahun 1990-an, Gartono mengibarkan bendera pembelaan terhadap rakyat Irak dengan mengambil posisi sebagai koordinator Komando Solidaritas Indonesia untuk Irak. Dalam rentang waktu 1992-1994, ayah dua putra dan satu putri ini menjadi koordinator Forum Pemurnian Kedaulatan Rakyat Wilayah Jabar dan Koordinator PCPP (Persatuan Cendekiawan Pembangunan Pancasila) Wilayah II Bogor, Gartono juga memegang posisi Ketua DPD GRM (Gerakan Rakyat Marhaen) Jabar.

Minat Gartono sangat luas, termasuk dalam bidang olahraga. Bahkan penggemar musik country ini tidak setengah-setengah dalam menekuni cabang olahraga pencak silat. Terbukti, ia pernah menjadi juara II Lomba Pencak Silat Kelas A se-Bogor tahun 1981. Olahraga renang dan lari pagi merupakan aktivitas yang dijalaninya dengan rutin. Sementara di bidang politik, sebelum menjadi Caleg No 1 DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Matahari Bangsa, Gartono adalah kader utama Partai Amanat Nasional (PAN). Bahkan ia pernah terpilih sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Bogor pada tahun 2000. Karakter yang terbuka dan pemberani, sedikit banyak dipengaruhi oleh Bung Karno dan Jenderal Soedirman yang dikaguminya.

Banyak hal yang telah dilakukan Gartono bagi kota Bogor. Ia aktif memantau kinerja birokrat yang diindikasikan terlibat dalam korupsi dengan mendirikan Bogor Corruption Watch (1999). Ia juga melakukan pembelaan terhadap masyarakat miskin melalui LBH Merdeka sejak tahun 1991 yang didirikannya bersama Eggy Sudjana dan Dedi Ekadibrata (mantan tapol). Pada tahun 1998, ketika pengaruh Orba masih kuat mencengkeram, dengan berani Gartono mencalonkan diri sebagai Bupati Bogor bersaing dengan Kolonel Agus Utara Effendy. Pada tahun 2002, Gartono melakukan gugatan class action terhadap Menag RI Said Aqil Husein Al Munawar sehingga ia dijuluki sebagai Pendekar situs Batutulis. Berdasarkan sepak terjangnya tidak heran bilamana pada tahun 2008 Gartono mendapat apresiasi dari koran Jurnal Bogor dengan anugerah Jurnal Bogor Award.

Gartono sangat mencintai keberadaan Kebun Raya Bogor sebagai ikon kota hujan. Gartono sangat terkesan dengan keindahan dan keasrian Kota Bogor yang sangat klasik seperti pada tahun 1970-an. Kenangan masa kecilnya mengingatkan, di kiri kanan jalan protokol Kota Bogor dipenuhi pohon kenari sebagai peneduh jalan. Namun, sebagai warga Bogor, ia menyayangkan mental masyarakat Bogor yang sangat individualis sehingga dengan mudah ditekan penguasa.

Suami dari Ir. Safni ini berharap Kota Bogor bisa dijadikan kota wisata sejarah dan religi di samping wisata belanja. Selain itu, melihat sarana – prasarana dan SDM yang tersedia, Kota Bogor juga berpoensi untuk menjadi kota pelajar dan mahasiswa. Kunci untuk itu, terletak pada bagaimana kebijakan pengelola Kota Bogor, Pemkot dan DPRD. Mereka harus memiliki rasa cinta pada Bogor dan tidak hanya mencari kekayaan melalui jabatan yang diembannya.

Biodata:

Nama                : Gartono, SH, MH, DR (ip)
Tempat tanggal lahir    : Kota Bogor, 11 April 1965
Pendidikan             :
1.    SD Empang III Bogor
2.    SMP Negeri I Bogor
3.    SMA Muhammadiyah Pekalongan/SMA PGRI Kendal
4.    Fakultas Hukum UNPAK
5.    Pasca Sarjana UNTAG Jakarta
6.    Kandidat Doktor UNTAG Jakarta
7.
Pekerjaan             : Advokat
Organisasi            :
1.    Ketua DPP IKADIN 2007 – 2012
2.    Ketua Dewan Kehormatan DPC IKADIN Kab. Bogor
3.    Ketua Peradi Bogor Raya 2009-2012
4.    Sekjen MPS Gerakan Rakyat Marhaen
5.    Sekjen Komnas Pilkada Independen 2007
6.    Ketua Umum Senat Mahasiswa UNPAK 1987-1989
7.    Presidium Badan Kontak Senat Mahasiswa Jawa Barat 1989

Riwayat perjuangan        :
1.    Melakukan Aksi-aksi Pembelaan terhadap Petani Cimacam, Korban Lapangan Golf pada tahun (1989-1992)
2.    Melakukan Aksi-aksi Pembelaan terhadap Korban Waduk Kedungombo pada tahun (1988-1990)
3.    Melakukan Aksi-aksi Pembelaan terhadap Petani Rancamaya, Korban Lapangan Golf pada tahun (1989-1992)