Tag: politik

H. Yusuf Nasih, S.Sos., MM

Wakil Ketua DPRD Bekasi

Harus Sigap Menghadapi Pasar Bebas

Pada era perdagangan bebas -ditandai diterapkannya AFTA dengan China, Januari 2010- siap tidak siap Indonesia harus menghadapinya. Perjanjian tersebut membuat wilayah Asean menjadi pasar bagi produk industri China tanpa biaya masuk sama sekali. Aturan itu, membuat peta persaingan usaha di Indonesia berubah seiring banjir produk berharga murah dari negeri tirai bambu.

Akibatnya bisa ditebak, perlahan namun pasti pasar bebas akan mematikan sektor industri di Indonesia. Bahkan sebelum diterapkan AFTA pun, sektor perdagangan eceran (ritel) skala internasional yang masuk hingga pelosok kampung telah melumpuhkan pasar tradisional. Di sisi lain, pemerintah Indonesia terkesan melakukan “pembiaran” terhadap desakan yang mengancam kehidupan rakyat tersebut.

“Belum terdengar sekali pun komentar pemerintah mengenai AFTA ini, tidak ada penjelasan sama sekali. Padahal kondisi di lapangan sudah tidak bisa menunggu lagi dalam menghadapi serbuan produk luar negeri. Saya berkesimpulan bahwa pemerintah tidak tegas memberikan program kepada masyarakat kita. Tetapi pemerintah malah membiarkan masyarakat mencari tahu sendiri, mencari solusi masing-masing atas problematika yang dihadapinya. Masyarakat dibiarkan sendiri tanpa pengayoman,” kata H. Yusuf Nasih, S.Sos., MM., Wakil Ketua DPRD Bekasi.

Menurut Haji Yunas –panggilan akrab pria kelahiran Bekasi, 25 September 1954 ini, secara politik pun pemerintahan sekarang tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Bahkan terdapat “kekurangan” yang sangat mengganggu, yakni ketegasan dari pimpinan tertinggi pemerintahan, Presiden. Kinerja presiden yang dipilih secara langsung dan mendapat suara mutlak tersebut belum bisa meyakinkan masyarakat.

Ia mencontohkan, bagaimana dari beberapa polling yang diselenggarakan oleh lembaga independent, terlihat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun. Selain kurang responsive terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat, pemerintah juga terbebani dengan berbagai masalah. Seperti kasus Bank Century, yang hampir-hampir mewacanakan pemakzulan terhadap kepemimpinan Presiden SBY.

“Semua diserahkan kepada masyarakat, yang penting jangan sampai melanggar koridor hukum dan ketatanegaraan. Karena itu, orang sekarang harus sigap dalam menghadapi situasi pasar bebas. Bagi masyarakat Bekasi, nampaknya mereka juga belum siap, baik di pasar tradisional, ritel serta pabrik-pabrik yang banyak terdapat di wilayah ini,” ujarnya.

Meskipun demikian, Haji Yunas berharap besar generasi muda mampu membawa bangsa ini keluar dari kemelut. Tetapi generasi muda memerlukan modal yang memadai, seperti harus rajin belajar, peka terhadap situasi bangsa dan secara terus menerus belajar kepada kelompok masyarakat yang mempunyai kharisma. “Generasi muda sekarang jangan pesimis, mereka harus optimis, pantang mundur dalam menghadapi tantangan ke depan. Mereka harus banyak belajar dari generasi terdahulu,” imbuhnya.

Dunia Politik Dinamis

Karier sulung delapan bersaudara anak pasangan Pani dan Ny Minah di politik sudah dimulai sejak tahun 80-an. Sejak dirinya menjadi Kepala Desa, politisi dari Partai Golkar ini aktif di kelembagaan partai hingga menjadi Ketua PK Golkar Kecamatan Jatisampurna, hingga sepuluh 10 tahun lamanya. Hingga akhirnya tahun 2004, ia terpilih sebagai Anggota DPRD Bekasi.

“Saya sebelumnya sudah mencalonkan diri tetapi gagal. Tetapi untuk masuk dan terpilih sebagai anggota DPRD ini juga tidak gampang. Karena selain saingan eksternal, secara internal pun kita bersaing. Bahkan barangkali lebih banyak saingannya. Makanya kita perlu melakukan sesuatu yang dapat mempercayai kelembagaan partai, sehingga paling tidak kita bisa melanjutkan perjuangan partai di DPRD,” tuturnya.

Perjuangan panjang dan melelahkan yang dilakoninya membuahkan hasil. Kini ia adalah Wakil Ketua DPRD Bekasi, setelah sebelumnya menduduki beberapa posisi strategis seperti Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar. Ketika perpecahan di tubuh Partai Golkar terjadi saat Pilkada Bekasi, ia konsisten untuk mendukung calon dari partainya.

“Dari situ saya dapat reward dari partai untuk menduduki jabatan Ketua Fraksi. Itu kan sangat strategis karena ketua fraksi bisa mengatur semua anggota-anggotanya dan ketua fraksi bisa melobi fraksi lainnya untuk menentukan kebijakan DPRD yang dianggap terbaik. Hingga saya menjadi Ketua DPRD Bekasi pengganti antar waktu selama sembilan bulan. Di DPRD, saya telah mengalami jabatan dari yang terkecil hingga terbesar,” kata wakil rakyat yang terpilih untuk kedua kalinya ini.
Menurut Haji Yunas, dunia politik terus bergerak sangat dinamis. Bagaikan tiupan angin, arah politik bisa berubah-ubah. Kecermatan dalam mengamati arah angin akan membawa kepada keputusan yang tepat. Semua itu, membutuhkan perjuangan, ketekunan dan “jam terbang” yang cukup. “Karena politik itu benar-benar dinamis yang setiap saat harus kita ikuti perkembangannya kalau ingin berkarier di sini,” katanya.

Apalagi, lanjutnya, ketika dalam perjuangan tersebut mendapat kepercayaan masyarakat. Para wakil rakyat harus betul-betul mengerjakan tugasnya dengan baik. Adapun tugas-tugas sebagai wakil rakyat secara garis besar ada tiga tugas pokok, yakni legislasi, budgeting dan pengawasan. Ketiga tugas tersebut terintegrasi dalam diri setiap wakil rakyat di Indonesia yang menjadi kewajibannya.

“Menjadi perjuangan kita sebagai anggota dewan agar program-program yang kita perjuangkan betul-betul menjadi kenyataan di masyarakat. Apalagi sebagai anggota dewan dari sebuah kota yang otonom, bagaimana memberikan support terbaik bagi masyarakat. Seperti Pemda Bekasi yang memiliki visi “Bekasi Bersih, Bekasi Cerdas”, “Bekasi Sehat”, hal seperti itu yang dinantikan masyarakat. Mereka menunggu bentuk-bentuk konkretnya pelayanan pemerintah yang mengarah kepada visi-visi tersebut,” jelas Koordinator Komisi A dan Koordinator Badan Kehormatan Dewan ini.

Menjadi tugas lembaga pengawas untuk melihat apakah yang dilakukan pemerintah sudah mendekati visi-visi yang dicanangkan. DPRD menginvestigasi dan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program tersebut sampai kepada masyarakat. Seandainya pelaksanaan program tidak merata, harus didorong lagi sehingga program yang direncanakan terlaksana dengan baik. “Dengan tiga fungsi tadi, sebagai anggota dewan yang bertugas mengontrol pemerintah, kita menginginkan program yang dilaksanakan pemerintah berjalan dengan baik,” tambah ayah tujuh anak dari perkawinannya dengan Hj Mimin tahun 1979 tersebut.

Melakukan Yang Terbaik

Selain sebagai Wakil Ketua DPRD Bekasi, H. Yusuf Nasih, SSos., MM, juga menjabat sebagai Ketua DDI (Donor Darah Indonesia) Cabang Bekasi serta Ketua Asosiasi LPM Bekasi. Meskipun sangat sibuk, ia telah mencanangkan untuk menyelesaikan tugas dengan baik selama lima tahun ke depan. Tentu saja, dengan mengerahkan segenap kemampuan untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan masyarakat Bekasi yang telah memilihnya selama dua periode ini.

“Saya selalu melakukan introspeksi terhadap diri saya sendiri. Kemudian saya kombinasikan dengan kondisi keluarga -utamanya anak-anak saya sendiri karena yang paling kecil baru kelas II SMP- untuk memberikan apa yang saya mampu, apa yang saya bisa dan melakukan yang terbaik untuk masyarakat Bekasi. Selanjutnya, bagaimana nanti kita lihat situasinya karena episode ini bisa berlanjut,” kata pria yang lahir dan besar di Bekasi ini.

Alasan untuk terlebih dahulu melihat kondisi keluarga, menurut Haji Yunas tidak lepas dari dukungan yang diberikan mereka. Karena di awal keterlibatannya di DPRD Bekasi, keluarga besarnya tidak tahu bagaimana tugas seorang anggota dewan. Mereka shock melihat panutannya, ayahnya dan suaminya bekerja tidak kenal waktu, sehingga terkesan lebih memilih pekerjaan daripada keluarga. “Tetapi melalui perkumpulan istri anggota dewan yang sering berkumpul dan berdiskusi, lama kelamaan keluarga mengerti, memahami dan mendukung tugas-tugas kami,” tegas kakek empat cucu ini.

Membandingkan situasi politik zaman dahulu dan sekarang, menurut Haji Yunas sangat terasa perbedaannya. Ia mencontohkan bagaimana saat menjabat sebagai Kepala Desa sekaligus Pembina Golkar di wilayahnya. Sebagai Pembina Golkar tugasnya adalah bagaimana memenangkan Golkar dalam setiap Pemilu, tidak lebih. Pembina Golkar, hanya dijadikan sebagai pelaksana program oleh pimpinan di atasnya.

“Artinya kita tidak boleh meminta melakukan sesuatu ke atas, manut saja jadi bemper pimpinan. Berbeda dengan sekarang, masyarakat bisa berpikir, berkreasi dan bercita-cita lebih luas. Dulu masyarakat kecil kelihatan tenang dan tidak ada gejolak, tidak ada perbedaan satu dengan lainnya karena struktur politik sudah merasuk ke unit-unit terkecil. Seperti adanya KB, 10 Program PKK, sehingga masyarakat yang ada di pedesaan dan perkotaan itu benar-benar terbina dan mendapat motivasi dari Dinas Penerangan,” tandasnya.

Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS

No Comments

Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS
Pria Jawa yang Membangun Papua Melalui Kaderisasi Kepemimpinan
Salah satu saksi hidup perjuangan Papua adalah tokoh satu ini. Sebagai aktifis gereja, ia memasuki Papua -saat itu Irian Barat- tahun 1970 menyusuk pamannya yang telah lebih dulu menjadi sukarelawan di sana. Belakangan, sang paman yang tadinya sukarelawan guru melihat peluang di Irian beralih profesi sebagai pengusaha.
Ketertarikan Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS karena aktivitas sosial masyarakat Papua saat itu. Ia membayangkan, dengan perekonomi- an di Jawa pasca pemberontakan G30S/PKI yang sangat buruk, apalagi di daerah luar Jawa seperti Papua. Paulus yang saat itu sudah bekerja di Surabayadengan gaji yang sudah “aman”, memutuskan pergi ke Bumi Cenderawasih guna membantu saudara-saudaranya.
“Saya keluar dari Surabaya dengan gaji yang safety. Tetapi karena ada ide, saya tetap menuju ke sana. Menggunakan kapal laut, saya bertolak ke Papua yang memakan waktu 21 hari. Saking lamanya, berat badan saya sempat turun sampai 10kg. Selama di Jayapura saya bekerja dengan om saya

sebagai distributor film. Kerja siang malam dan bersemangat karena mendapat uang banyak membuat saya melupakan kesehatan.  Saya harus operasi usus buntu,” kata pemilik CV. Widya Mandala ini.
Padahal lanjutnya, selama masih kuliah di Madiun ia tidak pernah jatuh sakit. Namun, faktor lingkungan dan kerja keras yang dilakukannya membuat tubuhnya tidak mampu mendukung padatnya aktivitas yang dilakukan pria kelahiran Magetan, 1 Desember 1948 ini. Saat berada di rumah sakit itulah ia bertemu dengan pastur yang mengisahkan mengenai tugas pelayanan yang dijalaninya di pedalaman Papua.
Tersentuh oleh kisah pastur tersebut, Paulus menyampaikan keinginannya untuk turut memberikan pelayanan kepada umat. Ia sadar, selama ini yang dilakukan di bumi Papua adalah bekerja berdasarkan nilai-nilai uang belaka. Berbeda saat dirinya bekerja di Surabaya yang lebih banyak menyandarkan pada nilai moral dan pelayanan kepada Tuhan. Meskipun demikian, kisah-kisah yang diceritakan saudaranya mengenai suku pedalaman Papua, pada detik terakhir ia membatalkan kepergiannya.

“Meskipun tiket sudah di tangan, saya membatalkan kepergian ke Sentani. Saya melarikan diri dari Keuskupan. Mungkin Tuhan melihat keraguan dalam diri saya sehingga Dia memberikan sakit malaria. Saya dirawat dan pada kesempatan itu menimbang-nimbang langkah, apakah harus tinggal atau mengabdi di pedalaman. Saya terus menggali motivasi, apakah jalan yang saya tempuh sudah tepat atau belum. Akhirnya saya berangkat ke pedalaman menjadi sukarelawan di gereja Katolik dengan fokus pada pendidikan dan kesejahteraan sosial,” ujarnya.
Di pedalaman, Paulus mengajar di sebuah SD milik misionaris. Setelah memiliki kelulusan, gereja sepakat untuk mendirikan SMP agar bisa menampung semangat belajar anak-anak tersebut. Ia sebagai aktifis gereja ikut membidani berdirinya sekolah yang juga mendapat bantuan dari pemerintah berupa guru-guru PNS tersebut. Meskipun sebenarnya mereka guru SD, tetapi yang ingin memiliki pendapatan tambahan bisa mengajar di SMP. Gereja juga membuka asrama yang diperuntukkan bagi para siswa.
“Sesuai pengalaman saya memegang asrama. Puji syukur Alhamdulilah, anak-anak yang saya didik di asrama

berhasil menjadi orang berkualitas.  Mereka diantaranya ada yang menjadi ketua MRP, bupati, anggota DPRD, polisi, tentara, pegawai negeri dan pejabat. Saya mengajar di sana dengan kondisi masyarakat yang memang sangat berbeda. Pekerjaan saya adalah mendampingi pastur mengunjungi penduduk dari kampung ke kampung dan mengajari mereka bercocok tanam serta masak-memasak,” tegasnya.
Pertobatan Nasional
Sebagai anggota DPD dari Papua, Paulus dengan sangat berani memperjuangkan konstituen yang memilihnya. Selama satu tahun duduk di lembaga tersebut, ia merasa tidak terbebani oleh apapun dan tidak tunduk kepada siapapun. Berbeda dengan kalau dirinya menjadi anggota DPR mewakili rakyat yang tersandera kepentingan partai pengusungnya. Ia mencontoh-kan bagaimana anggota DPR di Pansus Century atau Gayus yang tidak bisa bertindak sesuai hati nurani.
“Karena kepentingan yang di atas mereka berlawanan dengan nilai dan hati nurani. Kalau orientasi nilai kebenaran pasti sama, tetapi orientasi kekuasaan dan uang pasti berbeda, itu yang terjadi. Makanya, kita harus mengadakan pertobatan nasional,

karena nilai-nilai kejujuran dan keadilan sudah terbunuh dan mati. Mau masuk PNS, bupati, gubernur, semua harus bayar. Kalau kita jujur pada nilai, inilah pembunuhan terhadap nilai yang mengakibatkan nurani kita tumpul dan mati. Tidak heran kalau benih korupsi menjadi tumbuh subur di banyak tempat,” tuturnya.
Disinilah sebenarnya, jelas Paulus, bahaya terbesar bagi Indonesia. Ia tidak merasa heran ketika para tokoh lintas agama menyampaikan seruan kepada pemerintah. Artinya, ada sesuatu yang terjadi di masyarakat seperti bendungan besar yang siap meledak. Yakni rasa keadilan, kejujuran dan kemanusiaan yang tidak ada serta keserakahan yang sangat dominan.
Paulus sangat menyayangkan bagaimana Indonesia yang berlandaskan Pancasila kalah jauh dari China yang komunis. China banyak menerapkan humanisme hubungan antara rakyat dan pemerintah. Ia mencontohkan pemerintah China yang memberikan “ganti untung” bagi masyarakat yang lahannya terkena proyek pemerintah. Sementara di Indonesia, pemerintah selalu memberikan “ganti rugi” kepada

rakyatnya sendiri tanpa ada solusi yang pasti.
“Negara dan rakyat kita menjadi korban karena para pemimpin mengingkari nilai kerakyatan, faktanya seperti itu. Coba sekarang masalah pertanahan, di mana tanah rakyat yang diambil dengan sembarang itu harus dikembalikan. Dahulu karena sangat berkuasa, pemerintah menindas rakyat semena-mena. Begitu juga dengan kebijakan penetapan UMR, yang memposisikan rakyat sebagai orang miskin. Yakni dalam kondisi minimal, setidaknya minimal bisa makan. Ini yang membuat nurani saya terusik setiap membicarakan masalah nilai-nilai bangsa ini. Karena di Indonesia karyawan tidak dihargai, hanya dianggap sebagai mesin dan alat produksi saja. Mestinya buruh dan karyawan harus dinilai sebagai aset perusahaan, sebagai share holder, maka kesejahteraan harus berkorealsi positif dengan keuntungan perusahaan,” tegasnya.
Pria yang mendapat dukungan penuh keluarga ini, mengungkapkan pentingnya generasi muda dalam membangkitkan kembali nilai-nilai kebangsaan. Mereka juga harus memiliki keberanian untuk menegakkan nilai-nilai tersebut. Karena saat ini bangsa Indonesia

memerlukan waktu satu generasi lagi untuk mengembalikan nilai-nilai tersebut. Harus diakui bahwa para pemimpin sekarang lebih berorientasi pada material daripada moral.
“Orang sekarang menggunakan agama sebagai cap pembenaran diri dalam mendukung nilai-nilai yang dirusaknya sendiri. Semua orang Indonesia beragama dan percaya pada Tuhan tapi tidak menyembah Allah dalam Kebenaran dan Roh yang Kudus. Agama lebih sebagai pakaian politik dan alat pencitraan diri daripada sebagai jalan menuju ke Surga. Lihatlah pelanggaran sumpah jabatan yang melahirkan pejabat-pejabat korup karena kehilangan Roh dan Nilai. Banyak orang yang seakan-akan agamawis, tetapi sebenarnya merupakan pembenaran terhadap nilai-nilai yang menindas nuraninya sendiri. Makanya diperlukan keberanian generasi muda untuk bangkit dari sisi nilai. Tetapi kadang kita juga over acting sehingga bukan bagaimana sebuah masalah diperbaiki, tetapi justru dibebani dengan masalah baru,” ungkapnya.
Membentuk Kaderisasi
Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS terus melanjutkan langkah untuk mengabdikan diri bagi kepentingan

masyarakat Papua. Beberapa kali tawaran untuk menjadi PNS saat terbentuk pemerintah administratif baru ditolaknya. Ia tetap memilih untuk melayani masyarakat melalui gereja. Ia sempat bersinggungan dengan dunia politik saat salah satu Pastur menjadi anggota DPRD, Pastur Michael Chosmas Angkur, OFM (sekarang menjadi Mgr. Michael Chosmas Angkur, OFM – Uskup Bogor). Saat itulah sebelum Pastur bersidang di gedung DPRD, ia sering berdiskusi membicarakan kondisi bangsa Indonesia.
“Saya kemudian diminta pastur untuk masuk ke dunia politik, membantu DPRD Jayawijaya yang baru saja terbentuk. Karena saya dulu juga mantan anggota dewan mahasiswa sehingga terbiasa dalam organisasi. Saya membantu bagaimana berorganisasi, rapat, dan lain-lain. Tahun 1975-an, saya membuat kaderisasi karena harus diby pass untuk menyiapkan SDM. Kalau harus dibiarkan berkembang secara alamiah, terlalu lama. Kaderisasi saya pilih untuk mempercepat proses penyiapan SDM menjadi pemimpin lokal,” tandasnya.
Tahun 1973 – 1974 dibentuk KNPI dan sebagai tokoh pemuda, Paulus dipercaya menjabat sebagai Ketua

KNPI sampai tahun 1978. Pada kesempatan itu, ia memimpin kaderisasi yang sebelumnya tidak pernah ada. Paulus meluncurkan bebagai program untuk keperluan keseimbangan bagi generasi muda Papua serta mempercepat pemahaman terhadap perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Di antaranya adalah pengenalan terhadap uang, rumah sehat, makanan sehat, dan lain-lain.
Saat itu lanjutnya, pastur memperkenalkan perapian dengan cerobong asap seperti di Eropa. Karena rumah adat di Papua, honai, mengakibatkan asap tidak bisa keluar rumah sehingga penghuninya mengidap ISPA akut. Perlahan-lahan, sebagai tokoh pemuda pada tahun 1982, ia berhasil mendamaikan dan menyatukan suku di sana. Posisinya sebagai pengurus Golkar membuatnya cepat dikenal baik di pemerintahan maupun di tengah masyarakat.
Menghentikan Perang Suku
“Di Wamena, saya sering mengadakan kaderisasi. Saya bina dan komunikasi-kan semua itu, meskipun saat itu tidak ada alat komunikasi apapun.  Tahun 1977 saya menjadi anggota DPRD sehingga mendapat tempat yang lebih formal untuk mengadakan

pembaharuan yang lebih radikal dengan tetap mengedepankan nilai kemanusiaan. Berbeda dengan pemerintah yang melakukan pendekatan radikal dengan operasi militer yang meskipun baik tetapi menindas nilai kemanusiaan. Seperti operasi koteka, karena dianggap orang berkoteka itu rendah dan tidak cocok,” tuturnya.
Sedangkan Golkar dan misionaris, menggunakan pendekatan pendidikan melalui sistem nilai terlebih dahulu. Semua itu dilakukan secara perlahan-lahan sampai mereka sendiri merasa membutuhkan seperti penggunaan baju di tengah cuaca dingin sebagai penghangat badan. Misionaris juga memiliki suster yang ditugaskan untuk mendidik generasi muda perempuan agar hidupnya lebih bernilai. Intinya, misionaris melakukan perubahan melalui pendidikan dan penamaan nilai-nilai kehidupan, sementara pemerintah melakukan perubahan secara radikal melalui program yang sering terjadi benturan kekerasan.
Akibatnya, misionaris menjadi tempat perlindungan masyarakat dari tekanan pemerintah. Sebagai aktifis gereja, Paulus sering berbicara lantang mengenai perubahan yang harus dilakukan secara manusiawi, bukan militeristik. Untuk kepentingan itu, ia

memperluas kaderisasi nilai-nilai tersebut di kalangan generasi muda baik swasta maupun pemerintahan. Oleh karena itu, ia semakin dikenal dan diterima masyarakat yang sangat berguna untuk membangun Golkar di Papua, saya menjadi direktur.
“Saya mengawinkan antara nilai misionaris dan Golkar yang baik dan berguna bagi masyarakat, melalui nilai-nilai yang baik. Tetapi semua itu malah menimbulkan kecemburuan di kalangan anggota DPRD dari ABRI (sekarang TNI). Saya dicurigai ingin menjadi ketua DPRD. Padahal saya tidak ingin menjadi pemimpin, tetapi menciptakan pemimpin sehingga saya membuat program kaderisasi. Tetapi karena saya memiliki pengaruh besar baik di masyarakat maupun pemerintahan, saya menjadi pimpinan informal untuk pendidikan dan pelatihan kader Golkar bekerja sama dengan ABRI. Saya lakukan kaderisasi untuk mencetak pemimpin,” kata sulung dari tiga bersaudara pasangan Petrus Sukardi dan Maria Sukini tersebut.
Akibat kecemburuan tersebut, Paulus sempat ditahan tanpa pernah diadili. Ia dituduh menghina (alm) Presiden Soeharto. Ia mengalami betapa kejinya rezim terdahulu yang menyandera

orang-orang yang vokal dan kritis. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah tokoh-tokoh yang berkuasa itu memiliki wawasan yang sangat sempit sehingga menterjemahkan kondisi masyarakat dengan sangat berbeda. Akibatnya, orang-orang sipil yang kritis dan cinta negara tetapi tidak setuju dengan cara-cara mereka, harus dikorbankan.
Setelah bebas, Paulus membina organisasi kepemudaan AMPI untuk menciptakan kader dan aktif dalam kepengurusan GOLKAR. Bersama Bapak Yapto Suryosumarno dan Bapak Yorris Raweyai, ia mendirikan organisasi pemuda underbow Golkar yang sangat fenomenal di tanah air, Pemuda Pancasila di Papua. Selain itu, ia juga mengkader pengusaha kecil di Wamena agar mereka mampu mandiri dalam wadah KUKMI.
“Tahun 1982 saya terpilih menjadi anggota DPRD. Sebenarnya tahun itu juga ia dinyatakan menang dan tinggal dilantik tetapi dipaksa mundur oleh gubernur. Meskipun saat itu saya dibela oleh Bapak Mayjen. Amir Soemartono. Setelah ada pembicaraan antara Jakarta dan Irian Jaya (sekarang Papua), saya disuruh turun (red-keluar) dari Wamena. Tetapi saya sudah terikat betul dengan masyarakat Wamena. Ketika ada gerakan OPM di
sana, beberapa kader saya lari ke hutan karena ketakutan terhadap OPM dan tentara. Saat keluar dari hutan, mereka diciduk tentara. Saya minta kebebasan mereka yang berakibat catatan hitam sebagai pembela OPM bagi saya,” tandasnya.
Ketika reformasi di tubuh Golkar, Paulus berada di depan memimpin perubahan. Tahun 1999, ia dicalonkan sebagai anggota DPRP bagi Golkar Papua dan bertahan selama dua periode. Sebenarnya ia masih bisa terpilih untuk ketiga kalinya. Namun, jiwanya yang ingin menciptakan pemimpin membuatnya memberikan jalan bagi yang lebih muda, yang dipersiapkan secara sungguh-sungguh.
Selama dua periode sebagai anggota DPRP, Paulus menjadi Ketua Komisi B (membidangi ekonomi), ia meletakkan pondasi dasar bagi perekonomian rakyat Papua. Paulus membidani lahirnya Perdasus Perekonomian Rakyat, pemanfaatan hutan, dan lain-lain, sehingga setelah dua periode ia merasa selesai dan mengundurkan diri dari dunia politik. Ia memilih jalur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua sebagai sarana menyalurkan aspirasi rakyat Papua ke pemerintah pusat di Jakarta.
“Saya sepuluh tahun menjadi Ketua Komisi B di DPRP Papua, tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya memang mendapat mobil dinas, tetapi tetap menggunakan mobil pribadi meskipun mobil tersebut sudah berusia tua. Kalau rusak mobil saya perbaiki sendiri dan enaknya ketika masa jabatan berakhir, mobil saya serahkan ke negara. Tidak harus menahan-nahan, karena tidak pernah memakai. Di sinilah nilai ajarannya,” ungkapnya.
Sebenarnya Paulus sangat menyayang-kan dan tidak setuju perubahan Golkar menjadi partai. Karena ia menyadari cita-cita awal pendirian Golkar adalah untuk mengkaryakan Indonesia tanpa menjadi ideologi. Membentuk masyarakat kekaryaan Indonesia dimana masyarakat dibagi atas kekaryaan bukan atas ideologi dan partai politik. Sesuai dengan cita-cita, Golkar boleh bubar asalkan Pancasila terus dan Pembukaan UUD 1945 tetap menjadi ajaran nilai-nilai kebangsaan. Menurut Paulus, Golkar sekarang sudah menyimpang dari tujuan awalnya yang tidak menghendaki partai sampai jauh menjangkau masyarakat desa.
“Seharusnya partai cukup di kabupaten saja. Makanya saya happy di DPD meskipun saya tetap kader Golkar,
tetapi bukan Golkar sekarang yang cenderung pragmatis. Anti korupsi bukanlah nilai, tetapi bukan juga untuk diperjualbelikan. Jadi ketika Pemberantasan korupsi sudah menabrak kekuasaan dan uang banyak, maka terjadilah negosiasi yang berujung damai. Semua bisa dibeli, dan ini secara politik sudah membudayakan dan membenarkan nilai-nilai yang salah. Ketika memperjuangkan nilai yang salah, di situlah martabat menjadi hilang. Uang hanya diperlukan bukan untuk tujuan,” sesal Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS menutup kisahnya.

Gartono, SH, MH, DR (ip)

No Comments

Gartono, SH, MH, DR (ip)
Advokat dan Dosen

Pemilu Bukan Pesta Demokrasi Tetapi Seleksi Kepemimpinan

Pemilu Legislatif yang dilakukan setiap lima tahun sekali masih menyisakan tanya. Harapan rakyat membuncah untuk memilih pemimpin yang mampu berbuat siddiq, amanah, fatonah dan tabligh. Memiliki pemimpin dengan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad tersebut, membuat rakyat “tenang” menitipkan negara untuk diurus orang yang tepat.

Namun, pada penyelenggaraan pemilu ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Karena dalam prakteknya, banyak tindakan-tindakan tidak terpuji yang dilakukan demi memenangkan pemilu. Seperti membagi-bagikan uang, membeli surat suara, menyuap atau pun menggelembungkan jumlah surat suara. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi dalam pemilu legislatif, justru pada saat Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Presiden pun  praktek serupa semakin vulgar dilakukan.

“Pemilu disosialisasikan dan dimaknai sebagai ‘Pesta Demokrasi’ sehingga dalam pelaksanaannya adalah hura-hura dan bagi-bagi uang (angpao seperti Imlek) tanpa menggunakan logika dan hati nurani. Akibatnya, hanya orang-orang yang memiliki uang akan terpilih sebagai ‘pemimpin’ yang perilakunya mencuri dan menipu rakyat. Hakekat pemilu adalah proses seleksi kepemimpinan. Yakni memilih pemimpin yang baik, bermoral, berkualitas, jujur, penuh dedikasi dan memiliki integritas tinggi. Itu hakekat pemilu yang benar,” kata Gartono, SH, MH, DR (ip), tokoh Advokat di Bogor.

Oleh karena Pemilu lebih mengutamakan unsur pestanya yang bernuansa fun, sementara unsur  demokrasinya terdistortif. Implikasi dari Pesta Demokrasi tersebut, maka terpilihlah penguasa yang mengendalikan negara untuk kepentingan kelompoknya dan dirinya. Penguasa yang menjadi kaki tangan asing dengan memfasilitasi kepentingannya yakni kemudahan mendapatkan konsesi dan monopoli serta mendapatkan kesetiaan rakyat Indonesia untuk bersedia bekerja dengan upah rendah.

Hal ini tidak lepas dari politik neo colonial yang diterapkan oleh penguasa-komprador yang mana pendidikan berorientasi pada ketersediaan buruh upah rendah dan intelektual yang tidak produktif seperti halnya “politik etis” kolonial Belanda pada awal abad 20.

Keadaan ini sebagai konsekuensi logis dari kegagalan kita ketika pemilu yakni salah memilih “pemimpin”. Karena kebanyakan rakyat telah menjual suara kepada para caleg tukang suap. Konsekuensinya terpilihlah tukang suap yang kemudian menjadi “penguasa oportunis” dengan orientasi memperkaya diri sendiri dan jauh dari seorang patriot yang berjiwa volunteer yang melayani rakyat.

Dengan memiliki pemimpin yang berjiwa patriot dan seorang volunteer -bukan petualang- Gartono yakin bahwa pembangunan Indonesia akan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Pembangunan yang semula hanya memberikan kesejahteraan bagi segelintir orang akan menjadi merata secara signifikan.

Gartono sangat yakin bahwa bangsa ini mampu menjadi bangsa besar, sejahtera dan bermartabat dengan perubahan di tingkat kepemimpinan. Untuk saat ini diperlukan pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas bagi masa depan bangsa, bukannya pemimpin oportunis pencari kekuasaan. Untuk itu, diperlukan pembangunan mental dan moral-spiritual melalui revitalisasi peran agama. Dengan demikian maka si miskin dan si melarat sekalipun akan memiliki harga diri dan tidak akan menggadaikan lagi suara kedaulatannya dengan Supermi ketika pemilu, Pilkada maupun Pilpres.

“Ke depan agar kita tidak hanya dikenal sebagai bangsa yang banyak utang dan korup, maka sebagai condito sine quo non bangsa ini harus melaksanakan Trisakti, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian bidang kebudayaan. Bahwa Trisakti ini ini hanya bisa dilaksanakan oleh pemimpin sejati yang sederhana. Negara kita harus berdikari dengan membiasakan rakyat, dari pejabat rendah sampai presiden harus hidup sederhana. Pokoknya seluruh elemen bangsa harus mau berkorban untuk negara,” ujar pria yang siap menjadi Presiden Republik Indonesia ini. “Insya Allah bilamana ditakdirkan menjadi presiden, saya akan membentuk kabinet yang terdiri dari para patriot dan volunteer yang akan melakukan upaya luar biasa dan bekerja dengan jujur serta tidak takut akan dimakzulkan oleh rakyat. Karena toh, jabatan adalah amanah,” imbuhnya.

Supremasi Hukum

Menurut Garnoto, pemimpin dalam setiap komunitas senantiasa diperlukan keberadaannya. Pemimpin memiliki makna positif yakni seseorang yang mempunyai kelebihan (shidiq, amanah, fatonah dan tabligh) dan menjadi suri tauladan yang dapat diikuti oleh masyarakat yang dipimpinnya. Dalam konsep demokrasi, rekrutmen dan seleksi kepemimpinan dilakukan melalui pemilihan umum. Konsep kepemimpinan di Indonesia bobotnya semakin meningkat secara hierarkis, seperti RT untuk memimpin sekitar 200 orang, RW 1000 orang. Sementara anggota DPR RI yang berjumlah 560 orang adalah pemimpin untuk membuat kebijakan bagi 225 juta penduduk Indonesia.

Memilih anggota DPR RI tentu sama hakekatnya dengan memilih pemimpin dalam skup kecil seperti RT. Di dalam proses pemilihan baik dalam skup kecil maupun besar, harus dihindari praktik jual beli suara. Anggota DPR RI yang terpilih dengan jalan membeli suara bukanlah pemimpin sejati. Karena dia adalah penguasa atau penyuap yang keberadaannya dimodali oleh sponsor atau penyuap – cukong. Akibatnya kebijakan yang diputuskan anggota DPR RI -yang merupakan produk politik dengan konsekuensi hukum- akan menguntungkan bagi dirinya sendiri, kelompoknya, para cukong (sponsor) kampanye dan para pelobi oportunis yang mencari kesempatan. “Kepentingan masyarakat menjadi urutan kesekian”. Fenomena ini tampak jelas dalam konfigurasi dan perilaku kekuasaan Orde Baru dan Rezim Reformasi sekarang baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Kejadian tersebut mengakibatkan sebuah pemilu yang memakan biaya besar hanya menghasilkan penguasa. Akibatnya, hukum tidak lagi menjadi panglima sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kebenaran. Tetapi produk hukum akan menjadi komoditi yang bisa diperjualbelikan “seenak udelnya” oleh anggota parlemen.

Dengan berhasil memilih pemimpin atau wakil rakyat melalui pemilu secara jujur dan adil tanpa suap, maka diharapkan aparat penegak hukum yang diseleksi oleh DPR RI seperti Jaksa Agung, KPK, MK, MA dan Komisi Yudisial serta Kapolri pun akan memiliki komitmen mewujudkan supremasi hukum, tanpa tebang pilih. Karena jika hukum sebagai panglima bagi siapapun, niscaya keadilan dapat menyinari bumi pertiwi dan tidak akan terjadi kebohongan publik secara sistematik yang dilakukan oleh Jaksa Agung, KPK, MK, MA dan Komisi Yudisial serta Kapolri seperti halnya dalam kasus “cicak vs buaya”  – Century Gate.

Jejak Rekam

Gartono, SH, MH dilahirkan di kota Bogor, 11 April 1965, merupakan anak pasangan HR. Kunrachmat dan Hj Hudjenah. Sebagai sorang advokat, Gartono menyukai slogan tentang pendobrakan, perjuangan dan penegakan keadilan. Tidak aneh, sebab ia sudah lama malang melintang di dunia kepengacaraan dan pergerakan. Gartono pernah satu kantor dengan advokat ternama, HM Dault dan Muchtar Pakpahan.

Ia juga bergaul dengan tokoh-tokoh garis keras seperti almarhum Prof. Deliar Noer dan Letjen (purn) HR Dharsono, H Ali Sadikin dan Hariman Siregar.

Gartono menamatkan SD dan  SMP di Bogor, tetapi menamatkan SLTA di SMA Muhammadiyah Pekalongan, tetapi lulus di SMA PGRI Kendal, Jawa Tengah. Meskipun pada awalnya bercita-cita menjadi wartawan, tetapi guratan nasib membawanya kuliah selama tujuh tahun di Fakultas Hukum Universitas Pakuan yang diselesaikannya pada tahun 1991 dengan predikat wisudawan terbaik. Ia menyelesaikan pasca sarjana (S2) di UNTAG Jakarta dengan IPK tertinggi. Sekarang menjalani proses pendidikan Strata 3 di universitas yang sama. Berdasarkan prinsip primus inter pares, maka rekan-rekannya sesama pengacara memercayai Gartono sebagai Sekjen Bogor Lawyer Club (BLC) pada tahun 2000.

Saat kuliah, Gartono adalah seorang aktivis pergerakan mahasiswa yang tidak pernah surut semangatnya. Tahun 1987-1989, Gartono terpilih sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa FH UNPAK. Satu tahun kemudian, ia menduduki posisi sebagai Presidium Badan Kontak Mahasiswa se-Jawa Barat dan Koordinator Presidium Senat Mahasiswa UNPAK.

Saat meletus Perang Teluk pada awal tahun 1990-an, Gartono mengibarkan bendera pembelaan terhadap rakyat Irak dengan mengambil posisi sebagai koordinator Komando Solidaritas Indonesia untuk Irak. Dalam rentang waktu 1992-1994, ayah dua putra dan satu putri ini menjadi koordinator Forum Pemurnian Kedaulatan Rakyat Wilayah Jabar dan Koordinator PCPP (Persatuan Cendekiawan Pembangunan Pancasila) Wilayah II Bogor, Gartono juga memegang posisi Ketua DPD GRM (Gerakan Rakyat Marhaen) Jabar.

Minat Gartono sangat luas, termasuk dalam bidang olahraga. Bahkan penggemar musik country ini tidak setengah-setengah dalam menekuni cabang olahraga pencak silat. Terbukti, ia pernah menjadi juara II Lomba Pencak Silat Kelas A se-Bogor tahun 1981. Olahraga renang dan lari pagi merupakan aktivitas yang dijalaninya dengan rutin. Sementara di bidang politik, sebelum menjadi Caleg No 1 DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Matahari Bangsa, Gartono adalah kader utama Partai Amanat Nasional (PAN). Bahkan ia pernah terpilih sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Bogor pada tahun 2000. Karakter yang terbuka dan pemberani, sedikit banyak dipengaruhi oleh Bung Karno dan Jenderal Soedirman yang dikaguminya.

Banyak hal yang telah dilakukan Gartono bagi kota Bogor. Ia aktif memantau kinerja birokrat yang diindikasikan terlibat dalam korupsi dengan mendirikan Bogor Corruption Watch (1999). Ia juga melakukan pembelaan terhadap masyarakat miskin melalui LBH Merdeka sejak tahun 1991 yang didirikannya bersama Eggy Sudjana dan Dedi Ekadibrata (mantan tapol). Pada tahun 1998, ketika pengaruh Orba masih kuat mencengkeram, dengan berani Gartono mencalonkan diri sebagai Bupati Bogor bersaing dengan Kolonel Agus Utara Effendy. Pada tahun 2002, Gartono melakukan gugatan class action terhadap Menag RI Said Aqil Husein Al Munawar sehingga ia dijuluki sebagai Pendekar situs Batutulis. Berdasarkan sepak terjangnya tidak heran bilamana pada tahun 2008 Gartono mendapat apresiasi dari koran Jurnal Bogor dengan anugerah Jurnal Bogor Award.

Gartono sangat mencintai keberadaan Kebun Raya Bogor sebagai ikon kota hujan. Gartono sangat terkesan dengan keindahan dan keasrian Kota Bogor yang sangat klasik seperti pada tahun 1970-an. Kenangan masa kecilnya mengingatkan, di kiri kanan jalan protokol Kota Bogor dipenuhi pohon kenari sebagai peneduh jalan. Namun, sebagai warga Bogor, ia menyayangkan mental masyarakat Bogor yang sangat individualis sehingga dengan mudah ditekan penguasa.

Suami dari Ir. Safni ini berharap Kota Bogor bisa dijadikan kota wisata sejarah dan religi di samping wisata belanja. Selain itu, melihat sarana – prasarana dan SDM yang tersedia, Kota Bogor juga berpoensi untuk menjadi kota pelajar dan mahasiswa. Kunci untuk itu, terletak pada bagaimana kebijakan pengelola Kota Bogor, Pemkot dan DPRD. Mereka harus memiliki rasa cinta pada Bogor dan tidak hanya mencari kekayaan melalui jabatan yang diembannya.

Biodata:

Nama                : Gartono, SH, MH, DR (ip)
Tempat tanggal lahir    : Kota Bogor, 11 April 1965
Pendidikan             :
1.    SD Empang III Bogor
2.    SMP Negeri I Bogor
3.    SMA Muhammadiyah Pekalongan/SMA PGRI Kendal
4.    Fakultas Hukum UNPAK
5.    Pasca Sarjana UNTAG Jakarta
6.    Kandidat Doktor UNTAG Jakarta
7.
Pekerjaan             : Advokat
Organisasi            :
1.    Ketua DPP IKADIN 2007 – 2012
2.    Ketua Dewan Kehormatan DPC IKADIN Kab. Bogor
3.    Ketua Peradi Bogor Raya 2009-2012
4.    Sekjen MPS Gerakan Rakyat Marhaen
5.    Sekjen Komnas Pilkada Independen 2007
6.    Ketua Umum Senat Mahasiswa UNPAK 1987-1989
7.    Presidium Badan Kontak Senat Mahasiswa Jawa Barat 1989

Riwayat perjuangan        :
1.    Melakukan Aksi-aksi Pembelaan terhadap Petani Cimacam, Korban Lapangan Golf pada tahun (1989-1992)
2.    Melakukan Aksi-aksi Pembelaan terhadap Korban Waduk Kedungombo pada tahun (1988-1990)
3.    Melakukan Aksi-aksi Pembelaan terhadap Petani Rancamaya, Korban Lapangan Golf pada tahun (1989-1992)

Jacob Jack Ospara, M.Th

No Comments

Jacob Jack Ospara, M.Th
Anggota DPD Provinsi Maluku

Mengajak Rakyat Maluku Bersama-sama Membangun Bangsa

Kalau ada yang melenggang ke Senayan bukan untuk mencari uang, Jacob Jack Ospara, M.Th adalah orangnya. Karena sebagai senator anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Maluku, sangat memungkinkan untuk menggelembungkan pundi-pundi uangnya.

Sebaliknya yang dilakukan Jack –sebutan akrab baginya- adalah tetap menjaga dan melindungi idealismenya yang ditawarkan saat kampanye pemilihan senator, yakni dengan menyuarakan jeritan hati rakyat Maluku yang meskipun sudah 64 tahun bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Pembangunan baik yang dilakukan pemerintahan Orde Baru maupun Reformasi belum dapat menjawab realitas dan pergumulan rakyat Maluku.

Menurut Jack, dalam kampanye pemilihan, ia tidak menyuruh rakyat untuk memilih dirinya, tetapi mengajak rakyat untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara dengan segala sumber daya yang mereka miliki untuk mewujudkan masyarakat Maluku yang sejahtera dan berkeadilan.

Jack merasa apa yang dilakukan wakil rakyat sekarang –baik di DPR maupun DPD- mengagung-agungkan ungkapan “vox populi vox dei”. Ungkapan yang berarti suara rakyat suara Tuhan yang sering diteriakkan saat kampanye tersebut, dipandang sinis olehnya. Bagi Jack, ungkapan tersebut hanya slogan belaka karena dipakai untuk memobilisasi massa dan merangsang semangat rakyat pemilik hak suara. Namun, segera setelah berhasil duduk sebagai anggota dewan yang terhormat mrg dengan serta merta menafikan kepentingan rakyat dan lebih mengutamakan kepentingan keluarga, kelompok atau golongan masing-masing.

Lembaga legislatif yang seharusnya berfungsi sebagai alat kontrol pemerintah dalam menyusun dan membuat kebijakan semakin mudah ditawar dan dikendalikan. Hal inilah yang bagi kalangan LSM, media dan pengamat politik yang kritis menjuluki lembaga legislatif sebagai “tukang stempel”, akibat mereka sering meloloskan kebijakan-kebijakan yang tidak humanis dan pro rakyat.

“Negara kita dalam keadaan sakit, baik mental maupun moral. Sebagian besar dari kita sudah kehilangan sense of crisis dan cinta kasih kepada bangsa dan negaranya. Banyak dari mereka yang telah mengubah jubah dan singgasananya sebagai wakil rakyat serta melupakan khittah kemanusiaannya. Mereka menjadi seperti serigala-serigala politik yang hanya mengandalkan kekuatan, tidak ada nurani, tidak ada akal sehat, bahkan tak peduli yang kuat itu lacur. Mereka tidak lagi peduli pada kepentingan rakyat jelata yang hampir sebagian besar masih berkutat dengan masalah perut,” ujarnya.

Jack Ospara terpanggil untuk mengabdikan diri berbekal pengalaman dan ilmu pengetahuan yang sudah dialaminya selama puluhan tahun. Pengabdian dan perhatiannya yang sangat besar terhadap tanah leluhur itulah yang mengantarkannya menjadi seorang wakil rakyat utusan daerah atau anggota DPD-RI. “Saya hanya mengemukakan apa yang terbaik untuk dilaksanakan di negeri ini. Sesuai dengan visi saya, Menjadi Wakil daerah yang dapat dipercaya, Jujur, Terbuka, Memperjuangkan Pembangunan Daerah yang Adil dan Bermartabat bagi Kesejahteraan Masyarakat Penghuni Wilayah Seribu Pulau, Berdasarkan Kasih,” imbuhnya.

Menurut Jack Ospara, ada empat macam kasih yang mendasari kondisi tersebut. Yakni kasih Agape yang merupakan kasih tanpa syarat dan sanggup berkorban untuk sesama. Artinya dalam membantu tidak boleh membeda-bedakan agama, suku atau ras. Kasih agape adalah cinta kasih pemberian Tuhan yang paling hakiki.

Kedua adalah kasih Eros, yakni kasih yang dilandasi nafsu seperti keindahan, kekayaan, kecantikan dan lain-lain yang mengandung unsur kenikmatan di dalamnya. Ketiga adalah kasih Filos yakni filosofi, mengasihi dan mencintai teman. Keempat adalah kasih Storgos, yakni kasih yang memiliki ikatan yang erat seperti antara kasih orang tua.

“Ketiga kasih –Eros, Filos dan Storgos- tidak memiliki kekuatan penghubung relasi antar manusia dalam keluarga dan masyarakat bila tidak diikat dengan Agape. Tanpa kasih Agape, akan sulit membangun kebersamaan, persaudaraan, pertemanan dan kesesamaan dengan orang lain. Ini artinya bahwa kalau mau mengasihi rakyat Maluku ya harus mencintai Maluku. Mau membangun Indonesia ya harus mencintai rakyat Indonesia,” tegasnya.

Belajar, Belajar dan Belajar

Menurut Jacob Jack Ospara, M.Th., ketertarikan untuk terjun memperjuangkan suara rakyat Maluku telah terasah dan terbentuk karena keyakinan pada agama yang dianutnya. Dalam ajaran Kristen, kasih Agape Tuhan Yesus mengasihi setiap orang tanpa memandang agama, suku atau ras. Bahkan bila dalam gereja dibentuk apa yang disebut sinode dalam organisasinya, itu mengisyaratkan semua elemen; para pendeta, tua-tua, maupun anggota jemaat, wajib berjalan bersamaan, bergandengan tangan melayani, mengasihi dan berbuat sesuai karunia Tuhan memlihara dan mempertahankan kehidupan manusia dan masyarakat.

“Sinode berasal dari dua kata Yunani ‘sun’ artinya bersama-sama dan ‘nodes’ yang berarti jalan. Sinode atau ‘sunnodos’ artinya semua warga gereja berjalan bersama-sama dan melayani bersama. Tahun 1974 saya diangkat sebagai Sekretaris Departemen yang membidani pendidikan, penanganan pembangunan dan kesejahteraan sosial. Penerjemahan tugasnya mengarah pada manajemen pembangunan yang menggabungkan teologi dan masalah-masalah sosial yang berkembang di masyarakat. Realisasi dari karya Tuhan itu harus diwujudkan tidak hanya di rumah namun juga di masjid, gereja, rumah sakit, dan lain-lain,” tandasnya.

Jack adalah orang pertama, pada tahun 1975 yang menggagas pembentukan organisasi persatuan gereja rakyat Maluku. Untuk keperluan itu ia mengundang istri Menhan/Pangab RI, Ibu Yohanna Nasution dan Ibu Sri Sudarsono (adik BJ Habibie) ke Ambon untuk melihat dan bersentuhan langsung dengan realitas kehidupan rakyat Maluku.

Kepada mereka Jack menjelaskan bahwa kondisi susah yang dialami tersebut tidak pandang agama. Penganut agama Kristen, sama-sama menderita seperti saudara-saudaranya yang beragama Islam. Begitu juga sebaliknya, kondisi umat Muslim pun tidak jauh berbeda. Ini menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah membedakan manusia, hanya manusia sendiri yang mengkotak-kotakkannya.

“Yang namanya kelaparan, kemiskinan tentunya dapat terjadi oleh semua umat manusia, tidak ada perbedaan agama baik Kristen, Muslim, Hindu, Budha, tidak juga ada pembedaan ras tionghoa, kulit hitam, Asia, Eropa dan lain-lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masalah kemanusiaan itu sifatnya universal, kelaparan, kemiskinan, kemelaratan, penderitaan karena konflik dapat terjadi dan dialami oleh semua lapisan masyarakat. Namun, dibalik semua itu bahwa orang yang memaknai dan memahami agama secara baik tidak akan terjebak dalam fundamentalisme agama dan primordialisme yang kebablasan,” kata murid ulama besar Buya Hamka ini.

Jack yang berkawan karib dengan pemikir Islam Indonesia, almarhum Nurcholis Madjid ini memberikan ajaran kepada generasi muda untuk terus belajar dan tidak pernah berhenti menjadi manusia pembelajar. Dengan mempelajari segala hal, baik formal, informal dan mengacu pada pengalaman di masyarakat generasi muda akan memperoleh bekal yang baik untuk kehidupannya sendiri. Kalau itu yang terjadi maka bangsa Indonesia sendiri sangat beruntung memiliki generasi muda yang bermutu untuk memperbaiki kondisi sekarang.

“Pesan saya kepada generasi muda hanya satu, yakni belajar, belajar dan belajar. Belajar baik secara formal, informal dan pengalaman di masyarakat. Karena apa, hanya dengan belajar kita bisa membentuk diri kita sebagai pribadi yang baik. Setiap peristiwa yang dialami adalah kesempatan yang baik untuk belajar. Mengenal orang dari berbagai suku dan agama adalah pengalaman yang baik,” ujarnya.

Sekilas Jacob Jack Ospara

Jacob Jack Ospara lahir di Nuwewang, 18 Mei 1947, dari pasangan Hosea Ospara dan Isabela Lepit. Kehidupan pedesaan di perbatasan wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dan wilayah Timor Leste membuat “blue print” tentang kehidupan marginal yang dialami manusia terpatri abadi dalam pikirannya. Spirit untuk memerangi perlakuan diskriminatif tersebut kemudian mewarnai perjalanan hidup ayah tiga anak Maya, Hoberth dan Ari hasil perkawinannya dengan Maria Itje Wenno tersebut.

Meskipun orang tuanya hanya mengenyam pendidikan sampai kelas III Sekolah Rakyat (Volks School), namun tidak menyurutkan niatnya untuk memberikan pendidikan terbaik bagi putranya. Maka ketika berumur enam tahun, Jack bersekolah di SR GPM Nuwewang dan dilanjutkan ke SMP Negeri Wonreli, Pulau-Pulau Kisar. Di sini pula, pemikiran-pemikiran Jack semakin terasah. Pergaulannya yang luas dengan pemahaman terhadap dan pengenalan terhadap adat istiadat, bahasa dan budaya daerah lain menjadi dasar pembentukan kepribadiannya.

Jack yang semasa sekolah tidak dibiayai orang tua justru tidak merasa miris, bahkan sebaliknya hal tersebut menjadi semangat baginya untuk tetap berdaya hidup. Dalam proses panjang kehidupannya, secara sadar ia mengakui bahwa karakter kebangsaan dan kepribadiannya tidak lepas dari peran serta tiga orang polisi dengan latar belakang dan budaya berbeda yang ikut membiayai sekolahnya.

Proses pembentukan kepribadian itu semakin terlihat ketika Jack meneruskan sekolah di SMA Negeri 2 Ambon tahun 1963-1966. Gejolak politik tanah air terkait adanya perjuangan pembebasan Papua (Irian Barat waktu itu) dengan Trikora serta penumpasan pemberontakan PKI, semakin memotivasi semangat kebangsaannya. Ia aktif kegiatan sosial politik yang dikoordinir oleh organisasi-organisasi yang bersifat nasional seperti GSKI (Gerakan Siswa Kristen Indonesia). Jack juga aktif melakukan dialog intensif dengan siswa-siswa yang tergabung dalam GSNI (Gerakan Siswa Nasional Indonesia).

Masa SMA yang penuh pergolakan untuk mempertahankan eksistensi Negara Indonesia dari rongrongan PKI ditutup Jack dengan meneruskan pendidikan seperti yang dicita-citakannya, menjadi Pendeta. Di sisi lain, ia sebenarnya juga terpanggil untuk mengabdikan diri pada nusa dan bangsa dengan mengikuti wajib militer sukarela. Namun, setelah melalui perenungan yang dalam, cita-cita masa kecilnya lebih kuat memanggil. Jack kemudian meneruskan kuliah di Institut Teologi Gereja Protestan Maluku tahun 1967. Dua tahun kemudian, Jack dikirim ke Sekolah Tinggi Teologi (STT) Jakarta untuk menyelesaikan pendidikan sarjananya.

Semasa mahasiswa, Jack Ospara adalah aktivis yang banyak melakukan kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan dengan sikap yang militant. Ia bahkan menjadi anggota Dewan Mahasiswa dan aktif di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Ambon. Saat kuliah di STT Jakarta, Jack juga menjadi anggota Dewan Mahasiswa di kampus tersebut. Pada kesempatan inilah ia berkesempatan untuk melakukan dialog intesif dengan mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Pancasila, Universitas Kristen Indonesia, STTF Driyarkara dan SAIN Syarief Hidayatullah. Aktivitas inilah yang mempertemukannya dengan Prof. DR. Hamka dan Nurcholis Madjid, dua sosok pemikir Islam terkemuka Indonesia.

“Pengalaman tersebut telah memperkaya sekaligus memperluas wawasan saya. Ini sangat berguna ketika saya menjabat di Gereja Protestan Maluku dan mengabdi di tengah masyarakat. Karena saya harus berhubungan dengan berbagai kalangan dalam lingkungan masyarakat,” tegasnya.

Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas Jacob Jack Ospara, M.Th:

⦁    Pendiri Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Maluku (tahun 1971)
⦁    Pendiri Badan Koordinasi Kegiatan Masyarakat Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku
⦁    Pendiri Yayasan Bina Asih Leleani Ambon (tahun 1983)
⦁    Aktif menjadi Pengurus Pusat SOIna (Special Olympics  Indonesia) sebagai Sekretaris Jenderal (2006-sekarang)
⦁    Aktif di bidang Pendidikan Kristen sebagai Ketua III Majelis Pendidikan Kristen seluruh Indonesia
⦁    Ketua FKKFAC Provinsi Maluku (tahun 2006-sekarang) dan Penasehat HWPCI Provinsi Maluku (tahun 2007-sekarang)
⦁    Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Provinsi Maluku (tahun 1998 – sekarang)
⦁    Pekerjaan di gereja dan Perguruan Tinggi
1.    Pendeta/Penghentar Jemaat GPM di Saparua Tiouw (1973-1974)
2.    Sekretaris Klasis GPM PP Lease (1974-1975)
3.    Sekretaris Departemen Diakonia/Anggota Badan Pekerja Sinode GPM (Masa Bhakti 1974-1976 [1982])
4.    Wakil Sekretaris Umum BPH Sinode GPM (tahun 1982-1986)
5.    Sekretaris Umum BPH Sinode GPM (tahun 1986-1990)
6.    Dosen Fakultas Filsafat UKIM Ambon (tahun 1990 – sekarang)
7.    Pendiri dan Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Anak dan Keluarga Inahaha (tahun 1983-1990)
8.    Dosen Agama Kristen pada FKIP Unpatti Ambon dan PGSLP Ambon (1977-1988)
9.    Penyuluh Agama Kristen di Lingkungan Bidang Bimas Kristen Kanwil Depag Provinsi Maluku (1976-1986)
Setelah terpilih sebagai Anggota DPD Provinsi Ambon, Jacob Jack Ospara berkomitmen untuk membangun daerah dan masyarakat Maluku dengan mengedepankan Visi dan Misi, yaitu:

Visi
Menjadi Wakil daerah yang dapat dipercaya, Jujur, Terbuka, Memperjuangkan Pembangunan Daerah yang Adil dan Bermartabat bagi Kesejahteraan Masyarakat Penghuni Wilayah Seribu Pulau, Berdasarkan Kasih

Misi
1.    Memperjuangkan pemanfaatan sumber daya manusia (human resources) dan sumber daya alam (natural resources) guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
2.    Mengawal implementasi yang konsisten dan konsekuen semua perundangan dan peraturan negara guna menjamin pembangunan berbagai sektor berlangsung dengan transparan, akuntabel dan berkesinambungan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat
3.    Memperjuangkan terwujudnya otonomi khusus bagi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan yang memiliki karakteristik laut – pulau
4.    Memperjuangkan pengamalan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai Falsafah Hidup bangsa Indonesia serta penyelenggaraan negara berdasarkan UUD 1945 secara fleksibel, dengan memanfaatkan kearifan lokal (local wisdom) sebagai pengejawantahan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat
5.    Memperjuangkan terbukanya komunikasi sosial, politik dan kemasyarakatan antara pemerintah pusat dan daerah serta menjamin tetap tumbuhnya iklim demokrasi yang memungkinkan aspirasi daerah dan wilayah dihormati, dihargai serta diwujudkan dengan adil dan transparan.

Elnino M. Husein Mohi

No Comments

Elnino M. Husein Mohi
Anggota DPD-RI, Gorontalo

Sebuah Kisah Perlawanan Terhadap Money Politics

Seantero Provinsi Gorontalo tercengang. Penghujung April 2009, ketika penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mulai mendekati final. Para elit lokal tersentak. Nyaris tiada seorang pun yang percaya dengan munculnya nama Elnino M. Husein Mohi di peringkat ketiga di antara 19 tokoh besar dan konglomerat Gorontalo yang jadi calon anggota DPD-RI. Dia, secara mengejutkan, bahkan memenangkan Pemilu Legislatif tanpa sedikit pun melakukan pelanggaran peraturan Pemilu.

Elnino. Dia bukan orang kaya. Bukan pula politisi, bukan elit, bukan pejabat—bahkan bukan keluarga pejabat, bukan tokoh lokal. Pemuda bertubuh kecil berkulit gelap itu hanyalah seorang wartawan. Hanya seorang aktifis. Maka hampir tidak ada yang percaya, dengan tabungan pribadinya sebesar Rp. 2,5 juta, Elnino meraih hampir 50 ribu suara atau 9% dari total pemilih Gorontalo.

Sungguh tidak mungkin dengan dana segitu Elnino mampu menjangkau wilayah Gorontalo—yang luasnya lebih dari 12 ribu kilometer persegi—di masa kampanye. Tim Pemenangan Elnino menyadari kendala itu. Dengan usaha keras dan cara yang simpatik, mereka mengumpulkan sumbangan dari ribuan sahabat Elnino. “Dalam waktu 9 bulan, kami berhasil mengumpulkan cukup banyak, totalnya Rp. 55.545.000. Jumlah itu kami laporkan ke KPUD dan Panwaslu,” ungkap Thariq Modanggu, Ketua Tim Pemenangan Elnino.

Mungkin itu adalah ongkos politik termurah, karena bila dibagi dengan jumlah suara Elnino akan mendapatkan rata-rata sekitar Rp. 1100 per suara. Uang itu bukan dibagi-bagi ke pemilih, melainkan untuk biaya bensin dan sewa kendaraan berkeliling Gorontalo, biaya administrasi kelengkapan syarat calon, biaya iklan radio, pencetakan baliho, stiker, leaflet untuk alat kampanye, dll.

Bagi Elnino dan para sahabatnya, pada hakikatnya setiap individu tidak menginginkan praktek money politics. “Tidak satu orang pun, sejatinya, yang mau menjual suaranya. Tidak ada yang nuraninya memilih seseorang hanya karena sudah diberi sesuatu. Orang memilih seorang caleg atau calon pemimpin pasti bukan semata-mata karena uang, mesti ada alasan lain,” tutur Elnino.

Hanya saja, sekarang ini sebagian besar rakyat telah bersikap masa bodoh dan apatis terhadap “pesta demokrasi”. Padahal, triliunan rupiah uang negara/rakyat dihabiskan untuk event tersebut. Di mata sebagian besar rakyat, wakilnya di parlemen tidak memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan mereka. Yang benar-benar nyata dan bisa dinikmati rakyat hanyalah ketika mereka membagi-bagikan uang, sembako, dll.

Kenapa rakyat mau money politics, menjual suaranya? Karena menurut rakyat, semua Caleg/Cabup/Cawali/Cagub…semuanya tidak bisa dipercaya. Jadi, daripada memilih seseorang tanpa dapat apa-apa, ya sudah…pilih saja yang sudah memberi sesuatu. Toh siapa pun yang kita pilih, nasib kita begini-begini saja. Begitu pikiran sebagian besar rakyat. Sangat apatis, putus asa.

Apatisme itulah yang berusaha dikikis habis oleh Elnino dan para sahabatnya—kelompok intelektual muda Gorontalo yang terdiri dari para aktifis pemuda, mahasiswa, dosen, wartawan dan PNS. Mereka mencoba membuktikan kepada rakyat, bahwa tidak semua calon tidak bisa dipercaya, bahwa pasti ada di antara calon yang masih memiliki kecerdasan dan nurani. Pasti ada yang masih pantas untuk mengemban kepercayaan orang banyak sesuai kewenangan institusionalnya.

PERJUANGAN NILAI LOKAL

Setahun sebelum Pemilu, April 2008, Elnino bersama puluhan sahabatnya bersepakat untuk memberikan warna lain dalam Pemilu 2009, yaitu dengan melakukan gerakan pencerahan politik hingga ke desa-desa. Targetnya adalah menjadikan para opinion leaders di tingkat desa memahami nilai-nilai demokrasi berdasarkan nilai-nilai luhur Gorontalo.

Nilai-nilai luhur Gorontalo itu sendiri bermuara pada empat nilai utama ; kecerdasan, akhlak, kekeluargaan dan persahabatan. Keempat nilai inilah yang menciptakan Empat Zaman Keemasan Gorontalo—dikenal dalam sejarah daerah tersebut dengan “Ilomata Wopato”—sebelum masuknya penjajah Belanda. (Masa kepemimpinan Ilahudu 1382-1427, Matolodulakiki 1550-1580, Eyato-Popa 1673-1677 dan Botutihe 1728-1755). Empat Zaman dimana para raja/presiden dan pejabat negara Gorontalo Serikat dipilih secara demokratis dengan pertimbangan empat nilai luhur tersebut.

Jadi, seseorang menjadi raja/presiden di Gorontalo dipilih oleh rakyat karena yang bersangkutan adalah orang yang paling cerdas, akhlaknya paling bagus, rasa kekeluargaan dan persahabatannya paling tinggi. Tidak ada pertimbangan uang atau pemberian atau sogokan dalam bentuk apa pun ketika memilih penyelenggara negara! Itulah jati diri orang Gorontalo.

“Sebetulnya nilai-nilai luhur tersebut sifatnya universal. Ada di semua suku. Ada di semua bangsa di dunia ini. Hanya saja, perkembangan zaman belakangan ini yang menjadikan kita di Indonesia semakin melupakan nilai-nilai lokal…yang sebetulnya universal itu, kita semakin materialistik…bahkan ketika negara-negara maju mulai meninggalkan budaya materialistik,” papar Elnino.

Dari desa ke desa, Elnino dkk membawa laptop dan LCD pinjaman. Mereka presentasi menjelaskan tentang nilai-nilai tersebut. Mereka bicara dalam tiga konteks; sejarah peradaban bangsa-bangsa di dunia, perkembangan nasional, dan terutama nilai-nilai lokal tersebut.

“Kami jelaskan bahwa peradaban yang maju seperti Mesir, Yunani, Romawi di jaman lama, serta Amerika, Eropa, Jepang, Korea, China, India di jaman baru, semuanya memiliki budaya yang bersandar pada supremasi intelektual, supremasi ilmu pengetahuan dan bukan supremasi uang atau kekuasaan,” ujarnya.

POLITIK PENCERAHAN

Pada Juni 2008 Elnino didaulat oleh kelompoknya untuk menjadi calon anggota DPD. Non partai. Alasannya ada tiga. Pertama, sebagai tindakan konkrit dalam politik. “Elnino harus menjadi contoh calon legislatif. Dia mesti terikat dengan nilai-nilai yang dikampanyekan. Dia harus memberi teladan, bagaimana menjadi calon. Dia mesti memberi contoh sikap calon yang kalah bila dia kalah atau memberi contoh bagaimana seharusnya wakil rakyat bila dia menang,” papar Ketua Tim Pemenangan, Thariq Modanggu.

Kedua, perjuangan nilai harus ikut masuk ke semua partai politik. “Bila Elnino menjadi calon anggota DPR, maka akan sulit bagi kami untuk masuk ke semua kalangan di Gorontalo karena dibatasi secara psikologis oleh dinding parpol. Karena itu, dia kami calonkan ke DPD-RI dan slogan yang kami pakai untuk menghindari benturan dengan parpol adalah “Apa pun partainya, Elnino DPD-nya”. Itu membuatnya jadi inklusif,” tutur Thariq.

Alasan ketiga, bahwa pencalonan adalah pengabdian. “Tidak ada target kami untuk menang. Kami hanya ingin mengukur sejauh mana efektifitas gerakan pencerahan politik ini. Pencalonan Elnino itu sendiri adalah pengabdian kami. Jadi, kami bergerak tanpa beban sama sekali,” kata Thariq yang juga seorang dosen itu.

Selama 11 bulan, Elnino dkk hanya sempat mendatangi 192 dari total 585 desa yang ada di Gorontalo. Di setiap desa pun Elnino hanya berdiskusi tidak lebih dari 12 orang. “Biasanya di setiap pertemuan atau tiap desa kami hanya mengundang dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh kunci saja ; aparatur desa, guru, imam, tokoh pemuda desa. Biasanya tidak lebih dari dua belas orang saja,” kisah Elnino.

Uniknya, di setiap kesempatan presentasi, Elnino nyaris tak pernah meminta untuk dipilih. Mengapa? “Dua latar kenapa tak minta dipilih. Pertama, alasan yang terdengar klasik, yaitu nabi kita tidak menganjurkan memberi jabatan kepada yang meminta. Kedua, dalam komunikasi pun akan terasa sangat tidak elegan bila kita minta dipilih. Nggak sreg gitu…rasanya kayak pengemis jabatan,” jawab Elnino.

Luar biasa akibat politik yang diperoleh Elnino dan para sahabatnya. Mereka bukan saja memperoleh pemilih atau pendukung di desa-desa yang mereka datangi, tetapi bahkan membuat para tokoh desa secara sukarela dan militan menjadi juru kampanye mereka secara informal. Tak heran bila di antara tokoh-tokoh desa itu ada juga yang sukarela menyumbangkan bantuan logistik untuk kampanye Elnino.

Berbasis kampus serta dibantu oleh para wartawan, ribuan sahabatnya dan tokoh-tokoh desa, Elnino M. Husein Mohi membalikkan asumsi di Gorontalo bahwa politik hanya milik orang berduit. Kini semakin banyak orang-orang muda Gorontalo yang mengkader dirinya sendiri untuk menjadi pemimpin. Mereka terorganisir dengan baik dalam organisasi-organisasi pemuda dan mahasiswa. Mereka ingin menjadi Elnino-Elnino baru yang akan mencerdaskan masyarakatnya, bukan hanya di bidang politik, tapi juga di bidang lainnya.

IDE DI DPD

Merasa dipilih melalui jalan yang “benar”, membuat Elnino memiliki beban yang cukup berat untuk membuktikan bahwa masyarakat tidak salah pilih. Hanya saja ia menghadapi kendala besar terkait minimnya wewenang DPD-RI, yakni hanya sekedar mengusulkan ke DPR-RI. Agar tidak mengecewakan konstituen, ia melaporkan seluruh usulannya di DPD-RI ke daerah pemilihannya.

Salah satu konsep penting yang sedang diperjuangkan Elnino adalah mengenai sistem otonomi daerah. “Semestinya struktur pemerintahan daerah di seluruh Indonesia bisa meniru struktur Pemda DKI Jakarta. Lebih produktif untuk membangun bangsa,” tutur Elnino.

Seperti kita ketahui, di Jakarta, hanya gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat. Bupati/walikota ditunjuk oleh gubernur. Hanya ada DPRD Provinsi, tidak ada DPRD Kabupaten/Kota. Artinya, 15 juta penduduk Jakarta ditangani oleh hanya 102 pejabat politik, yaitu gubernur, wakil gubernur dan 100 anggota DPRD Provinsi. “Bandingkan dengan Gorontalo yang penduduknya hanya 1 juta jiwa, ditangani oleh tujuh kepala daerah, tujuh wakil kepala daerah dan 215 anggota DPRD Prov/Kab/Kota. Sangat tidak efisien,” papar Elnino yang pernah menguraikan idenya tersebut beserta berbagai alasannya dalam artikel di Koran Jakarta, detik.com, dll.

Elnino juga melontarkan ide untuk memindahkan ibukota negara ke luar Pulau Jawa. “Jakarta sudah tidak representatif lagi untuk kelancaran urusan pemerintahan, karna kota ini sudah terlanjur menjadi pusat segala-galanya; ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, pemerintahan, dll. Jadi, ada baiknya urusan pemerintahan negara ini dipusatkan di tempat lain. Kalau perlu, ke luar Pulau Jawa untuk membuktikan bahwa bangsa ini benar-benar satu kesatuan, juga bahwa orang Jawa—walaupun mayoritas—tetap rela ibukota pindah ke pulau lain,” paparnya.

Sedangkan mengenai peraturan Pilkada, Elnino mengusulkan agar calon bertahan (incumbent) diharuskan cuti besar di luar tanggungan negara selama 3 bulan sebelum hari pencoblosan. Ini untuk menghindari penggunaan asset maupun aparatur pemerintah daerah dalam kampanye.

Seperti para senator lainnya, Elnino merasa harus berusaha melakukan perubahan konstitusi. Salah satu alasannya adalah kewenangan DPD-RI yang belum seperti idealnya. “Sekarang ini DPD-RI seperti majelis rendah, hanya mengusulkan ke DPR. Mestinya DPD diberi kewenangan yang sama dengan DPR, menetapkan dan mengesahkan undang-undang, walaupun hanya untuk bidang-bidang tertentu,” ungkapnya.

Ide-ide seperti di atas tentu akan mendapatkan tantangan yang berat. Banyak kepentingan yang harus dilanggar bila ide-ide tersebut menjadi kenyataan. “Tapi bagi saya, soal berhasil atau tidak, tidak masalah. Yang penting konstituen tahu bahwa saya serius berpikir dan bekerja untuk bangsa ini. Toh saya tetap meyakini, ide-ide itu akan menjadi nyata, walaupun mungkin harus menunggu 10-15 tahun lagi,” tuturnya.

SENATOR TINGGAL DI ASRAMA MAHASISWA

Lain lagi beban moral yang wajib ditanggung Elnino. Terpilih secara murni, bahkan tak mengeluarkan ongkos yang besar, Elnino menciptakan sistem untuk mengelola seluruh uang yang diperoleh dari DPD agar dapat bermanfaat bagi konstituennya rakyat Gorontalo. “Tidak elok sebetulnya bila digembar-gemborkan soal ini. Tetapi secara garis besar, seluruh pemasukan dari DPD masuk ke Tim-9, dulu adalah Tim Pemenangan Elnino, lalu Tim-9 inilah yang memanfaatkan dana tersebut untuk menggaji Elnino, menyusun program kerakyatan dan melaksanakannya,” beber Thariq Modanggu yang saat ini menjadi Ketua Tim-9 tersebut.

Sejak dilantik 1 Oktober 2009, hingga saat buku ini diterbitkan, Elnino masih menginap di Asrama Mahasiswa Gorontalo, Jl. Salemba Tengah no. 29. Sebetulnya dia sendiri risih dengan kondisi itu. “Soal tinggal di asrama sih saya sudah biasa. Sejak SMA tinggal di asrama, hingga dua tahun lalu juga tinggal di asrama ini waktu kuliah S2 di UI. Tetapi kadang saya risih karena ada saja orang yang menganggap saya sok suci, sok miskin, hehe…,” ungkap pria murah senyum itu.

DARI TUKANG BECAK, INGIN JADI DUBES

Elnino adalah anak ketujuh dari delapan bersaudara. Bapaknya, Mustapa Mohi adalah seorang guru, sedangkan ibunya, Hadjari Ismail Lebie adalah seorang perawat. Kehidupan masa kecilnya cukup menderita karena sang ayah meninggal saat kelas tiga SMP dan disusul ibunda ketika SMA. Untungnya, Elnino dianugerahi Tuhan kecerdasan otak luar biasa yang membuatnya mampu melanjutkan pendidikan berkat beasiswa.

“Dari tujuh saudara yang lain, saya paling tinggi sekolahnya. Sejak SMP, SMA Don Bosco Pondok Indah dan SMA Lab School di Jakarta, sampai kuliah di STT Telkom Bandung. Semua biaya sekolah saya dapatkan dari beasiswa yang berasal dari orang-orang Gorontalo yang sukses di Jakarta,” kisahnya.

Di samping beasiswa ia juga harus membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi di perantauan ia hidup sebatang kara, sehingga harus berjuang sendirian. Saat SMA di Jakarta, Elnino sempat mengamen, menjadi kenek bus kota dan tukang antar koran.

Perjuangan serupa dijalaninya saat menempuh pendidikan tinggi di STT Telkom Bandung, yang juga dibiayai “beasiswa”. “Saya sempat menjadi penarik becak di kampus, karena beasiswa hanya cukup untuk biaya kuliah. STT kan mahal, sekitar Rp 750 ribu per semester sedangkan biaya hidup saya Rp 50 ribu sendiri. Saya berhenti menarik becak setelah semester III karena malu sama adik kelas. Becak saya jual dan mulai usaha sablon,” jelasnya.

Untuk membiayai kuliah, Elnino mengajukan “proposal” kepada orang-orang kaya Gorontalo di Jakarta. Dari merekalah biaya kuliah yang lumayan besar tersebut didapatnya hingga menyelesaikan pendidikan. Memasuki semester VIII, Elnino sudah mulai “kaya” karena memiliki usaha di bidang sablon dan wartel. Sebagai mahasiswa perantauan dengan biaya sendiri, ia mampu membeli motor, TV dan buku-buku referensi.

Beroleh gelar Sarjana Teknik dari STT Telkom (1998), Elnino kembali ke kampung halaman dan bekerja sebagai wartawan. Meskipun mendapat tentangan dari saudara-saudaranya yang menghendakinya menjadi PNS, ia jalan terus. Ia beranggapan profesi wartawan adalah paling terhormat di antara pekerjaan lain.

“Tersinggung saya ketika dibilang sekolah tinggi ‘cuma’ menjadi wartawan. Makanya ketika kakak meminta ijazah saya didaftarkan jadi PNS, tidak saya kasih. Bagi saya, wartawan adalah profesi yang sangat terhormat,” kata Redaktur Eksekutif Radar Gorontalo ini.

Ditanya tentang cita-citanya kedepan, Elnino hanya menjawa pendek sambil tersenyum simpul, “Duta Besar.” Dubes di mana maunya? “Di Spanyol, hehehe. Anak saya akan bisa berbahasa Inggris, Spanyol, Indonesia dan Gorontalo. Saya sendiri bisa menonton pertandingan Real Madrid vs Barcelona setiap hari, gratis pula,” katanya sembari bercanda.

KEINGINAN LUHUR

Menurut Elnino, permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia bersumber dari tidak diamalkannya UUD 1945 secara konsekwen. Di mana dalam Pembukaan UUD’45 termaktub kalimat “Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur…”. Tanpa keinginan luhur, maka faktor Tuhan menjadi nihil. “Tanpa niatan luhur, korupsi di mana-mana, bahkan terjadi ‘penjajahan’ dari pihak luar negeri. Pelaksanaan sistem otonomi, sistem ketatanegaraan dan undang-undang, semua kacau balau. Dari pusat hingga daerah,” tegasnya.

Dia juga mengimbau, agar orang-orang cerdas, para cerdik-pandai, yang mengkampanyekan moralitas jangan hanya diam di kampus. Mereka tidak boleh hanya berteriak-teriak menyoroti kesalahan sistem tanpa harus terlibat di dalam sistem.

“Jangan hanya menikmati status sebagai intelektual, independen dan hanya menjadi pengamat. Mari rame-rame masuk partai, menjadi anggota DPR, DPRD, atau sekalian mencalonkan diri jadi kepala daerah. Minimal seperti saya, jadi calon anggota DPD. Jangan sampai karena orang baik tidak berminat mengambil alih kekuasaan, maka kekuasaan jatuh ke tangan orang jahat. Tapi… mungkin juga mereka takut kalah dalam pencalonan, padahal pencalonan itu sendiri adalah pengabdian,” ungkapnya.

Elnino kembali mengingatkan bahwa semua peradaban maju karena supremasi ilmu pengetahuan di segala bidang, termasuk dalam politik. Uang hanyalah akibat dari diterapkannya ilmu pengetahuan pada sebuah negara. Dengan mengedepankan supremasi ilmu pengetahuan, bangsa Indonesia tidak akan lagi menjadi bangsa kuli. Bahkan bukan tidak mungkin  melebihi Amerika dan negara adidaya lainnya, mengingat besarnya potensi yang dimiliki bangsa ini.

BIODATA

Elnino M. Husein Mohi
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Komite I : Bidang Otonomi Daerah, Hubungan Pusat-Daerah, Pemekaran Daerah, Politik Lokal – Pilkada.

TTL : Gorontalo, 30 Oktober 1974
Alamat : Jl. Barito No. 38, BulotadaA Timur, Kota Utara, Kota Gorontalo. Website : www.elnino.web.id.
Orang tua : Mustapa Mohi (alm), Hadjari Ismail Lebie (almh)
Isteri : Umin Kango, S.Pd
Anak : Nun Farida Aryani (6 thn), Alif Lam Mohi (3 thn), Elnino Mustafa Hussein Mohi (1 thn)

PENDIDIKAN:
“Leadership and Language Training”, SILC, University of Arkansas at Fayetteville, USA (2007)
Universitas Indonesia, Program Pascasarjana Manajemen Komunikasi Politik (2007).
STT Telkom, Bandung. Jurusan Teknik dan Manajemen Industri (1998)
SMU Negeri 81 Labschool, Jakarta Timur (1993)
SMP Negeri 6 Gorontalo (1990)
SDN II Ayula, Tapa, Gorontalo (1987)

ORGANISASI:
1.    Ketua Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (Masika-ICMI) Wilayah Gorontalo.
2.    Perwakilan Yayasan Suharso Monoarfa (Sumo Foundation) untuk Provinsi Gorontalo.
3.    Sekretaris The Presnas Centre. (Himpunan para mantan pejuang pembentukan Provinsi Gorontalo)
4.    Wakil Ketua Aliansi Pengawal Perjuangan Provinsi Gorontalo (AP3G).
5.    Anggota Kehormatan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gorontalo.
6.    Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo (2003-2005)

PEKERJAAN
1.    Redaktur Eksekutif Harian Tribun Gorontalo (sekarang Radar Gorontalo).
2.    Redaktur Harian Gorontalo Post (2001-2002)
3.    Pemimpin Redaksi “Habari Lo Lipu” (media sosialisasi perjuangan pembentukan provinsi Gorontalo, 1999-2001)

BUKU KARYA TULIS
Media Politik vs. Politik Media. (draft, diambil dari intisari thesis S-2)
Abad Besar Gorontalo. 2003. Presnas Publishing. Gorontalo. (Ditulis bersama Alim S. Niode)
Walikota Medi. 2002. Presnas Publishing. Gorontalo.
Juga menjadi kontributor, penyunting atau editor dalam 9 buku lainnya, yakni ; Moodelo (Medi Botutihe, 2006), Mahligai Bertabur Cinta (Zulhelmi Alting, 2005), Menggagas Masa Depan Gorontalo (Funco Tanipu dkk, 2004), Gorontalo Serambi Madinah (Medi Botutihe, 2003), Nani Wartabone (Tim Diknas, 2003),  Negarawan Dari Desa (La Ode Aman, 2003),  Anda dan Pemilu 2004 (KPU Provinsi Gorontalo, 2003), Sang Deklarator (Hardi Nurdin, 2002), Paradigma Baru Industri Pangan Indonesia (Thamrin Djafar, 1999)

PENGHARGAAN DAN BEASISWA
Piagam “Arkansas Ambassador” (Duta Arkansas) dari Gubernur Arkansas, Amerika Serikat (2007)
Piagam “Pejuang Pembentukan Provinsi” dari Gubernur Gorontalo (2001)
Nominator “Man of The Year—2003” versi Harian Gorontalo Post
International Fellowship Program—Ford Foundation, Amerika Serikat (2005-2007)
Beasiswa Yayasan 23 Januari ’42 (1993-1998)
Beasiswa “Program Habibie” dari Pemda Kodya Gorontalo (1990-1993).

Drs. Winardi, MBA

No Comments

Drs. Winardi, MBA
Presiden Direktur PT BTS Cargo

Menjadi Diri Sendiri Untuk Membangun Perusahaan

Dalam kondisi serba kekurangan, seorang kreatif mampu menemukan jalan keluar terbaik. Berbagai cara digunakan untuk menyiasati permasalahan kehidupan yang dihadapinya. Perjuangan keras tak kenal lelah selama bertahun-tahun untuk mengubah nasib akan menghasilkan kesuksesan yang mengubah jalan hidup.

Gambaran singkat seperti itulah jalan hidup yang ditempuh Drs. Winardi, MBA. Terus berusaha dan berjuang untuk memperbaiki kehidupan keluarga terus dilakukannya. Bahkan sejak meninggalnya sang ayah pada usianya yang ke-15, bersama keempat saudaranya yang lain, ia berusaha membantu kehidupan keluarga.

“Kami membantu ibu yang berjuang sendirian membesarkan kelima anaknya. Kita melakukan pekerjaan apa saja untuk membantu keluarga, karena tidak mau terlalu menyusahkan orang tua. Semua itu kami lakukan atas kemauan sendiri semata-mata untuk membantu perjuangan ibu,” kata Presiden Direktur PT BTS Cargo ini.

Winardi dan empat saudaranya (dua orang laki-laki dan dua orang perempuan) bekerja serabutan dengan harapan memperoleh penghasilan. Ia sendiri baru benar-benar terjun ke pekerjaan “formal” setelah lulus dari SMA. Saat itu, ia diterima bekerja di sebuah perusahaan biro perjalanan selama tiga tahun.

Lepas dari biro perjalanan, ia kemudian bekerja di sebuah perusahaan kimia sebagai marketing. Mengendarai scooter butut, ia keliling dari kota-kota untuk menawarkan produk perusahaan tempatnya bekerja. Meskipun cukup melelahkan, ia melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Baginya perjuangan hidup untuk keluarganya jauh lebih penting dari sekadar rasa lelahnya.

“Ke manapun akan saya kejar, karena kita harus berjuang dengan penuh tanggung jawab. Tetapi saya sebenarnya tidak mempunyai impian dan cita-cita untuk menjadi apapun. Semua mengalir begitu saja, karena saya ingin menjadi diri sendiri tetapi bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan,” tuturnya.

Setelah sekian lama berkutat sebagai karyawan, Winardi memperoleh kesempatan yang mengubah jalan hidupnya. Sebuah perusahaan travel bangkrut dan hampir tutup sehingga pemilik menjual seluruh sahamnya. Bersama keluarga dan dukungan teman, ia memberanikan diri untuk membeli perusahaan tersebut.

Meskipun saat itu usianya masih sangat muda, namun Winardi memiliki keyakinan yang tinggi. Apalagi, dalam menjalankan perusahaan barunya ia benar-benar hanya bermodal “dengkul” sehingga selain sebagai pemilik, ia juga yang menjadi pekerja. Namun, ia yakin bahwa dengan ketekunan dan kemauan yang tinggi, setiap orang “bisa” mewujudkan keinginan dan cita-citanya.

“Dengan kemauan yang betul-betul kita jalankan, akhirnya pelan-pelan perusahaan biro perjalanan menanjak. Dari hanya satu ruko, kemudian meningkat menjadi dua ruko dan seterusnya. Banyak kendala yang kami hadapi, tetapi semua kan tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau dibilang kendala ya menjadi kendala, tetapi kalau tidak ya bukan kendala. Tergantung bagaimana pola pikir kita,” ungkapnya.

Perusahaan Winardi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dari perusahaan travel, ia kemudian merambah bidang usaha cargo, pendidikan, penerbangan dan lain-lain. Bidang pendidikan sangat lengkap dari berbagai jenjang, mulai TK, SD, SMP dan SMA sampai Perguruan Tinggi.

Untuk mengenang jasa orang tuanya, Winardi menggunakannya sebagai nama perusahaan. Salah satunya adalah penamaan perusahaan cargo, PT BTS Cargo yang merupakan singkatan dari Buana Trans Seantero. Sebenarnya, nama tersebut adalah julukan bagi sang ibu di kalangan keluarga dan teman-temannya.

“Ibu saya dipanggil BATAK SO oleh keluarga dan teman-temannya. Karena dulu, julukan atau panggilan ayah oleh rekan-rekannya adalah BATAK sehingga ibu saya menjadi BATAK SO. Dari nama tersebutlah saya singkat menjadi BTS dan nama perusahaan diberi BTS Cargo,” kisahnya.

Winardi mengakui bahwa kegigihan keluarganya dalam membangun perusahaan adalah semata-mata berkat Tuhan. Tanpa-Nya, seluruh usaha yang dilakukannya menjadi tidak berarti. Meskipun sering jatuh bangun, ia tidak pernah berputus asa dan selalu yakin bahwa Tuhan akan membantu memecahkan masalah yang dihadapinya.

“Tuhan memang Maha Baik”, ujar WInardi yang mempunyai 4 orang anak, 1 laki-laki dan 3 perempuan ini. “Hal ini yang saya tekankan kepada anak-anak, agar mereka memiliki kemauan sendiri, tanpa harus disuruh dan mengerjakan apa yang mereka suka kerjakan. Karena jika kita memaksakan kehendak kepada anak, belum tentu dia suka dan mau melakukannya. Jadi mereka melakukannya dengan penuh suka cita sehingga pekerjaan itu tidak menjadi beban bagi mereka,” tegasnya.

Tidak Memiliki Cita-Cita

Memimpin perusahaan dengan berbagai bidang usaha, Drs. Winardi, MBA memiliki motivasi dalam dirinya sendiri. Motivasi paling penting adalah keinginan untuk membuktikan bahwa ketika orang lain mampu, ia juga bisa melakukan hal serupa. Dan memiliki berbagai bidang usaha, sebenarnya bukanlah cita-citanya. Tetapi itu pemberian Tuhan.

“Semua datang dan terjadi begitu saja dengan sendirinya. Saya bahkan tidak memiliki cita-cita. Karena kalau mempunyai cita-cita tetapi kita tidak menekuninya pasti tidak akan tercapai. Tetapi jika kita tekun dan kita jalankan sebagai mana mestinya, apa saja cita-cita dan keinginan kita pasti tercapai,” kata pria yang mengaku puas dengan pemberian Tuhan kepadanya ini.

Namun demikian, meskipun puas atas pencapaiannya, Winardi tidak akan pernah berhenti. Ia terus berjalan dan mengembangkan perusahaan agar memberikan kebaikan bagi umat manusia. Sambil menjalankan usaha, ia terus menerus mengucapkan syukur atas segala karunia dan kesuksesan yang diberikan Tuhan kepada dirinya dan keluarga.

Winardi menyadari, tanpa berkat Tuhan kesuksesan tidak akan hadir dalam hidupnya. Karena sebenarnya setiap manusia diberkati Tuhan untuk mencapai kesuksesan dengan profesi masing-masing. Selama manusia mampu mengatasi kendala, rintangan dan tantangan, serta kemauan untuk sukses Tuhan tidak akan menghalangi.

“Simple saja, yang penting ada kemauan karena siapapun bisa asalkan memiliki kemauan kuat untuk sukses. Kesuksesan itu merupakan milik semua orang. Boleh saja kita membaca buku tentang kiat sukses, tetapi semua tergantung pada kemauan masing-masing. Apa yang ada di buku bukan jaminan kesuksesan kalau karakter manusianya sendiri pemalas. Semua tergantung kemauan sendiri dan tekad yang kuat. Mereka juga jangan terlalu mengikuti orang lain karena memiliki bakat berbeda-beda,” tegasnya.

Bahkan, Winardi juga menegaskan bahwa dalam kamus bisnisnya tidak ada kompetitor. Setidaknya, kompetitor bukanlah menjadi prioritas untuk dikhawatirkan. Apa yang disebut kompetitor oleh orang lain, baginya adalah relasi yang mungkin akan menjalin kerjasama dengan perusahaan. Bukan tidak mungkin pula, perusahaan miliknya akan menjalin kerjasama dengan pesaingnya sendiri.

Dengan begitu, lanjutnya, ia bebas dari kepusingan dan membebani hidup dalam arena kompetisi. Tidak heran, Winardi bahkan tidak memiliki rencana pasti untuk masa depan perusahaan. Ia juga tidak memaksakan obsesi muluk-muluk untuk meraih impian dalam hidupnya. “Bagi saya hidup itu simple, kebahagiaan adalah hal paling utama dalam hidup saya. Apa yang saya mau lakukan ya lakukan saja. Ibaratnya, saya ingin perusahaan menjadi nomor satu, ya harus saya wujudkan menjadi perusahaan nomor satu. Just do it,” imbuhnya.

Karyawan Bukan Aset

Sebagai seorang pimpinan, Winardi menerapkan sistem kekeluargaan dalam menjalin hubungan dengan karyawan. Dengan sistem kekeluargaan, ia dapat langsung melihat dan memantau hasil kinerja karyawan. Sosoknya yang rendah hati dan jarang marah membuat anak buahnya sangat menyayangi dirinya. Meskipun apabila membuat kesalahan, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bagi Winardi, karyawan sudah menjadi bagian dari perusahaan yang bersama-sama mengupayakan kemajuan perusahaan. Antara karyawan dan pimpinan harus satu hati demi kesejahteraan bersama. Untuk itu, ia tidak pernah menganggap karyawan-karyawan sebagai asset perusahaan.

“Saya tidak pernah bilang itu pegawai tetapi anggota. Saya tidak bisa bilang pegawai sebagai asset, karena mereka tidak bisa kita “pelihara” sampai tua. Kalau asset itu seperti komputer, kendaraan dan lain-lain, yang dibeli dari hasil usaha dan dapat menghasilkan dan menguntungkan perusahaan. Sementara SDM, bisa melakukan manipulasi dan merugikan bukan menguntungkan perusahaan. Jadi tidak ada loyal customer, loyal employee, dan lain-lain sehingga yang tepat SDM adalah partner,” tegasnya.

(Revisi hlm 4 alinea 2)
Saya tidak pernah mengatakan karyawan saya adalah pegawai tetapi “anggota”. Dan semua orang mengatakan bahwa SDM itu asset, bagi saya SDM bukan asset tetapi partner saya dalam bekerja, karena kita sama-sama berjuang untuk memajukan perusahaan.
“Anggota” tidak bisa di “keep”, makin dipoles,  makin bagus, makin pintar malah semakin parah. INI FAKTA. Kita tidak bisa memelihara mereka sampai tua. Mereka bisa beralih ke perusahaan lain karena mendapatkan pekerjaan  dengan mendapatkan gaji yang lebih tinggi misalnya, apakah itu dikatakan ASSET????

Bagi saya yang dikatakan asset misalnya seperti komputer, kendaraan, karena dibeli dari hasil usaha dan dapat menghasilkan dan menguntungkan perusahaan. Sementara SDM yang melakukan manipulasi misalnya, malah merugikan dan bukan memajukan perusahaan. Apakah itu dikatakan ASSET????
“Dan kenapa SDM dikatakan asset sementara SDM itu kan manusia, bukan benda. Mungkin dikatakan SDM sebagai “asset” hanya sebagai arti kiasan, tetapi menurut saya tidak layak kalau SDM dikatakan “asset”.
Saya rasa lebih tepat SDM itu dikatakan PARTNER”.

Selama menjalankan usaha yang berkembang besar, Winardi selalu mengedepankan untuk bekerja keras. Ia bahkan tidak pernah memikirkan harapannya tentang perusahaan ke depan, baik jangka panjang maupun pendek. Keyakinannya adalah bahwa selama perusahaan mengikuti perkembangan zaman tidak akan mengalami kehancuran. Bahkan ia tidak memiliki rencana apapun tentang masa depan perusahaan.

“Just do it saja. Tidak ada rencana dan harapan jangka apapun. Yang penting saya mau, itu saja. Kalau sekarang saya mau memiliki hotel tetapi belum dikasih sama Yang Diatas, berarti itu yang terbaik. Pokoknya dalam hidup saya itu, plan do made planning. Lakukan yang bisa dilakukan, yang penting tidak membahayakan dan merugikan orang lain,” kata pemilik motto “Kesuksesan itu Milik Semua Orang” ini.

Winardi menegaskan bahwa agar setiap manusia ingin hidup berbahagia. Salah satu cara yang paling ampuh sesuai dengan pengalamannya adalah dengan membahagiakan kedua orang tua. Karena atas doa orang tualah, cita-cita dan harapan seorang anak akan diwujudkan oleh Tuhan. Bahkan, Tuhan menjamin restu orang tua akan membuat langkah-langkah seorang anak sangat mudah menjalani hidup. “Tidak ada yang mustahil dan tidak bisa. Just do it,” imbuhnya.

Begitu juga dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini. Menurut Winardi tidak perlu ketakutan berlebihan terhadap datangnya era tersebut. Ia mencontohkan bagaimana zaman dahulu kantor menggunakan mesin ketik untuk menuliskan laporan perusahaan. Seiring perkembangan zaman, mesin ketik berganti dengan komputer atau laptop dan tidak menimbulkan masalah berarti.

Winardi hanya mengingatkan bagaimana perhatian pemerintah terhadap rakyatnya. Karena di tengah perkembangan zaman globalisasi, rakyat hanya mampu menjerit menyuarakan penderitaan yang dialami. Sementara pemerintah terkadang cenderung mengabaikan dan kurang menanggapi keinginan masyarakat. Padahal, banyak sekali yang harus dibenahi untuk mendorong rakyat agar mampu bersaing di dunia global.

“Pemerintah harus memiliki kabinet yang mampu untuk memperbaiki masing-masing sektor dalam arti kata sudah paham, mengetahui dan mengerti betul akan bidangnya. Selama ini yang dipersiapkan untuk duduk di kabinet kan orang-orang politik. Tetapi akibatnya, sedikit-sedikit digoyang oleh saingan politiknya sehingga kalau mau menyalahkan pemerintah juga tidak bisa. Itu harus dibenahi secepatnya,” tambahnya.

PENDAPAT PERIHAL PEMERINTAHAN SEKARANG).

Semua juga sudah tahu bagaimana dengan pemerintahan kita saat ini. Perubahan sudah ada tetapi masih pada sektor tertentu, masih banyak yang perlu dibenahi.
Kelemahan pemerintah kita sampai saat ini bahwa masih kurang cepat dan tanggap dalam membenahi yang seharusnya dibenahi.  Jika sudah terjadi baru sibuk untuk berbenah.
Menurut saya pemerintah harus memiliki kabinet-kabinet yang mampu untuk memperbaiki masing-masing sektor dalam arti kata sudah paham, mengetahui dan mengerti betul akan bidangnya. Segalanya harus dibenahi. Tidak sibuk mengurus masalah politik terus. Sedikit digoyang sudah menanggapi masalah politik yang ada.
Mau menyalahkan pemerintah, juga tidak bisa karena jadi pemerintah juga tidak gampang. Yang perlu saat ini adalah semua jajaran/masyarakat harus kerjasama dan segala sesuatunya harus cepat dibenahi.

Winardi berpendapat bahwa generasi muda sekarang harus memiliki pola pikir yang global. Mereka tidak boleh melepaskan diri dari ajaran agamanya masing-masing. Generasi muda harus menyadari bahwa agama mampu membantu mengubah pola pikir dan karakter mereka. Selain itu, generasi muda juga harus memiliki kesadaran dan kemauan untuk berjuang demi kebaikan semua umat manusia.

“Generasi muda juga harus memiliki ilmu yang tinggi. Kesimpulan saya, lakukan yang terbaik. Jangan lihat orang lain harus dilihat pada diri sendiri dan jangan sekalipun mengikuti orang lain. Itu juga saya tekankan pada anak-anak saya sembari memberikan dorongan kepada mereka untuk mengembangkan bakat dan minat masing-masing. Saya tidak pernah mengekang kegiatan mereka selama masih positif. Karena sebagai keluarga, kami saling mendukung dan bekerja dalam satu team,” ungkap Drs. Winardi, MBA menutup pembicaraan.

DR. H Sugihanto Hasanuddien, MA

No Comments

DR. H Sugihanto Hasanuddien, MA
Rektor Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

Mewujudkan Perguruan Tinggi yang Lebih Unggul, Maju dan Bermakna

“Jabatan Rektor bukanlah anugerah, ganjaran, apalagi kenikmatan akan tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan” adalah motto yang diusung DR. H Sugihanto Hasanuddien, MA., saat maju dalam pemilihan Rektor Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo periode 2010 – 2014. Pencalonan ini adalah untuk yang kedua kali setelah pada periode 1998 – 2002 jabatan rektor juga diemban pria kelahiran Ponorogo, 7 Juli 1950 ini.

“Saya terpanggil untuk berbagi pengalaman atas perjalanan panjang dalam kesertaan membantu INSURI Ponorogo sejak 1979 sampai sekarang. Harapan saya, bersama keluarga besar INSURI mewujudkan perguruan tinggi yang lebih unggul, maju dan bermakna bagi kita semua,” kata alumni Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya ini.

Untuk itu, lanjutnya, perlu ikhtiar yang kuat bersama stakeholder INSURI agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk itu, dalam pencalonan sebagai rektor ia, menyusun program pertumbuhan dan perkembangan INSURI pada lima hal, yaitu institusi, sosial, budaya, ekonomi dan politik. Keberhasilan dalam mengembangkan INSURI akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Dalam perspektif institusi, jelasnya, pengembangan INSURI melalui niat dan tekad bersama Sivitas Akademika yang terdiri atas Pimpinan, dosen, karyawan, mahasiswa serta alumni. Semua harus memiliki orientasi ke masa depan, mensinergikan individu-kelompok-institusi, komunikasi organisasi yang efektif, mengintegrasikan “tri dharma perguruan tinggi” dan menghasilkan lulusan yang unggul, berkualitas serta kompetitif. Dari situ diharapkan akan memicu lahirnya berbagai inspirasi dan inovasi yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Dalam perspektif sosial, INSURI akan melahirkan insan-insan akademis yang mempunyai peranan penting dalam proses perubahan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, INSURI diharapkan dapat memberikan sumbangan penting pada upaya menumbuhkan kepemimpinan yang arif berbasis individu, kelompok dan institusi.

Dalam perspektif budaya, INSURI merupakan institusi penting dan medium yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan nilai dan menanamkan etos di kalangan warga kampus. Dalam konteks ini, INSURI dapat menjadi simpul penting untuk membangun kesadaran kolektif (collective conscience) sebagai warga kampus serta mengukuhkan ikatan-ikatan sosial dengan mitra strategis dari Pondok Pesantren, Pemerintah Pusat/Daerah, komunitas akademis dan masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi, INSURI diharapkan akan menghasilkan manusia-manusia yang handal untuk menjadi subyek penggerak pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, Tri Sivitas Akademika INSURI harus berperan sebagai pusat penelitian dan pengembangan (research and development) yang diharapkan dapat mengantarkan umat Islam untuk meraih keunggulan dalam persaingan global.

Dalam perspektif politik, INSURI harus mampu mengembangkan kapasitas individu untuk menjadi warga negara yang baik (good citizen) yang memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu INSURI ke depan akan melahirkan lapisan masyarakat akademis yang kemudian membentuk critical mass yang menjadi elemen pokok dalam upaya membangun masyarakat madani, yang bertumpu pada golongan masyarakat kelas menengah terdidik yang menjadi pilar utama civil society sebagai salah satu tiang penyangga bagi upaya perwujudan pembangunan masyarakat demokratis.

Membangun Kampus

Pak Giek –panggilan akrabnya- sejak masih  menjadi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya sudah aktif di organisasi kemahasiswaan. Aktivitasnya meliputi organisasi intra maupun ekstra kampus. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dijabat ayah empat anak dari pernikahannya dengan Hj Umi Parwatie pada tahun 1972 – 1974. Ia juga menjabat sebagai Sekjen Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya selama dua periode (1974 – 1978).

“Satu tahun setelah lulus sarjana (1979), saya menjadi dosen INSURI Ponorogo sampai sekarang. Saya pernah menduduki jabatan Pembantu Rektor I Bidang Akademis (1996-1998), kemudian menjadi Rektor periode I (1998-2002) dan diangkat kembali menjadi Rektor untuk periode II tahun 2010-2014,” tutur anak ke sembilan dari sebelas bersaudara pasangan H Koesnodimoelyo dan Hj Misinem ini.

Setelah berhasil memangku jabatan Rektor Periode II, kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain:

⦁    Menambah sarana dan prasarana (bangunan) ruang kuliah berlantai dua sebanyak dua lokal. Proyek ini selesai dan sudah dimanfaatkan pada semester genap 2010/2011 sekarang sedang ditambah dan sedang dikerjakan sebanyak dua lokal dengan harapan selesai pada tahun ajaran baru 2011/2012

⦁    Melengkapi dan mengoptimalkan penggunaan laboratorium “micro teaching” dan pusat laboratorium komputer untuk perkuliahan PPL-1 Fakultas Tarbiyah, Dakwah dan Syari’yah
⦁    Membeli dan mengoperasionalkan seperangkat alat laboratorium bahasa sebagai realisasi orang “multi lingual” khususnya bahasa Arab dan bahasa Inggris
⦁    Menambah seperangkat LCD permanent pada empat lokal ruang kuliah, sebagai media pembelajaran berbasis IT (teknologi informasi)
⦁    Mengadakan olimpiade akuntansi bagi siswa SMA-SMK dan MA negeri maupun swasta se-ex Karesidenan Madiun yang diikuti oleh 42 team/regu
⦁    Menjadi penyelenggara musyawarah nasional Forum Komunikasi mahasiswa Fakultas Dakwah se-wilayah Jawa Timur dan NTB

Dalam memimpin INSURI Ponorogo, Pak Giek berpegang  pada visi dan misi yang diajukannya saat mencalonkan diri sebagai Rektor. Adapun visi dan misinya adalah sebagai berikut:
Visi
Mewujudkan INSURI sebagai jendela bagi masyarakat untuk melihat perkembangan Islam dengan mengintegrasikan pendidikan pesantren (keislaman) dan modern (keilmuan)
Misi
⦁    Menumbuhkan kepemimpinan akademik yang arif berbasis individu, kelompok dan institusi
⦁    Menjadikan INSURI sebagai simpul penting dan jejaring kerjasama dengan mitra strategis dari pesantren, pemerintah (pusat/daerah), komunitas akademis dan masyarakat
⦁    Meningkatkan kebutuhan peralatan penunjang riset, memperbaharui fisik lingkungan kampus dan meningkatkan kenyamanan sebagai tempat belajar
⦁    Mengembangkan dan melaksanakan manajemen INSURI yang akuntabel, profesional dan produktif berlandaskan azas manfaat dalam system tata kelola terpadu

Dengan visi dan misi tersebut, diharapkan INSURI dapat melahirkan lebih banyak lagi alumni yang akan menjadi pemimpin berwawasan keislaman  dan peka terhadap persoalan sosial.

“Selama ini, alumni INSURI banyak yang menjadi aktivis dalam politik, sosial dan juga organisasi sosial kemasyarakatan/keagamaan. Kita harapkan mereka inilah yang memberikan partisipasi aktif dalam membangun clean government. Untuk itu, di masa depan kita akan banyak melakukan advokasi bagi pesantren dan madrasah sehingga terjadi mobilisasi intelektual, termasuk menjadi sumber pengembangan dan jendela ilmu agama Islam dengan dunia luar, utamanya dengan dunia internasional,” tegasnya.

Program-program Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

A. Program S1

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo berkomitmen untuk berkiprah dalam pengembangan keilmuan Islam berwawasan kebudayaan dan kebangsaan dan siap mencetak sarjana muslim, cendekia, dan profesional agar mampu memenuhi tuntutan global ke arah terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan dunia akhirat.

Visi
Terbentuknya Sarjana Muslim yang berkualitas, berakhlakul karimah dan mampu menjawab tantangan zaman.
Misi
1.    Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional untuk mewujudkan manusia yang berkualitas, beramal ilmiah dan berilmu amaliah
2.    Menyelenggarakan Pendidikan Islam yang dapat meningkatkan kualitas iman taqwa, berakhlakul karimah dan memiliki wawasan luas
3.    Membina kompetensi ideal menuju kemandirian dalam kehidupan pribadi maupun bersama-sama
4.    Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara efektif, efisien dan menyeluruh agar tercipta Sumber Daya Manusia yang berkompetensi kompetitif di era global

Tujuan
Menyiapkan insan Indonesia yang memiliki keunggulan dan kompetensi:
1.    Intelektual dan profesional
2.    Moral keislaman
3.    Kemandirian
4.    Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga mampu berkompetisi dalam merespon perubahan dan perkembangan masyarakat dalam perspektif global tanpa kehilangan jati diri

Program Studi
Fakultas Tarbiyah
1.    Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) – Terakreditasi (B)
2.    Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) – Terakreditasi (B)
3.    Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Diniyah (PGMI) – Terakreditasi (B)
4.    Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) – Terakreditasi (C)

Fakultas Syariah
– Program Studi Muamalah/Hukum Ekonomi Islam – Terakreditasi (B)

Fakultas Dakwah
– Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) – Terakreditasi (B)

Akademi Analis Farmasi dan Makanan (D3) — Terakreditasi (B)
Biaya pendidikan
Cukup terjangkau oleh setiap calon mahasiswa dan dibayar dengan system Triwulan (September, Desember, Maret dan Juni)

Penyelenggaraan pendidikan
1.    Menggunakan system satuan kredit semester (SKS) dengan waktu tempuh 8 semester (jenjang S1)
2.    Menerima mahasiswa transfer dari program Diploma dan Sarjana Muda ke semua prodi kecuali prodi PGMI

Fasilitas
1.    Tenaga pengajar dengan kualifikasi S2 dan S3
2.    Ruang perkuliahan yang representative dilengkapi dengan LCD
3.    Perpustakaan yang representative
4.    Laboratorium komputer, micro teaching, dakwah dan bahasa yang didukung teknologi elektronik dan audio visual
5.    Gratis akses internet sepanjang hari (free hot spot area)
6.    Kegiatan mahasiswa yang mampu menunjang minat dan bakat mahasiswa
7.    Letak kampus yang strategis dan mudah dijangkau

B. Program S2

Profil
Dengan menyadari adanya kebutuhan akan SDM kependidikan di lingkungan Ponorogo dan sekitarnya, yang lebih berkualitas, kompetitif dan profesional, INSURI Ponorogo sebagai lembaga pendidikan tinggi berupaya memenuhi tuntutan tersebut dengan menyelenggarakan pendidikan jenjang S2 (Program Magister Pendidikan Islam dengan 2 (dua) konsentrasi yaitu Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan Pendidikan Agama Islam (PAI).

Tujuan diselenggarakannya program ini adalah untuk menghasilkan lulusan Magister Pendidikan Islam yang memiliki wawasan keilmuan manajemen pendidikan Islam yang humanis-inklusif dan mampu memecahkan berbagai masalah persoalan pendidikan dalam teori dan praktik, serta memiliki kemampuan metodologis dan sistematis dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan diri dalam komunitas lokal, nasional dan internasional.

Kompetensi lulusan
1.    Menguasai teori dan praktik Manajemen Pendidikan Islam dan Pendidikan Agama Islam
2.    Memiliki kecakapan untuk mengembangkan Manajemen Pendidikan Islam dan Pendidikan Agama Islam baik pada aspek teoritis dan praktis
3.    Memiliki sikap kecendekiawanan dan integrasi keilmuan di era globalisasi
4.    Mampu mengaktualisasikan diri dalam berbagai forum baik ilmiah maupun di tengah masyarakat
5.    Memiliki keterampilan dalam meneliti masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan Islam

Dosen Pengampu
Dosen yang terlibat langsung dalam proses belajar mengajar adalah dosen yang telah menyandang gelar Professor atau minimal Doktor yang mempunyai kapasitas keilmuan secara nasional maupun internasional, antara lain:

1.    Prof. K. Yudian Wahyudi, PhD (Alumnus S3 Harvard University USA)
2.    Prof. Dr. Muslimin Ibrahim, MA (Guru Besar UNESA Surabaya)
3.    Prof. Dr. H. Muhaimin, MA (Guru Besar UIN Malang)
4.    Prof. Dr. H. Khusnurridhlo, MPd (Ketua STAIN Jember)
5.    Prof. Dr. Sa’dun Akbar, MPd (Guru Besar Universitas Negeri Malang)
6.    Prof. Dr. H. Imam Bawani, MA (Guru Besar IAIN Sunan Ampel Surabaya)
7.    Prof. Dr. H. Ibrahim Bafadhal, MPd (Direktur Pendidikan Dasar Kemendiknas)
8.    Prof. Dr. H. Imam Fuadi, MA (Guru Besar STAIN Tulungagung)
9.    Dr. H. M. Suyudi, MAg (Direktur Pascasarjana INSURI)
10.    Dr. H. Hobri, MPd (Dosen Universitas Jember)
11.    Dr. H. Abdul Munip, MAg (Dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)
12.    Dr. Hj. Hanun Asrorah, MAg (Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya)

Fasilitas
1.    Ruang perkuliahan yang representative dilengkapi dengan LCD dan AC
2.    Perpustakaan yang representative
3.    Laboratorium komputer, micro teaching
4.    Gratis akses internet sepanjang hari (free hot spot area)
5.    Ruang seminar