Month: January 2013

Drs. Syamsul Bahri TRB, MM, CPA, Ak.

No Comments

Drs. Syamsul Bahri TRB, MM, CPA, Ak.
Pemilik dan Managing Partner KAP SYAMSUL BAHRI TRB & REKAN

Diharapkan Menjadi Pendidik, Besar Sebagai Akuntan Publik

Bagi orang zaman dahulu, profesi sebagai guru alias pendidik adalah pekerjaan sangat mulia dan terhormat. Guru adalah pintu ilmu pengetahuan yang tiada habisnya sehingga posisinya sangat disegani di tengah masyarakat. Seorang guru dijadikan suri tauladan bagi masyarakat sekitarnya. Tidak heran, di berbagai daerah guru sekaligus juga tokoh masyarakat yang diikuti kata-kata dan tingkah lakunya.

Harapan untuk menjadi seorang pendidik “pernah” dilambungkan oleh kakek dan nenek Drs. Syamsul Bahri TRB, MM, CPA, Ak., kepada cucunya tersebut. Setiap libur sekolah dan pulang kampung dari Banda Aceh, pertanyaan apakah sang cucu sudah menjadi guru selalu terlontar. Apalagi ketika cucu kesayangannya tersebut mulai beranjak dewasa, pertanyaan serupa selalu diulang dalam berbagai kesempatan.

“Baik kakek dari pihak ayah maupun ibu, selalu memberikan pertanyaan yang senada, ‘Apa kamu sudah jadi guru?’ Di mata mereka guru adalah profesi mulia meskipun generasi kakek maupun ayah jarang mengecap pendidikan formal yang dikelola kaum kolonial. Akibatnya, mereka buta aksara latin tetapi melek aksara arab yang didapatkan dari pendidikan non-formal. Sejak itu, menjadi guru selalu terpatri di hati saya agar dapat mengabdikan diri kepada masyarakat. Walaupun guru adalah profesi yang tidak memberikan banyak materi, tetapi sangat dihormati masyarakat karena pengabdiannya,” kata Pemilik sekaligus Managing Partner KAP SYAMSUL BAHRI TRB & REKAN ini.

Anak kelima dari sembilan bersaudara pasangan Teuku Radja Badai dan Tjut Syah Indra ini, menyelesaikan pendidikan Sekolah Rakyat (SR) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota Banda Aceh. Berbekal dukungan kedua orang tua yang sangat menginginkan agar anak-anaknya dapat menempuh pendidikan setinggi mungkin, ia merantau ke Medan. Tujuannya adalah menuntut ilmu di perguruan tinggi nomor satu di Propinsi Sumatera Utara, yaitu Universitas Sumatera Utara (USU).

Namun bukan jurusan kependidikan yang ditujunya seperti harapan sang kakek. Ia memilih untuk mengambil jurusan kedokteran seperti cita-cita masa kecilnya. Penyebabnya, rasa kemanusiaannya yang tergugah melihat kondisi kampung halamannya tidak memiliki tenaga dokter. Maklum, kampung halamannya di Kecamatan Meureudu (sekarang ibu kota Kabupaten Pidie Jaya) berjarak ± 150 kilometer dari Banda Aceh dan 40 kilometer dari Sigli, sebuah kecamatan pada masa itu yang belum memiliki tenaga dokter.

“Masyarakat di kampung saya kebanyakan petani yang mengandalkan pelayanan kesehatan kepada para mantri, perawat atau bidan yang ada di sekitar mereka. Nah, salah satu mantri kesehatan yang ada di desa kami adalah paman yang sering meminta saya membantu beliau saat liburan di kampung. Hal tersebut memperkuat keinginan saya untuk kuliah di kedokteran menyusul kakak dan saudara sepupu yang telah lebih dalulu kuliah di Fakultas Kedokteran USU, karena profesi ini dapat mengabdikan diri dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya.

Tetapi pria yang akrab dipanggil Achun ini harus mengubur impiannya untuk menjadi dokter dalam-dalam. Ia hanya bertahan menjalani perkuliahan di Fakultas Kedokteran USU Medan pada Tingkat pertama saja. Beberapa alasan membuat cita-citanya kandas di tengah jalan, kuliahnya terhenti begitu saja. Putus asa dan frustasi, ia menyalahkan siapa saja yang dianggapnya menghambat cita-citanya. “Mulai SMA dibawah standar, kemampuan financial orang tua kurang, ditambah saya sendiri tidak pandai mendekatkan diri kepada dosen. Bahkan sempat terpikir Tuhan tidak sayang sama saya,” imbuhnya.

Namun, Achun akhirnya tersadar bukan itu penyebab kegagalannya. Melalui introspeksi diri yang mendalam, dengan berkaca pada kondisi orang lain yang lebih parah dari dirinya, ia bangkit dari keterpurukan. Semangat bahwa dirinya bisa berbuat seperti yang dilakukan orang lain terus menggelora. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk melakukan semampu yang mungkin dilakukannya.

Pada saat seperti itu, terngiang di telinga Achun petuah-petuah dari kakek tercinta. Salah satu yang paling membantunya bangkit dari keterpurukan adalah nasihat yang berbunyi: “berbuatlah sebisamu jangan dipaksakan”. Dari situ ia sadar, dunia kedokteran bukanlah karier yang tepat baginya. Ia kemudian melirik profesi yang pada saat itu masih langka di masyarakat dan sangat asing baginya, menjadi seorang akuntan, yang nantinya meneruskan berpraktek sebagai akuntan publik.

“Profesi akuntan publik saat itu masih jarang sekali, hanya ada di kota-kota besar saja. Tetapi yang jelas, profesi ini juga dapat mengabdikan diri kepada masyarakat. Bisa membuka praktek untuk melayani orang lain, sama seperti dokter. Tetapi dengan banting stir ini, saya harus kerja keras menekuni sesuatu yang begitu asing. Sesuatu yang belum pernah terbayangkan dan begitu abstrak bagi saya. Tetapi dengan kemauan keras untuk berhasil, saya bertahan,” ujar pengagum pengusaha “nyentrik” Bob Sadino tersebut.

Achun kemudian mengambil kuliah pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi USU. Kurikulum yang berlaku saat itu mahasiswa harus memperoleh ijazah sarjana muda terlebih dahulu sebelum melanjutkan pendidikan tingkat sarjana. Karena akuntansi sejak dahulu hingga sekarang merupakan jurusan favorit, mahasiswanya pun sangat banyak. Dengan dosen “hanya” delapan orang yang bergelar akuntan saat itu, tingkat kelulusannya pun menjadi rendah. Tidak heran mahasiswa yang menamatkan kuliah hingga delapan tahun pun masih dianggap normal. Standar kelulusan sesuai kurikulum saat itu adalah lima tahun, namun mahasiswa yang berhasil menempuh pendidikan lima atau enam tahun dianggap luar biasa.

Setelah memperoleh gelar sarjana muda, Achun mendapat tawaran dari fakultas untuk bergabung menjadi tenaga pengajar. Karena saat itu, FE USU masih kekurangan tenaga pengajar dalam jumlah besar terutama untuk jurusan akuntansi. Teringat kakeknya yang selalu menanyakan kapan dirinya menjadi guru, ia pun menerima tawaran tersebut. Meskipun secara administratif, ia terganjal sistem yang mengharuskan seorang dosen adalah sarjana.

“Maka jadilah saya pegawai negeri berstatus tenaga administrasi yang bertugas di bidang akademik. Yang jelas, saya terpanggil karena teringat keinginan kakek yang mengharapkan cucu-cucunya mengabdikan dirinya menjadi guru, melayani masyarakat walaupun penghasilan tidak seberapa. Nah, jadilah saya asisten dosen,” kisah penyuka liburan di pantai atau pegunungan tersebut.

Disamping menjadi asisten dosen, Achun juga bekerja magang sebagai tenaga auditor di beberapa kantor akuntan publik (KAP). Dengan bekerja di KAP, ia memiliki penghasilan tambahan disamping mengajar. Di sini, ia tidak hanya memperoleh penghasilan yang memadai, tetapi juga tambahan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi kariernya kelak.

“Pokoknya, selain masalah finansial tidak menjadi problem lagi, saya juga dapat ilmunya. Malah kucuran dari orang tua hanya bersifat insidentil saja, kalau butuh baru minta. Sangat puas bisa menikmati hasil keringat sendiri, di samping dapat meringankan beban orang tua yang sudah kurang begitu produktif lagi,” tuturnya.

Menekuni Profesi

Akhirnya Drs. Syamsul Bahri TRB berhasil menyelesaikan gelar sarjana akuntansi dan secara resmi menjadi tenaga pengajar di almamaternya, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Bersama enam rekannya sesama staf pengajar FE USU, ia kemudian mendirikan Kantor Akuntan Publik (KAP). Dengan pertimbangan komersiil, sengaja nama KAP mengambil nama salah seorang pendiri yang telah memiliki dua gelar master akuntansi.

Sepuluh tahun kemudian, enam rekan sepakat untuk memecah perusahan menjadi dua KAP sehingga masing-masing KAP memiliki tiga partner. Pertimbangan melakukan hal tersebut adalah asumsi bahwa enam orang ahli terlalu ramai untuk satu persekutuan perdata. Hasilnya luar biasa, karena setelah memisahkan diri tumbuh tekad dan tantangan baru untuk berkembang dan berhasil.

“Dengan tekat untuk berbuat semampu yang bisa kita capai, ternyata hasilnya luar biasa. Hanya dalam tempo tiga tahun, kerja keras kami melampaui apa yang kami kerjakan sepuluh tahun bersama enam rekan KAP terdahulu. Dalam tiga tahun pertama operasi kami mampu membeli sebuah ruko tiga lantai untuk kantor di daerah yang berpotensi untuk berkembang. Kami juga mampu mengerjakan proyek-proyek besar sendiri maupun dengan konsorsium bersama KAP lain,” katanya.

Achun mengakui bahwa dalam menekuni bidang akuntan publik cukup banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah datang dari penilaian masyarakat terhadap profesi AP terkait kasus-kasus yang terjadi, baik di dalam negeri maupun negara-negara besar lainnya. Akibatnya, untuk sekadar memperoleh kepercayaan masyarakat adalah pekerjaan rumah yang sangat berat bagi akuntan publik.

Sedangkan kendala intern terjadi akibat penumpukan pekerjaan yang biasa terjadi pada akhir atau awal tahun. Pada saat-saat seperti itu, intensitas pekerjaan sangat tinggi sehingga memerlukan tenaga lapangan yang banyak.  Sementara pada pertengahan tahun, pekerjaan yang diperoleh bahkan tidak mencukupi untuk didistribusikan kepada staf auditor yang terlanjur direkrut.

“Oleh karena itu, perputaran tenaga auditor di lapangan menjadi tinggi. Ini membuat KAP akan terkuras energinya untuk mendidik tenaga junior setiap tahun. Karena setelah mapan dan memiliki ‘nama’ mereka akan mencari pekerjaan yang dianggap lebih favorit. Biasanya, staf auditor belum merasa bangga dengan status mereka di KAP, walau secara finansial hal ini sudah dapat disetarakan dengan profesi yang lebih favorit lainnya,” ungkap ayah empat anak ini.

Kendala lain adalah pemerintah sebagai pemegang regulasi mengeluarkan aturan-aturan yang tidak banyak membantu dunia AP. Akibat peraturan-peraturan yang ada belum mendorong profesi akuntan publik ke posisi yang lebih baik. Tidak heran, apabila dikaji lebih dalam profesi AP masih harus menempuh jalan panjang untuk bisa berkembang sebagaimana mestinya. Banyak tantangan yang harus dihadapi dan dipecahkan masalah yang timbul agar profesi AP mampu mencapai posisi ideal di tengah masyarakat.

Di sisi lain, lanjut Achun, minat untuk menekuni pekerjaan sebagai akuntan publik sangat kecil. Tidak terjadi penambahan jumlah Akuntan Publik (AP) secara signifikan dari tahun ke tahun. Data yang dibeberkannya menunjukkan sesuatu yang mencengangkan dalam profesi AP. Dari sekitar 230 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya 905 orang yang berprofesi sebagai akuntan publik. Angka ini jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN bahkan dengan Filipina sekalipun.

Data yang dilansir oleh Media Investor Daily, 4 Agustus 2010, halaman 1, menunjukkan bahwa Singapura memiliki AP 15.120 orang dengan jumlah penduduk hanya 5 juta jiwa, Filipina 15.020 AP dengan penduduk 88 juta jiwa, Thailand 6.070 AP dengan penduduk 66 juta jiwa, Malaysia 2.460 AP dengan penduduk 25 juta jiwa dan Vietnam 1.500 AP dengan penduduk 85 juta jiwa.

“Selain itu, RUU Akuntan Publik yang saat ini sedang digodok oleh Pemerintah dan DPR, juga belum memihak kepada pengembangan dunia usaha. Disamping pandangan masyarakat kepada akuntan publik sendiri secara umum masih kurang baik. Seolah-olah AP adalah tukang yang siap mengerjakan sesuatu sebagai barang tempahan, pesanan sesuai selera konsumen. Ini merupakan tantangan bagi AP untuk merubah image negatif ini ke gambaran yang lebih objektif,” imbuhnya.

Padahal, lanjut Achun, harus diakui bahwa kebutuhan dunia usaha akan peran Akuntan Publik untuk memberikan opini sebagai pihak yang independen untuk berbagai keperluan tidak bisa dihindari. Faktor ini menyebabkan banyak kelompok kepentingan yang membuat kebijakan sendiri-sendiri untuk memilih AP yang menurut mereka memenuhi spesifikasi/ persyaratan kelompok masing-masing. Ia mencontohkan, keberadaan AP-Bapepam, AP perbankan, AP BPK dan lain-lain, yang untuk dapat memenuhi syarat dimaksud memerlukan biaya dan waktu sehingga membuat harga pokok jasa akuntan menjadi tinggi.

“Ketidak jelasan masa depan akuntan publik membuat generasi muda mempunyai minat yang rendah untuk menekuni bidang ini.  Hal ini terlihat dari kecilnya minat mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) dan Ujian Sertifikasi Akuntansi Publik (Certified Public Accountant : CPA),” keluhnya.

Untuk memecahkan masalah tersebut, Achun sangat berharap terjadinya perubahan besar pada profesi yang digelutinya saat ini. Ia sadar, keinginannya tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak, utamanya lembaga legislatif dan eksekutif dalam menetapkan regulasi pada profesi ini. Ia mengakui, peran Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai wadah para akuntan publik sudah cukup baik. Ia berharap agar peran IAPI di masa mendatang terus ditingkatkan agar profesi ini dapat dihargai sebagaimana mestinya.

“Selain itu, terjadinya persaingan yang kurang sehat antar KAP, pemahaman masyarakat terhadap peran AP dalam dunia usaha serta berbagai pihak yang terkait dengan kelanjutan profesi ini sangat diperlukan. Karena profesi akuntan publik di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, di mana umur akuntan publik yang aktif mayoritas dikuasi oleh AP yang berumur diatas 51 tahun sebesar 64 persen. Usia AP antara 41 – 50 tahun sebesar 25 persen dan usia 26 – 40 tahun hanya 11 persen. Semua itu, kalau tidak ditangani dengan serius profesi ini hanya tinggal kenangan,” katanya.

Menghargai Orang Lain

Selama menjalani kariernya, Achun merasa mendapat dukungan penuh dari keluarga. Istri dan keempat anaknya, sangat mendukung dan mengerti atas profesi suami dan ayahnya. Bahkan, tumbuh rasa kebanggaan dari anak-anaknya terhadap profesi sang ayah. Tidak heran, dua dari empat anaknya mengikuti jejak ayahnya dan menempuh pendidikan untuk menjadi akuntan.

“Sedangkan anak tertua meneruskan cita-cita ayahnya yang gagal menjadi dokter. Si bungsu, sebagai satu-satunya anak perempuan masih duduk di kelas tiga SMA dan belum menentukan pilihan profesi apa yang nantinya akan dijalani. Yang jelas, naik turunnya keberhasilan KAP terus mendapat support keluarga secara positif,” tegas suami Radhiatun Mardiah, SE, MSi tersebut.

Dukungan keluarga yang besar, sudah dirasakan Achun sejak awal. Ayah dan ibu sangat berkeinginan agar anak-anaknya dapat menyelesaikan pendidikan setinggi-tingginya. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat dan merasakan bagaimana upaya kedua orang tuanya dalam membiayai pendidikan keluarga besarnya. Tujuannya hanya satu, supaya semua anak-anak dan kemenakan-kemenakannya mampu menyelesaikan studi serta meraih cita-cita masing-masing.

“Untungnya, kehidupan keluarga kami tergolong berkecukupan dibanding saudara-saudara ayah maupun ibu. Meskipun tidak tergolong kaya raya tetapi bisa digolongkan keluarga berada. Ayah adalah seorang pedagang yang berkemauan keras, dan selalu tidak puas sebelum berhasil mewujudkan apa yang ingin dicapainya. Walaupun pada akhirnya ada beberapa anaknya tidak berhasil meraih gelar sarjana,” katanya.

Achun masih teringat bagaimana ayah dan kakeknya menanamkan sikap untuk menghargai orang lain. Petuah yang disampaikan secara turun temurun tersebut dimaksudkan agar timbul penghargaan dari orang lain karena mereka juga merasa dihargai. Meskipun pesannya sangat sederhana, tetapi baginya cukup sulit untuk diterapkan. Kesulitan yang paling berat baginya adalah untuk menghargai waktu bagi diri sendiri.

“Kalau memposisikan diri kita menjadi orang lain yang waktunya dikorbankan untuk kepentingan kita, akan kita sadari betapa naifnya kita. Makanya, sampai seusia sekarang saya masih terus belajar bagaimana dapat mengelola waktu dengan baik,” kata pria kelahiran Takeungon, Aceh Tengah, 7 Juli 1951 ini.

Dalam menjalani kehidupan baik untuk diri sendiri, keluarga, atau masyarakat Achun memiliki slogan sebagai pegangan. Slogan tersebut berbunyi; “Buatlah sesuatu yang bermanfaat, sekecil apapun itu dan semampu kita mewujudkannya untuk diri sendiri maupun orang lain. Jangan menilai segala sesuatu dari apa yang akan kita peroleh tetapi apa yang telah kita perbuat”.

“Dengan mengamalkan ini, kita akan memperoleh kepuasan tersendiri. Bahwa  kita sebenarnya bermanfaat, memiliki potensi yang berguna untuk diri sendiri maupun orang lain. Ini yang selalu saya tekankan kepada keluarga maupun karyawan dalam menjalani kehidupan. Dengan bermodalkan hal ini, akan lebih mudah untuk mencapai cita-cita serta memperoleh ketenangan hidup,” kata Drs. Syamsul Bahri TRB, MM, CPA, Ak.

Ruslan Effendy

No Comments

Ruslan Effendy
Ketua Koperasi Jasa Marga Bhakti I

Pengurus Tidak Boleh Memiliki Kepentingan di Koperasi

Usaha bersama dengan semangat kerakyatan yang kental adalah “roh” dari koperasi. Bentuk usaha yang menjadi “soko guru” perekonomian bangsa tersebut bertujuan untuk menyejahterakan rakyat, utamanya anggota koperasi. Sebagai pilar perekonomian, koperasi yang dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang besar. Tidak hanya bagi anggota koperasi tetapi juga masyarakat di sekitarnya.

Namun sebuah koperasi hanya bisa menjadi tumpuan perekonomian apabila dikelola dengan baik. Untuk mengelola koperasi memerlukan orang-orang yang benar-benar kompeten, menguasai bidang perkoperasian dan memiliki naluri bisnis yang tajam. Selain itu, seorang pengurus koperasi harus tahu akan dibawa ke mana koperasi yang berada dibawah kendalinya.

“Sebagai pengurus koperasi harus memahami perkoperasian dengan baik. Memahami UU Perkoperasian, aturan-aturannya, bentuk, anggota dan tujuan pendirian koperasi. Satu catatan untuk pengurus koperasi adalah mereka tidak boleh memiliki kepentingan di dalam koperasi. Kalau itu dilakukan koperasi akan maju karena itu tidak gampang, memerlukan mental yang kuat,” kata Ruslan Effendy, Ketua Koperasi Jasa Marga Bhakti I.

Mental yang kuat dipelukan untuk mencegah pengurus “bermain” dalam pengelolaan bisnis koperasi. Karena koperasi sebagai institusi bisnis memiliki peluang-peluang besar untuk mendatangkan keuntungan besar yang sangat “menggoda” iman. Salah-salah, pengurus koperasi yang tidak kuat mental akan menggunakan kesempatan tersebut bagi keuntungannya sendiri. Bisa dikatakan tidak mudah menjadi pengurus yang tetap bertahan tanpa kepentingan di koperasi.

Selain itu, lanjutnya, pengurus koperasi juga harus “open” kepada keluarga. Karena sifat kepengurusan di koperasi lebih banyak sosial yang tidak banyak mendatangkan materi. Sementara tugas sebagai pengurus koperasi sangat menyita waktu kebersamaan dengan keluarga. Apalagi bagi pengurus koperasi yang “merangkap” sebagai karyawan seperti dirinya, memerlukan waktu ekstra untuk melaksanakan kedua tugasnya.

“Kegiatan koperasi dari Senin sampai Jumat, Sabtu untuk kuliah. Sementara tugas di PT Jasa Marga tidak mengenal waktu, bahkan hari libur nasional pun kami tetap masuk. Nah, keluarga yang melihat kesibukan luar biasa yang kami lakukan akan menuntut sebagai kompensasinya. Karena mereka merasa tidak mendapat apa-apa,” ujarnya. Ia bersyukur, mendapat kepercayaan sepenuhnya dari keluarga. Sang istri, Mardahlena dan anak-anaknya tidak keberatan ia hanya menyisihkan waktu beberapa saat bersama mereka. “Mereka memahami meskipun saya pergi pagi dan pulang pagi. Mungkin beberapa tahun lagi saya akan melepaskan semuanya dan lebih fokus pada keluarga,” imbuhnya.

Untuk itu, Ruslan sedang menggodok sistem yang menetapkan honor dan target pengurus Koperasi JMB I. Dengan standar yang jelas dan pasti, seorang pengurus koperasi memiliki kejelasan tentang hak dan kewajibannya. “Jangan sampai anggota punya target, tetapi pengurus tidak punya kebebasan gerak dan honor yang pasti,” tegasnya.

Adu Bidding

Dalam tiga periode kepemimpinannya, Ruslan Effendy belakangan membawa koperasi berkiprah “keluar” dan lebih fokus pada penawaran jasa outsourcing dan investasi. Meskipun untuk itu, koperasi harus berhadapan langsung dengan sektor swasta yang lebih berorientasi keuntungan. Karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk memainkan peran dalam ketatnya persaingan bisnis.

“Kalau kurang punya strategi sudah pasti kita akan kalah. Makanya kita kemudian banyak ikut tender pengadaan, terutama di lingkungan PT Jasa Marga. Kita bekerja sama dengan perbankan untuk pendanaannya, karena rasanya berat kalau pakai dana sendiri. Kita juga bekerja sama dengan perusahaan otomotif seperti PT Astra Internasional dalam pengadaan kendaraan. Kerjasama seperti inilah, yang membuat kita berani ‘adu bidding’ dengan perusahaan swasta,” tuturnya.

Menurut Ruslan, dukungan dari pihak luar seperti itulah yang harus dipertahankan oleh koperasi. Apalagi di tengah persaingan global yang semakin sengit, pengurus koperasi harus “cerdas” mengembangkan koperasinya. Kalau hanya berkutat pada satu unit usaha saja koperasi tidak akan berkembang. Seperti diatur dalam UU Koperasi, disebutkan bahwa koperasi bisa mengembangkan usaha seluas-luasnya. Dengan mengembangkan diri, koperasi akan mampu memenuhi kebutuhan anggota yang setiap tahun bertambah dan meningkat.

“Tentu memerlukan kebijakan pengurus untuk mendorong dan memotivasi perkembangan koperasi. Koperasi kita sendiri sudah menerapkan sistem penggajian yang sangat rapi, naik secara gradual dan sistematis. Nah, kalau tidak diimbangi dengan pengembangan usaha atau usahanya mandeg, mungkin untuk menggaji karyawan sudah suli. Koperasi bisa hancur,” tandasnya.
Strategi yang diterapkan Ruslan adalah dengan membuat publik percaya atas kiprah Koperasi Jasa Marga Bhakti I. Selain itu, koperasi harus tetap menjaga hubungan baik dengan anggota maupun mitra usaha. Untuk ekspansi usaha, koperasi mendirikan anak perusahaan sebagai sarana memperlancar penetrasi bisnis. Ia mencontohkan, bagaimana koperasi bersama perusahaan “maju bersama” dalam proses penawaran lelang sebuah proyek.

“Ini strategi kita, bukan curang. Saya tahu strategi ini banyak digunakan orang dalam sebuah lelang. Saya pernah mendapati bahwa lima perusahaan lawan lelang saya, pemiliknya hanya satu orang. Dari pengalaman saya, kalau tidak mengikuti sistem seperti itu koperasi tidak akan pernah menang. Meskipun proyek tersebut berasal dari Jasa Marga,” tegasnya.

Efek Keseimbangan

Ruslan Effendy menuturkan, Koperasi Jasa Marga Bhakti I memiliki dua seksi usaha, anggota dan non-anggota. Seksi usaha anggota lebih mengedepankan sisi sosial, yang meliputi penyediaan barang-barang kebutuhan anggota, simpan pinjam dan waserba (warung serba ada). Koperasi juga melayani usaha penyediaan barang bagi anggota mulai kendaraan roda dua, roda empat bahkan sampai kredit perumahan.

“Bahkan pembuatan SIM dan STNK pun kita fasilitasi. Pokoknya setiap keinginan anggota untuk memenuhi kebutuhannya, kita usahakan untuk dapat direalisasikan. Unit usaha ini tidak mengambil keuntungan dan lebih bersifat sosial. Untuk itu, kami memberikan subsidi yang didatangkan dari kegiatan non anggota,” tuturnya.

Unit usaha non anggota yang dijalankan koperasi, lanjut Ruslan, meliputi bisnis yang cukup besar. Karena induknya pengelola jalan tol, koperasi memiliki unit usaha armada derek jalan tol. Kemudian rental kendaraan dengan kekuatan 60 armada mobil keluaran terbaru siap disewakan kepada anggota dan umum. Selain itu, koperasi memiliki usaha service AC, pemasangan dan pemeliharaan lengkap dengan teknisi untuk urusan pendingin ruangan tersebut. Usaha lain yang dijalankan adalah unit fotokopi dan ATK, jasa cleaning service dan jasa outsourcing untuk pekerjaan-pekerjaan sipil yang bersifat tidak rutin, seperti pembuatan marka jalan dan lain-lain. Koperasi juga memiliki unit usaha bengkel di beberapa lokasi yang cukup mendatangkan pendapatan memadai.

“Untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat bisnis pengurus turun langsung. Karena kalau kita pakai manajer, nanti pengurus tidak terlibat langsung dan santai-santai saja,” katanya.

Meskipun begitu, disadari bahwa dengan tidak menggunakan manajer koperasi akan menyalahi ketentuan perundangan. Karena sudah diatur dalam UU, bahwa koperasi karyawan yang berkembang besar harus menggunakan jasa manager dalam pengelolaannya. Sementara Koperasi Jasa Marga Bahkti I memiliki 565 anggota dengan aset sekitar Rp 18 miliar dan dikelola oleh tiga orang pengurus merangkap sebagai manajer. “Pembagian tugas manajerial berkaitan dengan anggota ditangani bendahara, kegiatan bisnis sekretaris, tetapi semua keputusan berada di tangan ketua koperasi. Bukannya kita tidak percaya manajer, tetapi cukup susah mengubah budaya bangsa kita ini,” ungkapnya.

Meskipun tanpa manajer, lanjut Ruslan, koperasi mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota. Program baru yang diluncurkannya adalah memberikan pinjaman lunak bagi anggota untuk meneruskan kuliah hingga selesai. Biaya kuliah -di universitas manapun- akan dilunasi oleh koperasi dan anggota tinggal mencicil pinjaman tanpa bunga tersebut setiap bulan. Setiap anggota memiliki satu hak untuk mendapatkan pinjaman tersebut yang bisa digunakan untuk anggota tersebut atau keluarganya.

“Idenya datang dari seringnya anggota meminjam untuk biaya kuliah, dengan begini anggota tidak perlu pusing tiap enam bulan sekali memikirkannya. Koperasi juga memberikan beasiswa dari tingkat SD-SMA, yang diberikan setiap bulan November kepada lebih dari 30 orang, sehubungan dengan Ultah Jasa Marga cabang Tangerang. Beasiswa ini berpatokan pada nilai yang diperoleh siswa yakni bagi anak-anak dengan nilai rata-rata di atas 8,” ungkanya.

Ke depan, koperasi akan terus harus mengembangkan sayap utamanya kepemilikan aset tak bergerak. Karena selama ini koperasi banyak mempunyai aset bergerak seperti kendaraan baik operasional maupun yang disewakan. Sebagai ketua, Ruslan ingin membuat aset-aset tidak bergerak diperbanyak di masa-masa mendatang. Dalam waktu dekat koperasi akan membuat kontrakkan dengan fasilitas lengkap terdiri dari minimal 40 kamar, dengan lokasi yang strategis dan harga sewa rendah. Pendapatan koperasi akan diperoleh dari toko kebutuhan hidup yang berada di tengah areal kontrakkan, listrik, keamanan dan lain-lain.

Dengan program-program tersebut tidak heran banyak anggota yang sayang melepaskan keanggotaannya meskipun dimutasi ke daerah lain. Banyak manfaat yang diberikan koperasi Jasa Marga Bhakti I dibawah kepemimpinan Ruslan Effendi bagi anggota. Bahkan saat lebaran, koperasi mengadakan bazar dan anggota memperoleh uang tunai serta voucher belanja, untuk digunakan membeli keperluan menyambut hari raya. Koperasi juga menyediakan angkutan antar jemput bagi anggota untuk membawa hasil belanjanya tersebut.

“Anggota yang dimutasi tetapi sayang melepas keanggotaannya, membuat pernyataan kalau tidak mau keluar dari keanggotaan koperasi. Kita angkat mereka sebagai anggota luar biasa. Bahkan kita merubah Aanggaran Dasar, yakni ketika anggota berhenti dari keanggotaan, ia tetap mendapatkan haknya dari dana cadangan,” katanya. Prinsipnya, saat tercatat sebagai anggota asset koperasi hanya ratusan juta, sehingga akan tidak adil ketika 20 tahun kemudian seorang anggota yang keluar hanya mendapatkan uang pokok saja. Padahal asset koperasi telah berkembang menjadi puluhan miliar. “Karena saya pernah belajar efek keseimbangan dan itu saya berikan di koperasi ini,” imbuhnya.

ISO Koperasi

Memasuki tahun 2010, Ruslan Effendy memiliki rencana besar untuk pengembangan koperasi. Seiring dengan diterapkannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan China Free Trade Area (CFTA), ia mencoba sebuah sistem di Koperasi Jasa Marga Bhakti I yang sangat kuat. Dengan sistem yang kuat tersebut, siapapun yang akan menggantikannya kelak akan mampu membawa koperasi semakin maju.

“Untuk itu saya sedang berusaha agar koperasi bisa memperoleh ISO. Kalau sistem sudah bagus, siapapun yang masuk tidak menimbulkan masalah, karena kita sudah siap. Jadi bukan hanya kaderisasi orang, tetapi juga penguatan sistem. Memang membutuhkan biaya besar, tetapi mau tidak mau koperasi di Indonesia itu harus di-ISO-kan. Karena untuk jangka panjang saya yakin sangat berguna,” ujarnya.

Oleh karena itu, sebelum Ruslan mengakhiri masa jabatan sebagai ketua koperasi untuk ketiga kalinya, ia memantapkan sistem. Semua itu belajar dari pengalamannya saat pertama kali mengemban amanat sebagai ketua. Ia saat itu tidak tahu apapun mengenai perkoperasian. Hanya dengan kemauan kuat dan kesadaran untuk belajar –melalui berbagai pelatihan- ia mampu membesarkan Koperasi Jasa Marga Bhakti I. Dari koperasi karyawan yang “amburadul” disulap menjadi koperasi beraset belasan miliar yang akan terus tumbuh membesar.

“Kalau sekarang koperasi sudah cukup besar. Saya khawatir begitu saya tinggalkan nanti anggota bertanya-tanya mengenai koperasinya. Kalau sistem sudah terbentuk dan mantap, begitu saya meninggalkan koperasi tidak akan menimbulkan masalah. Saya tidak ingin koperasi ini menjadi hancur seperti tahun 1998 lalu,” katanya. Ruslan mengungkapkan bahwa dengan sistem yang tertata rapi, kepengurusan bisa diserahkan kepada siapa saja. “Kemampuan manajerial pengurus akan digembleng melalui pelatihan-pelatihan,” imbuh penyuka liburan di Malang dan Bali ini.

Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS

No Comments

Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS
Pria Jawa yang Membangun Papua Melalui Kaderisasi Kepemimpinan
Salah satu saksi hidup perjuangan Papua adalah tokoh satu ini. Sebagai aktifis gereja, ia memasuki Papua -saat itu Irian Barat- tahun 1970 menyusuk pamannya yang telah lebih dulu menjadi sukarelawan di sana. Belakangan, sang paman yang tadinya sukarelawan guru melihat peluang di Irian beralih profesi sebagai pengusaha.
Ketertarikan Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS karena aktivitas sosial masyarakat Papua saat itu. Ia membayangkan, dengan perekonomi- an di Jawa pasca pemberontakan G30S/PKI yang sangat buruk, apalagi di daerah luar Jawa seperti Papua. Paulus yang saat itu sudah bekerja di Surabayadengan gaji yang sudah “aman”, memutuskan pergi ke Bumi Cenderawasih guna membantu saudara-saudaranya.
“Saya keluar dari Surabaya dengan gaji yang safety. Tetapi karena ada ide, saya tetap menuju ke sana. Menggunakan kapal laut, saya bertolak ke Papua yang memakan waktu 21 hari. Saking lamanya, berat badan saya sempat turun sampai 10kg. Selama di Jayapura saya bekerja dengan om saya

sebagai distributor film. Kerja siang malam dan bersemangat karena mendapat uang banyak membuat saya melupakan kesehatan.  Saya harus operasi usus buntu,” kata pemilik CV. Widya Mandala ini.
Padahal lanjutnya, selama masih kuliah di Madiun ia tidak pernah jatuh sakit. Namun, faktor lingkungan dan kerja keras yang dilakukannya membuat tubuhnya tidak mampu mendukung padatnya aktivitas yang dilakukan pria kelahiran Magetan, 1 Desember 1948 ini. Saat berada di rumah sakit itulah ia bertemu dengan pastur yang mengisahkan mengenai tugas pelayanan yang dijalaninya di pedalaman Papua.
Tersentuh oleh kisah pastur tersebut, Paulus menyampaikan keinginannya untuk turut memberikan pelayanan kepada umat. Ia sadar, selama ini yang dilakukan di bumi Papua adalah bekerja berdasarkan nilai-nilai uang belaka. Berbeda saat dirinya bekerja di Surabaya yang lebih banyak menyandarkan pada nilai moral dan pelayanan kepada Tuhan. Meskipun demikian, kisah-kisah yang diceritakan saudaranya mengenai suku pedalaman Papua, pada detik terakhir ia membatalkan kepergiannya.

“Meskipun tiket sudah di tangan, saya membatalkan kepergian ke Sentani. Saya melarikan diri dari Keuskupan. Mungkin Tuhan melihat keraguan dalam diri saya sehingga Dia memberikan sakit malaria. Saya dirawat dan pada kesempatan itu menimbang-nimbang langkah, apakah harus tinggal atau mengabdi di pedalaman. Saya terus menggali motivasi, apakah jalan yang saya tempuh sudah tepat atau belum. Akhirnya saya berangkat ke pedalaman menjadi sukarelawan di gereja Katolik dengan fokus pada pendidikan dan kesejahteraan sosial,” ujarnya.
Di pedalaman, Paulus mengajar di sebuah SD milik misionaris. Setelah memiliki kelulusan, gereja sepakat untuk mendirikan SMP agar bisa menampung semangat belajar anak-anak tersebut. Ia sebagai aktifis gereja ikut membidani berdirinya sekolah yang juga mendapat bantuan dari pemerintah berupa guru-guru PNS tersebut. Meskipun sebenarnya mereka guru SD, tetapi yang ingin memiliki pendapatan tambahan bisa mengajar di SMP. Gereja juga membuka asrama yang diperuntukkan bagi para siswa.
“Sesuai pengalaman saya memegang asrama. Puji syukur Alhamdulilah, anak-anak yang saya didik di asrama

berhasil menjadi orang berkualitas.  Mereka diantaranya ada yang menjadi ketua MRP, bupati, anggota DPRD, polisi, tentara, pegawai negeri dan pejabat. Saya mengajar di sana dengan kondisi masyarakat yang memang sangat berbeda. Pekerjaan saya adalah mendampingi pastur mengunjungi penduduk dari kampung ke kampung dan mengajari mereka bercocok tanam serta masak-memasak,” tegasnya.
Pertobatan Nasional
Sebagai anggota DPD dari Papua, Paulus dengan sangat berani memperjuangkan konstituen yang memilihnya. Selama satu tahun duduk di lembaga tersebut, ia merasa tidak terbebani oleh apapun dan tidak tunduk kepada siapapun. Berbeda dengan kalau dirinya menjadi anggota DPR mewakili rakyat yang tersandera kepentingan partai pengusungnya. Ia mencontoh-kan bagaimana anggota DPR di Pansus Century atau Gayus yang tidak bisa bertindak sesuai hati nurani.
“Karena kepentingan yang di atas mereka berlawanan dengan nilai dan hati nurani. Kalau orientasi nilai kebenaran pasti sama, tetapi orientasi kekuasaan dan uang pasti berbeda, itu yang terjadi. Makanya, kita harus mengadakan pertobatan nasional,

karena nilai-nilai kejujuran dan keadilan sudah terbunuh dan mati. Mau masuk PNS, bupati, gubernur, semua harus bayar. Kalau kita jujur pada nilai, inilah pembunuhan terhadap nilai yang mengakibatkan nurani kita tumpul dan mati. Tidak heran kalau benih korupsi menjadi tumbuh subur di banyak tempat,” tuturnya.
Disinilah sebenarnya, jelas Paulus, bahaya terbesar bagi Indonesia. Ia tidak merasa heran ketika para tokoh lintas agama menyampaikan seruan kepada pemerintah. Artinya, ada sesuatu yang terjadi di masyarakat seperti bendungan besar yang siap meledak. Yakni rasa keadilan, kejujuran dan kemanusiaan yang tidak ada serta keserakahan yang sangat dominan.
Paulus sangat menyayangkan bagaimana Indonesia yang berlandaskan Pancasila kalah jauh dari China yang komunis. China banyak menerapkan humanisme hubungan antara rakyat dan pemerintah. Ia mencontohkan pemerintah China yang memberikan “ganti untung” bagi masyarakat yang lahannya terkena proyek pemerintah. Sementara di Indonesia, pemerintah selalu memberikan “ganti rugi” kepada

rakyatnya sendiri tanpa ada solusi yang pasti.
“Negara dan rakyat kita menjadi korban karena para pemimpin mengingkari nilai kerakyatan, faktanya seperti itu. Coba sekarang masalah pertanahan, di mana tanah rakyat yang diambil dengan sembarang itu harus dikembalikan. Dahulu karena sangat berkuasa, pemerintah menindas rakyat semena-mena. Begitu juga dengan kebijakan penetapan UMR, yang memposisikan rakyat sebagai orang miskin. Yakni dalam kondisi minimal, setidaknya minimal bisa makan. Ini yang membuat nurani saya terusik setiap membicarakan masalah nilai-nilai bangsa ini. Karena di Indonesia karyawan tidak dihargai, hanya dianggap sebagai mesin dan alat produksi saja. Mestinya buruh dan karyawan harus dinilai sebagai aset perusahaan, sebagai share holder, maka kesejahteraan harus berkorealsi positif dengan keuntungan perusahaan,” tegasnya.
Pria yang mendapat dukungan penuh keluarga ini, mengungkapkan pentingnya generasi muda dalam membangkitkan kembali nilai-nilai kebangsaan. Mereka juga harus memiliki keberanian untuk menegakkan nilai-nilai tersebut. Karena saat ini bangsa Indonesia

memerlukan waktu satu generasi lagi untuk mengembalikan nilai-nilai tersebut. Harus diakui bahwa para pemimpin sekarang lebih berorientasi pada material daripada moral.
“Orang sekarang menggunakan agama sebagai cap pembenaran diri dalam mendukung nilai-nilai yang dirusaknya sendiri. Semua orang Indonesia beragama dan percaya pada Tuhan tapi tidak menyembah Allah dalam Kebenaran dan Roh yang Kudus. Agama lebih sebagai pakaian politik dan alat pencitraan diri daripada sebagai jalan menuju ke Surga. Lihatlah pelanggaran sumpah jabatan yang melahirkan pejabat-pejabat korup karena kehilangan Roh dan Nilai. Banyak orang yang seakan-akan agamawis, tetapi sebenarnya merupakan pembenaran terhadap nilai-nilai yang menindas nuraninya sendiri. Makanya diperlukan keberanian generasi muda untuk bangkit dari sisi nilai. Tetapi kadang kita juga over acting sehingga bukan bagaimana sebuah masalah diperbaiki, tetapi justru dibebani dengan masalah baru,” ungkapnya.
Membentuk Kaderisasi
Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS terus melanjutkan langkah untuk mengabdikan diri bagi kepentingan

masyarakat Papua. Beberapa kali tawaran untuk menjadi PNS saat terbentuk pemerintah administratif baru ditolaknya. Ia tetap memilih untuk melayani masyarakat melalui gereja. Ia sempat bersinggungan dengan dunia politik saat salah satu Pastur menjadi anggota DPRD, Pastur Michael Chosmas Angkur, OFM (sekarang menjadi Mgr. Michael Chosmas Angkur, OFM – Uskup Bogor). Saat itulah sebelum Pastur bersidang di gedung DPRD, ia sering berdiskusi membicarakan kondisi bangsa Indonesia.
“Saya kemudian diminta pastur untuk masuk ke dunia politik, membantu DPRD Jayawijaya yang baru saja terbentuk. Karena saya dulu juga mantan anggota dewan mahasiswa sehingga terbiasa dalam organisasi. Saya membantu bagaimana berorganisasi, rapat, dan lain-lain. Tahun 1975-an, saya membuat kaderisasi karena harus diby pass untuk menyiapkan SDM. Kalau harus dibiarkan berkembang secara alamiah, terlalu lama. Kaderisasi saya pilih untuk mempercepat proses penyiapan SDM menjadi pemimpin lokal,” tandasnya.
Tahun 1973 – 1974 dibentuk KNPI dan sebagai tokoh pemuda, Paulus dipercaya menjabat sebagai Ketua

KNPI sampai tahun 1978. Pada kesempatan itu, ia memimpin kaderisasi yang sebelumnya tidak pernah ada. Paulus meluncurkan bebagai program untuk keperluan keseimbangan bagi generasi muda Papua serta mempercepat pemahaman terhadap perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Di antaranya adalah pengenalan terhadap uang, rumah sehat, makanan sehat, dan lain-lain.
Saat itu lanjutnya, pastur memperkenalkan perapian dengan cerobong asap seperti di Eropa. Karena rumah adat di Papua, honai, mengakibatkan asap tidak bisa keluar rumah sehingga penghuninya mengidap ISPA akut. Perlahan-lahan, sebagai tokoh pemuda pada tahun 1982, ia berhasil mendamaikan dan menyatukan suku di sana. Posisinya sebagai pengurus Golkar membuatnya cepat dikenal baik di pemerintahan maupun di tengah masyarakat.
Menghentikan Perang Suku
“Di Wamena, saya sering mengadakan kaderisasi. Saya bina dan komunikasi-kan semua itu, meskipun saat itu tidak ada alat komunikasi apapun.  Tahun 1977 saya menjadi anggota DPRD sehingga mendapat tempat yang lebih formal untuk mengadakan

pembaharuan yang lebih radikal dengan tetap mengedepankan nilai kemanusiaan. Berbeda dengan pemerintah yang melakukan pendekatan radikal dengan operasi militer yang meskipun baik tetapi menindas nilai kemanusiaan. Seperti operasi koteka, karena dianggap orang berkoteka itu rendah dan tidak cocok,” tuturnya.
Sedangkan Golkar dan misionaris, menggunakan pendekatan pendidikan melalui sistem nilai terlebih dahulu. Semua itu dilakukan secara perlahan-lahan sampai mereka sendiri merasa membutuhkan seperti penggunaan baju di tengah cuaca dingin sebagai penghangat badan. Misionaris juga memiliki suster yang ditugaskan untuk mendidik generasi muda perempuan agar hidupnya lebih bernilai. Intinya, misionaris melakukan perubahan melalui pendidikan dan penamaan nilai-nilai kehidupan, sementara pemerintah melakukan perubahan secara radikal melalui program yang sering terjadi benturan kekerasan.
Akibatnya, misionaris menjadi tempat perlindungan masyarakat dari tekanan pemerintah. Sebagai aktifis gereja, Paulus sering berbicara lantang mengenai perubahan yang harus dilakukan secara manusiawi, bukan militeristik. Untuk kepentingan itu, ia

memperluas kaderisasi nilai-nilai tersebut di kalangan generasi muda baik swasta maupun pemerintahan. Oleh karena itu, ia semakin dikenal dan diterima masyarakat yang sangat berguna untuk membangun Golkar di Papua, saya menjadi direktur.
“Saya mengawinkan antara nilai misionaris dan Golkar yang baik dan berguna bagi masyarakat, melalui nilai-nilai yang baik. Tetapi semua itu malah menimbulkan kecemburuan di kalangan anggota DPRD dari ABRI (sekarang TNI). Saya dicurigai ingin menjadi ketua DPRD. Padahal saya tidak ingin menjadi pemimpin, tetapi menciptakan pemimpin sehingga saya membuat program kaderisasi. Tetapi karena saya memiliki pengaruh besar baik di masyarakat maupun pemerintahan, saya menjadi pimpinan informal untuk pendidikan dan pelatihan kader Golkar bekerja sama dengan ABRI. Saya lakukan kaderisasi untuk mencetak pemimpin,” kata sulung dari tiga bersaudara pasangan Petrus Sukardi dan Maria Sukini tersebut.
Akibat kecemburuan tersebut, Paulus sempat ditahan tanpa pernah diadili. Ia dituduh menghina (alm) Presiden Soeharto. Ia mengalami betapa kejinya rezim terdahulu yang menyandera

orang-orang yang vokal dan kritis. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah tokoh-tokoh yang berkuasa itu memiliki wawasan yang sangat sempit sehingga menterjemahkan kondisi masyarakat dengan sangat berbeda. Akibatnya, orang-orang sipil yang kritis dan cinta negara tetapi tidak setuju dengan cara-cara mereka, harus dikorbankan.
Setelah bebas, Paulus membina organisasi kepemudaan AMPI untuk menciptakan kader dan aktif dalam kepengurusan GOLKAR. Bersama Bapak Yapto Suryosumarno dan Bapak Yorris Raweyai, ia mendirikan organisasi pemuda underbow Golkar yang sangat fenomenal di tanah air, Pemuda Pancasila di Papua. Selain itu, ia juga mengkader pengusaha kecil di Wamena agar mereka mampu mandiri dalam wadah KUKMI.
“Tahun 1982 saya terpilih menjadi anggota DPRD. Sebenarnya tahun itu juga ia dinyatakan menang dan tinggal dilantik tetapi dipaksa mundur oleh gubernur. Meskipun saat itu saya dibela oleh Bapak Mayjen. Amir Soemartono. Setelah ada pembicaraan antara Jakarta dan Irian Jaya (sekarang Papua), saya disuruh turun (red-keluar) dari Wamena. Tetapi saya sudah terikat betul dengan masyarakat Wamena. Ketika ada gerakan OPM di
sana, beberapa kader saya lari ke hutan karena ketakutan terhadap OPM dan tentara. Saat keluar dari hutan, mereka diciduk tentara. Saya minta kebebasan mereka yang berakibat catatan hitam sebagai pembela OPM bagi saya,” tandasnya.
Ketika reformasi di tubuh Golkar, Paulus berada di depan memimpin perubahan. Tahun 1999, ia dicalonkan sebagai anggota DPRP bagi Golkar Papua dan bertahan selama dua periode. Sebenarnya ia masih bisa terpilih untuk ketiga kalinya. Namun, jiwanya yang ingin menciptakan pemimpin membuatnya memberikan jalan bagi yang lebih muda, yang dipersiapkan secara sungguh-sungguh.
Selama dua periode sebagai anggota DPRP, Paulus menjadi Ketua Komisi B (membidangi ekonomi), ia meletakkan pondasi dasar bagi perekonomian rakyat Papua. Paulus membidani lahirnya Perdasus Perekonomian Rakyat, pemanfaatan hutan, dan lain-lain, sehingga setelah dua periode ia merasa selesai dan mengundurkan diri dari dunia politik. Ia memilih jalur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua sebagai sarana menyalurkan aspirasi rakyat Papua ke pemerintah pusat di Jakarta.
“Saya sepuluh tahun menjadi Ketua Komisi B di DPRP Papua, tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya memang mendapat mobil dinas, tetapi tetap menggunakan mobil pribadi meskipun mobil tersebut sudah berusia tua. Kalau rusak mobil saya perbaiki sendiri dan enaknya ketika masa jabatan berakhir, mobil saya serahkan ke negara. Tidak harus menahan-nahan, karena tidak pernah memakai. Di sinilah nilai ajarannya,” ungkapnya.
Sebenarnya Paulus sangat menyayang-kan dan tidak setuju perubahan Golkar menjadi partai. Karena ia menyadari cita-cita awal pendirian Golkar adalah untuk mengkaryakan Indonesia tanpa menjadi ideologi. Membentuk masyarakat kekaryaan Indonesia dimana masyarakat dibagi atas kekaryaan bukan atas ideologi dan partai politik. Sesuai dengan cita-cita, Golkar boleh bubar asalkan Pancasila terus dan Pembukaan UUD 1945 tetap menjadi ajaran nilai-nilai kebangsaan. Menurut Paulus, Golkar sekarang sudah menyimpang dari tujuan awalnya yang tidak menghendaki partai sampai jauh menjangkau masyarakat desa.
“Seharusnya partai cukup di kabupaten saja. Makanya saya happy di DPD meskipun saya tetap kader Golkar,
tetapi bukan Golkar sekarang yang cenderung pragmatis. Anti korupsi bukanlah nilai, tetapi bukan juga untuk diperjualbelikan. Jadi ketika Pemberantasan korupsi sudah menabrak kekuasaan dan uang banyak, maka terjadilah negosiasi yang berujung damai. Semua bisa dibeli, dan ini secara politik sudah membudayakan dan membenarkan nilai-nilai yang salah. Ketika memperjuangkan nilai yang salah, di situlah martabat menjadi hilang. Uang hanya diperlukan bukan untuk tujuan,” sesal Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS menutup kisahnya.

Open Supriadi

No Comments

Open Supriadi
Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Karawang

Membenahi PDAM Dengan Komitmen untuk Bekerja Sebaik-baiknya
Banyak pilihan yang dapat diambil generasi muda sekarang setelah menyelesaikan pendidikan SLTA. Bekerja bagi lulusan kejuruan atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Namun tidak demikian halnya bagi generasi sebelumnya, mereka tidak memiliki pilihan sebanyak generasi muda sekarang.
Banyak masalah yang membelit kehidupan di masa lalu menjadi penyebabnya. Minimnya infrastruktur dan lembaga pendidikan yang memadai adalah faktor yang sangat dominan. Seperti dialami oleh Open Supriadi pada tahun 1970-an yang mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan. Kedua orang tuanya menyuruh menjual sawah untuk biaya pendidikan tinggi, pasca kelulusanya dari SMEA.
“Lulus SMEA saya ingin masuk AKABRI tetapi ternyata tidak bisa. Makanya saya hanya memiliki dua pilihan, melanjutkan sekolah atau mencari pekerjaan. Tetapi ketika disuruh menjual tanah, saya pertimbangkan lagi. Kalau sekolah saya ‘bener’ tidak masalah, tetapi kalau tidak kan kacau. Akhirnya tidak jadi jual tanah dan saya memutuskan untuk mencari pejerjaan,” Kata Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Karawang ini.
Open Supriadi tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut karena sejak kecil terbiasa membantu orang tua yang petani sekaligus pedagang dari mengembala itik, kerbau dan bekerja di sawah sepulang sekolah. Berbekal ijazah SMEA, ia bertolak ke jakarta dalam rangka mencari kerja. Tetapi kehidupan ibukota yang sangat keras dengan aroma konsumtif yang kental memaksanya pulang ke kampung halaman.
Sekembalinya di Karawang, Open bekerja sebagai guru ekonomi pertanian dan pendidikan jasmani di SPMA. Setelah dua tahun menjadi guru, ia mendapat tawaran bekerja di Bappeda Karawang. Meskipun honor yang didapatnya sangat kecil, namun komitmennya terhadap pekerjaa sangat tinggi. Baginya, pekerjaan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
“Komitmen saya, susah atau senang saya akan tetap bekerja sebaik-baiknya. Saya bekerja rangkap karena tetap menjadi guru, hingga akhirnya saya disuruh memilih di Bappeda atau menjadi guru. Saya memilih menjadi pegawai Bappeda dan tahun 1974 dipindahkan ke Dinas PU Karawang. Prinsifnya saya tetap, bekerja dengan baik dimanapun ditempatkan. Sambil bekerja, saya berusaha melanjutkan pendidikan dengan kuliah di FE Universitas Jayabaya, Jurusan Akuntansi, namun S1 diselesaikan di Fakulta Ekonomi universitas Singaperbangsa” kisahnya.
Open terpaksa menunda menyelesaikan kuliahnya karena diminta oleh orang tuanya untuk menikah. Tahun 1977, ia menikah dengan seorang PNS dan menjalani kehidupan dari nol. Ia memutar otak untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan berusaha di luar jam kerja. Salah satunya adalah menjalin kerjasama dengan pihak bank untuk membeli truk melalui fasilitas kredit KMKP/KIK
Sedikit demi sedikit, kehidupan rumah tangga Open semakin membaik. Seiring dengan kelahiran tiga anaknya, kariernya pun semakin meningkat apalagi setelah menyelesaikan pendidikan dan mengajar di Universitas Kabuaten Karawang serta menjabat Pembantu Dekan III dan II. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan mengambil S2 bidang keuagan di sebuah perguruan tinggi di Jakarta.
Karier kedinasanya pun ikut terdongkrak. Setelah 12 tahun (1974-1986) di Dinas PU, Open ditarik kembali ke Bappeda. Dari situ, berturut-turut ia meniti karier di kantor Lingkungan Hdup, Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Perekonomian, Dinas Lingkungan Hidup dan kembali lagi ke Bagian Perekonomian. Disini , ia sampai memasuki masuk Masa Persiapan Pensiun (MPP) terkait usianya yang sudah memasuki 55 tahun.
“Dalam bekerja saya tetap berpegang pada filosofi , bekerja dengan kemampun terbaik dan tidak pernah memikirkan yang lain-lain. Bulan Mei 2006 saya diminta Bupati untuk memperbaiki PDAM Karawang yang kondisinya cukup amburadul. Pesan Bupati, ‘perbaiki serta sehatkan PDAM’ karena air adalah kebutuhan dasar hidup manusia,” tegasnya. Dan sebelumnya juga memeperbaiki Lembaga Perbankan yaitu BPR BKPD dan LPK milik Pemerintah Daerah Kab. Karawang.
Pesan Bupati tersebut memiliki implikasi yang sangat luas. Apalagi saat itu, kesan terhadap kinerja PDAM Karawang adalah kondisi, pelayanan dan kualitasnya sangat buruk. Saat masuk, ia langsung melaksanakan berbagai evaluasi termasuk “kekuatan” saldo kas untuk membiayai operasional perusahaan. Hitung-hitungan ekonomi menyebutkan syarat perusahaan yang sehat adalah saldo kas mampu membiayai operasional perusahaan selama minimal 45 hari kerja dan idealnya 60 hari kerja.
Mosi Tidak Percaya
Open Supriadi sadar, untuk membenahi kinerja PDAM Tirata Tarum Karawang Tidak bisa serta merta “potong kompas” dengan menaikan tarif. Ia lebih memilih alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan perusahaan tanpa harus melakukan investasi. Cara ideal adalah dengan menghentikan tingkat kebocoran/NRW sebesar 46 persen pertahun yang dialami PDAM tersebut. Artinya, kebijakan pertama saat menjabat Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Karawang adalah melakukan efisiensi pembiayaan di segala bidang dengan efektif.
“Tetapi efisiensi terkait dengan pembiayaan. Tidak heran ketika saya sosialisasikan kepada karyawan, respon yang diberikan adalah saya didemo dan diberi mosi tidak percaya. Tetapi saya tetap tegar karena sebagai pemimpin harus siap menghadapi  hal-hal seperti itu, sudah resiko. Saya hanya mencoba memahami kenapa mereka demo. Artinya ada sesuatu dibalik semua itu.” Ungkapnya.
Mesikupun demikian, Open mendapat dukungan dari Bupati dan DPRD Karawang. Akhirnya ia mengambil tindakan tegas dengan menerapkan disiplin bagi seluruh pegawai di lingkungan PDAM Tirta Tarum Karawang. Program efisiensi dilanjutkan dengan hasil yang cukup mencengangkan. Dalam tempo delapan bulan, ia berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp. 989 juta.
Open tidak puas hanya berhenti sampai disitu dalam menata perusahaan daerah dengan titik tolak produksi air tersebut. Ia kemudian beranjak kebagian distribusi dan produksi, karena untuk melakukan investasi belum memungkinkan. Program yang dijalankan berhasil dengan efektif dalam mendongkrak pendapatan perusahaan. Tahun pertama hanya Rp. 1,5 miliar meningkat menjadi Rp. 1,7 miliar tahun kedua dan Rp. 3 miliar pada tahun keempat. Pelanggan pun meningkat dari 32.000 SR (Sambunga n Rumah) menjadi 48 ribu SR pada tahun 2010.
“Cukup fantastis peningkatanya. Saya juga memikirkan kesejahteraan pegawai, karena bagaimana mereka disuruh bekerja disiplin kalau kesejahteraan terabaikan? Makanya kesejahteraan setahap demi setahap kami perbaiki. Karena efisiensi menghemat pembiayaan lembur, listrik, kimia, sakit dan lain-lain sampai 12 komponen jumlahnya. Saya tata kembali, karena dalam filosofi saya, jika dalam tiga bulan tidak bisa menjebol PDAM saya akan mundur,” ungkapnya.
Alhamdulilah berkat kerja keras dan kebersamaan dalam memperbaiki PDAM hasilnya sudah dapat dirasakan oleh semua pihak diantaranya perbaikan pelayanan, pembayaran utang, PAD dan khususnya perbaikan kesejahteraan karyawan PDAM seperti gaji ke 13, 14 dan 15 serta tunjangan kendaraan, dll.
Dari program-program yang dilaksanakannya, PDAM Tirta Tarum Karawang dinyatakan sehat oleh BPKP pada tahun 2009. Hingga tahun 2010, PDAM Karawang dipercaya untuk membangun infrastruktur air bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, hibah dari pemerintah Asutralia (AusAID). PDAM Tirta Tarum Karawang berhasil membangun 3000 SR senilai Rp. 8 miliar bagi masyarakat kurang mampu serta tambahan 1000 SR senilai Rp. 2 miliar yang dilokasikan tahun 2011 dengan pengerjaan  jadwal yang ditetapkan. Sebuah prestasi fantastis yang dicapai seorang direktur yang tadinya mendapat mosi tidak percaya dari anak buahnya termasuk dari anggota DPRD Kab. Karawang dan Bupati pun kurang percaya akan mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah pusat yang bersumber dari hibah pemerintah Australia sebanyak itu.
“Saya sudah pensiun dari PNS dan hanya konsen bagaimana berbuat terbaik untuk kepentingan orang banyak. Keberhasilan adalah kepuasan tersendiri yang penuh tantangan. Alhamdulilah, tantangan telah menghasilkan kepuasan yang harus disukuri. Jadi di akhir karier ini, saya bersyukur kepada Allah SWT atas karunia dan hidayah yang diberikan. Terlepas Pro dan Kontra, kebenaran adalah milik tuhan dan manusia tempatnya salah. Yang penting kita yakin, apa yang kita lakukan benar, sesuai dan selalu berbuat yang terbaik,” tuturnya penerima Piagam Tanda Kehormatan Presiden RI Satya Lancana Karya Satya 20 dan 30 tahun.
Medirikan LSM
Sukses dengan kehidupan sekarang, Open Supriadi, ingin memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat sekitarnya. Ia berharap, pengalaman dan pemikiran untuk selalu berbuat yang terbaik mampu menggugah masyarakat. Apalagi, banyak potensi yang ada ditengah masyarakat yang kurang mendapat tempat, selagi kesempatan ini ada untuk dimanfaatkan sebaik mungkin dan ia ingin memberdayakan masyarakat dengan potensi yang dimiliki masing-masing.
“setidaknya bisa memberikan kegiatan positif dan produktif sehingga mereka memiliki penghasilan guna memperbaiki daya beli masyarakat . karena demand ada, tinggal kita menyiapkan supply. Obsesi saya setelah berhenti menjadi Direktur Utama akan membentuk LSM Karawang. Saya akan turun dan berjibaku dengan modal yang dimiliki dan filosofi berbuat untuk kepentingan orang banyak. ‘sedikit demi sedikit kita himpun, lama kelamaan akan besar’. Kalau kita mulai dari yang kecil setahap demi setahap akan menjadi kuat, lama kelamaan membesar.  Itulah sebuah harapan dan mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa meridhoinya. Amin
Pria yang mendapat dukungan penuh dari keluarga ini, dalam bekerja tidak bisa begitu saja melepaskan kepada anak buahnya. Ia turut mengawasi jalanya pekerjaan hingga sesuai dengan program yang ditetapkan. Prinsifnya, ketika pekerjaan tidak bisa dilanjutkan oleh anak buahnya, ia sendiri yang mengambil alih.
“Learning by doing harus jalan. Saya tidak bisa mengandalkan anak buah begitu saja. Karena dalam bekerja, tidak dibantu pun saya bisa kerjakan sendiri. Itu resiko dalam pekerjaan sebagai pimpinan. Tidak hanya sekedar memberi perintah. Ketika tidak jalan, kita harus turun tangan menjalankanya,” kata open yang menyempatkan diri menemui keluarga disela-sela jam makan siang ini. “karena hari minggu saya juga kerja, sehingga setelah Dzuhur saya menemui keluarga,” imbuhnya.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan, pria gila kerja (workaholic) ini menerapkan prinsip keteladanan. Ia tidak hanya mengandalkan kekuasaannya sebagai puncak pimpinan dengan sekedar memeberikan arahan melalui omongan. Contoh langsung dalam berbagai hal mulai selalu ditunjukan dengan mengacu pada pepatah “guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Ia juga selalu menjalin komunikasi dengan anak buahnya untuk mendapat masukan, ide dan gagasan demi keberhasilan.
Saya terus berusaha, karena manusia itu kan tidak sempurna. Seminggu sekali saya berolahraga bersama mereka, dengan harapan ini menjadi upaya preventif agar kita tidak mudah sakit. Selain itu, kita menjalin komunikasi dengan mereka, termasuk menerima keritik dan saran kepada saya begitu juga sebaliknya. Kita ada K3, Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas,” katanya.
Ketiga hal tersebut terus diupayakan oleh Open Supriadi selaku Dirut PDAM Tirta Tarum Karawang. Untuk menjaga kontinuitas pasokan misalnya, ia melengkapi PDAM dengan genset berkekuatan 500 kilowat. Hal tersebut mencegah terhentinya pasokan air bagi pelanggan saat listrik PLN tiba-tiba mati.
Saya konsisten terhadap konsep dan idealis dengan yang saya  pikirkan. Itu saya buktikan dengan kinerja keuangan, di mana dari 6 cabang dan 10 Unit IKK PDAM Kab. Karawang. Kinerja terbaik dan ketika awal saya masuk kondisinya kurang baik dan kurang sehat. Semua itu tercapai dalam empat tahun karena fokus untuk bekerja,” katanya membeberkan kiat sukses.
Menurut Open, dalam kerja harus dibarengi ketulusan dan keiklasan dengan menyerahkan kepada  Allah SWT hasil pekerjaan tersebut. Tugas manusia hanya berusaha dan Tuhan yang menentukan. Namun yang perlu diingat adalah melakukan kebajikan akan menghasilkan kebajikan dan tindak kejahatan akan menerima kejahatan.” Itu saja yang harus dipegang. Jangan anggap rejeki akan datang sendiri akan tetapi yang harus dilakukan adalah doa, usaha dan ikhlas. Bukankah kenikmatan dan cobaan itu datang dari Tuhan yang Maha Esa?” nasehatnya.
Open Supriadi mengakui bahwa generasi muda sekarang dipenuhi dengan budaya instant. Pengaruh globalisasi telah mengubah mereka menjadi sosok-sosok yang sangat tergantung pada teknologi informasi (TI). Celakanya, pengaruh tersebut sudak merasuk begitu dalam sehingga sangat sulit untuk dibendung. Untuk itu, menyarankan agar orang tua memperkuat keyakinan agama masing-masing dan menularkan kepada anak-anaknya.
Orang tua, lanjut Open, tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak-anaknya. Kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan bakat dan keinginan anak harus didukung kearah yang baik. Orang tua harus memotivasi anak untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Meskipun demikian, fungsi kontrol orang tua harus tetap dijalankan sehingga anak tidak salah arah.
“karena proses pembelajaran tidak pernah berakhir dan harus disesuaikan dengan perkembanganya. Karena generasi muda menghadapi sesuatu yang berbeda dari zaman orang tuanya. Jadi tipsnya adalah, pertama pendidikan, kedua contoh dan keteladanan ketiga evaluasi dan kontrol yang terbangun dengan baik. Komunikasi dengan anak harus intensif dan orang tua harus mau berkorban demi anak. Tetapi agama juga perlu, konsisten dan dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari. Terus terang, saya merasa belum berhasil mendidik anak,” kata open Supriadi, Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Karawang.

Ny Jeveline Lengkong Hilliard

No Comments

Ny Jeveline Lengkong Hilliard
Ketua Yayasan Talitha Cumi

Membangun Yayasan untuk Membangkitkan Spirit Anak Terlantar

Hidup nyaman di luar negeri, tidak membuat Ny Jeveline Lengkong Hilliard melupakan tanah leluhurnya. Setelah lima belas tahun bermukim di Skotlandia, panggilan jiwa untuk pulang ke tanah air sangat kuat. Begitu kuatnya panggilan itu, sehingga ia rela meninggalkan kehidupan mapan dan modern negara maju di kawasan Eropa tersebut.

Tahun 2000, ia bersama sang suami kembali ke Indonesia. Kebetulan keduanya aktif memberikan pelayanan kerohanian gereja, karena suami Ny Jeveline adalah pendeta. Keduanya sering keliling Indonesia untuk memberikan kotbah dan kebaktian bagi umat. Hingga suatu saat, sekitar tahun 2003, ketika memberikan pelayanan di tempat kelahirannya, Kalimantan, Jeveline melihat banyak anak-anak usia sekolah berkeliaran di jalanan.

“Pendeta di sana bilang, kalau mereka kebingungan untuk ‘melempar’ anak-anak tersebut. Kebiasaan di sana, orang tua yang memiliki anak usia sekolah mencari tempat penampungan bagi anaknya. Karena biasanya mereka memiliki anak banyak-banyak. Ibu saya yang tahu kalau saya suka anak kecil mendorong untuk mengurus anak-anak itu,” kata Ketua Yayasan Talitha Cumi ini.

Meskipun awalnya keberatan, Ny Jeveline meminta pertimbangan suaminya. Akhirnya disepakati –setelah melihat anak-anak usia sekolah ditelantarkan dan dijadikan pekerja tambang emas oleh orang tuanya sendiri- untuk mengambil beberapa anak sesuai kemampuannya. Pasangan ini ingin berusaha semaksimal mungkin mengubah nasib anak-anak terlantar tersebut.

Untuk langkah pertama, mereka mengambil 45 anak dan dibawa ke Bogor.  Karena targetnya hanya lima belas anak tetapi membengkak tiga kali lipatnya, Ny Jeveline kebingungan. Untungnya, saat di Skotlandia ia mengambil diploma tentang pengurusan orang jompo, Alzheimer dan lain-lain. Ilmu dari situ dipraktekkan untuk merawat anak-anak tersebut.

“Mungkin Tuhan sudah menunjukkan jalan ke arah ini. Karena saat belajar itu saya sudah tua. Saya iseng saja mengambil diploma karena di Scotland, orang-orang berumur diatas 50 tahun tetapi sekolah lagi, biayanya gratis bahkan malah dibayar. Kita sebagai orang tua dianggap produktif,” kisahnya.

Dari situ, Ny Jeveline tahu betul kapan harus bersikap keras atau lembut terhadap anak-anak. Awalnya sangat susah untuk menerapkan disiplin tinggi kepada anak-anak yang terbiasa hidup seenaknya. Namun, perlahan-lahan pengaruh Mami –begitu Ny Jeveline dipanggil- merasuk ke dalam diri anak-anak tersebut. Mereka yang tadinya hidup tanpa arah yang jelas, kehilangan orientasi masa depan bahkan semangat hidup dan mulai menata pondasi kehidupan masing-masing.

Anak-anak yang tadinya hanya sempat sekolah sampai kelas II atau IV SD, bisa melanjutkan sekolah kembali. Mereka tidak lagi terbebani pekerjaan sebagai penambang, membantu orang tua di ladang atau sekedar bermain bersama teman-teman senasib. Berlindung Yayasan Talitha Cumi membuat mereka -seperti anak-anak seusianya- fokus meretas harapan menuju masa depan yang lebih baik.

“Angkatan pertama sekarang sudah ada yang lulus S1. Tadinya, berbohong, mencuri dan merokok sudah menjadi keseharian mereka karena tanpa pengawasan orang tua yang disiplin. Memang, menurut kita orang Dayak itu sangat malas karena tergantung pada nature, alam. Untuk makan mereka berburu dan  bercocok tanam sedikit. Saya sendiri ada darah Dayak dari nenek saya, seorang anak raja Dayak Tunjung di Kaltim,” kata perempuan berdarah Dayak, Portugis dan Manado ini.

“Kemalasan” orang Dayak sebenarnya disebabkan alam telah menyediakan segala keperluan hidupnya. Kekayaan alam yang luar biasa tersebut membuat mereka tidak pernah kekurangan dalam urusan hajat hidup, seperti makan dan minum. Namun, kemajuan zaman membuat kekayaan alam dieksploitasi dan mereka tersisih serta terpinggirkan di rumahnya sendiri.

Di sisi lain, tradisi Dayak yang dipegang teguh turut memberikan andil dalam memperburuk keadaan. Seperti tradisi bahwa anak perempuan berumur 14 tahun sudah harus menikah dan untuk laki-laki berumur 18 tahun. Akibatnya ketika memasuki usia tersebut, remaja putra dan putri tidak bisa konsentrasi untuk melanjutkan sekolah. Mereka memilih “kabur” dari sekolah dengan berbagai alasan untuk menikah.

“Melalui Yayasan Talitha Cumi saya mencoba membangkitkan spirit mereka. Seperti di Alkitab, Talitha Cumi artinya bangkit anakku bangkit. Mereka harus bangkit untuk mengelola kekayaan daerahnya sendiri. Jangan seperti sekarang, kalau orang datang dan ingin memanfaatkan potensi alam, mereka sudah ‘ngajak’ perang saja,” tandasnya.

Saat ini, lanjut Ny Jeveline, Yayasan Talitha Cumi memiliki beberapa unit kegiatan. Mulai panti asuhan, sekolah –play group hingga SMA- dengan tujuh macam izin kegiatan sosial. Yayasan juga memberikan bantuan dana pendidikan bagi anak-anak terlantar di luar yayasan tanpa memandang agama, suku dan ras. Anak-anak di panti asuhan yayasan juga diajarkan pada setiap menjelang Idul Fitri mengumpulkan beras dan mie untuk dibagi-bagikan kepada saudara-saudaranya yang sedang merayakan hari bahagia tersebut.

“Saya tidak tanggung-tanggung dalam memberikan bantuan. Bahkan rumah kami di Scotland sudah kami jual, agar anak-anak di sini mendapat penghidupan yang layak. Anak-anak dididik disiplin, mandiri, kebersihan, sopan santun dan menghormati orang lain terutama orang tua. Akhirnya setiap anak punya kamar dan satu loker, serta bisa sekolah setinggi mungkin. Saya hanya memberikan sedikit yang saya miliki untuk membantu pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa. Saya kutip kata-kata Presiden John F. Kennedy yang berbunyi, ‘jangan tanya apa yang negara bisa berikan padamu, tanyalah apa yang bisa kau berikan kepada negara (Do not ask what the nation can give to you, but ask what can you give to the nation),” tuturnya.

Hidup Susah

Kedermawanan Ny Jeveline Lengkong Hilliard tidak bisa dilepaskan dari kisah pahit masa lalunya. Sejak kecil, ia termasuk “orang susah” yang harus berusaha mencukupi kebutuhannya sendiri. Keluarga besar dengan delapan anak, membuat ia sebagai anak sulung kurang mendapat perhatian dan limpahan kasih sayang.

Apalagi situasi negeri ini yang pada masa kecilnya sangat tidak kondusif. Perang Dunia II baru saja usai dan situasi politik dalam negeri sedang bergolak di mana-mana. Peristiwa Permesta (pemberontakan di Menado dan Padang) serta G30S/PKI menambah situasi tanah air semakin kacau sehingga rakyat tidak terurus karena pemerintah disibukkan urusan politik.

“Sejak kecil saya terbiasa hidup susah. Untuk sekolah saja harus berjalan lima kilometer, tanpa uang saku dan tanpa buku. Untunglah, Tuhan memberikan talenta yang banyak, sehingga saya cepat menyerap apapun yang saya pelajari,” ujarnya.

Selagi SMEA, pada usianya yang ke-18 Ny Jeveline bekerja di Japex dan mampu melakukan inspeksi kapal. Tugasnya antara lain menentukan apakah sebuah kapal diizinkan berlayar atau tidak dengan muatan yang ada di dalamnya. Cita-citanya saat itu adalah menjadi syahbandar wanita pertama di Indonesia.

Namun salah satu pamannya melarang untuk melanjutkan pendidikan kesyahbandaran. Ia justru menyarankan sang keponakan untuk bekerja sebagai pramugari. Saran pamannya diikuti oleh Ny Jeveline dan berkarier sebagai pramugari di Garuda Indonesia Airways pada tahun 1966. Ia juga bekerja menjadi pramugari di maskapai penerbangan milik Belanda, KLM hingga tahun 1970. “Penguasaan bahasa Belanda saya cukup baik, karena terbiasa di rumah,” katanya.

Seolah balas dendam terhadap masa lalunya yang suram, setelah menjadi pramugari Ny Jeveline membeli buku banyak-banyak. Ia juga membeli sepatu sejumlah dua belas pasang karena sebelumnya tidak pernah memiliki sepatu yang layak. “Sebelumnya tidak pernah punya buku dan sepatu, sehingga ketika beli langsung 12 pasang. Saya sudah janji sama Tuhan, gaji pertama akan saya kasih orang tua. Saya diberi satu talenta untuk selalu suka memberi, sama siapapun,” tandasnya.

Setelah menikah, Ny Jeveline beberapa kali menjadi pramugari seasonal untuk pelayanan haji. Tahun 1979, Ny Jeveline berkarier di perhotelan selama lima tahun dengan jabatan terakhir Assistant Public Relation, dibawah arahan bosnya, Rae Sita Supit. Ny Jeveline kemudian keluar untuk menekuni bisnis pemasaran komoditi di Indonesia. Sebelum akhirnya menetap di Skotlandia, ia memegang perwakilan American Airlines di Indonesia.

“Saya kemudian menetap di Skotlandia dan punya rumah makan dengan nama Indonesian  Jev’s  Tea Room. Saya tidak tahu kenapa Tuhan memberikan bermacam-macam bakat kepada saya, sehingga saya lebih mendalami kerohanian,” tuturnya.

Saat memutuskan kembali ke Indonesia dan menekuni kegiatan sosial, ketiga anak Ny Jeveline memprotes keras. Menurut mereka, ayah dan ibunya seharusnya menikmati masa tua dengan tenang. Dari ketiga anaknya, hanya satu anak yang ikut ke Indonesia dan turut membantunya mengurus yayasan, sementara dua anaknya yang lain tetap tinggal di Skotlandia.

“Keliling dunia, tour dengan kapal pesiar dan lain-lain. Itu mau mereka, tetapi saya ini orangnya workaholic banget. Sejak dulu, saat menjadi pramugari saya sering di-grounded oleh dokter penerbangan. Saya dianggap kebanyakan jam terbang karena anytime siap berangkat ke mana-mana. Sampai sekarang umur sudah 66 tahun saya masih workaholic, tetap seperti itu. Karena saya memang diberkati Tuhan dengan berbagai bakat,” ungkapnya penuh syukur.

Generasi Baik

Ny Jeveline merasa rencana jangka pendek ketika memutuskan untuk mendirikan yayasan sudah tercapai. Dengan memiliki sekolah hingga tingkat SMA, ia berencana untuk mendirikan universitas. Ia berharap, untuk mendirikan sekolah pemerintah memberikan fasilitas sosial (fasos) berupa sebidang tanah karena hingga sekarang masih menyewa ruko dengan harga tinggi. Bertempat di ruko sangat tidak sehat bagi para siswa karena ruang geraknya menjadi sangat terbatas.

“Kami sudah usaha tanya sana sini, tapi katanya untuk sekolah swasta tidak dapat fasilitas sosial. Sama seperti yayasan kami, dalam kurun waktu tujuh tahun ini kami belum pernah mendapat bantuan dana dari Depsos. Padahal anak-anak jumlahnya cukup banyak, 98 di dalam dan 24 di luar yang kami bantu dengan beras dan lain-lain. Jika ada kelebihan, agar anak-anak siap pakai saya ingin mendirikan sekolah kejuruan,” katanya.

“Itu kalau ada orang yang mau menangani. Saya juga senang membina olahraga dan sekarang sedang sangat involve dalam penyelenggarakan kejuaraan sepakbola. Kita menjadi promotor Sunday League kerjasaa dengan BRITCHAM (British Chambers of Commerce) yang diikuti 112 SD  di Bogor. Dan kebetulan kompetisi terakhir dihadiri oleh Mr Ian Rush. Pemain sepakbola legendaries Liverpool yang berlangsung di LSB Sumantri Brojonegoro. Sayangnya anak-anak kami hanya juara II, kalah adu penalti,” ujarnya.

Perempuan yang memberikan pelayanan setiap Minggu ini berharap generasi yang berada dalam bimbingannya akan menjadi generasi muda yang jujur dan tulus. “Paling tidak untuk 50 tahun ke depan, akan lahir generasi berikutnya yang sama baiknya. Itu akan terus berkembang dan kita harus mulai dari satu titik,” imbuhnya.

Kepada generasi muda, Ny Jeveline berpesan agar perempuan belajar tentang masalah kewanitaan. Karena masalah tersebut sangat penting bagi kelestarian dan kelangsungan keluarga. Yang apabila mampu memanage dengan baik, keberhasilan akan diraih dalam dua arah.

“Di dalam keluarga berhasil, pasti di luar juga berhasil dengan baik. Karena itu perempuan harus belajar jujur, sama suami dan anak, untuk melahirkan anak-anak yang jujur. Berusaha menopang suami, jangan menjadi konsumtif, jangan saingi suami. Begitu juga suami harus menyayangi istri, kita harus selalu saling terbuka satu sama lain,” kata wanita tegas yang tidak pernah membedakan agama, suku dan ras ini.

Hj. IVA LATIVAH THAHIR

No Comments

Hj. IVA LATIVAH THAHIR
“Mengembangkan Profesi Sekaligus Syiar Islam”

Untuk mencapai sesuatu keberhasilan tidaklah mungkin diperoleh hanya dengan berpangku tangan atau bekerja seadanya artinya harus mau bekerja keras, berusaha maksimal, bersemangat, banyak belajar dan yakin dengan apa yang dikerjakan akan berhasil, dengan di iringi  rasa penuh tanggung jawab. Ketika kerja keras dan usaha yang maksimal telah kita jalani, masih ada hal lain yang tidak bisa diabaikan dan dilupakan oleh manusia untuk mencapai keberhasilan tersebut, yakin berdo’a mengharapkan pertolongan dari Allah SWT. Demikian kunci sukses Hj. Iva Lativah Thahir yang merupakan Owner dari Galeri IVA di dalam menjalani kehidupannya maupun menekuni profesinya sebagai seorang perancang busana muslim.

“Kita harus selalu berusaha untuk memotivasi diri kita sendiri bahwa kita ini mampu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, tentu saja disamping keinginan dan semangat yang kita punya, kita juga harus punya keterampilan, pengetahuan, wawasan, dan kemauan untuk belajar. Kalau orang lain mampu, kenapa kita tidak?!”, ungkap sosok wanita yang saat ini di percaya pula menjabat sebagai Ketua Umum dari Ikatan Perancang Busana Muslim  (IPBM) Jawa Barat, yang selalu ramah dan santun dengan setiap orang.

Menciptakan Busana Muslim yang Santun dan Modis

Dalam ketentuan agama Islam, setiap wanita muslim diwajibkan untuk menutup auratnya. Dengan mengenakan busana yang sesuai sehingga bagian-bagian tubuh yang seharusnya “tidak dipamerkan” dan tetap tersembunyi. Tentu bagi wanita muslim yang taat, penggunaan busana muslim dalam aktivitas sehari-hari merupakan kewajiban.

Apalagi, Indonesia tidak mengenal larangan bagi wanita untuk beraktivitas di luar rumah. Wanita Indonesia bebas melakukan aktivitas seperti bekerja atau sekadar bersosialisasi di luar rumahnya sendiri. Tentu bagi wanita muslim harus pandai-pandai dalam memilih busana yang dikenakannya setiap keluar rumah. Karena syariat Islam mengatur secara ketat, cara berbusana bagi wanita muslim yang benar.

Berbeda dengan busana wanita Arab di tempat Islam berasal, model busana wanita muslim Indonesia disesuaikan dengan budaya asli bangsa ini. Berbagai macam rancangan busana wanita muslim mengambil corak dan bahan dasar dari berbagai etnik dan suku bangsa di Indonesia banyak beredar. Padu-padan antara budaya Islam dan adat istiadat lokal menghasilkan paduan yang harmonis tetapi tidak melanggar ketentuan.

Salah satu perancang busana muslim handal di Indonesia adalah Hj Iva Lativah  atau yang akrab di sapa Iva. Hasil karya wanita asal Bandung ini telah berhasil menembus pasar busana muslim internasional. Artinya, pengakuan terhadap rancangan-rancangan busana muslim yang dihasilkannya bukan hanya di Indonesia tetapi telah diakui dunia. Padahal, semula putri ke-5 pasangan      DR. KH. E.Z. Muttaqien dan  Siti Syamsiah ini “hanya” melaksanakan amanat agama yang sering disampaikan sang ayah.

“Saya menekuni profesi sebagai perancang busana muslim berdasarkan amanat agama yang sering disampaikan ayahanda perihal perlunya wanita muslimah berbusana muslim. Tetapi saya berpikir, busana muslimah itu harus modis sehingga mampu digandrungi kaum wanita, baik tua maupun muda. Saya mendapatkan kepuasan setelah lebih dari 21 tahun rancangan saya bisa memuslimahkan wanita-wanita muslim dengan menggunakan busana muslim yang santun tetapi tetap modis,” kata wanita yang mengambil namanya sendiri, IVA LATIVAH sebagai merek dagang ini.

Wanita yang sempat mengenyam pendidikan di Sastra Inggris Universitas Padjadjaran ini, mulai tergugah jiwa wira usahanya setelah melalui gerbang pernikahan. Sebagai ibu rumah tangga biasa istri seorang PNS, ia mulai menata kehidupan dengan berdagang kecil-kecilan. Pada awalnya, lahan bisnisnya adalah teman-temannya sendiri. Seiring dengan perjalanan waktu, ia melebarkan sayapnya hingga mampu memiliki galeri busana sendiri. Bahkan, galerinya bertempat di Bandung dan Jakarta, dengan hasil rancangan busana mampu menembus hingga manca negara.

“Impian masa kecil saya adalah ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat dan hidup cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari, simple memang. Banyak kenangan yang menjadi motivasi dalam kehidupan ini karena masa kecil yang sangat prihatin di antara 10 bersaudara. Ini menjadi motivasi juga bagi anak-anak dan karyawan saya,” tutur penerima berbagai penghargaan terkait dengan prestasinya dalam rancang busana muslim tersebut, diantaranya    Anugerah Citra Perempuan Indonesia (tahun 2002), Penghargaan  Indonesia Good Professional Selection, Penghargaan Islamic Award, Penghargaan Jimmy’s Enterprise Mas, Penghargaan International Professional Association (tahun 2005), Penghargaan Indonesian Best Designer Of The Year 2006   dari Yayasan Penghargaan Prestasi Indonesia, Penghargaan  Indonesian Best Business & Professional Innovation dari World Achievement Association (tahun 2007) dan masih banyak lagi yang lainnya ini.

Perempuan kelahiran Bandung, 28 Mei 1958 yang banyak mengikuti fashion show di luar negeri ini, menyatakan bahwa penghargaan masyarakat terhadap apa yang dilakukannya terlalu tinggi. Padahal, masih banyak orang-orang lain dengan karya-karya yang jauh lebih hebat dan lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang telah diperbuatnya. Namun demikian, apresiasi masyarakat tersebut harus tetap dijaga dan dikembangkan dengan sepenuh hati serta keikhlasan.

Minat Perancang Muda

Dalam menjalankan usaha, Hj Iva Lativah Thahir seperti juga para perancang busana lainnya, mendirikan galeri sebagai sarana “memajang” hasil karyanya. Selain di Bandung, Galeri IVA juga terdapat di Jakarta untuk melayani konsumen ibukota. Banyak suka dan duka telah dialami dalam menjalankan usaha tersebut.

“Terlebih bila harus mengeksplor rancangan-rancangan baru yang sejalan dengan model busana dunia sehingga busana rancangan saya mampu memenuhi trend dunia. Alhamdulilah rancangan busana muslim rancangan saya mampu memenuhi kebutuhan pasar internasional,” ujar wanita yang sering mengadakan berbagai peragaan busana baik di dalam negeri dan luar negeri seperti,  Bali Fashion Weeks, Hongkong Fashion Weeks, Kuala Lumpur Fashion Weeks,  Fashion Tendance APPMI Jawa Barat,  Myanmar Fashion, Malaysian Islamic Fashion Festival, Maroko Kampoeng Indonesia, Fashion Show di 80th Anniversary Charity Ladies high Tea 2008, Singapore., Cape Town Moslem Fashion Singapore: Ex Chanting Indonesia, Fashion Show di Melbourne,  Fashion Show di Brunei dan Fashion Show di Dubai.

Ke depan, Iva memiliki obsesi untuk menciptakan perancang-perancang muda kreatif. Diharapkan para perancang muda mampu menggunakan bahan dasar hasil produksi budaya masyarakat. Mengingat banyak produk tekstil hasil produksi daerah berdasarkan adat yang memiliki tekstur indah dan langka menunggu dikembangkan lebih lanjut.

Iva mengisahkan bahwa dalam 20 tahun terakhir ia telah menggeluti batik, baik tradisional maupun kontemporer dalam rancangannya. Ia juga “memasukkan” kain sutera sebagai bahan utama rancangan-rancangannya. Ia bersyukur, karya-karya rancangan busana yang dihasilkannya sudah “go international”. Rasa syukurnya semakin membuncah, tatkala menyadari bahwa sekarang telah lahir perancang-perancang muda handal yang memiliki tanggung jawab moral, religi, dan budaya nasional.

“Alhamdulilah…. Harapan saya adalah akan menumbuhkan minat generasi muda berikutnya untuk megikuti jejak langkah saya sebagai perancang busana muslimah yang handal dan dihargai di pasar dunia. Tetapi usaha ini adalah usaha yang membutuhkan talenta, sehingga cukup sulit untuk regenerasi maupun kaderisasi. Yang jelas, usaha ini adalah sebuah profesi yang harus dijalankan secara professional. Bagi saya, sepanjang masih mampu dan berkemampuan akan saya tekuni terus sebagai langkah ibadah,” tuturnya.

Iva yang mendapatkan dukungan penuh dari keluarga ini sangat bersyukur, anak ketiga –Adila Aafiyah- memperlihatkan bakatnya dalam rancang busana.  Kesukaan menggambar yang menjadi modal dasar sebagai perancang telah dimiliki siswi SMA Taruna Bakti ini. Sang anak juga mulai banyak bertanya tentang berbagai macam busana rancangan ibunya. “Terkadang saya suka mengajaknya berdiskusi mengenai warna-warni rancangan busana karya saya. Tampaknya dia memiliki talenta yang kuat,” kata wanita yang mendapat dukungan sepenuhnya dari suami tercinta dan dua anak laki-lakinya, yaitu Muhammad Reva, ST., dan Muhammad Faisal, ST.

Meskipun begitu, Iva tidak memaksakan kehendak bagi masa depan anak-anaknya. Mereka dibebaskan untuk mengembangkan kemampuan berdasarkan bakat atau talentanya masing-masing. Ia bersama sang suami hanya menjadi fasilitator untuk mendukung langkah-langkah yang dilakukan ketiga anaknya. Untuk lebih “mengenal” aktivitas ketiga anaknya, Iva dan keluarga sering melakukan aktivitas bersama-sama sambil mendiskusikan pengalaman mereka di luar rumah. “Terkadang dengan melakukan traveling bersama ke berbagai tempat. Pendidikan anak kita landaskan kepada kemampuannya bukan berdasarkan obsesi kita sebagai orang tua,” imbuh wanita yang murah senyum ini menambahkan.

Dengan begitu, lanjut Iva generasi muda penerus bangsa secara alamiah akan berkembang. Pada perkembangannya, mereka juga akan memiliki kemampuan untuk memimpin bangsa ini. Yang mana untuk mencapai hal tersebut, seluruh komponen bangsa harus memberikan kepercayaan kepada generasi muda untuk memimpin bangsa dan terus mengawalnya. “Allah Maha Perencana bagi bangsa dan negara tercinta ini,” ujarnya.

Hj Iva Lativah menyebutkan bahwa kondisi Indonesia di masa mendatang akan menjadi lebih baik. Dengan kepemilikan atas SDM yang lebih baik dari sekarang ini, nampaknya “Indonesia yang lebih baik” tersebut tidak terbendung. Prioritas di bidang pendidikan dan penciptaan lapangan kerja yang dilakukan pemerintah mempertegas tercapainya tujuan tersebut. Termasuk di dalamnya adalah prioritas dalam bidang pertanian dan hasil usaha tani serta usaha mikro lainnya.

“Semua harus didorong untuk pencapaian kesejahteraan dan penghapusan kemiskinan di Indonesia. Insya Allah Indonesia di masa datang akan lebih baik apabila kita semua berpijak kepada asas budaya bangsa dengan dilandasi syariat agama,” tegas perempuan yang kurang memahami masalah politik ini. “Tetapi paling tidak politisi masa depan akan lebih baik dan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi terhadap bangsa dan negara,” tambahnya sambil menutup perbincangan di siang hari yang cerah dengan Tim Profil.

Hermanto Barus, SH, MH

No Comments

Hermanto Barus, SH, MH
Pengacara

Kebenaran Hukum Kalah Dengan Kepentingan Politik

Banyak kalangan menilai penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Banyak kasus hukum yang melibatkan orang-orang penting di negeri ini dibiarkan terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Sementara kasus yang menimpa orang-orang “kecil” langsung diproses dan mendapat kepastian hukum.

Carut marut penegakan hukum di Indonesia, membuat rasa keadilan masyarakat terkoyak. Pelaku pelanggaran hukum kelas kakap –terutama korupsi- melenggang justru dengan berlindung dibalik penegakan hukum. Bahkan, pelaku tindak pidana yang sudah menjalani vonis mendapat pengurangan hukuman (remisi) yang dengan “baik hati” diberikan pemerintah.

“Di Indonesia, kebenaran hukum kalah dengan kepentingan politik. Di lapangan, yang terjadi adalah negosiasi sehingga orang yang benar secara materi pun, tidak bisa mendapat kebenaran hukum. Karena hukum masih kalah dengan kekuasaan sehingga lebih berpihak kepada penguasa dan pemilik modal besar. Sikap seperti itu sudah sangat mengakar sehingga sulit untuk mengikisnya,” Hermanto Barus, SH, MH., pakar hukum yang berprofesi sebagai pengacara.

Menurut Barus, “permainan” uang dalam dunia hukum di Indonesia sangat kental. Sejak pertama kali seseorang membuat laporan atas kasusnya, kekuatan uang sudah mulai bermain. Kasus yang dilaporkan akan sia-sia tanpa kelanjutan proses tanpa dana yang mencukupi. Tetapi dana yang jauh lebih besar dibutuhkan ketika laporan tersebut ditindaklanjuti. Bahkan secara terang-terangan, hakim yang menangani kasus gugatan perdata akan menanyakan kesiapan dana yang dimiliki penggugat.

Semua itu, lanjut Barus, sering dialami selama bertahun-tahun bertindak sebagai praktisi hukum. Memiliki perkara di pengadilan tanpa menyiapkan dana mencukupi harus siap untuk kalah. Kemenangan akan semakin jauh apabila berhadapan dengan pemilik dana besar dan tidak terbatas. “Banyak kepentingan terlibat, birokrasi ruwet dan banyak penyimpangan. Kadang kita kasihan kepada orang yang berperkara tetapi tidak punya uang. Bukan apa-apa, kebenaran kalah dengan itu sehingga kita harus siap sakit hati,” katanya.

Simpati terhadap orang-orang yang berperkara tetapi tidak didukung dana, Barus melakukan terobosan brilian. Tujuannya untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terpinggirkan tersebut. Caranya, ia tidak menetapkan tariff terhadap jasanya sebelum perkara selesai. Setelah benar-benar menang, hitungan atas jasa pembelaannya baru dilakukan.

Namun cara ini bukan tanpa risiko. Karena tidak terjadi pembayaran selama berperkara, Barus sering menjadi korban penipuan. Jerih payahnya dalam membantu orang yang berperkara tidak dibayar. Tetapi semua diterimanya dengan ikhlas, karena niatnya adalah menolong. Ia menganggap, semua itu bukan rezeki yang diberikan Tuhan kepadanya.

“Mungkin rezeki saya ada pada orang lain, sehingga saya tidak memiliki beban karena itu. Yang penting saya tidak membohongi orang, biarlah saya yang dibohongi. Saya yakin Tuhan akan memberikan jalan lain, jadi saya tidak akan frustasi. Kalau mau kaya pasti akan kaya juga saya dan hidup harus kita nikmati,” katanya.

Dengan mengedepankan perasaan ikhlas, Barus yakin terhadap apa yang dilakukannya. Mengenai masalah rezeki, ia menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Baginya, bekerja sebaik mungkin dan sebenar-benarnya dengan dilandasi sikap terbuka serta jujur dan profesional adalah segalanya. Sementara uang, akan mengikuti dengan sendirinya terkait pekerjaan yang dilakukan dengan baik.

“Saya sih terserah penilaian orang, yang penting keluarga saya sehat-sehat. Saya terus terang kepada klien, kalau benar bilang bener, kalau nggak ya nggak. Dalam menangani kasus, kita harus terbuka dan jujur, meskipun kadang menyakitkan. Karena kalau bohong akan ketahuan dan kalau benar seluruh kemampuan akan kita keluarkan untuk membelanya. Bahkan, sampai ke ujung dunia sekalipun saya bela,” tegas pria kelahiran Medan, 4 April 1965 ini.

Berdasar Pertemanan

Selama menekuni dunia kepengacaraan, Hermanto Barus, SH, MH melakukan dengan sepenuh hati. Ia mengedepankan profesionalisme dalam bekerja untuk penegakan hukum, seperti moto pengacara pada umumnya “meskipun langit runtuh, hukum tetap ditegakkan.”

Masalah uang, tidak pernah menjadi prioritas utama selama menjalankan karier. Bahkan, bisa dikatakan ia tidak pernah mengejar materi dalam setiap kasus yang ditanganinya. Dengan sikap seperti itu, Barus justru banyak mendapatkan klien tanpa harus mempromosikan dirinya. Tidak hanya klien dari dalam negeri, klien juga datang dari warga negara asing.

“Karena pertemanan saja. Mereka yang pernah saya tangani perkaranya akan mereferensikan saya kepada teman-temannya. Kadang testimony mereka dimuat di media massa, padahal saya tidak nyuruh lho. Itu mungkin menjadi wahana promosi bagi saya. Bahkan orang-orang India yang berperkara di sini banyak menggunakan jasa saya. Karena saya tidak pernah mengejar uang, mereka sendiri yang akan menentukannya. Saya hanya bekerja dan bekerja sebaik-baiknya,” tegas suami Emilia Ginting ini.

Dengan idealisme seperti itu, Barus tidak memiliki prasangka apapun terhadap persaingan yang terjadi dalam profesi yang ditekuninya. Ia tetap menjaga hubungan baik di antara para klien yang ditangani dan tidak pernah mengeluhkan masalah rezeki. Dalam menjalani hidup, ia berprinsip harus seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat.

“Dengan begitu hidup kita tenang. Kalau kita bawa uang untuk istri dengan perasaan tidak ikhlas hasilnya juga tidak baik. Biar sedikit yang penting nikmat,” imbuh pria yang berasal dari lingkungan PNS tersebut. Anak ke-6 dari tujuh bersaudara pasangan S. Barus dan Tarigan (Almh) ini mengungkapkan keyakinannya atas balasan Tuhan terhadap apa yang dilakukannya. “Saya menanam kebaikan dan Tuhan yang memberikan balasan,” tambahnya.

Barus mengakui, ia sering mengalami tindak penipuan hingga ratusan juta. Tetapi karena semua diterima dengan ikhlas, Tuhan memberikan balasan berlipat ganda. Setelah sepuluh tahun, ia tiba-tiba menerima dana miliaran rupiah dari kasus yang ditanganinya. “Sekarang baru memetik hasilnya jadi kita syukuri saja,” kata ayah dua anak –kelas I SMP dan kelas II SD- tersebut.

Tidak Takut

Sebagai seorang pengacara, Barus menyadari risiko yang harus dihadapinya. Menangani perkara-perkara besar, ia juga harus menghadapi orang-orang besar di belakangnya. Yakni tokoh yang memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk menggerakkan orang-orang untuk melindungi kepentingannya. Melalui ormas-ormas tertentu mereka melakukan intimidasi dengan tujuan untuk memenangkan perkara yang dihadapi.

“Saya pernah ditangkap dan diintimidasi karena memimpin di lapangan saat menangani perkara. Tetapi saya tidak takut karena merasa benar, sehingga berani meskipun konglomerat dengan dana tak terbatas yang saya lawan.  Pokoknya saya jalan terus dan memenangkan perkara tersebut,” katanya.

Meskipun demikian, pada saat-saat santai Barus membayangkan bagaimana besarnya risiko yang dihadapi. Ketika ditangkap dan diintimidasi –baik oleh aparat maupun ormas- segala kemungkinan bisa saja terjadi. Apalagi dalam situasi serba “kacau” dan tak terkendali, nyawa adalah taruhannya. “Bisa-bisa nyawa kita yang melayang. Makanya keluarga juga was-was kalau saya menangani perkara yang berat,” tuturnya.

Apalagi, kondisi belantara hukum saat ini jauh lebih besar risikonya. Berbeda dengan zaman dahulu yang lebih terbuka, sekarang sangat tertutup rapat untuk menyiasatinya. Keputusan pemerintah yang membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu faktor yang membuat “nilai” sebuah kasus hukum semakin tinggi. Namun, bukan berarti tidak bisa ditembus oleh orang-orang yang tergolong dalam barisan “mafia hukum” untuk melakukan jual beli perkara.

“Karena ada KPK, jual beli perkara menjadi lebih tertutup. Tetapi risiko yang besar telah membuat nilainya menjadi sangat tinggi. Tetapi itu juga menjadi dilemma, karena klien kadang juga menginginkannya. Kasihan kan, klien benar-benar habis-habisan. Kalau sudah begitu klien saja yang saya suruh maju,” katanya.

Menurut Barus, meskipun berisiko profesi pengacara bukan tidak menarik untuk digeluti. Secara materi, profesi ini sangat menjanjikan untuk ditekuni asalkan dijalankan secara profesional. Meskipun demikian, ia mengingatkan generasi muda yang ingin terjun ke dunia pengacara untuk tidak mengedepankan uang terlebih dahulu.

“Yang penting jangan sampai mengenal uang di awal. Nanti akan rusak duluan dan menjadi tidak fokus lagi. Jangan berhitung segala sesuatu karena uang. Karena masih muda harus idealis, rakyat kecil harus kita bela, jangan membela orang-orang yang punya uang saja. Orang pintar banyak, tetapi orang jujur jarang,” katanya.

Daftar riwayat hidup
Nama lengkap: Hermanto Barus, SH, MH
Tempat tanggal lahir: Medan, 4 April 1965
Pendidikan Terakhir:
FH Universitas Parahyangan Bandung (S1)
FH Universitas Parahyangan Bandung (S2)
Motto hidup: Hidup dengan apa adanya
Tokoh favorit: Prof. Subekti, SH (Mantan Dekan Unpar) DR. A. Koesdarminta (Mantan Rektor Unpar)

Pengalaman:
Tahun 1992-1998 menjadi asisten advokat Yan Apul & rekan
Tahun 1998 – sekarang mendirikan kantor hukum Hermanto Barus & rekan

Spesialisasi keahlian hukum:
Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata, Perkawinan dan Keluarga, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Hak Asasi Manusia, Kepailitan, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Pengadilan Hubungan Industrial, Hukum Perusahaan, Keuangan dan Perbankan, Pasar Modal, Penanaman Modal, Tanah dan Properti, Ketenagakerjaan

Perkara yang pernah ditangani:
Perkara penyidik KPK, AKP Suparman
Perkara sengketa tanah di beberapa daerah
Kasus PT Optima Capital Securitas di Mabes Polri
Kasus PT Eshar Indonesia
Kasus PT Bumi Putera Capital Management
Kasus Yayasan Metodis, Medan
Kasus Penggelapan saham Merril Lynch
Dan perkara-perkara lain yang tdi bisa disebutkan

Alamat kantor:
HERMANTO BARUS & REKAN
Gedung Jaya, Lt 7 ruang 702
Jl. MH Thamrin No. 12 Jakarta 10340
Telp   : (021) 31935264
Faks   : (021) 31934014
HP     : 0817434100
Email : hbnrekan@yahoo.co.id

Gartono, SH, MH, DR (ip)

No Comments

Gartono, SH, MH, DR (ip)
Advokat dan Dosen

Pemilu Bukan Pesta Demokrasi Tetapi Seleksi Kepemimpinan

Pemilu Legislatif yang dilakukan setiap lima tahun sekali masih menyisakan tanya. Harapan rakyat membuncah untuk memilih pemimpin yang mampu berbuat siddiq, amanah, fatonah dan tabligh. Memiliki pemimpin dengan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad tersebut, membuat rakyat “tenang” menitipkan negara untuk diurus orang yang tepat.

Namun, pada penyelenggaraan pemilu ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Karena dalam prakteknya, banyak tindakan-tindakan tidak terpuji yang dilakukan demi memenangkan pemilu. Seperti membagi-bagikan uang, membeli surat suara, menyuap atau pun menggelembungkan jumlah surat suara. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi dalam pemilu legislatif, justru pada saat Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Presiden pun  praktek serupa semakin vulgar dilakukan.

“Pemilu disosialisasikan dan dimaknai sebagai ‘Pesta Demokrasi’ sehingga dalam pelaksanaannya adalah hura-hura dan bagi-bagi uang (angpao seperti Imlek) tanpa menggunakan logika dan hati nurani. Akibatnya, hanya orang-orang yang memiliki uang akan terpilih sebagai ‘pemimpin’ yang perilakunya mencuri dan menipu rakyat. Hakekat pemilu adalah proses seleksi kepemimpinan. Yakni memilih pemimpin yang baik, bermoral, berkualitas, jujur, penuh dedikasi dan memiliki integritas tinggi. Itu hakekat pemilu yang benar,” kata Gartono, SH, MH, DR (ip), tokoh Advokat di Bogor.

Oleh karena Pemilu lebih mengutamakan unsur pestanya yang bernuansa fun, sementara unsur  demokrasinya terdistortif. Implikasi dari Pesta Demokrasi tersebut, maka terpilihlah penguasa yang mengendalikan negara untuk kepentingan kelompoknya dan dirinya. Penguasa yang menjadi kaki tangan asing dengan memfasilitasi kepentingannya yakni kemudahan mendapatkan konsesi dan monopoli serta mendapatkan kesetiaan rakyat Indonesia untuk bersedia bekerja dengan upah rendah.

Hal ini tidak lepas dari politik neo colonial yang diterapkan oleh penguasa-komprador yang mana pendidikan berorientasi pada ketersediaan buruh upah rendah dan intelektual yang tidak produktif seperti halnya “politik etis” kolonial Belanda pada awal abad 20.

Keadaan ini sebagai konsekuensi logis dari kegagalan kita ketika pemilu yakni salah memilih “pemimpin”. Karena kebanyakan rakyat telah menjual suara kepada para caleg tukang suap. Konsekuensinya terpilihlah tukang suap yang kemudian menjadi “penguasa oportunis” dengan orientasi memperkaya diri sendiri dan jauh dari seorang patriot yang berjiwa volunteer yang melayani rakyat.

Dengan memiliki pemimpin yang berjiwa patriot dan seorang volunteer -bukan petualang- Gartono yakin bahwa pembangunan Indonesia akan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Pembangunan yang semula hanya memberikan kesejahteraan bagi segelintir orang akan menjadi merata secara signifikan.

Gartono sangat yakin bahwa bangsa ini mampu menjadi bangsa besar, sejahtera dan bermartabat dengan perubahan di tingkat kepemimpinan. Untuk saat ini diperlukan pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas bagi masa depan bangsa, bukannya pemimpin oportunis pencari kekuasaan. Untuk itu, diperlukan pembangunan mental dan moral-spiritual melalui revitalisasi peran agama. Dengan demikian maka si miskin dan si melarat sekalipun akan memiliki harga diri dan tidak akan menggadaikan lagi suara kedaulatannya dengan Supermi ketika pemilu, Pilkada maupun Pilpres.

“Ke depan agar kita tidak hanya dikenal sebagai bangsa yang banyak utang dan korup, maka sebagai condito sine quo non bangsa ini harus melaksanakan Trisakti, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian bidang kebudayaan. Bahwa Trisakti ini ini hanya bisa dilaksanakan oleh pemimpin sejati yang sederhana. Negara kita harus berdikari dengan membiasakan rakyat, dari pejabat rendah sampai presiden harus hidup sederhana. Pokoknya seluruh elemen bangsa harus mau berkorban untuk negara,” ujar pria yang siap menjadi Presiden Republik Indonesia ini. “Insya Allah bilamana ditakdirkan menjadi presiden, saya akan membentuk kabinet yang terdiri dari para patriot dan volunteer yang akan melakukan upaya luar biasa dan bekerja dengan jujur serta tidak takut akan dimakzulkan oleh rakyat. Karena toh, jabatan adalah amanah,” imbuhnya.

Supremasi Hukum

Menurut Garnoto, pemimpin dalam setiap komunitas senantiasa diperlukan keberadaannya. Pemimpin memiliki makna positif yakni seseorang yang mempunyai kelebihan (shidiq, amanah, fatonah dan tabligh) dan menjadi suri tauladan yang dapat diikuti oleh masyarakat yang dipimpinnya. Dalam konsep demokrasi, rekrutmen dan seleksi kepemimpinan dilakukan melalui pemilihan umum. Konsep kepemimpinan di Indonesia bobotnya semakin meningkat secara hierarkis, seperti RT untuk memimpin sekitar 200 orang, RW 1000 orang. Sementara anggota DPR RI yang berjumlah 560 orang adalah pemimpin untuk membuat kebijakan bagi 225 juta penduduk Indonesia.

Memilih anggota DPR RI tentu sama hakekatnya dengan memilih pemimpin dalam skup kecil seperti RT. Di dalam proses pemilihan baik dalam skup kecil maupun besar, harus dihindari praktik jual beli suara. Anggota DPR RI yang terpilih dengan jalan membeli suara bukanlah pemimpin sejati. Karena dia adalah penguasa atau penyuap yang keberadaannya dimodali oleh sponsor atau penyuap – cukong. Akibatnya kebijakan yang diputuskan anggota DPR RI -yang merupakan produk politik dengan konsekuensi hukum- akan menguntungkan bagi dirinya sendiri, kelompoknya, para cukong (sponsor) kampanye dan para pelobi oportunis yang mencari kesempatan. “Kepentingan masyarakat menjadi urutan kesekian”. Fenomena ini tampak jelas dalam konfigurasi dan perilaku kekuasaan Orde Baru dan Rezim Reformasi sekarang baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Kejadian tersebut mengakibatkan sebuah pemilu yang memakan biaya besar hanya menghasilkan penguasa. Akibatnya, hukum tidak lagi menjadi panglima sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kebenaran. Tetapi produk hukum akan menjadi komoditi yang bisa diperjualbelikan “seenak udelnya” oleh anggota parlemen.

Dengan berhasil memilih pemimpin atau wakil rakyat melalui pemilu secara jujur dan adil tanpa suap, maka diharapkan aparat penegak hukum yang diseleksi oleh DPR RI seperti Jaksa Agung, KPK, MK, MA dan Komisi Yudisial serta Kapolri pun akan memiliki komitmen mewujudkan supremasi hukum, tanpa tebang pilih. Karena jika hukum sebagai panglima bagi siapapun, niscaya keadilan dapat menyinari bumi pertiwi dan tidak akan terjadi kebohongan publik secara sistematik yang dilakukan oleh Jaksa Agung, KPK, MK, MA dan Komisi Yudisial serta Kapolri seperti halnya dalam kasus “cicak vs buaya”  – Century Gate.

Jejak Rekam

Gartono, SH, MH dilahirkan di kota Bogor, 11 April 1965, merupakan anak pasangan HR. Kunrachmat dan Hj Hudjenah. Sebagai sorang advokat, Gartono menyukai slogan tentang pendobrakan, perjuangan dan penegakan keadilan. Tidak aneh, sebab ia sudah lama malang melintang di dunia kepengacaraan dan pergerakan. Gartono pernah satu kantor dengan advokat ternama, HM Dault dan Muchtar Pakpahan.

Ia juga bergaul dengan tokoh-tokoh garis keras seperti almarhum Prof. Deliar Noer dan Letjen (purn) HR Dharsono, H Ali Sadikin dan Hariman Siregar.

Gartono menamatkan SD dan  SMP di Bogor, tetapi menamatkan SLTA di SMA Muhammadiyah Pekalongan, tetapi lulus di SMA PGRI Kendal, Jawa Tengah. Meskipun pada awalnya bercita-cita menjadi wartawan, tetapi guratan nasib membawanya kuliah selama tujuh tahun di Fakultas Hukum Universitas Pakuan yang diselesaikannya pada tahun 1991 dengan predikat wisudawan terbaik. Ia menyelesaikan pasca sarjana (S2) di UNTAG Jakarta dengan IPK tertinggi. Sekarang menjalani proses pendidikan Strata 3 di universitas yang sama. Berdasarkan prinsip primus inter pares, maka rekan-rekannya sesama pengacara memercayai Gartono sebagai Sekjen Bogor Lawyer Club (BLC) pada tahun 2000.

Saat kuliah, Gartono adalah seorang aktivis pergerakan mahasiswa yang tidak pernah surut semangatnya. Tahun 1987-1989, Gartono terpilih sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa FH UNPAK. Satu tahun kemudian, ia menduduki posisi sebagai Presidium Badan Kontak Mahasiswa se-Jawa Barat dan Koordinator Presidium Senat Mahasiswa UNPAK.

Saat meletus Perang Teluk pada awal tahun 1990-an, Gartono mengibarkan bendera pembelaan terhadap rakyat Irak dengan mengambil posisi sebagai koordinator Komando Solidaritas Indonesia untuk Irak. Dalam rentang waktu 1992-1994, ayah dua putra dan satu putri ini menjadi koordinator Forum Pemurnian Kedaulatan Rakyat Wilayah Jabar dan Koordinator PCPP (Persatuan Cendekiawan Pembangunan Pancasila) Wilayah II Bogor, Gartono juga memegang posisi Ketua DPD GRM (Gerakan Rakyat Marhaen) Jabar.

Minat Gartono sangat luas, termasuk dalam bidang olahraga. Bahkan penggemar musik country ini tidak setengah-setengah dalam menekuni cabang olahraga pencak silat. Terbukti, ia pernah menjadi juara II Lomba Pencak Silat Kelas A se-Bogor tahun 1981. Olahraga renang dan lari pagi merupakan aktivitas yang dijalaninya dengan rutin. Sementara di bidang politik, sebelum menjadi Caleg No 1 DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Matahari Bangsa, Gartono adalah kader utama Partai Amanat Nasional (PAN). Bahkan ia pernah terpilih sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Bogor pada tahun 2000. Karakter yang terbuka dan pemberani, sedikit banyak dipengaruhi oleh Bung Karno dan Jenderal Soedirman yang dikaguminya.

Banyak hal yang telah dilakukan Gartono bagi kota Bogor. Ia aktif memantau kinerja birokrat yang diindikasikan terlibat dalam korupsi dengan mendirikan Bogor Corruption Watch (1999). Ia juga melakukan pembelaan terhadap masyarakat miskin melalui LBH Merdeka sejak tahun 1991 yang didirikannya bersama Eggy Sudjana dan Dedi Ekadibrata (mantan tapol). Pada tahun 1998, ketika pengaruh Orba masih kuat mencengkeram, dengan berani Gartono mencalonkan diri sebagai Bupati Bogor bersaing dengan Kolonel Agus Utara Effendy. Pada tahun 2002, Gartono melakukan gugatan class action terhadap Menag RI Said Aqil Husein Al Munawar sehingga ia dijuluki sebagai Pendekar situs Batutulis. Berdasarkan sepak terjangnya tidak heran bilamana pada tahun 2008 Gartono mendapat apresiasi dari koran Jurnal Bogor dengan anugerah Jurnal Bogor Award.

Gartono sangat mencintai keberadaan Kebun Raya Bogor sebagai ikon kota hujan. Gartono sangat terkesan dengan keindahan dan keasrian Kota Bogor yang sangat klasik seperti pada tahun 1970-an. Kenangan masa kecilnya mengingatkan, di kiri kanan jalan protokol Kota Bogor dipenuhi pohon kenari sebagai peneduh jalan. Namun, sebagai warga Bogor, ia menyayangkan mental masyarakat Bogor yang sangat individualis sehingga dengan mudah ditekan penguasa.

Suami dari Ir. Safni ini berharap Kota Bogor bisa dijadikan kota wisata sejarah dan religi di samping wisata belanja. Selain itu, melihat sarana – prasarana dan SDM yang tersedia, Kota Bogor juga berpoensi untuk menjadi kota pelajar dan mahasiswa. Kunci untuk itu, terletak pada bagaimana kebijakan pengelola Kota Bogor, Pemkot dan DPRD. Mereka harus memiliki rasa cinta pada Bogor dan tidak hanya mencari kekayaan melalui jabatan yang diembannya.

Biodata:

Nama                : Gartono, SH, MH, DR (ip)
Tempat tanggal lahir    : Kota Bogor, 11 April 1965
Pendidikan             :
1.    SD Empang III Bogor
2.    SMP Negeri I Bogor
3.    SMA Muhammadiyah Pekalongan/SMA PGRI Kendal
4.    Fakultas Hukum UNPAK
5.    Pasca Sarjana UNTAG Jakarta
6.    Kandidat Doktor UNTAG Jakarta
7.
Pekerjaan             : Advokat
Organisasi            :
1.    Ketua DPP IKADIN 2007 – 2012
2.    Ketua Dewan Kehormatan DPC IKADIN Kab. Bogor
3.    Ketua Peradi Bogor Raya 2009-2012
4.    Sekjen MPS Gerakan Rakyat Marhaen
5.    Sekjen Komnas Pilkada Independen 2007
6.    Ketua Umum Senat Mahasiswa UNPAK 1987-1989
7.    Presidium Badan Kontak Senat Mahasiswa Jawa Barat 1989

Riwayat perjuangan        :
1.    Melakukan Aksi-aksi Pembelaan terhadap Petani Cimacam, Korban Lapangan Golf pada tahun (1989-1992)
2.    Melakukan Aksi-aksi Pembelaan terhadap Korban Waduk Kedungombo pada tahun (1988-1990)
3.    Melakukan Aksi-aksi Pembelaan terhadap Petani Rancamaya, Korban Lapangan Golf pada tahun (1989-1992)

Ali Leonardi Nakamura, SH, SE, MBA

No Comments

Ali Leonardi Nakamura, SH, SE, MBA
Managing Associate ALI LEONARDI N, SH, SE, MBA & ASSOCIATES
Advocate – Legal Consultant – Attorney – Solicitor

Menjadi Kantor Advocate Dengan Reputasi Terbaik di Sumatera Utara dan Indonesia

Berdiri pada tahun 1993, ALI LEONARDI N., S.H., S.E., MBA. & ASSOCIATES pada awalnya menangani kasus-kasus pidana dan perdata. Seiring perkembangan dunia usaha maupun reformasi hukum, pelayanan ditingkatkan untuk memenuhi permintaan klien yang sangat majemuk. Sang pendiri, Ali Leonardi Nakamura, SH, SE, MBA memutuskan, lembaganya harus memposisikan diri dan memperluas serta meningkatkan bidang pelayanan hukum secara maksimal di seluruh Indonesia.

“Kami melayani client kami baik dari segi pemahaman hukum maupun peraturan di Indonesia sekaligus melakukan perlindungan hukum baik dalam bidang bisnis maupun kepentingan hukum lainnya. Kami, ALI  LEONARDI  N., S.H., S.E., MBA. & ASSOCIATES bangga menjadi salah satu kantor Advocate dengan reputasi terbaik di Sumatera Utara dan Indonesia. Di mana kasus-kasus besar yang mendapat perhatian publik di Indonesia selalu ditangani secara professional dan memuaskan,” katanya.

Melalui service dan pendekatan secara personal touch, Ali memberikan kenyamanan dan kerahasiaan klien. Ali senantiasa menjalin kehangatan serta membina hubungan baik dengan klien, sehingga setelah berjalan sekian lama, reputasi dan kepercayaan dari ratusan perusahaan besar dan kecil, baik industri maupun trading berhasil diperoleh.

Klien yang datang ke kantor ALI  LEONARDI  N., S.H., S.E., MBA. & ASSOCIATES, disambut dengan tata ruang modern minimalis. Berbagai elemen tradisional diolah hingga menghadirkan estetika yang unik. Ruang kantor tampak elegan dengan komposisi yang simple, namun unik, apik dan bersih. Dilengkapi dengan full air conditioned plasma lingkungan kantor tercipta suasana yang nyaman dan memanjakan bagi klien.

Selain itu, kantor dilengkapi dengan fasilitas computer, teknologi yang up to date, ruang meeting yang nyaman, dan dukungan Media Digital serta para Advocate dan staff yang ramah, professional dan energik. Sebagai garda depan dalam pelayanan klien, ruang kantor merupakan wadah interaksi antara lembaga dan klien, sehingga sudah selayaknya estetika penampilan interior ruangan diperhatikan. Karena, ruang yang nyaman dan menarik (eye catching), secara psikologis mampu menciptakan kehangatan dan kenyamanan bagi siapapun yang berada di dalamnya.

Sekilas Profile Ali Leonardi Nakamura, SH, SE, MBA

Ali Leonardi Nakamura, SH, SE, MBA lahir di Pulau Halang, Kab Bengkalis Riau, 14 Juni 1966. Pengacara handal ini berdarah blasteran Jepang – Chinese dengan marga Nakamura. Ia menyelesaikan pendidikan S1 pada dua bidang sekaligus secara bersamaan, yaitu: S1 Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan tahun 1990 dan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Agung Medan tahun 1990. Sementara Pendidikan S2 berasal dari Pasca Sarjana Ekonomi, Jakarta Institute of Management Studies tahun 1999.

Pendidikan non formal yang diikuti Ali Leonardi N antara lain:
Pendidikan Perbankan tahun 1987
Pendidikan Akuntansi tahun 1983 – 1984
Lokakarya Management Personalia-IPMS tahun 1992
Pelatihan Management Mutu ISO 9000 Series tahun 1997 dan 1998
serta berbagai Seminar Hukum sejak tahun 1985 – sekarang.

Tujuan hidup atau the meaning of life yang dipegang teguh oleh Ali Leonardi N adalah “Tujuan hidup adalah hidup yang punya tujuan agar bermakna dan menjadi berguna untuk orang lain (sosial)”. Sedangkan agar selalu eksis dalam menjalani karier dan profesinya, ia menegaskan perlunya beberapa hal yang harus dikuasai. “Selain kecerdasan akal diperlukan juga kecerdasan emosional dan spiritual, kemampuan beradaptasi, inisiatif, optimisme dan ketangguhan,” ungkapnya.

Ali Leonardi Nakamura mengungkapkan dirinya selalu menerapkan bagaimana berusaha “Merangkul Client menjadi Partner”. Dengan cara dan strategi seperti ini, klien tidak merasa sedang berurusan dengan pengacara secara legal dan formal. Tetapi klien justru berhubungan dengan seorang partner, rekan kerja yang hangat dan ramah sehingga segala problematika yang dihadapinya diutarakan dengan jujur dan menyeluruh, layaknya curhat dengan seorang sahabat. Di dunia kepengacaraan, kejujuran dan keterbukaan klien akan memudahkan pengacara untuk menyusun langkah-langkah pembelaan bagi kliennya.

“Prinsip leadership saya adalah ‘Memanfaatkan kelemahan menjadi kekuatan dengan tidak menjadikan karyawan sebagai Superman tapi menjadi Superteam untuk mencapai tujuan perusahaan’. Adapun visi saya ’Selalu berorientasi pada tujuan akhir terhadap setiap langkah yang dibuat secara optimal dan disiplin, memiliki kendali diri dan sosial. Serta senantiasa belajar dari lingkungan dan selalu ambil hikmahnya atau positif thinking,” tandasnya.

Para Advocate maupun staff yang tergabung di ALI  LEONARDI  N, SH, SE, MBA & ASSOCIATES adalah Advocate yang mempunyai dedikasi dan keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing. “Klien dapat berkonsultasi langsung dengan para advocate maupun staff kami serta dapat juga mempergunakan akses yang dimiliki oleh TEAM kami secara proporsional dan professional,” tegasnya.

Berikut ini daftar Associate yang tergabung dalam ALI LEONARDI N., SH, SE, MBA & ASSOCIATES:
Ali  Leonardi  N., S.H., S.E., MBA.
Karle Sitanggang, S.H.
Pramudya Eka Wijaya Tarigan, S.H.
Budi Abdullah, S.Ag., S.H.
Johan, S.H., M.M., M.H.
Erly Marliah, S.H.
Nurafni, S.E.
Hamsan Siregar, S.Pd.
Vera Adrian S., S.H.

Organisasi dan Badan Hukum

Ketua Umum    : Perkumpulan Kinologi Indonesia (Perkin) Sumatera Utara Periode tahun 1997 s/d 2003
Wakil Ketua: Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara Patriot Bela Bangsa (PBB)
Wakil Ketua: Ikatan Alumni Universitas Dharmawangsa (IKADHA) periode 2000-2003 dan periode 2003 s/d sekarang
Ketua Bidang Hukum: Partai Demokrasi Perbaruan DPD Sumatera Utara
Ketua Bidang Hukum : Patriot Bela Bangsa DPD Sumatera Utara
Ketua Bidang Hukum: AR Center Calon Walikota Medan Period ke 2 tahun 2005
Dewan Pakar: Pujakesuma DPD Medan
Ketua Bidang Hukum: Yayasan Rokan Jaya
Pengurus: Lion Clubs Medan Metropolitan periode 2008 – 2009 Charter 3rd Vice President
Ketua Bidang Hukum: Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) cabang Medan
Komisaris Utama: – PT. Kharimantara Indonesia: – PT. Cimeric Indonesia – PT Digital Media Indonesia
Wakil Ketua Medan Lawyers Club periode 2011 – 2015

Pengalaman Penanganan Perkara

Penanganan kasus-kasus PT. Adam Skyconnection Airlines (Adam Air) secara Nasional di  seluruh Cabang di Indonesia)
Kasus PHK massal PT. Cakra Compact (PMA Singapore) – Medan
Kasus PHK massal PT. Healthcare Glovindo (PMA Malaysia) – Medan
Kasus PHK massal PT. Fulijaya toothbrush Indonesia (PMA Malaysia) – Medan
Kasus PHK massal PT. Baja Utama Wirasta Inti (BUWI Group)  – Medan
Kasus PHK massal PT. Indotechno Multi Industri – Tanjung Morawa
Kasus Narkoba, Graham CP (WN Australia)
Kasus Pemalsuan Merek Tanaka & Precision Tooling, PT. SCM (Jakarta, Manado, Gorontalo, Ngawi, Gombong, Jambi)
Kasus Penikaman di Palladium Plaza – Medan
Kasus Pembunuhan Pengusaha Muda di Capital Building – Medan
Kasus Tanker Terbakar di Sungai Siak dan KM Intan 9 – Pekanbaru
Kasus Palang Merah Perancis  (French Red Cross) di Aceh
Kasus Perceraian BRIAN DW, WN Australia
Kasus Sengketa Tanah CV. Paluh Jaya – Paluh Kurau Hamparan Perak
Kasus Sengketa Tanah dan Rumah,  di Kompleks Jati – Medan
Kasus Trafficking Jaringan International  di Rohir – Bagansiapiapi
Kasus Sengketa Tug Boat WN Singapore

“Saat ini, ALI LEONARDI N, SH, SE, MBA & ASSOCIATES merupakan Legal Consultant atau Penasehat Hukum Tetap bagi 200 perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dalam bidang Trading, Industri, PMA, PMDN di berbagai daerah, seperti di Pulau Jawa -Jakarta, Tangerang, Sumatera Barat  – Padang, Kepulauan Riau, Pekan Baru – Dumai dan Bagan Batu, Sumatera Utara – Medan, Tanjung Morawa, Binjai, Stabat, Pangkalan Berandan, dan Langkat,” kata Ali Leonardi Nakamura, SH, SE, MBA seperti email-nya kepada PPBI.

Achmad Subianto

No Comments

Achmad Subianto
Pendiri Gemar (Gerakan Memakmurkan Masjid)

Mengurus Masjid dan Zakat

Setelah memasuki masa pensiun, Achmad Subianto mendapati masih banyak pekerjaan yang harus ditanganinya. Sekitar 10 aktivitas -termasuk di FAPI (Federasi Perasuransian Indonesia), DPN Korpri, PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia)- sehingga waktu 24 jam yang diberikan Tuhan dirasa tidak cukup untuk mengerjakan kegiatan-kegiatannya. Apalagi, seluruh aktivitas tersebut harus dikerjakan sendiri karena tidak bisa diwakilkan.

Untuk itu, ia terpaksa mendisposisi dirinya sendiri terkait kecukupan waktu mengerjakan seluruh kegiatannya yang sangat tidak memadai. Lalu, ia memutuskan untuk hanya fokus mengerjakan tiga kegiatan saja, yakni Gerakan Memakmurkan Masjid, Zakat dan Jaminan Sosial. Khusus kegiatan terakhir, ia merasa mendapatkan amanah khusus dari Presiden Megawati dan Presiden SBY yang harus diselesaikan. Untuk keperluan tersebut, saat ini ia sedang sibuk menyusun buku “Sistem Jaminan Sosial Nasional” sebagai persembahan bagi Ibu Pertiwi, yang telah diluncurkan pada 16 Agustus 2010 di Flores Room Hotel Borobudur bertepatan dengan milad 11 Yayaan Kanum. Yayasan yang digagasnya dan didirikan oleh 17 pribadi muslim, bersama penandatanganan MOU antara Yayasan Kanum, Baznas dan paguyuban napi dengan Ketua Prof. DR. Ir. Rahadi Ramelan, MSc, ME.

Ketertarikannya untuk menulis buku SJSN karena ternyata tidak semua orang Indonesia memahami mengenai SJSN yang ternyata telah membawa negara barat menjadi maju dan makmur tersebut. Ketika mengunjungi China –seperti perintah Rasulullah SAW “Belajar ke negeri China”- ia banyak belajar mengenai SJS China yang dibangun berdasarkan lima Pilar Bank Dunia dimulai tahun 1997. China membangun pertama kali NSSF (National Social Security Fund) dengan CEO mantan Menteri Keuangan China. Saat itu, Indonesia sedang dilanda krisis moneter akibat ulah George Soros.

Menurut Achmad Subianto, Indonesia harus mengikuti jejak China untuk membangun SSJN dengan Pola Lima Pilar. Jangan sampai Jaminan Sosial dilihat sebagai beban atau benalu dan sebuah energi sia-sia. Tetapi sebenarnya Jaminan Sosial merupakan sumber energi dana pembiayaan pembangunan jangka panjang bagi kemajuan dan kemakmuran negara.

Achmad Subianto mencatat bahwa penggunaan Sistem Chili tidak bisa diterapkan di Indonesia. Penyebabnya, terjadi lonjakan penduduk sehingga Indonesia menduduki peringkat 4 dunia dengan 235 juta jiwa. Sementara Chili memiliki penduduk yang relatif lebih sedikit sehingga sistem berjalan dengan baik. Ia menolak berkomentar apakah lonjakan kenaikan penduduk menjadi peringkat empat dunia tersebut merupakan kesuksesan atau kegagalan bagi republik yang sangat dicintainya ini.

Ia sangat bersyukur dapat mengunjungi dan melihat China, negeri tirai bambu, negeri asal tokoh-tokoh komik yang sangat digemarinya sejak kecil. Karena ia adalah penggemar fanatik komik dengan tokoh Sun Go Kong, Kungfu Boy dan Sin Jin Kui yang selalu setia diikutinya, baik dalam bentuk komik, film maupun tayangan TV.

Terkait dengan aktivitas Gerakan Memakmurkan Masjid, Achmad -group pertama Depkeu belajar komputer di tahun 1970-an- merasa pengetahuannya tentang IT sangat bermanfaat. Yakni ketika berusaha menggabungkan sistem zakat dengan masjid untuk mewujudkan perintah Allah SWT dalam surat At Taubah, ayat 18; “Sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat di masjid dan tidak takut kepada siapapun selain Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Tiada henti, Achmad mengucap syukur Alhamdulilah kepada Allah SWT, karena ia berhasil membuat sistem informasi zakat dibantu Thio –putranya yang lulusan Mac Quary, Sidney- menyusun sistem ALMS. Arti dalam bahasa philanthropy/ kedermawanan adalah shadaqah yaitu zakat, infak dan sedekah. Dengan sistem ALMS ini masjid akan mengeluarkan Kartu Jemaah Masjid (KJM) untuk jemaah dan muzakinya dan Kartu Dhuafa (KD) untuk Mustahiq yang akan mendapat shadaqah.

Sistem KJM ini dapat juga berfungsi sebagai Kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) yang diilhami ketika ikut membangun sistem perpajakan NPWP dibawah Koordinasi PAIK dengan Ketua Kartono Gunawan, MSc. Dengan telah adanya KJM maka sebenarnya tidak perlu lagi menggunakan NPWP karena KJM sendiri dapat berfungsi sebagai NPWZ. Kemudian sistem BSZ (Bukti Setor Zakat) bisa digunakan sebagai kartu diskon pajak. Rekening dengan nomor akhir 555 diperuntukkan zakat sementara nomor 777 untuk zakat dan sedekah.

Ternyata, lanjut Achmad, meskipun pasca pensiun hanya menjalani tiga aktivitas tetapi kegiatannya justru semakin banyak. Ia memahami teori “gali sumur” bahwa setiap aktivitas di bumi ini jika dikerjakan secara tekun dan profesional akan menghasilkan kegiatan yang justru bertambah besar. Contohnya adalah ketika menggali sebuah sumur artesis, diawali dengan tanah, lumpur atau batu dan sedikit air. Semakin dalam, air yang didapat semakin banyak dan pada puncaknya akan keluar air yang sangat bersih, jernih, bening dan menyembur dengan kuat.

Begitu juga kegiatan dan ilmu yang ditekuni secara aktif dan intensif akan berdampak sangat besar, luar biasa dan tidak akan berhenti. Apabila dalam pengerjaannya disertai perasaan ikhlas, meski kadang harus mundur satu langkah tetap harus diterima. Karena hal seperti itu justru akan menghasilkan kegiatan yang semakin besar dan memberikan lompatan besar jauh ke masa depan. Achmad Subianto mengenalnya sebagai rumus 1/0 = tak terhingga, yang sangat diyakini kebenarannya, rumus ini dipahami dari dosennya di Undip Semarang, Drs. Soehardi, dosen Ekonomi Makro.

Hal tersebut pernah dialami Achmad saat terpaksa diberhentikan dari pekerjaan oleh atasannya akibat arogansi pimpinan, yang semua perlakuannya diterima dengan ikhlas. Imbalannya, meskipun harus kehilangan pekerjaan tetapi tidak perlu menunggu beberapa lama ia justru mendapatkan pekerjaan dengan kedudukan lebih tinggi. Bahkan kedudukannya tersebut lebih luas cakupannya, lebih banyak peluangnya dan lebih besar kekuasaannya.

Tidak Ada Merger dalam SJSN

Putra Cilacap kelahiran 16 Agustus 1946 ini mengungkapkan, semangat dalam penyusunan RUU Sistem Jaminan Sosial yang kemudian menjadi UU No 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), adalah bahwa badan penyelenggara jaminan sosial tetap eksis dan tidak ada merger atau penggabungan badan pengelola. UU itu sendiri dibuat dengan terburu-buru sehingga memiliki kebaikan dan kelemahan sekaligus.

Namun, dengan status Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS), keberadaan badan ini patut didukung daripada berstatus perseroan yang selama ini cenderung sangat merugikan peserta. Apabila menggabungkan semua badan penyelenggara menjadi satu adalah kebijakan yang arogan dan menyesatkan.

Di awal pembahasan RUU JSN terdapat usulan dari Tim SJSN waktu itu untuk melebur badan penyelenggara yang sudah ada, yaitu PT Taspen, PT Asabri, dan PT Jamsostek. Usulan ini mendapat tentangan, baik dari DPN Korpri, PWRI, BUMN maupun para pekerja swasta anggota Serikat Karyawan BUMN dan Swasta. Dengan demikian, dengan UU No 40 Tahun 2004 tidak ada lagi persoalan merger.

Dalam penyusunan draf RUU SJSN di Sekneg, Lambock Nahattand yang mewakili Seswapres memberikan pandangan dalam penyusunan SJSN bahwa UU yang disusun merupakan payung sekaligus menggambarkan sistemnya, tanpa menggabungkan lembaga yang telah ada.

Anehnya, meski telah ada arahan seperti itu, dalam pembahasan masih saja terdengar usulan untuk menggabungkan Taspen, Asabri, dan Jamsostek. Bahkan, panitia pun masih memasukkan hal tersebut dalam RUU SJSN. Ini keanehan yang ditemukan Achmad Subianto selama pembahasan draf RUU SJSN. Terkesan, terjadi pemaksaan kehendak untuk memuluskan usulan tersebut.

Apalagi belakangan terkuak bahwa dalam membangun dan menyusun RUU itu juga memanfaatkan pinjaman lunak dan bantuan konsultan dari Jerman. Karena itu, sudah dipastikan ada upaya untuk “menjermankan” sistem jaminan sosial Indonesia dengan mengikuti kehendak konsultan dari negara pemberi bantuan.

Achmad sangat bersyukur, dalam pertemuan pembahasan penyusunan RUU SJSN di Hotel Horison, Ancol, Jakarta, Menko Kesra M Jusuf Kalla (waktu itu) memberikan arahan agar badan penyelenggara tetap seperti yang ada, tidak ada merger. SJSN harus mencerminkan ciri Indonesia. Pernyataan Menko Kesra itu didukung oleh Tjarda Mochtar (mantan direksi Jamsostek) dan anggota DPR (ketika itu) Djamal Doa. Jadi, ketika RUU SJSN ini disahkan menjadi UU pada masa kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri dan diteruskan ke Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), persoalan merger sudah tidak dibicarakan lagi.

Sistem Lima Pilar

Ketika menjadi peserta Asia Pension Roundtable III di Beijing, 9-10 November 2005, Achmad mendengar penjelasan mengenai lima pilar jaminan sosial versi Bank Dunia yang dipresentasikan oleh Ketua NSSF, mantan Menkeu China dan pejabat NSSF lainnya. China mulai melakukan reformasi jaminan sosial tahun 1997 dengan membangun jaminan sosial untuk warga negaranya, mengikuti pola Bank Dunia dengan sistem tiga pilar.

Selanjutnya tahun 2005, Bank Dunia merekomendasikan tambahan dua pilar lainnya, yaitu sumber dukungan berupa jaminan rumah dan kesehatan sebagai pilar keempat dan terakhir pilar zero, no contributory poverty alleviation. Dengan demikian, sejak saat itu di China berlaku five pillar systems of social security.

Dengan adanya beberapa sistem jaminan sosial di Indonesia, maka perlu dilakukan harmonisasi. Jika mengacu pada China, maka “rumah SJSN” usulan M Jusuf Kalla dapat digambarkan sebagai berikut. Pilar pertama, meliputi jaminan sosial nasional dasar/nasional-daerah (Jamsosnasda). Pilar kedua, jaminan sosial untuk para professional dengan profesi PNS, TNI, pekerja swasta, dan BUMN.

Pilar ketiga, jaminan sosial untuk individual yang telah ada undang-undangnya yaitu antara lain asuransi. Pilar keempat, jaminan sosial untuk jaminan spesifik, misalnya kesehatan, perumahan, pendidikan, tabungan untuk ibadah haji dan lain-lain. Sedangkan “pilar zero” mencakup bantuan sosial yang selama ini sudah diberikan oleh Depsos, seperti jaring pengaman sosial (JPS) dan bantuan tunai langsung (BLT). Untuk pilar kesatu sampai keempat, para peserta memberikan iuran, ditambah dari pemberi kerja/majikan. Sedangkan untuk “pilar zero” sepenuhnya merupakan bantuan pemerintah.

Berdasarkan rumah SJSN, maka BPJS yang harus ada akan terdiri dari BPJS Jamsosnasda untuk seluruh warga negara, BPJS PNS untuk pegawai negeri sipil, BPJS TNI untuk angkatan bersenjata, BPJS badan usaha milik negara (BUMN) untuk pegawainya, dan BPJS Jamsostek untuk pegawai swasta. Adapun Askes dan Bapertarum merupakan pelengkap.

Sejak awal, Achmad menegaskan, tidak ada merger di antara ketiga lembaga yang ada karena misi dan karakteristiknya masing-masing berbeda. Ia menyampaikan, jika mau memergerkan Taspen, misalnya, maka harus ditanya dulu 4,6 juta PNS, apakah mereka mau untuk digabung? Sebab, meskipun Taspen itu BUMN, uang Taspen bukan uang pemerintah, tetapi uang PNS yang dipotong dari daftar gaji mereka untuk pembayaran pensiunnya. Demikian pula Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), perlu ditanya pendapatnya terkait dengan 1,6 juta para pensiunan yang uangnya dikelola PT Taspen. Hal yang serupa dengan TNI yang asuransi sosialnya dikelola Asabri.

Dalam merumuskan pembentukan SJSN, seyogianya perlu berpedoman pada peranan pemerintah. Peranan pemerintah, antara lain, selaku penyelenggara administrasi negara (administrator), selaku pemberi kerja, selaku regulator, selaku kreditur, dan selaku pemegang saham.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, misalnya, pemerintah mempekerjakan seseorang menjadi pegawainya. Dalam hal ini pemerintah bertindak selaku pemberi kerja. Kewajibannya, antara lain, menyelenggarakan kesejahteraan bagi para pegawainya dalam hal ini PNS dan TNI. Untuk itu, dibentuk PT Taspen dan PT Asabri untuk memberikan jaminan sosialnya yang disesuaikan dengan penghasilan masing-masing.

Dengan pembentukan BUMN, pemerintah bertindak sebagai pemegang saham. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan usaha perasuransian, negara mempunyai beberapa BUMN, misalnya PT Pusri, PT PLN, dan PT Perkebunan. Untuk jaminan sosialnya, pemerintah membentuk PT Jamsostek, sedangkan untuk pensiun masing-masing BUMN membentuk dana pensiun sendiri atau bergabung dalam DPLK.

Meski UU SJSN -dibuat pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri- masih memiliki kelemahan, tapi itu merupakan amanat UUD 1945. Pemerintahan SBY-JK, ketika itu telah menyetujui. Karena itu, seyogianya diimplementasikan secara benar oleh pemerintahan SBY-Boediono sebagai jaminan sosial untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Tetap Berjalan

Implementasi UU No 40/2010 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tidak harus menggerus peran empat badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang ada saat ini, yakni PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri. Keempat BPJS tersebut menyatakan kesiapan menjalankan tugas tambahan dalam program jaminan sosial jika diamanatkan oleh pemerintah.

Saat ini keempat BPJS sudah menyelenggarakan program jaminan sosial untuk pekerja formal sektor swasta, pegawai negeri sipil (PNS), dan TNI/Polri. Dari lima program jaminan sosial yang disyaratkan untuk dilaksanakan, keempat BPJS itu baru melaksanakan empat program, yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK).

Sementara, untuk jaminan pensiun, baru diselenggarakan PT Taspen dan PT Asabri untuk PNS serta TNI/Polri. Sementara, pekerja formal yang program jaminan sosialnya diselenggarakan PT Jamsostek belum mendapatkan jaminan pensiun.

Keempat BPJS yang berstatus PT (Persero) dapat melaksanakan program jaminan sosial sesuai UU SJSN. Dalam hal ini, pemerintah menempatkannya sebagai BUMN dengan penugasan khusus. Ini juga sudah disampaikan Menteri BUMN melalui surat No S-135/MBU/2010 kepada Presiden dan Wakil Presiden RI yakni penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, termasuk untuk program jaminan sosial.

Sesuai dengan prinsip-prinsip SJSN, operasional BPJS harus berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Tentunya dengan optimalisasi pengelolaan dana untuk manfaat sebesar-besarnya kepada peserta. Seperti diketahui, PT Askes dengan peserta sekitar 96,2 juta orang memiliki aset Rp10 triliun, PT Asabri mempunyai 1,1 juta peserta dengan aset sekitar Rp11 triliun, PT Jamsostek mencatat kepesertaan 8,9 juta orang beraset Rp90 triliun, serta PT Taspen dengan 2 juta peserta beraset Rp60 triliun.

Biodata singkat:

Nama         : Achmad Subianto

Tempat dan tanggal lahir: Cilacap, 16 Agustus 1946

Aktivitas:
Ketua Gerakan Memakmurkan Masjid
Ketua Komisi Pengawas BAZNAS 2005-2011
Penasehat ISEI Cabang Jakarta 2001-2011
Ketua Umum Fokkus, Babinrohis Pusat
Mantan bendahara DPN KORPRI 2004-2009
Mantan Ketua IV PWRI 2003-2009
Ketua Umum Federasi Perasuransian Indonesia 2003
Ketua Umum Asosiasi Jaminan Sosial dan Jaminan Sosial 2000-2008
Direktur Utama PT Taspen 2000-2008