Category: Tokoh

Mooryati Soedibyo Pendiri Mustika Ratu

No Comments

ProfilIndonesia.com | Mooryati Soedibyo – Kisah Sukses Pendiri Perusahaan Kosmetik Mustika Ratu
Nama Mustika Ratu sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu perusahaan kosmetik yang terkenal dan telah lama berdiri sejak tahun 1975 di Indonesia. Pendiri dan pemilik Mustika Ratu adalah Mooryati Soedibyo. Mengenai biografi dan profilnya, Mooryati Soedibyo lahir di kota Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 5 januari 1928.

Read More

Elnino M. Husein Mohi

Anggota DPD-RI, Gorontalo

 Sebuah Kisah Perlawanan

Terhadap Money Politics

Seantero Provinsi Gorontalo tercengang. Penghujung April 2009, ketika penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mulai mendekati final. Para elit lokal tersentak. Nyaris tiada seorang pun yang percaya dengan munculnya nama Elnino M. Husein Mohi di peringkat ketiga di antara 19 tokoh besar dan konglomerat Gorontalo yang jadi calon anggota DPD-RI. Dia, secara mengejutkan, bahkan memenangkan Pemilu Legislatif tanpa sedikit pun melakukan pelanggaran peraturan Pemilu.

Elnino. Dia bukan orang kaya. Bukan pula politisi, bukan elit, bukan pejabat—bahkan bukan keluarga pejabat, bukan tokoh lokal. Pemuda bertubuh kecil berkulit gelap itu hanyalah seorang wartawan. Hanya seorang aktifis. Maka hampir tidak ada yang percaya, dengan tabungan pribadinya sebesar Rp. 2,5 juta, Elnino meraih hampir 50 ribu suara atau 9% dari total pemilih Gorontalo.

Sungguh tidak mungkin dengan dana segitu Elnino mampu menjangkau wilayah Gorontalo—yang luasnya lebih dari 12 ribu kilometer persegi—di masa kampanye. Tim Pemenangan Elnino menyadari kendala itu. Dengan usaha keras dan cara yang simpatik, mereka mengumpulkan sumbangan dari ribuan sahabat Elnino. “Dalam waktu 9 bulan, kami berhasil mengumpulkan cukup banyak, totalnya Rp. 55.545.000. Jumlah itu kami laporkan ke KPUD dan Panwaslu,” ungkap Thariq Modanggu, Ketua Tim Pemenangan Elnino.

Mungkin itu adalah ongkos politik termurah, karena bila dibagi dengan jumlah suara Elnino akan mendapatkan rata-rata sekitar Rp. 1100 per suara. Uang itu bukan dibagi-bagi ke pemilih, melainkan untuk biaya bensin dan sewa kendaraan berkeliling Gorontalo, biaya administrasi kelengkapan syarat calon, biaya iklan radio, pencetakan baliho, stiker, leaflet untuk alat kampanye, dll.

Bagi Elnino dan para sahabatnya, pada hakikatnya setiap individu tidak menginginkan praktek money politics. “Tidak satu orang pun, sejatinya, yang mau menjual suaranya. Tidak ada yang nuraninya memilih seseorang hanya karena sudah diberi sesuatu. Orang memilih seorang caleg atau calon pemimpin pasti bukan semata-mata karena uang, mesti ada alasan lain,” tutur Elnino.

Hanya saja, sekarang ini sebagian besar rakyat telah bersikap masa bodoh dan apatis terhadap “pesta demokrasi”. Padahal, triliunan rupiah uang negara/rakyat dihabiskan untuk event tersebut. Di mata sebagian besar rakyat, wakilnya di parlemen tidak memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan mereka. Yang benar-benar nyata dan bisa dinikmati rakyat hanyalah ketika mereka membagi-bagikan uang, sembako, dll.

Kenapa rakyat mau money politics, menjual suaranya? Karena menurut rakyat, semua Caleg/Cabup/Cawali/Cagub…semuanya tidak bisa dipercaya. Jadi, daripada memilih seseorang tanpa dapat apa-apa, ya sudah…pilih saja yang sudah memberi sesuatu. Toh siapa pun yang kita pilih, nasib kita begini-begini saja. Begitu pikiran sebagian besar rakyat. Sangat apatis, putus asa.

Apatisme itulah yang berusaha dikikis habis oleh Elnino dan para sahabatnya—kelompok intelektual muda Gorontalo yang terdiri dari para aktifis pemuda, mahasiswa, dosen, wartawan dan PNS. Mereka mencoba membuktikan kepada rakyat, bahwa tidak semua calon tidak bisa dipercaya, bahwa pasti ada di antara calon yang masih memiliki kecerdasan dan nurani. Pasti ada yang masih pantas untuk mengemban kepercayaan orang banyak sesuai kewenangan institusionalnya.

PERJUANGAN NILAI LOKAL

Setahun sebelum Pemilu, April 2008, Elnino bersama puluhan sahabatnya bersepakat untuk memberikan warna lain dalam Pemilu 2009, yaitu dengan melakukan gerakan pencerahan politik hingga ke desa-desa. Targetnya adalah menjadikan para opinion leaders di tingkat desa memahami nilai-nilai demokrasi berdasarkan nilai-nilai luhur Gorontalo.

Nilai-nilai luhur Gorontalo itu sendiri bermuara pada empat nilai utama ; kecerdasan, akhlak, kekeluargaan dan persahabatan. Keempat nilai inilah yang menciptakan Empat Zaman Keemasan Gorontalo—dikenal dalam sejarah daerah tersebut dengan “Ilomata Wopato”—sebelum masuknya penjajah Belanda. (Masa kepemimpinan Ilahudu 1382-1427, Matolodulakiki 1550-1580, Eyato-Popa 1673-1677 dan Botutihe 1728-1755). Empat Zaman dimana para raja/presiden dan pejabat negara Gorontalo Serikat dipilih secara demokratis dengan pertimbangan empat nilai luhur tersebut.

Jadi, seseorang menjadi raja/presiden di Gorontalo dipilih oleh rakyat karena yang bersangkutan adalah orang yang paling cerdas, akhlaknya paling bagus, rasa kekeluargaan dan persahabatannya paling tinggi. Tidak ada pertimbangan uang atau pemberian atau sogokan dalam bentuk apa pun ketika memilih penyelenggara negara! Itulah jati diri orang Gorontalo.

Sebetulnya nilai-nilai luhur tersebut sifatnya universal. Ada di semua suku. Ada di semua bangsa di dunia ini. Hanya saja, perkembangan zaman belakangan ini yang menjadikan kita di Indonesia semakin melupakan nilai-nilai lokal…yang sebetulnya universal itu, kita semakin materialistik…bahkan ketika negara-negara maju mulai meninggalkan budaya materialistik,” papar Elnino.

Dari desa ke desa, Elnino dkk membawa laptop dan LCD pinjaman. Mereka presentasi menjelaskan tentang nilai-nilai tersebut. Mereka bicara dalam tiga konteks; sejarah peradaban bangsa-bangsa di dunia, perkembangan nasional, dan terutama nilai-nilai lokal tersebut.

Kami jelaskan bahwa peradaban yang maju seperti Mesir, Yunani, Romawi di jaman lama, serta Amerika, Eropa, Jepang, Korea, China, India di jaman baru, semuanya memiliki budaya yang bersandar pada supremasi intelektual, supremasi ilmu pengetahuan dan bukan supremasi uang atau kekuasaan,” ujarnya.

POLITIK PENCERAHAN

Pada Juni 2008 Elnino didaulat oleh kelompoknya untuk menjadi calon anggota DPD. Non partai. Alasannya ada tiga. Pertama, sebagai tindakan konkrit dalam politik. “Elnino harus menjadi contoh calon legislatif. Dia mesti terikat dengan nilai-nilai yang dikampanyekan. Dia harus memberi teladan, bagaimana menjadi calon. Dia mesti memberi contoh sikap calon yang kalah bila dia kalah atau memberi contoh bagaimana seharusnya wakil rakyat bila dia menang,” papar Ketua Tim Pemenangan, Thariq Modanggu.

Kedua, perjuangan nilai harus ikut masuk ke semua partai politik. “Bila Elnino menjadi calon anggota DPR, maka akan sulit bagi kami untuk masuk ke semua kalangan di Gorontalo karena dibatasi secara psikologis oleh dinding parpol. Karena itu, dia kami calonkan ke DPD-RI dan slogan yang kami pakai untuk menghindari benturan dengan parpol adalah “Apa pun partainya, Elnino DPD-nya”. Itu membuatnya jadi inklusif,” tutur Thariq.

Alasan ketiga, bahwa pencalonan adalah pengabdian. “Tidak ada target kami untuk menang. Kami hanya ingin mengukur sejauh mana efektifitas gerakan pencerahan politik ini. Pencalonan Elnino itu sendiri adalah pengabdian kami. Jadi, kami bergerak tanpa beban sama sekali,” kata Thariq yang juga seorang dosen itu.

Selama 11 bulan, Elnino dkk hanya sempat mendatangi 192 dari total 585 desa yang ada di Gorontalo. Di setiap desa pun Elnino hanya berdiskusi tidak lebih dari 12 orang. “Biasanya di setiap pertemuan atau tiap desa kami hanya mengundang dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh kunci saja ; aparatur desa, guru, imam, tokoh pemuda desa. Biasanya tidak lebih dari dua belas orang saja,” kisah Elnino.

Uniknya, di setiap kesempatan presentasi, Elnino nyaris tak pernah meminta untuk dipilih. Mengapa? “Dua latar kenapa tak minta dipilih. Pertama, alasan yang terdengar klasik, yaitu nabi kita tidak menganjurkan memberi jabatan kepada yang meminta. Kedua, dalam komunikasi pun akan terasa sangat tidak elegan bila kita minta dipilih. Nggak sreg gitu…rasanya kayak pengemis jabatan,” jawab Elnino.

Luar biasa akibat politik yang diperoleh Elnino dan para sahabatnya. Mereka bukan saja memperoleh pemilih atau pendukung di desa-desa yang mereka datangi, tetapi bahkan membuat para tokoh desa secara sukarela dan militan menjadi juru kampanye mereka secara informal. Tak heran bila di antara tokoh-tokoh desa itu ada juga yang sukarela menyumbangkan bantuan logistik untuk kampanye Elnino.

Berbasis kampus serta dibantu oleh para wartawan, ribuan sahabatnya dan tokoh-tokoh desa, Elnino M. Husein Mohi membalikkan asumsi di Gorontalo bahwa politik hanya milik orang berduit. Kini semakin banyak orang-orang muda Gorontalo yang mengkader dirinya sendiri untuk menjadi pemimpin. Mereka terorganisir dengan baik dalam organisasi-organisasi pemuda dan mahasiswa. Mereka ingin menjadi Elnino-Elnino baru yang akan mencerdaskan masyarakatnya, bukan hanya di bidang politik, tapi juga di bidang lainnya.

IDE DI DPD

Merasa dipilih melalui jalan yang “benar”, membuat Elnino memiliki beban yang cukup berat untuk membuktikan bahwa masyarakat tidak salah pilih. Hanya saja ia menghadapi kendala besar terkait minimnya wewenang DPD-RI, yakni hanya sekedar mengusulkan ke DPR-RI. Agar tidak mengecewakan konstituen, ia melaporkan seluruh usulannya di DPD-RI ke daerah pemilihannya.

Salah satu konsep penting yang sedang diperjuangkan Elnino adalah mengenai sistem otonomi daerah. “Semestinya struktur pemerintahan daerah di seluruh Indonesia bisa meniru struktur Pemda DKI Jakarta. Lebih produktif untuk membangun bangsa,” tutur Elnino.

Seperti kita ketahui, di Jakarta, hanya gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat. Bupati/walikota ditunjuk oleh gubernur. Hanya ada DPRD Provinsi, tidak ada DPRD Kabupaten/Kota. Artinya, 15 juta penduduk Jakarta ditangani oleh hanya 102 pejabat politik, yaitu gubernur, wakil gubernur dan 100 anggota DPRD Provinsi. “Bandingkan dengan Gorontalo yang penduduknya hanya 1 juta jiwa, ditangani oleh tujuh kepala daerah, tujuh wakil kepala daerah dan 215 anggota DPRD Prov/Kab/Kota. Sangat tidak efisien,” papar Elnino yang pernah menguraikan idenya tersebut beserta berbagai alasannya dalam artikel di Koran Jakarta, detik.com, dll.

Elnino juga melontarkan ide untuk memindahkan ibukota negara ke luar Pulau Jawa. “Jakarta sudah tidak representatif lagi untuk kelancaran urusan pemerintahan, karna kota ini sudah terlanjur menjadi pusat segala-galanya; ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, pemerintahan, dll. Jadi, ada baiknya urusan pemerintahan negara ini dipusatkan di tempat lain. Kalau perlu, ke luar Pulau Jawa untuk membuktikan bahwa bangsa ini benar-benar satu kesatuan, juga bahwa orang Jawa—walaupun mayoritas—tetap rela ibukota pindah ke pulau lain,” paparnya.

Sedangkan mengenai peraturan Pilkada, Elnino mengusulkan agar calon bertahan (incumbent) diharuskan cuti besar di luar tanggungan negara selama 3 bulan sebelum hari pencoblosan. Ini untuk menghindari penggunaan asset maupun aparatur pemerintah daerah dalam kampanye.

Seperti para senator lainnya, Elnino merasa harus berusaha melakukan perubahan konstitusi. Salah satu alasannya adalah kewenangan DPD-RI yang belum seperti idealnya. “Sekarang ini DPD-RI seperti majelis rendah, hanya mengusulkan ke DPR. Mestinya DPD diberi kewenangan yang sama dengan DPR, menetapkan dan mengesahkan undang-undang, walaupun hanya untuk bidang-bidang tertentu,” ungkapnya.

Ide-ide seperti di atas tentu akan mendapatkan tantangan yang berat. Banyak kepentingan yang harus dilanggar bila ide-ide tersebut menjadi kenyataan. “Tapi bagi saya, soal berhasil atau tidak, tidak masalah. Yang penting konstituen tahu bahwa saya serius berpikir dan bekerja untuk bangsa ini. Toh saya tetap meyakini, ide-ide itu akan menjadi nyata, walaupun mungkin harus menunggu 10-15 tahun lagi,” tuturnya.

SENATOR TINGGAL DI ASRAMA MAHASISWA

Lain lagi beban moral yang wajib ditanggung Elnino. Terpilih secara murni, bahkan tak mengeluarkan ongkos yang besar, Elnino menciptakan sistem untuk mengelola seluruh uang yang diperoleh dari DPD agar dapat bermanfaat bagi konstituennya rakyat Gorontalo. “Tidak elok sebetulnya bila digembar-gemborkan soal ini. Tetapi secara garis besar, seluruh pemasukan dari DPD masuk ke Tim-9, dulu adalah Tim Pemenangan Elnino, lalu Tim-9 inilah yang memanfaatkan dana tersebut untuk menggaji Elnino, menyusun program kerakyatan dan melaksanakannya,” beber Thariq Modanggu yang saat ini menjadi Ketua Tim-9 tersebut.

Sejak dilantik 1 Oktober 2009, hingga saat buku ini diterbitkan, Elnino masih menginap di Asrama Mahasiswa Gorontalo, Jl. Salemba Tengah no. 29. Sebetulnya dia sendiri risih dengan kondisi itu. “Soal tinggal di asrama sih saya sudah biasa. Sejak SMA tinggal di asrama, hingga dua tahun lalu juga tinggal di asrama ini waktu kuliah S2 di UI. Tetapi kadang saya risih karena ada saja orang yang menganggap saya sok suci, sok miskin, hehe…,” ungkap pria murah senyum itu.

DARI TUKANG BECAK, INGIN JADI DUBES

Elnino adalah anak ketujuh dari delapan bersaudara. Bapaknya, Mustapa Mohi adalah seorang guru, sedangkan ibunya, Hadjari Ismail Lebie adalah seorang perawat. Kehidupan masa kecilnya cukup menderita karena sang ayah meninggal saat kelas tiga SMP dan disusul ibunda ketika SMA. Untungnya, Elnino dianugerahi Tuhan kecerdasan otak luar biasa yang membuatnya mampu melanjutkan pendidikan berkat beasiswa.

Dari tujuh saudara yang lain, saya paling tinggi sekolahnya. Sejak SMP, SMA Don Bosco Pondok Indah dan SMA Lab School di Jakarta, sampai kuliah di STT Telkom Bandung. Semua biaya sekolah saya dapatkan dari beasiswa yang berasal dari orang-orang Gorontalo yang sukses di Jakarta,” kisahnya.

Di samping beasiswa ia juga harus membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi di perantauan ia hidup sebatang kara, sehingga harus berjuang sendirian. Saat SMA di Jakarta, Elnino sempat mengamen, menjadi kenek bus kota dan tukang antar koran.

Perjuangan serupa dijalaninya saat menempuh pendidikan tinggi di STT Telkom Bandung, yang juga dibiayai “beasiswa”. “Saya sempat menjadi penarik becak di kampus, karena beasiswa hanya cukup untuk biaya kuliah. STT kan mahal, sekitar Rp 750 ribu per semester sedangkan biaya hidup saya Rp 50 ribu sendiri. Saya berhenti menarik becak setelah semester III karena malu sama adik kelas. Becak saya jual dan mulai usaha sablon,” jelasnya.

Untuk membiayai kuliah, Elnino mengajukan “proposal” kepada orang-orang kaya Gorontalo di Jakarta. Dari merekalah biaya kuliah yang lumayan besar tersebut didapatnya hingga menyelesaikan pendidikan. Memasuki semester VIII, Elnino sudah mulai “kaya” karena memiliki usaha di bidang sablon dan wartel. Sebagai mahasiswa perantauan dengan biaya sendiri, ia mampu membeli motor, TV dan buku-buku referensi.

Beroleh gelar Sarjana Teknik dari STT Telkom (1998), Elnino kembali ke kampung halaman dan bekerja sebagai wartawan. Meskipun mendapat tentangan dari saudara-saudaranya yang menghendakinya menjadi PNS, ia jalan terus. Ia beranggapan profesi wartawan adalah paling terhormat di antara pekerjaan lain.

Tersinggung saya ketika dibilang sekolah tinggi ‘cuma’ menjadi wartawan. Makanya ketika kakak meminta ijazah saya didaftarkan jadi PNS, tidak saya kasih. Bagi saya, wartawan adalah profesi yang sangat terhormat,” kata Redaktur Eksekutif Radar Gorontalo ini.

Ditanya tentang cita-citanya kedepan, Elnino hanya menjawa pendek sambil tersenyum simpul, “Duta Besar.” Dubes di mana maunya? “Di Spanyol, hehehe. Anak saya akan bisa berbahasa Inggris, Spanyol, Indonesia dan Gorontalo. Saya sendiri bisa menonton pertandingan Real Madrid vs Barcelona setiap hari, gratis pula,” katanya sembari bercanda.

KEINGINAN LUHUR

Menurut Elnino, permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia bersumber dari tidak diamalkannya UUD 1945 secara konsekwen. Di mana dalam Pembukaan UUD’45 termaktub kalimat “Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur…”. Tanpa keinginan luhur, maka faktor Tuhan menjadi nihil. “Tanpa niatan luhur, korupsi di mana-mana, bahkan terjadi ‘penjajahan’ dari pihak luar negeri. Pelaksanaan sistem otonomi, sistem ketatanegaraan dan undang-undang, semua kacau balau. Dari pusat hingga daerah,” tegasnya.

Dia juga mengimbau, agar orang-orang cerdas, para cerdik-pandai, yang mengkampanyekan moralitas jangan hanya diam di kampus. Mereka tidak boleh hanya berteriak-teriak menyoroti kesalahan sistem tanpa harus terlibat di dalam sistem.

Jangan hanya menikmati status sebagai intelektual, independen dan hanya menjadi pengamat. Mari rame-rame masuk partai, menjadi anggota DPR, DPRD, atau sekalian mencalonkan diri jadi kepala daerah. Minimal seperti saya, jadi calon anggota DPD. Jangan sampai karena orang baik tidak berminat mengambil alih kekuasaan, maka kekuasaan jatuh ke tangan orang jahat. Tapi… mungkin juga mereka takut kalah dalam pencalonan, padahal pencalonan itu sendiri adalah pengabdian,” ungkapnya.

Elnino kembali mengingatkan bahwa semua peradaban maju karena supremasi ilmu pengetahuan di segala bidang, termasuk dalam politik. Uang hanyalah akibat dari diterapkannya ilmu pengetahuan pada sebuah negara. Dengan mengedepankan supremasi ilmu pengetahuan, bangsa Indonesia tidak akan lagi menjadi bangsa kuli. Bahkan bukan tidak mungkin melebihi Amerika dan negara adidaya lainnya, mengingat besarnya potensi yang dimiliki bangsa ini.

BIODATA

Elnino M. Husein Mohi

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Komite I : Bidang Otonomi Daerah, Hubungan Pusat-Daerah, Pemekaran Daerah, Politik Lokal – Pilkada.

TTL : Gorontalo, 30 Oktober 1974

Alamat : Jl. Barito No. 38, BulotadaA Timur, Kota Utara, Kota Gorontalo. Website : www.elnino.web.id.

Orang tua : Mustapa Mohi (alm), Hadjari Ismail Lebie (almh)

Isteri : Umin Kango, S.Pd

Anak : Nun Farida Aryani (6 thn), Alif Lam Mohi (3 thn), Elnino Mustafa Hussein Mohi (1 thn)

PENDIDIKAN:

  1. Leadership and Language Training”, SILC, University of Arkansas at Fayetteville, USA (2007)

  2. Universitas Indonesia, Program Pascasarjana Manajemen Komunikasi Politik (2007).

  3. STT Telkom, Bandung. Jurusan Teknik dan Manajemen Industri (1998)

  4. SMU Negeri 81 Labschool, Jakarta Timur (1993)

  5. SMP Negeri 6 Gorontalo (1990)

  6. SDN II Ayula, Tapa, Gorontalo (1987)

ORGANISASI:

  1. Ketua Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (Masika-ICMI) Wilayah Gorontalo.

  2. Perwakilan Yayasan Suharso Monoarfa (Sumo Foundation) untuk Provinsi Gorontalo.

  3. Sekretaris The Presnas Centre. (Himpunan para mantan pejuang pembentukan Provinsi Gorontalo)

  4. Wakil Ketua Aliansi Pengawal Perjuangan Provinsi Gorontalo (AP3G).

  5. Anggota Kehormatan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gorontalo.

  6. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo (2003-2005)

PEKERJAAN

  1. Redaktur Eksekutif Harian Tribun Gorontalo (sekarang Radar Gorontalo).

  2. Redaktur Harian Gorontalo Post (2001-2002)

  3. Pemimpin Redaksi “Habari Lo Lipu” (media sosialisasi perjuangan pembentukan provinsi Gorontalo, 1999-2001)

BUKU KARYA TULIS

  • Media Politik vs. Politik Media. (draft, diambil dari intisari thesis S-2)

  • Abad Besar Gorontalo. 2003. Presnas Publishing. Gorontalo. (Ditulis bersama Alim S. Niode)

  • Walikota Medi. 2002. Presnas Publishing. Gorontalo.

  • Juga menjadi kontributor, penyunting atau editor dalam 9 buku lainnya, yakni ; Moodelo (Medi Botutihe, 2006), Mahligai Bertabur Cinta (Zulhelmi Alting, 2005), Menggagas Masa Depan Gorontalo (Funco Tanipu dkk, 2004), Gorontalo Serambi Madinah (Medi Botutihe, 2003), Nani Wartabone (Tim Diknas, 2003), Negarawan Dari Desa (La Ode Aman, 2003), Anda dan Pemilu 2004 (KPU Provinsi Gorontalo, 2003), Sang Deklarator (Hardi Nurdin, 2002), Paradigma Baru Industri Pangan Indonesia (Thamrin Djafar, 1999)

PENGHARGAAN DAN BEASISWA

  • Piagam “Arkansas Ambassador” (Duta Arkansas) dari Gubernur Arkansas, Amerika Serikat (2007)

  • Piagam “Pejuang Pembentukan Provinsi” dari Gubernur Gorontalo (2001)

  • Nominator “Man of The Year—2003” versi Harian Gorontalo Post

  • International Fellowship Program—Ford Foundation, Amerika Serikat (2005-2007)

  • Beasiswa Yayasan 23 Januari ’42 (1993-1998)

  • Beasiswa “Program Habibie” dari Pemda Kodya Gorontalo (1990-1993)

H. Yusuf Nasih, S.Sos., MM

Wakil Ketua DPRD Bekasi

Harus Sigap Menghadapi Pasar Bebas

Pada era perdagangan bebas -ditandai diterapkannya AFTA dengan China, Januari 2010- siap tidak siap Indonesia harus menghadapinya. Perjanjian tersebut membuat wilayah Asean menjadi pasar bagi produk industri China tanpa biaya masuk sama sekali. Aturan itu, membuat peta persaingan usaha di Indonesia berubah seiring banjir produk berharga murah dari negeri tirai bambu.

Akibatnya bisa ditebak, perlahan namun pasti pasar bebas akan mematikan sektor industri di Indonesia. Bahkan sebelum diterapkan AFTA pun, sektor perdagangan eceran (ritel) skala internasional yang masuk hingga pelosok kampung telah melumpuhkan pasar tradisional. Di sisi lain, pemerintah Indonesia terkesan melakukan “pembiaran” terhadap desakan yang mengancam kehidupan rakyat tersebut.

“Belum terdengar sekali pun komentar pemerintah mengenai AFTA ini, tidak ada penjelasan sama sekali. Padahal kondisi di lapangan sudah tidak bisa menunggu lagi dalam menghadapi serbuan produk luar negeri. Saya berkesimpulan bahwa pemerintah tidak tegas memberikan program kepada masyarakat kita. Tetapi pemerintah malah membiarkan masyarakat mencari tahu sendiri, mencari solusi masing-masing atas problematika yang dihadapinya. Masyarakat dibiarkan sendiri tanpa pengayoman,” kata H. Yusuf Nasih, S.Sos., MM., Wakil Ketua DPRD Bekasi.

Menurut Haji Yunas –panggilan akrab pria kelahiran Bekasi, 25 September 1954 ini, secara politik pun pemerintahan sekarang tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Bahkan terdapat “kekurangan” yang sangat mengganggu, yakni ketegasan dari pimpinan tertinggi pemerintahan, Presiden. Kinerja presiden yang dipilih secara langsung dan mendapat suara mutlak tersebut belum bisa meyakinkan masyarakat.

Ia mencontohkan, bagaimana dari beberapa polling yang diselenggarakan oleh lembaga independent, terlihat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun. Selain kurang responsive terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat, pemerintah juga terbebani dengan berbagai masalah. Seperti kasus Bank Century, yang hampir-hampir mewacanakan pemakzulan terhadap kepemimpinan Presiden SBY.

“Semua diserahkan kepada masyarakat, yang penting jangan sampai melanggar koridor hukum dan ketatanegaraan. Karena itu, orang sekarang harus sigap dalam menghadapi situasi pasar bebas. Bagi masyarakat Bekasi, nampaknya mereka juga belum siap, baik di pasar tradisional, ritel serta pabrik-pabrik yang banyak terdapat di wilayah ini,” ujarnya.

Meskipun demikian, Haji Yunas berharap besar generasi muda mampu membawa bangsa ini keluar dari kemelut. Tetapi generasi muda memerlukan modal yang memadai, seperti harus rajin belajar, peka terhadap situasi bangsa dan secara terus menerus belajar kepada kelompok masyarakat yang mempunyai kharisma. “Generasi muda sekarang jangan pesimis, mereka harus optimis, pantang mundur dalam menghadapi tantangan ke depan. Mereka harus banyak belajar dari generasi terdahulu,” imbuhnya.

Dunia Politik Dinamis

Karier sulung delapan bersaudara anak pasangan Pani dan Ny Minah di politik sudah dimulai sejak tahun 80-an. Sejak dirinya menjadi Kepala Desa, politisi dari Partai Golkar ini aktif di kelembagaan partai hingga menjadi Ketua PK Golkar Kecamatan Jatisampurna, hingga sepuluh 10 tahun lamanya. Hingga akhirnya tahun 2004, ia terpilih sebagai Anggota DPRD Bekasi.

“Saya sebelumnya sudah mencalonkan diri tetapi gagal. Tetapi untuk masuk dan terpilih sebagai anggota DPRD ini juga tidak gampang. Karena selain saingan eksternal, secara internal pun kita bersaing. Bahkan barangkali lebih banyak saingannya. Makanya kita perlu melakukan sesuatu yang dapat mempercayai kelembagaan partai, sehingga paling tidak kita bisa melanjutkan perjuangan partai di DPRD,” tuturnya.

Perjuangan panjang dan melelahkan yang dilakoninya membuahkan hasil. Kini ia adalah Wakil Ketua DPRD Bekasi, setelah sebelumnya menduduki beberapa posisi strategis seperti Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar. Ketika perpecahan di tubuh Partai Golkar terjadi saat Pilkada Bekasi, ia konsisten untuk mendukung calon dari partainya.

“Dari situ saya dapat reward dari partai untuk menduduki jabatan Ketua Fraksi. Itu kan sangat strategis karena ketua fraksi bisa mengatur semua anggota-anggotanya dan ketua fraksi bisa melobi fraksi lainnya untuk menentukan kebijakan DPRD yang dianggap terbaik. Hingga saya menjadi Ketua DPRD Bekasi pengganti antar waktu selama sembilan bulan. Di DPRD, saya telah mengalami jabatan dari yang terkecil hingga terbesar,” kata wakil rakyat yang terpilih untuk kedua kalinya ini.
Menurut Haji Yunas, dunia politik terus bergerak sangat dinamis. Bagaikan tiupan angin, arah politik bisa berubah-ubah. Kecermatan dalam mengamati arah angin akan membawa kepada keputusan yang tepat. Semua itu, membutuhkan perjuangan, ketekunan dan “jam terbang” yang cukup. “Karena politik itu benar-benar dinamis yang setiap saat harus kita ikuti perkembangannya kalau ingin berkarier di sini,” katanya.

Apalagi, lanjutnya, ketika dalam perjuangan tersebut mendapat kepercayaan masyarakat. Para wakil rakyat harus betul-betul mengerjakan tugasnya dengan baik. Adapun tugas-tugas sebagai wakil rakyat secara garis besar ada tiga tugas pokok, yakni legislasi, budgeting dan pengawasan. Ketiga tugas tersebut terintegrasi dalam diri setiap wakil rakyat di Indonesia yang menjadi kewajibannya.

“Menjadi perjuangan kita sebagai anggota dewan agar program-program yang kita perjuangkan betul-betul menjadi kenyataan di masyarakat. Apalagi sebagai anggota dewan dari sebuah kota yang otonom, bagaimana memberikan support terbaik bagi masyarakat. Seperti Pemda Bekasi yang memiliki visi “Bekasi Bersih, Bekasi Cerdas”, “Bekasi Sehat”, hal seperti itu yang dinantikan masyarakat. Mereka menunggu bentuk-bentuk konkretnya pelayanan pemerintah yang mengarah kepada visi-visi tersebut,” jelas Koordinator Komisi A dan Koordinator Badan Kehormatan Dewan ini.

Menjadi tugas lembaga pengawas untuk melihat apakah yang dilakukan pemerintah sudah mendekati visi-visi yang dicanangkan. DPRD menginvestigasi dan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program tersebut sampai kepada masyarakat. Seandainya pelaksanaan program tidak merata, harus didorong lagi sehingga program yang direncanakan terlaksana dengan baik. “Dengan tiga fungsi tadi, sebagai anggota dewan yang bertugas mengontrol pemerintah, kita menginginkan program yang dilaksanakan pemerintah berjalan dengan baik,” tambah ayah tujuh anak dari perkawinannya dengan Hj Mimin tahun 1979 tersebut.

Melakukan Yang Terbaik

Selain sebagai Wakil Ketua DPRD Bekasi, H. Yusuf Nasih, SSos., MM, juga menjabat sebagai Ketua DDI (Donor Darah Indonesia) Cabang Bekasi serta Ketua Asosiasi LPM Bekasi. Meskipun sangat sibuk, ia telah mencanangkan untuk menyelesaikan tugas dengan baik selama lima tahun ke depan. Tentu saja, dengan mengerahkan segenap kemampuan untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan masyarakat Bekasi yang telah memilihnya selama dua periode ini.

“Saya selalu melakukan introspeksi terhadap diri saya sendiri. Kemudian saya kombinasikan dengan kondisi keluarga -utamanya anak-anak saya sendiri karena yang paling kecil baru kelas II SMP- untuk memberikan apa yang saya mampu, apa yang saya bisa dan melakukan yang terbaik untuk masyarakat Bekasi. Selanjutnya, bagaimana nanti kita lihat situasinya karena episode ini bisa berlanjut,” kata pria yang lahir dan besar di Bekasi ini.

Alasan untuk terlebih dahulu melihat kondisi keluarga, menurut Haji Yunas tidak lepas dari dukungan yang diberikan mereka. Karena di awal keterlibatannya di DPRD Bekasi, keluarga besarnya tidak tahu bagaimana tugas seorang anggota dewan. Mereka shock melihat panutannya, ayahnya dan suaminya bekerja tidak kenal waktu, sehingga terkesan lebih memilih pekerjaan daripada keluarga. “Tetapi melalui perkumpulan istri anggota dewan yang sering berkumpul dan berdiskusi, lama kelamaan keluarga mengerti, memahami dan mendukung tugas-tugas kami,” tegas kakek empat cucu ini.

Membandingkan situasi politik zaman dahulu dan sekarang, menurut Haji Yunas sangat terasa perbedaannya. Ia mencontohkan bagaimana saat menjabat sebagai Kepala Desa sekaligus Pembina Golkar di wilayahnya. Sebagai Pembina Golkar tugasnya adalah bagaimana memenangkan Golkar dalam setiap Pemilu, tidak lebih. Pembina Golkar, hanya dijadikan sebagai pelaksana program oleh pimpinan di atasnya.

“Artinya kita tidak boleh meminta melakukan sesuatu ke atas, manut saja jadi bemper pimpinan. Berbeda dengan sekarang, masyarakat bisa berpikir, berkreasi dan bercita-cita lebih luas. Dulu masyarakat kecil kelihatan tenang dan tidak ada gejolak, tidak ada perbedaan satu dengan lainnya karena struktur politik sudah merasuk ke unit-unit terkecil. Seperti adanya KB, 10 Program PKK, sehingga masyarakat yang ada di pedesaan dan perkotaan itu benar-benar terbina dan mendapat motivasi dari Dinas Penerangan,” tandasnya.

Ir. Leo Nababan

No Comments

Ir. Leo Nababan
Staf Khusus Menko Kesra

Penganut Kristiani yang Menjadi Pengurus Masjid

Kekerasan yang mengatasnamakan agama belakangan ini marak terjadi di Indonesia. Bahkan konflik horizontal terjadi antara para pemeluk agama yang seharusnya hidup berdampingan secara damai. Padahal, sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia dengan berbagai macam budaya, adat, suku dan agama, “pernah” bersatu dan hidup rukun. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu telah menjadi pedoman hidup dan menjadi perekat bangsa sejak ribuan tahun lalu.

Namun, seiring perjalanan waktu sikap seperti itu mulai luntur. Perbedaan yang harusnya menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa ini, justru dianggap sebagai kelemahan. Berbagai upaya dipaksakan untuk membuat orang-orang yang berbeda pandangan, mengikuti keyakinan dan aturan-aturan yang dianggap benar oleh sekelompok orang.

Meskipun begitu, tidak semua orang Indonesia berpendapat sama. Di tengah masyarakat banyak sikap-sikap yang menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan dan sekat-sekat telah melebur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Ir. Leo Nababan untuk masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Staf Khusus Menko Kesra tersebut memberikan contoh yang luar biasa bagaimana hidup bermasyarakat. Yakni menjadi pengurus masjid -yang mungkin satu-satunya di Indonesia- meskipun ia sendiri seorang penganut Kristiani taat.

“Agama adalah masalah pribadi, antara manusia dan Tuhan. Kesalahan bangsa ini adalah selalu mencampuradukkan agama dan kehidupan. Itu yang susah, habluminallah dan habluminannas-nya harus seimbang. Saya memang seorang Kristen dan saya bersyukur karena itu. Tetapi saya juga pengurus Masjid Jami’ Al Mukminin di Kayumanis 10, sebagai koordinator pencarian dana pembangunan masjid,” katanya.

Dari sudut pandang Kristiani, Leo Nababan merasa hidupnya tidak berguna apabila mengabaikan nasib tetangganya. Oleh karena itu, ketika melihat kesibukan tetangga-tetangganya yang muslim membangun masjid, ia juga melibatkan diri. Penerimaan warga muslim terhadapnya pun cukup terbuka dan menerimanya sebagai bagian dari kepanitiaan pembangunan masjid. Ia tidak menyia-nyiakan kepercayaan saudara-saudara muslimnya, dan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Leo Nababan sangat menyesalkan adanya kelompok-kelompok yang membawa-bawa agama dalam setiap permasalahan. Jumlah penganut paham ini semakin lama membesar dan terang-terangan memaksakan kehendaknya kepada orang lain yang tidak sepaham. Agama telah menjadi bahan konflik, meskipun dalam kitab suci Al Quran jelas-jelas diajarkan bahwa “Bagimu agamamu, bagiku agamaku”.

“Itu adanya pengakuan bahwa ada agama lain selain Islam. Nabi Muhammad pun mengajarkan kasih sayang kepada sesama manusia, apapun agamanya. Saya adalah seorang Kristen yang setuju pembakaran gereja, karena secara logika TIDAK MUNGKIN gereja dibakar asalkan gereja tersebut “tidak menjadi MENARA GADING” bagi masyarakat di sekitarnya. Artinya, gereja membiarkan tetangga-tetangganya miskin dan kelaparan, tetapi malah membangun menara. Tidak mungkin gereja dibakar kalau gereja melihat kondisi tetangganya,” tandasnya.

Menurut Leo, bangsa Indonesia tidak akan marah kalau ada orang yang mengaku sebagai orang Kristen atau agama lainnya. Karena negara juga mengakui agama sah dan Indonesia: Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu. Sebenarnya bangsa Indonesia sejak zaman dahulu terbiasa hidup damai berdampingan. Hal tersebut tidak hanya sekedar wacana, tetapi benar-benar dipraktekkan dalam hidupnya. Hampir setiap akhir pekan, ia mengajarkan kehidupan yang luas dan damai kepada kedua anaknya.

“Saya mengajaknya ke pesantren (kebetulan saya dekat dengan Pak Kyai, Prof. DR. Achmad Mubarok –Wakil Ketua Umum Partai Demokrat- dan juga Ketua Umum Pondok Pesantren se-Indonesia yang mempunyai Pondok Pesantren di sekitar Jabotabek)  supaya bisa bergaul dengan sesama anak bangsa dan berbagi dengan mereka. Kehidupan bangsa ini harus dimulai dari hal-hal kecil seperti itu,” tuturnya. Leo juga mengkritik pelajaran agama di sekolah, yang harus memisahkan anak-anak beragama lain ketika pelajaran sedang berlangsung. “Secara tidak sadar, kita menitipkan permusuhan sejak kecil,” imbuhnya.

Dunia Inovatif

Ir. Leo Nababan dilahirkan pada 30 Oktober 1962 di Sei Rampah, sebuah desa di pedalaman Sumatera Utara. Ia berasal dari keluarga yang sangat bersahaja, marginal dan golongan bawah. Sang ayah, H. Nababan adalah seorang guru jemaah gereja sementara ibunya, L. Simanjuntak (almh) adalah seorang guru SD. Kedua orang tuanya mendidik Leo dengan disiplin keras dalam segala hal menyangkut kehidupannya.

“Tetapi saya tidak pernah menyesali dilahirkan dari keluarga biasa-biasa saja. Saya terus bersyukur karena Tuhan Yesus Maha Besar dan selalu mengandalkan-Nya dalam hidup saya. Dari perjalanan hidup yang sedemikian itu membuat saya sangat concern dalam kemanusiaan, memperjuangkan kaum marginal, kelas bawah dari mana saya berasal,” tegasnya.

Kaum marginal, lanjutnya, harus dituntun dan diberdayakan dengan memberikan dan membuka lowongan pekerjaan seluas-luasnya. Begitu juga dengan memberikan modal agar mereka bisa membuka usaha dan mampu membangun kemandirian. Untuk itu, ia sangat mendukung program pemerintah dibawah koordinasi Menko Kesra seperti penyaluran kredit melalui KUR, program PNPM dan bantuan beasiswa bagi anak miskin berprestasi. “Pendidikan merupakan salah satu terobosan untuk mengubah orang-orang yang terpinggirkan,” tandasnya.

Di sisi lain, menurut Leo, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar apabila mampu mengelola SDM dan sumber daya alam dengan baik. Karena seiring dengan kemajuan teknologi di era globalisasi, tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan semakin berat. Mendidik SDM handal dan hebat tidak cukup untuk menghadapinya. Apalagi CFTA (China Free Trade Area) dan AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang tahun ini mulai berlaku membuat persaingan semakin ketat. Tidak hanya produk dari China dan negara-negara ASEAN yang bebas dipasarkan, tetapi juga pasar tenaga kerja terbuka dan bebas beroperasi di Indonesia.

“Makanya saya mengajak bangsa Indonesia untuk kreatif, karena tantangan ke depan bukan lagi SDM yang hebat. Tetapi SDM inovatif dan kreatif yang akan menjadi andalan bangsa ini ke depan. Kita tidak bisa menutup mata, adanya kemungkinan bahwa negara kita hanya sekadar menjadi pasar dunia luar. Saya minta dengan sangat untuk memacu generasi muda agar berkepribadian dan berjati diri, tetapi juga memiliki inovasi dan kreativitas, agar diakui bangsa lain,” tegas pria 48 tahun yang sudah mengunjungi 36 negara ini.

Leo berharap, bangsa Indonesia tidak bersedih hati dan meratapi kondisinya yang terpuruk sekarang ini. Indonesia adalah negara besar yang “hanya” memerlukan pengelolaan yang benar. Seluruh elemen bangsa harus menatap masa depan yang cemerlang dan melupakan kepahitan masa lalu. Jangan pernah menyesal telah menjadi bangsa Indonesia dan harus bangga karenanya. Kuncinya, harus menggembleng generasi muda menjadi generasi kreatif dan inovatif di era globalisasi ini.

“Saya tegaskan sekali lagi, bangsa ini harus menatap masa depan cemerlang. Dengan catatan bahwa nasionalisme harus terus, jangan menyesali kita ini orang Indonesia dan jangan merendahkan bangsa sendiri. Di rumah saya pasang foto besar saat berkunjung ke Eropa, sepatu saya disemir oleh orang bule. Ini merupakan rangsangan bagi bangsa bahwa jangan menganggap orang bule segalanya. Itu mental bangsa terjajah, toh kenyataannya, sepatu orang Melayu bisa disemir oleh bule,” tegasnya.

Tiga C

Perjalanan panjang Ir. Leo Nababan sebagai anak kampung termarjinalkan yang berhasil menaklukkan berbagai rintangan pantas dijadikan teladan. Sederet prestasi gemilang telah diukir oleh ayah dua anak hasil pernikahannya dengan Dr. Fabiola Alvisi Latu Batara ini. Tokoh Batak insipiratif ini pada usia 35 tahun telah menjadi anggota MPR RI. Kini, tanpa pernah menjadi PNS sebelumnya saat usianya 47 tahun diangkat sebagai pejabat Eselon IB di Kantor Menko Kesra.

Meskipun begitu, alumnus Lemhanas RI KRA XXXIX tahun 2006 ini tidak pernah sombong. Justru sikap yang selalu ditampilkan adalah kerendah hatian, selalu menaruh kepedulian serta penuh kasih kepada sesama. Latar belakang sebagai orang marjinal yang pernah menjadi penggembala kerbau dan itik (parmahan) selalu terbawa.

Pria cerdas yang sejak SD hingga SMA selalu menjadi juara kelas ini, diterima di Institute Pertanian Bogor (IPB) tanpa tes tetapi menyelesaikan studi S1 di Universitas Diponegoro, Semarang. Ia adalah peserta terbaik pertama Penataran Kewaspadaan Nasional (Tarpadnas) Pemuda Tingkat Nasional (1994), terbaik pertama International Standard Learning System (Effective Communications and Interpersonal Relation Skill, 1997), 10 besar terbaik Penataran P4 Pemuda Tingkat Nasional (1995) dan mendapat penghargaan KRA – XXXIX Lemhanas RI (Republik Indonesia) tahun 2006.

“Ketika masuk Lemhanas, terjadi pemikiran-pemikiran yang komprehensif integral tanpa memandang suku, agama dan lain-lain. Itu yang selalu membuat dalam menjalankan hidup saya selalu memberikan hal-hal yang the best bagi bangsa Indonesia. Apapun yang terbaik bagi bangsa ini harus kita berikan dengan setulus hati. Mindset berpikir kita pun harus diubah dan sebagai nasionalis tulen, saya harus berpikir pada kepentingan bangsa,” ujarnya.

Aktivitas berorganisasi dijalani Leo Nababan sejak usia belia. Di Bogor, ia masuk senat dan menjadi salah satu pendiri Gerakan Mahasiswa Kosgoro hingga sampai pada posisi Sekjen DPP Mahasiswa Kosgoro. Leo juga pernah menjabat Ketua DPP AMPI yang membawanya sebagai Wakil Sekjen DPP Partai Golongan Karya. Selain itu, Leo juga pernah bekerja di beberapa perusahaan swasta nasional, dari staf direksi, direktur humas hingga komisaris. Sedangkan, di jajaran lembaga negara, Leo pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menpora, Staf Khusus Ketua DPR RI dan sekarang Staf Khusus Menko Kesra, Agung Laksono.

“Ada tiga c yang harus dipegang dalam menjalani kehidupan. Yakni, capability, capital dan connection yang harus sinergis dalam membangun kehidupan. Kemudian tiga hal untuk mencapai sukses adalah mengandalkan Tuhan dalam hidup, bekerja kerja keras meningkatkan kapabilitas dan membangun jaringan seluas mungkin,” tegasnya.

Leo sangat bersyukur, selain capability dan capital, Tuhan juga memberkati dirinya dengan connection/jaringan yang kuat. Memanfaatkan jaringan secara positif, akan mempercepat akselerasi kesuksesan seseorang. Kemudian yang tidak kalah penting adalah intensitas dalam mempertahankan dan memelihara hubungan baik pada jaringan yang sudah terbentuk. Semua itu didapat dari aktivitas berorganisasi yang sangat intensif.

“Saya terus belajar dan lewat organisasi membuka jaringan. Saya berhubungan dengan Pak Agung Laksono itu sudah 18 tahun. Dari sejak beliau memegang jabatan sebagai Sekjen Kosgoro, sementara saya Sekjen Mahasiswa Kosgoro, hubungan tersebut terus terjalin. Dalam interaksi intensif seperti itu, terjadi inovasi berpikir, bergaul dan saya menjadi andalan beliau. Bagi saya, beliau adalah guru, bagaikan buku yang tidak pernah habis saya baca setiap hari,” ungkapnya.

Ke depan, Leo Nababan memiliki obsesi untuk membangun patung Tuhan Yesus tertinggi di dunia di Pulau Samosir. Rencananya ia juga akan membangun patung Nommensen di seberangnya. Namun, ia tidak menargetkan kapan terwujudnya impian tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya obsesi tersebut pada kuasa Tuhan Yang Maha Esa. “Biar Tuhan yang tentukan waktu yang tepat. Puji Tuhan karena memang saya mengandalkan Dia dalam hidup saya,” tambahnya.

Leo sangat menyesalkan pudarnya kepedulian generasi muda Batak atas budayanya sendiri. Jangankan mengikuti pesta-pesta adat, menggunakan bahasa Batak pun generasi muda sudah enggan. Ia sangat khawatir terhadap kepunahan budaya Batak akibat ketidakpedulian tersebut.

Leo Nababan mencontohkan bagaimana bangsa Jepang berhasil dalam hal ini. Setinggi apapun ilmu dan teknologi yang dikuasai, mereka tetap “kembali” menggunakan budayanya sendiri. Sementara orang-orang Batak dan bangsa Indonesia umumnya sudah unang lupa adati.

“Saya mencoba melestarikannya kepada kedua anak saya. Meskipun mereka sekolah internasional dengan bahasa pengantar bahasa Inggris dan Mandarin, sementara ibunya dari Manado, saya mengajari mereka bahasa Batak. Saya juga ajak mereka ke pesta adat Batak dan bergereja di HKBP Menteng. Kalau bukan generasi muda, bisa punah adat itu,” kata penerbit buku “Manghobasi Ulaon Adat Batak” ini.

Jacob Jack Ospara, M.Th

No Comments

Jacob Jack Ospara, M.Th
Anggota DPD Provinsi Maluku

Mengajak Rakyat Maluku Bersama-sama Membangun Bangsa

Kalau ada yang melenggang ke Senayan bukan untuk mencari uang, Jacob Jack Ospara, M.Th adalah orangnya. Karena sebagai senator anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Maluku, sangat memungkinkan untuk menggelembungkan pundi-pundi uangnya.

Sebaliknya yang dilakukan Jack –sebutan akrab baginya- adalah tetap menjaga dan melindungi idealismenya yang ditawarkan saat kampanye pemilihan senator, yakni dengan menyuarakan jeritan hati rakyat Maluku yang meskipun sudah 64 tahun bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Pembangunan baik yang dilakukan pemerintahan Orde Baru maupun Reformasi belum dapat menjawab realitas dan pergumulan rakyat Maluku.

Menurut Jack, dalam kampanye pemilihan, ia tidak menyuruh rakyat untuk memilih dirinya, tetapi mengajak rakyat untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara dengan segala sumber daya yang mereka miliki untuk mewujudkan masyarakat Maluku yang sejahtera dan berkeadilan.

Jack merasa apa yang dilakukan wakil rakyat sekarang –baik di DPR maupun DPD- mengagung-agungkan ungkapan “vox populi vox dei”. Ungkapan yang berarti suara rakyat suara Tuhan yang sering diteriakkan saat kampanye tersebut, dipandang sinis olehnya. Bagi Jack, ungkapan tersebut hanya slogan belaka karena dipakai untuk memobilisasi massa dan merangsang semangat rakyat pemilik hak suara. Namun, segera setelah berhasil duduk sebagai anggota dewan yang terhormat mrg dengan serta merta menafikan kepentingan rakyat dan lebih mengutamakan kepentingan keluarga, kelompok atau golongan masing-masing.

Lembaga legislatif yang seharusnya berfungsi sebagai alat kontrol pemerintah dalam menyusun dan membuat kebijakan semakin mudah ditawar dan dikendalikan. Hal inilah yang bagi kalangan LSM, media dan pengamat politik yang kritis menjuluki lembaga legislatif sebagai “tukang stempel”, akibat mereka sering meloloskan kebijakan-kebijakan yang tidak humanis dan pro rakyat.

“Negara kita dalam keadaan sakit, baik mental maupun moral. Sebagian besar dari kita sudah kehilangan sense of crisis dan cinta kasih kepada bangsa dan negaranya. Banyak dari mereka yang telah mengubah jubah dan singgasananya sebagai wakil rakyat serta melupakan khittah kemanusiaannya. Mereka menjadi seperti serigala-serigala politik yang hanya mengandalkan kekuatan, tidak ada nurani, tidak ada akal sehat, bahkan tak peduli yang kuat itu lacur. Mereka tidak lagi peduli pada kepentingan rakyat jelata yang hampir sebagian besar masih berkutat dengan masalah perut,” ujarnya.

Jack Ospara terpanggil untuk mengabdikan diri berbekal pengalaman dan ilmu pengetahuan yang sudah dialaminya selama puluhan tahun. Pengabdian dan perhatiannya yang sangat besar terhadap tanah leluhur itulah yang mengantarkannya menjadi seorang wakil rakyat utusan daerah atau anggota DPD-RI. “Saya hanya mengemukakan apa yang terbaik untuk dilaksanakan di negeri ini. Sesuai dengan visi saya, Menjadi Wakil daerah yang dapat dipercaya, Jujur, Terbuka, Memperjuangkan Pembangunan Daerah yang Adil dan Bermartabat bagi Kesejahteraan Masyarakat Penghuni Wilayah Seribu Pulau, Berdasarkan Kasih,” imbuhnya.

Menurut Jack Ospara, ada empat macam kasih yang mendasari kondisi tersebut. Yakni kasih Agape yang merupakan kasih tanpa syarat dan sanggup berkorban untuk sesama. Artinya dalam membantu tidak boleh membeda-bedakan agama, suku atau ras. Kasih agape adalah cinta kasih pemberian Tuhan yang paling hakiki.

Kedua adalah kasih Eros, yakni kasih yang dilandasi nafsu seperti keindahan, kekayaan, kecantikan dan lain-lain yang mengandung unsur kenikmatan di dalamnya. Ketiga adalah kasih Filos yakni filosofi, mengasihi dan mencintai teman. Keempat adalah kasih Storgos, yakni kasih yang memiliki ikatan yang erat seperti antara kasih orang tua.

“Ketiga kasih –Eros, Filos dan Storgos- tidak memiliki kekuatan penghubung relasi antar manusia dalam keluarga dan masyarakat bila tidak diikat dengan Agape. Tanpa kasih Agape, akan sulit membangun kebersamaan, persaudaraan, pertemanan dan kesesamaan dengan orang lain. Ini artinya bahwa kalau mau mengasihi rakyat Maluku ya harus mencintai Maluku. Mau membangun Indonesia ya harus mencintai rakyat Indonesia,” tegasnya.

Belajar, Belajar dan Belajar

Menurut Jacob Jack Ospara, M.Th., ketertarikan untuk terjun memperjuangkan suara rakyat Maluku telah terasah dan terbentuk karena keyakinan pada agama yang dianutnya. Dalam ajaran Kristen, kasih Agape Tuhan Yesus mengasihi setiap orang tanpa memandang agama, suku atau ras. Bahkan bila dalam gereja dibentuk apa yang disebut sinode dalam organisasinya, itu mengisyaratkan semua elemen; para pendeta, tua-tua, maupun anggota jemaat, wajib berjalan bersamaan, bergandengan tangan melayani, mengasihi dan berbuat sesuai karunia Tuhan memlihara dan mempertahankan kehidupan manusia dan masyarakat.

“Sinode berasal dari dua kata Yunani ‘sun’ artinya bersama-sama dan ‘nodes’ yang berarti jalan. Sinode atau ‘sunnodos’ artinya semua warga gereja berjalan bersama-sama dan melayani bersama. Tahun 1974 saya diangkat sebagai Sekretaris Departemen yang membidani pendidikan, penanganan pembangunan dan kesejahteraan sosial. Penerjemahan tugasnya mengarah pada manajemen pembangunan yang menggabungkan teologi dan masalah-masalah sosial yang berkembang di masyarakat. Realisasi dari karya Tuhan itu harus diwujudkan tidak hanya di rumah namun juga di masjid, gereja, rumah sakit, dan lain-lain,” tandasnya.

Jack adalah orang pertama, pada tahun 1975 yang menggagas pembentukan organisasi persatuan gereja rakyat Maluku. Untuk keperluan itu ia mengundang istri Menhan/Pangab RI, Ibu Yohanna Nasution dan Ibu Sri Sudarsono (adik BJ Habibie) ke Ambon untuk melihat dan bersentuhan langsung dengan realitas kehidupan rakyat Maluku.

Kepada mereka Jack menjelaskan bahwa kondisi susah yang dialami tersebut tidak pandang agama. Penganut agama Kristen, sama-sama menderita seperti saudara-saudaranya yang beragama Islam. Begitu juga sebaliknya, kondisi umat Muslim pun tidak jauh berbeda. Ini menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah membedakan manusia, hanya manusia sendiri yang mengkotak-kotakkannya.

“Yang namanya kelaparan, kemiskinan tentunya dapat terjadi oleh semua umat manusia, tidak ada perbedaan agama baik Kristen, Muslim, Hindu, Budha, tidak juga ada pembedaan ras tionghoa, kulit hitam, Asia, Eropa dan lain-lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masalah kemanusiaan itu sifatnya universal, kelaparan, kemiskinan, kemelaratan, penderitaan karena konflik dapat terjadi dan dialami oleh semua lapisan masyarakat. Namun, dibalik semua itu bahwa orang yang memaknai dan memahami agama secara baik tidak akan terjebak dalam fundamentalisme agama dan primordialisme yang kebablasan,” kata murid ulama besar Buya Hamka ini.

Jack yang berkawan karib dengan pemikir Islam Indonesia, almarhum Nurcholis Madjid ini memberikan ajaran kepada generasi muda untuk terus belajar dan tidak pernah berhenti menjadi manusia pembelajar. Dengan mempelajari segala hal, baik formal, informal dan mengacu pada pengalaman di masyarakat generasi muda akan memperoleh bekal yang baik untuk kehidupannya sendiri. Kalau itu yang terjadi maka bangsa Indonesia sendiri sangat beruntung memiliki generasi muda yang bermutu untuk memperbaiki kondisi sekarang.

“Pesan saya kepada generasi muda hanya satu, yakni belajar, belajar dan belajar. Belajar baik secara formal, informal dan pengalaman di masyarakat. Karena apa, hanya dengan belajar kita bisa membentuk diri kita sebagai pribadi yang baik. Setiap peristiwa yang dialami adalah kesempatan yang baik untuk belajar. Mengenal orang dari berbagai suku dan agama adalah pengalaman yang baik,” ujarnya.

Sekilas Jacob Jack Ospara

Jacob Jack Ospara lahir di Nuwewang, 18 Mei 1947, dari pasangan Hosea Ospara dan Isabela Lepit. Kehidupan pedesaan di perbatasan wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dan wilayah Timor Leste membuat “blue print” tentang kehidupan marginal yang dialami manusia terpatri abadi dalam pikirannya. Spirit untuk memerangi perlakuan diskriminatif tersebut kemudian mewarnai perjalanan hidup ayah tiga anak Maya, Hoberth dan Ari hasil perkawinannya dengan Maria Itje Wenno tersebut.

Meskipun orang tuanya hanya mengenyam pendidikan sampai kelas III Sekolah Rakyat (Volks School), namun tidak menyurutkan niatnya untuk memberikan pendidikan terbaik bagi putranya. Maka ketika berumur enam tahun, Jack bersekolah di SR GPM Nuwewang dan dilanjutkan ke SMP Negeri Wonreli, Pulau-Pulau Kisar. Di sini pula, pemikiran-pemikiran Jack semakin terasah. Pergaulannya yang luas dengan pemahaman terhadap dan pengenalan terhadap adat istiadat, bahasa dan budaya daerah lain menjadi dasar pembentukan kepribadiannya.

Jack yang semasa sekolah tidak dibiayai orang tua justru tidak merasa miris, bahkan sebaliknya hal tersebut menjadi semangat baginya untuk tetap berdaya hidup. Dalam proses panjang kehidupannya, secara sadar ia mengakui bahwa karakter kebangsaan dan kepribadiannya tidak lepas dari peran serta tiga orang polisi dengan latar belakang dan budaya berbeda yang ikut membiayai sekolahnya.

Proses pembentukan kepribadian itu semakin terlihat ketika Jack meneruskan sekolah di SMA Negeri 2 Ambon tahun 1963-1966. Gejolak politik tanah air terkait adanya perjuangan pembebasan Papua (Irian Barat waktu itu) dengan Trikora serta penumpasan pemberontakan PKI, semakin memotivasi semangat kebangsaannya. Ia aktif kegiatan sosial politik yang dikoordinir oleh organisasi-organisasi yang bersifat nasional seperti GSKI (Gerakan Siswa Kristen Indonesia). Jack juga aktif melakukan dialog intensif dengan siswa-siswa yang tergabung dalam GSNI (Gerakan Siswa Nasional Indonesia).

Masa SMA yang penuh pergolakan untuk mempertahankan eksistensi Negara Indonesia dari rongrongan PKI ditutup Jack dengan meneruskan pendidikan seperti yang dicita-citakannya, menjadi Pendeta. Di sisi lain, ia sebenarnya juga terpanggil untuk mengabdikan diri pada nusa dan bangsa dengan mengikuti wajib militer sukarela. Namun, setelah melalui perenungan yang dalam, cita-cita masa kecilnya lebih kuat memanggil. Jack kemudian meneruskan kuliah di Institut Teologi Gereja Protestan Maluku tahun 1967. Dua tahun kemudian, Jack dikirim ke Sekolah Tinggi Teologi (STT) Jakarta untuk menyelesaikan pendidikan sarjananya.

Semasa mahasiswa, Jack Ospara adalah aktivis yang banyak melakukan kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan dengan sikap yang militant. Ia bahkan menjadi anggota Dewan Mahasiswa dan aktif di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Ambon. Saat kuliah di STT Jakarta, Jack juga menjadi anggota Dewan Mahasiswa di kampus tersebut. Pada kesempatan inilah ia berkesempatan untuk melakukan dialog intesif dengan mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Pancasila, Universitas Kristen Indonesia, STTF Driyarkara dan SAIN Syarief Hidayatullah. Aktivitas inilah yang mempertemukannya dengan Prof. DR. Hamka dan Nurcholis Madjid, dua sosok pemikir Islam terkemuka Indonesia.

“Pengalaman tersebut telah memperkaya sekaligus memperluas wawasan saya. Ini sangat berguna ketika saya menjabat di Gereja Protestan Maluku dan mengabdi di tengah masyarakat. Karena saya harus berhubungan dengan berbagai kalangan dalam lingkungan masyarakat,” tegasnya.

Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas Jacob Jack Ospara, M.Th:

⦁    Pendiri Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Maluku (tahun 1971)
⦁    Pendiri Badan Koordinasi Kegiatan Masyarakat Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku
⦁    Pendiri Yayasan Bina Asih Leleani Ambon (tahun 1983)
⦁    Aktif menjadi Pengurus Pusat SOIna (Special Olympics  Indonesia) sebagai Sekretaris Jenderal (2006-sekarang)
⦁    Aktif di bidang Pendidikan Kristen sebagai Ketua III Majelis Pendidikan Kristen seluruh Indonesia
⦁    Ketua FKKFAC Provinsi Maluku (tahun 2006-sekarang) dan Penasehat HWPCI Provinsi Maluku (tahun 2007-sekarang)
⦁    Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Provinsi Maluku (tahun 1998 – sekarang)
⦁    Pekerjaan di gereja dan Perguruan Tinggi
1.    Pendeta/Penghentar Jemaat GPM di Saparua Tiouw (1973-1974)
2.    Sekretaris Klasis GPM PP Lease (1974-1975)
3.    Sekretaris Departemen Diakonia/Anggota Badan Pekerja Sinode GPM (Masa Bhakti 1974-1976 [1982])
4.    Wakil Sekretaris Umum BPH Sinode GPM (tahun 1982-1986)
5.    Sekretaris Umum BPH Sinode GPM (tahun 1986-1990)
6.    Dosen Fakultas Filsafat UKIM Ambon (tahun 1990 – sekarang)
7.    Pendiri dan Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Anak dan Keluarga Inahaha (tahun 1983-1990)
8.    Dosen Agama Kristen pada FKIP Unpatti Ambon dan PGSLP Ambon (1977-1988)
9.    Penyuluh Agama Kristen di Lingkungan Bidang Bimas Kristen Kanwil Depag Provinsi Maluku (1976-1986)
Setelah terpilih sebagai Anggota DPD Provinsi Ambon, Jacob Jack Ospara berkomitmen untuk membangun daerah dan masyarakat Maluku dengan mengedepankan Visi dan Misi, yaitu:

Visi
Menjadi Wakil daerah yang dapat dipercaya, Jujur, Terbuka, Memperjuangkan Pembangunan Daerah yang Adil dan Bermartabat bagi Kesejahteraan Masyarakat Penghuni Wilayah Seribu Pulau, Berdasarkan Kasih

Misi
1.    Memperjuangkan pemanfaatan sumber daya manusia (human resources) dan sumber daya alam (natural resources) guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
2.    Mengawal implementasi yang konsisten dan konsekuen semua perundangan dan peraturan negara guna menjamin pembangunan berbagai sektor berlangsung dengan transparan, akuntabel dan berkesinambungan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat
3.    Memperjuangkan terwujudnya otonomi khusus bagi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan yang memiliki karakteristik laut – pulau
4.    Memperjuangkan pengamalan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai Falsafah Hidup bangsa Indonesia serta penyelenggaraan negara berdasarkan UUD 1945 secara fleksibel, dengan memanfaatkan kearifan lokal (local wisdom) sebagai pengejawantahan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat
5.    Memperjuangkan terbukanya komunikasi sosial, politik dan kemasyarakatan antara pemerintah pusat dan daerah serta menjamin tetap tumbuhnya iklim demokrasi yang memungkinkan aspirasi daerah dan wilayah dihormati, dihargai serta diwujudkan dengan adil dan transparan.

Elnino M. Husein Mohi

No Comments

Elnino M. Husein Mohi
Anggota DPD-RI, Gorontalo

Sebuah Kisah Perlawanan Terhadap Money Politics

Seantero Provinsi Gorontalo tercengang. Penghujung April 2009, ketika penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mulai mendekati final. Para elit lokal tersentak. Nyaris tiada seorang pun yang percaya dengan munculnya nama Elnino M. Husein Mohi di peringkat ketiga di antara 19 tokoh besar dan konglomerat Gorontalo yang jadi calon anggota DPD-RI. Dia, secara mengejutkan, bahkan memenangkan Pemilu Legislatif tanpa sedikit pun melakukan pelanggaran peraturan Pemilu.

Elnino. Dia bukan orang kaya. Bukan pula politisi, bukan elit, bukan pejabat—bahkan bukan keluarga pejabat, bukan tokoh lokal. Pemuda bertubuh kecil berkulit gelap itu hanyalah seorang wartawan. Hanya seorang aktifis. Maka hampir tidak ada yang percaya, dengan tabungan pribadinya sebesar Rp. 2,5 juta, Elnino meraih hampir 50 ribu suara atau 9% dari total pemilih Gorontalo.

Sungguh tidak mungkin dengan dana segitu Elnino mampu menjangkau wilayah Gorontalo—yang luasnya lebih dari 12 ribu kilometer persegi—di masa kampanye. Tim Pemenangan Elnino menyadari kendala itu. Dengan usaha keras dan cara yang simpatik, mereka mengumpulkan sumbangan dari ribuan sahabat Elnino. “Dalam waktu 9 bulan, kami berhasil mengumpulkan cukup banyak, totalnya Rp. 55.545.000. Jumlah itu kami laporkan ke KPUD dan Panwaslu,” ungkap Thariq Modanggu, Ketua Tim Pemenangan Elnino.

Mungkin itu adalah ongkos politik termurah, karena bila dibagi dengan jumlah suara Elnino akan mendapatkan rata-rata sekitar Rp. 1100 per suara. Uang itu bukan dibagi-bagi ke pemilih, melainkan untuk biaya bensin dan sewa kendaraan berkeliling Gorontalo, biaya administrasi kelengkapan syarat calon, biaya iklan radio, pencetakan baliho, stiker, leaflet untuk alat kampanye, dll.

Bagi Elnino dan para sahabatnya, pada hakikatnya setiap individu tidak menginginkan praktek money politics. “Tidak satu orang pun, sejatinya, yang mau menjual suaranya. Tidak ada yang nuraninya memilih seseorang hanya karena sudah diberi sesuatu. Orang memilih seorang caleg atau calon pemimpin pasti bukan semata-mata karena uang, mesti ada alasan lain,” tutur Elnino.

Hanya saja, sekarang ini sebagian besar rakyat telah bersikap masa bodoh dan apatis terhadap “pesta demokrasi”. Padahal, triliunan rupiah uang negara/rakyat dihabiskan untuk event tersebut. Di mata sebagian besar rakyat, wakilnya di parlemen tidak memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan mereka. Yang benar-benar nyata dan bisa dinikmati rakyat hanyalah ketika mereka membagi-bagikan uang, sembako, dll.

Kenapa rakyat mau money politics, menjual suaranya? Karena menurut rakyat, semua Caleg/Cabup/Cawali/Cagub…semuanya tidak bisa dipercaya. Jadi, daripada memilih seseorang tanpa dapat apa-apa, ya sudah…pilih saja yang sudah memberi sesuatu. Toh siapa pun yang kita pilih, nasib kita begini-begini saja. Begitu pikiran sebagian besar rakyat. Sangat apatis, putus asa.

Apatisme itulah yang berusaha dikikis habis oleh Elnino dan para sahabatnya—kelompok intelektual muda Gorontalo yang terdiri dari para aktifis pemuda, mahasiswa, dosen, wartawan dan PNS. Mereka mencoba membuktikan kepada rakyat, bahwa tidak semua calon tidak bisa dipercaya, bahwa pasti ada di antara calon yang masih memiliki kecerdasan dan nurani. Pasti ada yang masih pantas untuk mengemban kepercayaan orang banyak sesuai kewenangan institusionalnya.

PERJUANGAN NILAI LOKAL

Setahun sebelum Pemilu, April 2008, Elnino bersama puluhan sahabatnya bersepakat untuk memberikan warna lain dalam Pemilu 2009, yaitu dengan melakukan gerakan pencerahan politik hingga ke desa-desa. Targetnya adalah menjadikan para opinion leaders di tingkat desa memahami nilai-nilai demokrasi berdasarkan nilai-nilai luhur Gorontalo.

Nilai-nilai luhur Gorontalo itu sendiri bermuara pada empat nilai utama ; kecerdasan, akhlak, kekeluargaan dan persahabatan. Keempat nilai inilah yang menciptakan Empat Zaman Keemasan Gorontalo—dikenal dalam sejarah daerah tersebut dengan “Ilomata Wopato”—sebelum masuknya penjajah Belanda. (Masa kepemimpinan Ilahudu 1382-1427, Matolodulakiki 1550-1580, Eyato-Popa 1673-1677 dan Botutihe 1728-1755). Empat Zaman dimana para raja/presiden dan pejabat negara Gorontalo Serikat dipilih secara demokratis dengan pertimbangan empat nilai luhur tersebut.

Jadi, seseorang menjadi raja/presiden di Gorontalo dipilih oleh rakyat karena yang bersangkutan adalah orang yang paling cerdas, akhlaknya paling bagus, rasa kekeluargaan dan persahabatannya paling tinggi. Tidak ada pertimbangan uang atau pemberian atau sogokan dalam bentuk apa pun ketika memilih penyelenggara negara! Itulah jati diri orang Gorontalo.

“Sebetulnya nilai-nilai luhur tersebut sifatnya universal. Ada di semua suku. Ada di semua bangsa di dunia ini. Hanya saja, perkembangan zaman belakangan ini yang menjadikan kita di Indonesia semakin melupakan nilai-nilai lokal…yang sebetulnya universal itu, kita semakin materialistik…bahkan ketika negara-negara maju mulai meninggalkan budaya materialistik,” papar Elnino.

Dari desa ke desa, Elnino dkk membawa laptop dan LCD pinjaman. Mereka presentasi menjelaskan tentang nilai-nilai tersebut. Mereka bicara dalam tiga konteks; sejarah peradaban bangsa-bangsa di dunia, perkembangan nasional, dan terutama nilai-nilai lokal tersebut.

“Kami jelaskan bahwa peradaban yang maju seperti Mesir, Yunani, Romawi di jaman lama, serta Amerika, Eropa, Jepang, Korea, China, India di jaman baru, semuanya memiliki budaya yang bersandar pada supremasi intelektual, supremasi ilmu pengetahuan dan bukan supremasi uang atau kekuasaan,” ujarnya.

POLITIK PENCERAHAN

Pada Juni 2008 Elnino didaulat oleh kelompoknya untuk menjadi calon anggota DPD. Non partai. Alasannya ada tiga. Pertama, sebagai tindakan konkrit dalam politik. “Elnino harus menjadi contoh calon legislatif. Dia mesti terikat dengan nilai-nilai yang dikampanyekan. Dia harus memberi teladan, bagaimana menjadi calon. Dia mesti memberi contoh sikap calon yang kalah bila dia kalah atau memberi contoh bagaimana seharusnya wakil rakyat bila dia menang,” papar Ketua Tim Pemenangan, Thariq Modanggu.

Kedua, perjuangan nilai harus ikut masuk ke semua partai politik. “Bila Elnino menjadi calon anggota DPR, maka akan sulit bagi kami untuk masuk ke semua kalangan di Gorontalo karena dibatasi secara psikologis oleh dinding parpol. Karena itu, dia kami calonkan ke DPD-RI dan slogan yang kami pakai untuk menghindari benturan dengan parpol adalah “Apa pun partainya, Elnino DPD-nya”. Itu membuatnya jadi inklusif,” tutur Thariq.

Alasan ketiga, bahwa pencalonan adalah pengabdian. “Tidak ada target kami untuk menang. Kami hanya ingin mengukur sejauh mana efektifitas gerakan pencerahan politik ini. Pencalonan Elnino itu sendiri adalah pengabdian kami. Jadi, kami bergerak tanpa beban sama sekali,” kata Thariq yang juga seorang dosen itu.

Selama 11 bulan, Elnino dkk hanya sempat mendatangi 192 dari total 585 desa yang ada di Gorontalo. Di setiap desa pun Elnino hanya berdiskusi tidak lebih dari 12 orang. “Biasanya di setiap pertemuan atau tiap desa kami hanya mengundang dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh kunci saja ; aparatur desa, guru, imam, tokoh pemuda desa. Biasanya tidak lebih dari dua belas orang saja,” kisah Elnino.

Uniknya, di setiap kesempatan presentasi, Elnino nyaris tak pernah meminta untuk dipilih. Mengapa? “Dua latar kenapa tak minta dipilih. Pertama, alasan yang terdengar klasik, yaitu nabi kita tidak menganjurkan memberi jabatan kepada yang meminta. Kedua, dalam komunikasi pun akan terasa sangat tidak elegan bila kita minta dipilih. Nggak sreg gitu…rasanya kayak pengemis jabatan,” jawab Elnino.

Luar biasa akibat politik yang diperoleh Elnino dan para sahabatnya. Mereka bukan saja memperoleh pemilih atau pendukung di desa-desa yang mereka datangi, tetapi bahkan membuat para tokoh desa secara sukarela dan militan menjadi juru kampanye mereka secara informal. Tak heran bila di antara tokoh-tokoh desa itu ada juga yang sukarela menyumbangkan bantuan logistik untuk kampanye Elnino.

Berbasis kampus serta dibantu oleh para wartawan, ribuan sahabatnya dan tokoh-tokoh desa, Elnino M. Husein Mohi membalikkan asumsi di Gorontalo bahwa politik hanya milik orang berduit. Kini semakin banyak orang-orang muda Gorontalo yang mengkader dirinya sendiri untuk menjadi pemimpin. Mereka terorganisir dengan baik dalam organisasi-organisasi pemuda dan mahasiswa. Mereka ingin menjadi Elnino-Elnino baru yang akan mencerdaskan masyarakatnya, bukan hanya di bidang politik, tapi juga di bidang lainnya.

IDE DI DPD

Merasa dipilih melalui jalan yang “benar”, membuat Elnino memiliki beban yang cukup berat untuk membuktikan bahwa masyarakat tidak salah pilih. Hanya saja ia menghadapi kendala besar terkait minimnya wewenang DPD-RI, yakni hanya sekedar mengusulkan ke DPR-RI. Agar tidak mengecewakan konstituen, ia melaporkan seluruh usulannya di DPD-RI ke daerah pemilihannya.

Salah satu konsep penting yang sedang diperjuangkan Elnino adalah mengenai sistem otonomi daerah. “Semestinya struktur pemerintahan daerah di seluruh Indonesia bisa meniru struktur Pemda DKI Jakarta. Lebih produktif untuk membangun bangsa,” tutur Elnino.

Seperti kita ketahui, di Jakarta, hanya gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat. Bupati/walikota ditunjuk oleh gubernur. Hanya ada DPRD Provinsi, tidak ada DPRD Kabupaten/Kota. Artinya, 15 juta penduduk Jakarta ditangani oleh hanya 102 pejabat politik, yaitu gubernur, wakil gubernur dan 100 anggota DPRD Provinsi. “Bandingkan dengan Gorontalo yang penduduknya hanya 1 juta jiwa, ditangani oleh tujuh kepala daerah, tujuh wakil kepala daerah dan 215 anggota DPRD Prov/Kab/Kota. Sangat tidak efisien,” papar Elnino yang pernah menguraikan idenya tersebut beserta berbagai alasannya dalam artikel di Koran Jakarta, detik.com, dll.

Elnino juga melontarkan ide untuk memindahkan ibukota negara ke luar Pulau Jawa. “Jakarta sudah tidak representatif lagi untuk kelancaran urusan pemerintahan, karna kota ini sudah terlanjur menjadi pusat segala-galanya; ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, pemerintahan, dll. Jadi, ada baiknya urusan pemerintahan negara ini dipusatkan di tempat lain. Kalau perlu, ke luar Pulau Jawa untuk membuktikan bahwa bangsa ini benar-benar satu kesatuan, juga bahwa orang Jawa—walaupun mayoritas—tetap rela ibukota pindah ke pulau lain,” paparnya.

Sedangkan mengenai peraturan Pilkada, Elnino mengusulkan agar calon bertahan (incumbent) diharuskan cuti besar di luar tanggungan negara selama 3 bulan sebelum hari pencoblosan. Ini untuk menghindari penggunaan asset maupun aparatur pemerintah daerah dalam kampanye.

Seperti para senator lainnya, Elnino merasa harus berusaha melakukan perubahan konstitusi. Salah satu alasannya adalah kewenangan DPD-RI yang belum seperti idealnya. “Sekarang ini DPD-RI seperti majelis rendah, hanya mengusulkan ke DPR. Mestinya DPD diberi kewenangan yang sama dengan DPR, menetapkan dan mengesahkan undang-undang, walaupun hanya untuk bidang-bidang tertentu,” ungkapnya.

Ide-ide seperti di atas tentu akan mendapatkan tantangan yang berat. Banyak kepentingan yang harus dilanggar bila ide-ide tersebut menjadi kenyataan. “Tapi bagi saya, soal berhasil atau tidak, tidak masalah. Yang penting konstituen tahu bahwa saya serius berpikir dan bekerja untuk bangsa ini. Toh saya tetap meyakini, ide-ide itu akan menjadi nyata, walaupun mungkin harus menunggu 10-15 tahun lagi,” tuturnya.

SENATOR TINGGAL DI ASRAMA MAHASISWA

Lain lagi beban moral yang wajib ditanggung Elnino. Terpilih secara murni, bahkan tak mengeluarkan ongkos yang besar, Elnino menciptakan sistem untuk mengelola seluruh uang yang diperoleh dari DPD agar dapat bermanfaat bagi konstituennya rakyat Gorontalo. “Tidak elok sebetulnya bila digembar-gemborkan soal ini. Tetapi secara garis besar, seluruh pemasukan dari DPD masuk ke Tim-9, dulu adalah Tim Pemenangan Elnino, lalu Tim-9 inilah yang memanfaatkan dana tersebut untuk menggaji Elnino, menyusun program kerakyatan dan melaksanakannya,” beber Thariq Modanggu yang saat ini menjadi Ketua Tim-9 tersebut.

Sejak dilantik 1 Oktober 2009, hingga saat buku ini diterbitkan, Elnino masih menginap di Asrama Mahasiswa Gorontalo, Jl. Salemba Tengah no. 29. Sebetulnya dia sendiri risih dengan kondisi itu. “Soal tinggal di asrama sih saya sudah biasa. Sejak SMA tinggal di asrama, hingga dua tahun lalu juga tinggal di asrama ini waktu kuliah S2 di UI. Tetapi kadang saya risih karena ada saja orang yang menganggap saya sok suci, sok miskin, hehe…,” ungkap pria murah senyum itu.

DARI TUKANG BECAK, INGIN JADI DUBES

Elnino adalah anak ketujuh dari delapan bersaudara. Bapaknya, Mustapa Mohi adalah seorang guru, sedangkan ibunya, Hadjari Ismail Lebie adalah seorang perawat. Kehidupan masa kecilnya cukup menderita karena sang ayah meninggal saat kelas tiga SMP dan disusul ibunda ketika SMA. Untungnya, Elnino dianugerahi Tuhan kecerdasan otak luar biasa yang membuatnya mampu melanjutkan pendidikan berkat beasiswa.

“Dari tujuh saudara yang lain, saya paling tinggi sekolahnya. Sejak SMP, SMA Don Bosco Pondok Indah dan SMA Lab School di Jakarta, sampai kuliah di STT Telkom Bandung. Semua biaya sekolah saya dapatkan dari beasiswa yang berasal dari orang-orang Gorontalo yang sukses di Jakarta,” kisahnya.

Di samping beasiswa ia juga harus membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi di perantauan ia hidup sebatang kara, sehingga harus berjuang sendirian. Saat SMA di Jakarta, Elnino sempat mengamen, menjadi kenek bus kota dan tukang antar koran.

Perjuangan serupa dijalaninya saat menempuh pendidikan tinggi di STT Telkom Bandung, yang juga dibiayai “beasiswa”. “Saya sempat menjadi penarik becak di kampus, karena beasiswa hanya cukup untuk biaya kuliah. STT kan mahal, sekitar Rp 750 ribu per semester sedangkan biaya hidup saya Rp 50 ribu sendiri. Saya berhenti menarik becak setelah semester III karena malu sama adik kelas. Becak saya jual dan mulai usaha sablon,” jelasnya.

Untuk membiayai kuliah, Elnino mengajukan “proposal” kepada orang-orang kaya Gorontalo di Jakarta. Dari merekalah biaya kuliah yang lumayan besar tersebut didapatnya hingga menyelesaikan pendidikan. Memasuki semester VIII, Elnino sudah mulai “kaya” karena memiliki usaha di bidang sablon dan wartel. Sebagai mahasiswa perantauan dengan biaya sendiri, ia mampu membeli motor, TV dan buku-buku referensi.

Beroleh gelar Sarjana Teknik dari STT Telkom (1998), Elnino kembali ke kampung halaman dan bekerja sebagai wartawan. Meskipun mendapat tentangan dari saudara-saudaranya yang menghendakinya menjadi PNS, ia jalan terus. Ia beranggapan profesi wartawan adalah paling terhormat di antara pekerjaan lain.

“Tersinggung saya ketika dibilang sekolah tinggi ‘cuma’ menjadi wartawan. Makanya ketika kakak meminta ijazah saya didaftarkan jadi PNS, tidak saya kasih. Bagi saya, wartawan adalah profesi yang sangat terhormat,” kata Redaktur Eksekutif Radar Gorontalo ini.

Ditanya tentang cita-citanya kedepan, Elnino hanya menjawa pendek sambil tersenyum simpul, “Duta Besar.” Dubes di mana maunya? “Di Spanyol, hehehe. Anak saya akan bisa berbahasa Inggris, Spanyol, Indonesia dan Gorontalo. Saya sendiri bisa menonton pertandingan Real Madrid vs Barcelona setiap hari, gratis pula,” katanya sembari bercanda.

KEINGINAN LUHUR

Menurut Elnino, permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia bersumber dari tidak diamalkannya UUD 1945 secara konsekwen. Di mana dalam Pembukaan UUD’45 termaktub kalimat “Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur…”. Tanpa keinginan luhur, maka faktor Tuhan menjadi nihil. “Tanpa niatan luhur, korupsi di mana-mana, bahkan terjadi ‘penjajahan’ dari pihak luar negeri. Pelaksanaan sistem otonomi, sistem ketatanegaraan dan undang-undang, semua kacau balau. Dari pusat hingga daerah,” tegasnya.

Dia juga mengimbau, agar orang-orang cerdas, para cerdik-pandai, yang mengkampanyekan moralitas jangan hanya diam di kampus. Mereka tidak boleh hanya berteriak-teriak menyoroti kesalahan sistem tanpa harus terlibat di dalam sistem.

“Jangan hanya menikmati status sebagai intelektual, independen dan hanya menjadi pengamat. Mari rame-rame masuk partai, menjadi anggota DPR, DPRD, atau sekalian mencalonkan diri jadi kepala daerah. Minimal seperti saya, jadi calon anggota DPD. Jangan sampai karena orang baik tidak berminat mengambil alih kekuasaan, maka kekuasaan jatuh ke tangan orang jahat. Tapi… mungkin juga mereka takut kalah dalam pencalonan, padahal pencalonan itu sendiri adalah pengabdian,” ungkapnya.

Elnino kembali mengingatkan bahwa semua peradaban maju karena supremasi ilmu pengetahuan di segala bidang, termasuk dalam politik. Uang hanyalah akibat dari diterapkannya ilmu pengetahuan pada sebuah negara. Dengan mengedepankan supremasi ilmu pengetahuan, bangsa Indonesia tidak akan lagi menjadi bangsa kuli. Bahkan bukan tidak mungkin  melebihi Amerika dan negara adidaya lainnya, mengingat besarnya potensi yang dimiliki bangsa ini.

BIODATA

Elnino M. Husein Mohi
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Komite I : Bidang Otonomi Daerah, Hubungan Pusat-Daerah, Pemekaran Daerah, Politik Lokal – Pilkada.

TTL : Gorontalo, 30 Oktober 1974
Alamat : Jl. Barito No. 38, BulotadaA Timur, Kota Utara, Kota Gorontalo. Website : www.elnino.web.id.
Orang tua : Mustapa Mohi (alm), Hadjari Ismail Lebie (almh)
Isteri : Umin Kango, S.Pd
Anak : Nun Farida Aryani (6 thn), Alif Lam Mohi (3 thn), Elnino Mustafa Hussein Mohi (1 thn)

PENDIDIKAN:
“Leadership and Language Training”, SILC, University of Arkansas at Fayetteville, USA (2007)
Universitas Indonesia, Program Pascasarjana Manajemen Komunikasi Politik (2007).
STT Telkom, Bandung. Jurusan Teknik dan Manajemen Industri (1998)
SMU Negeri 81 Labschool, Jakarta Timur (1993)
SMP Negeri 6 Gorontalo (1990)
SDN II Ayula, Tapa, Gorontalo (1987)

ORGANISASI:
1.    Ketua Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (Masika-ICMI) Wilayah Gorontalo.
2.    Perwakilan Yayasan Suharso Monoarfa (Sumo Foundation) untuk Provinsi Gorontalo.
3.    Sekretaris The Presnas Centre. (Himpunan para mantan pejuang pembentukan Provinsi Gorontalo)
4.    Wakil Ketua Aliansi Pengawal Perjuangan Provinsi Gorontalo (AP3G).
5.    Anggota Kehormatan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gorontalo.
6.    Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo (2003-2005)

PEKERJAAN
1.    Redaktur Eksekutif Harian Tribun Gorontalo (sekarang Radar Gorontalo).
2.    Redaktur Harian Gorontalo Post (2001-2002)
3.    Pemimpin Redaksi “Habari Lo Lipu” (media sosialisasi perjuangan pembentukan provinsi Gorontalo, 1999-2001)

BUKU KARYA TULIS
Media Politik vs. Politik Media. (draft, diambil dari intisari thesis S-2)
Abad Besar Gorontalo. 2003. Presnas Publishing. Gorontalo. (Ditulis bersama Alim S. Niode)
Walikota Medi. 2002. Presnas Publishing. Gorontalo.
Juga menjadi kontributor, penyunting atau editor dalam 9 buku lainnya, yakni ; Moodelo (Medi Botutihe, 2006), Mahligai Bertabur Cinta (Zulhelmi Alting, 2005), Menggagas Masa Depan Gorontalo (Funco Tanipu dkk, 2004), Gorontalo Serambi Madinah (Medi Botutihe, 2003), Nani Wartabone (Tim Diknas, 2003),  Negarawan Dari Desa (La Ode Aman, 2003),  Anda dan Pemilu 2004 (KPU Provinsi Gorontalo, 2003), Sang Deklarator (Hardi Nurdin, 2002), Paradigma Baru Industri Pangan Indonesia (Thamrin Djafar, 1999)

PENGHARGAAN DAN BEASISWA
Piagam “Arkansas Ambassador” (Duta Arkansas) dari Gubernur Arkansas, Amerika Serikat (2007)
Piagam “Pejuang Pembentukan Provinsi” dari Gubernur Gorontalo (2001)
Nominator “Man of The Year—2003” versi Harian Gorontalo Post
International Fellowship Program—Ford Foundation, Amerika Serikat (2005-2007)
Beasiswa Yayasan 23 Januari ’42 (1993-1998)
Beasiswa “Program Habibie” dari Pemda Kodya Gorontalo (1990-1993).

Kombes Pol. Drs. Siswandi

No Comments

Kanit II Direktorat IV Bareskrim Polri

Indonesia Pangsa Narkotika Dunia

Peredaran narkotika dan obat-obatan (narkoba) semakin meluas belakangan ini. Maraknya bisnis narkoba tidak lepas dari besarnya perputaran uang haram di dalamnya. Tidak tanggung-tanggung, menurut laporan lembaga PBB, United Nation Office on Drug and Crime (UNODC), nilai perdagangan narkoba tahun 2003 mencapai US $ 322 miliar. Angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan Gross Domestic Product (GDP) 88 persen negara-negara di dunia. Sedangkan di Indonesia, tercatat sebesar Rp12 triliun dihasilkan dari perdagangan narkoba.

Meskipun demikian, besaran uang yang dihasilkan tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Karena dampak penyalahgunaan narkotika sangat luas. Tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik dan mental tetapi juga ketenangan kehidupan dalam keluarga, meresahkan masyarakat dan terjadinya pelanggaran hukum. Dampak nyata yang dapat dilihat langsung dari pengguna narkoba adalah perubahan perilaku (malas, melawan, membantah, berbohong, dan lain-lain), kriminalitas, prostitusi, keluarga hancur, putus sekolah, penyakit AIDS, HIV sampai meninggal dunia.

Pemakai narkoba berubah menjadi orang egois, eksklusif, paranaoid, jahat dan asosial. Tuntutan kebutuhan fisik tersebut membuat sebagian besar pengguna narkoba mengalami kerusakan mental dan moral. Banyak pengguna yang untuk memenuhi kebutuhan terhadap narkoba menjadi pelacur, penipu, penjahat dan pembunuh. Kejahatan yang dilakukan pun tidak pandang bulu, bisa menimpa teman, sahabat, saudara bahkan orang tua kandungnya sendiri.

“Kondisi fisik yang lemah membuat mereka malas yang berujung menjadi bodoh dan miskin. Akan menjadi semakin berbahaya ketika orang miskin memiliki kebutuhan mahal karena mereka akan menjadi jahat. Ini akan menjadi ancaman bagi masyarakat, menjadi penyakit dan malapetakan bagi bangsa. Pemakai narkoba tidak hanya mengalami gangguan kesehatan, tetapi juga datangnya penyakit menular,” kata Kombes Pol. Siswandi, dalam bukunya “Pangsa Narkotika Dunia Indonesia”.

Menurut Siswandi, kerusakan yang tidak kalah berbahaya adalah gangguan psikologis serta kerusakan mental dan moral. Seorang anggota keluarga menjadi pengguna narkoba akan menimbulkan beragam masalah bagi keluarga tersebut. Awalnya masalah psikologis berupa gangguan keharmonisan rumah tangga karena muncul rasa malu pada anggota keluarga yang lain kepada tetangga dan masyarakat.

Dari masalah psikologis akan berkembang menjadi masalah ekonomi, ketika keluarga memutuskan untuk merehabilitasi anggota keluarga yang terjerumus ke lembah narkoba. Upaya mengembalikan anggota keluarga ke jalan yang benar ini memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Padahal, keluarga telah kehilangan barang-barang berharga akibat pengguna narkoba mencuri dan menjualnya untuk memenuhi ketergantungan terhadap narkoba.

Masalah ekonomi yang ditimbulkan akibat kenekatan pengguna narkoba bisa menghancurkan keluarga. Tidak hanya sekadar terkurasnya harta benda –baik yang dicuri maupun untuk rehabilitasi- tetapi bisa berujung kekerasan dalam rumah tangga. Mulai tingkat perkelahian, pemaksaan, penganiayaan dan yang lebih tragis terjadi pembunuhan sesama anggota keluarga.

Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga bisa mengakibatkan perceraian, anak terlantar, putusnya hubungan asmara, putus sekolah dan lain-lain. Intinya, masalah narkotika akan merembet kepada masalah-masalah lain yang lebih luas dan berbahaya seperti kriminalitas, prostitusi, korupsi, kolusi, nepotisme dan lain-lain.

Bila kerusakan tatanan kehidupan meluas ke seluruh pelosok negeri, pembangunan akan terhambat, kemiskinan meluas, kekacauan merata dan kejahatan muncul di mana-mana. “Jika demkian, sekeras apapun usaha kita membangun negara, kehancuran bangsa ini tinggal menunggu waktu. Intinya, narkotika dapat membunuh anak bangsa,” tegasnya.

Negeri Seribu Pintu

Melihat begitu besarnya uang yang beredar di dunia narkoba, bisnis ini sudah menggurita di seluruh dunia sejak puluhan tahun lalu. Nama-nama besar mafia dunia tidak bisa dilepaskan dari bisnis narkoba, meskipun mungkin berkedok usaha yang secara hukum resmi dan legal. Sementara di Indonesia, bisnis narkoba telah tumbuh sejak zaman penjajahan Belanda. Saat itu, bahkan narkoba merupakan bisnis yang legal sesuai hukum Belanda.

Pasca kemerdekaan bisnis narkoba di Indonesia dilarang secara hukum. Meskipun demikian, beberapa “pemain” tetap melakukan bisnis narkoba secara sembunyi-sembunyi. Apalagi barang haram berupa ganja bisa ditemukan secara alami di wilayah Sumatera seperti Aceh, Jawa dan daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat cepat, menjadikan negeri ini sebagai target pangsa narkoba dunia.

Di sisi lain, jalan untuk memasukkan narkoba ke Indonesia pun terbuka lebar. Meskipun jalur penerbangan udara relative tertutup karena ketatnya penjagaan petugas, namun Indonesia memiliki 17.840 pulau besar dan kecil. Artinya, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang (95.181 kilometer dan terpanjang di dunia) dengan beberapa pelabuhan saja yang diawasi petugas. Inilah celah yang bisa dimanfaatkan oleh penyelundup narkoba disamping perbatasan dengan negara lain.

“Dunia internasional mengakui potensi kekayaan Indonesia sebagai sebuah kekuatan yang luar biasa. Sejak dahulu, Indonesia menjadi ‘target serbu’ negara luar yang hendak berkuasa atas negeri kepulauan ini. Tetapi sebagai negara kepulauan dengan segala potensinya memang menguntungkan di satu sisi. Tetapi sekaligus merugikan karena menjadi peluang bagi penyelundupan narkoba. Artinya, seluruh pesisir Indonesia menjadi puntu masuk datangnya barang atau orang dari luar negeri,” ujarnya.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 39 pelabuhan laut yang terbuka bagi perdagangan internasional. Selain itu, banyak pelabuhan laut yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat setempat. Meskipun demikian, kedua pelabuhan –baik internasional maupun tradisional- menjadi sarana untuk penyelundupan narkoba secara efektif sehingga memerlukan pengawasan intensif aparat.

Di daratan, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara pada 47 kecamatan. Yakni 19 kecamatan berbatasan langsung dengan Malaysia, 17 kecamatan berbatasan dengan Papua New Guinea dan 10 kecamatan berbatasan langsung dengan Timor Leste. Masing-masing perbatasan memiliki karakteristik tersendiri terkait permasalahan pelintas batas serta arus keluar masuk barang.

Pintu masuk peredaran narkoba lainnya adalah bandar udara yang berjumlah 22 di seluruh Indonesia. Beberapa bandara langsung didarati pesawat dari luar negeri tanpa harus transit di Bandara Soekarno Hatta sebagai bandara internasional utama. Dari sinilah, beberapa kali petugas berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dari sindikat luar negeri ke Indonesia. Oleh karena itu, saat ini 10 bandara mendapatkan pengawasan prioritas terkait penyelundupan narkoba.

Pertanyaannya, mengapa Indonesia menjadi surga bagi para pemasok narkoba internasional? Padahal, secara ekonomi penduduk Indonesia masih kalah sejahtera dibandingkan dengan penduduk negara-negara di sekitarnya. Artinya daya beli rakyat Indonesia masih rendah daripada penduduk Malaysia, Thailand apalagi Singapura.

Jawabannya, perbandingan harga antara pasaran narkoba dunia dan Indonesia tidak tanggung-tanggung, mencapai 2000 persen. Artinya untuk harga Rp600 ribu per gram shabu di Iran, orang Indonesia berani membayar Rp2 juta. Sementara di Malaysia barang yang sama hanya dihargai maksimal Rp360 ribu saja setiap gram-nya. Begitu juga dengan heroin yang di Kolombia per gram hanya Rp38.700 di Indonesia mencapai Rp2 juta.

Dengan semakin meningkatnya pengguna narkoba di Indonesia -dari 3,2 juta tahun 2004 menjadi 3,6 juta tahun 2010- Indonesia adalah benar-benar surga bagi para mafia narkoba internasional. Tidak heran, segala cara digunakan untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia.

Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015

Peredaran narkoba harus diperangi sampai ke akar-akarnya. Seperti juga telah dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Hari Anti Narkotika International (HUT HANI) tahun 2006, “Negara tidak boleh kalah melawan penjahat apalagi SIndikat Narkotika”. Oleh karena itu, perang terhadap narkotika setara dengan perang melawan korupsi dan terorisme. Sebab, fakta akibat kejahatan narkotika setiap hari 50 anak Indonesia meninggal dunia.

Dengan begitu, perang terhadap narkotika merupakan perang seluruh rakyat Indonesia. Persoalan narkotika telah dikaji dari berbagai aspek, mulai kesehatan dan psikologis semuanya berbahaya bagi kehidupan. Tidak hanya jumlah korban yang terus meningkat tetapi juga dampak sistemik dari penggunaan narkoba tidak pada tempatnya yang mengakibatkan rusaknya generasi muda. Dikhawatirkan, dampak narkoba ke depan akan mengancam kedaulatan negara.

Fakta yang terkumpul dari lapangan, terungkap maraknya peredaran narkoba di Indonesia tidak lepas dari 12 unsur yang memudahkan barang haram tersebut beredar dan berkembang. Peluang tersebut menjadi faktor kunci yang mendorong sindikat narkotika internasional menjadikan Indonesia sebagai pangsa dengan populasi 230 juta jiwa. Adapun 12 peluang dan penyebab masuknya narkoba ke Indonesia adalah:

1. Banyaknya Pintu Masuk
Faktor geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menyebabkan banyak celah yang memudahkan sindikat narkotika internasional masuk ke wilayah nusantara. Caranya lewat tiga pintu masuk yang tersedia, darat, laut dan udara dengan komposisi terbanyak lewat laut, disusul darat dan udara.

2. Murahnya Harga Kurir
Penyelundupan narkoba di Indonesia turut melibatkan WNI sebagai kurir kebanyakan akibat masalah ekonomi yang menderanya. Celakanya upah yang mereka terima sangat mudah dan tidak sepadan dengan risiko yang harus mereka hadapi ketika tertangkap.

3. Mudahnya Merekrut Kurir
Selain murah, kurir Indonesia juga sangat mudah direkrut. Iming-iming bepergian ke luar negeri, memacari sampai menikahi, adalah cara termudah untuk memperoleh kurir.

4. Mudahnya Membentuk Jaringan
Kejahatan narkoba adalah kejahatan terorganisir yang sangat rapi dan melibatkan banyak orang. Sistem kurir, membuat tidak hanya antar kurir tidak saling mengenal, juga antara kurir dengan bosnya tidak pernah terjadi pertemuan. Kurir hanya mengenal orang yang merekrutnya sehingga ketika tertangkap jaringan terputus.

5. Tingginya Harga Jual
Harga jual narkoba di Indonesia yang sangat tinggi membuat sindikat narkoba internasional tertarik menjual dagangannya di sini. Motif keuntungan akibat harga selangit mendorong sindikat dengan segala cara berusaha memasukkan narkoba ke Indonesia.

6. Mudahnya Mencari Tempat Tinggal
Indonesia menjadi surga bagi para pengedar narkoba internasional karena sangat mudah mencari tempat tinggal. Saat ini, demi mengagungkan privasi rumah, apartemen, hotel sampai kos-kosan tidak peduli dengan aktivitas penyewa.

7. Tingginya Jumlah Penduduk
Narkoba tetaplah sebuah bisnis, sehingga sesuai analisis bisnis Indonesia merupakan target pasar yang sangat menarik. Jumlah penduduk yang besar dengan daya beli dan selera tinggi pada tingkat atas menjadi sasaran pemasaran barang haram tersebut.

8. Penerapan Sanksi Hukum Kurang Maksimal
Meskipun Indonesia negara hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi, tetapi masih memerlukan pengawasan dalam penerapan sanksi hukum bagi terpidana. Banyak kasus hukum besar yang mendapat sanksi kecil dan sebaliknya kasus-kasus hukum kecil justru memperoleh sanksi yang maksimal.

9. Kurang Memiliki Kepastian Hukum
Tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam UU No. 5 1997 tentang psikotropika, dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur semua hal terkait dengan hukuman dan vonis pelaku kejahatan narkotika. Sayangnya dalam penerapannya tidak ada kepastian hukum sehingga banyak terpidana mati narkoba yang tidak kunjung dieksekusi bahkan memperoleh pengampunan atau pengurangan hukum.

10. Terbatasnya Peralatan dan Kurangnya SDM
Perlindungan terhadap keselamatan masyarakat Indonesia terkait narkoba sejatinya didukung oleh sumber daya manusia (SDM) dan peralatan yang kuat. Sayangnya, sumber daya yang dimiliki kepolisian masih sangat minim pengetahuan narkotika dalam menghadapi sindikat narkotika yang terus mencari modus operandi baru.

11. Lemahnya Pengawasan di Pintu Masuk
Kebanggaan sebagai negara dengan belasan ribu pulau memang patut disyukuri. Namun, jangan sampai kekayaan itu membuat bangsa Indonesia terlena sehingga bisa digunakan sebagai pintu masuk bagi sindikat narkoba internasional untuk memasukkan narkoba ke Indonesia.

12. Tingginya Ego Sektoral
Penanggulangan bahaya narkoba masih terkendala adanya egosentrisme sektoral antar instansi yang terlibat di dalam penanganan narkotika. Mulai petugas Bea dan Cukai, BNN dan Kepolisian Republik Indonesia, semua berjalan sesuai tupoksi masing-masing. Meskipun terkadang ego sektoral membuat penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian menjadi gagal.

Melihat kenyataan tersebut, diperlukan good will dan political will dari seluruh elemen untuk pemberantasan peredaran narkoba. Dari 12 peluang tersebarnya narkoba tersebut jelas terlihat bahwa Indonesia sangat sulit untuk keluar dari cengkeraman jerat narkotika. Masih memerlukan upaya keras, tegas dan terus menerus untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba.

“Memang Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015 telah dicanangkan. Begitu juga negara-negara ASEAN yang bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sebagai bagian dari Polri, saya harus tunduk, patuh serta berkomitmen mensukseskan agenda nasional tersebut. Hanya niat dan keinginan saja yang memampukan kita melawan sindikat narkoba. Karena sejak wacana 2015 bebas narkoba, justru peredaran narkoba di Indonesia semakin tinggi. Dari negara transit menjadi negara tujuan, makanya saat inilah kita harus menentukan apakah kita serius menjadikan 2015 sesuai agenda atau justru menjadi kartel,” tegasnya.

Spesialis Jaringan West Africa

Kombes Pol Siswandi dikenal memiliki spesialisasi pada pengungkapan jaringan narkoba kulit hitam asal Afrika Barat (West Africa). Puluhan pengedar narkoba asal Afrika Barat telah berhasil dibekuk pria kelahiran Medan, 5 Juli 1959 ini. Dalam catatannya, fenomena yang terjadi dalam sindikat peredaran narkoba di Indonesia adalah penggunaan kurir wanita asal Indonesia. Data yang dimiliki instansinya menyebutkan bahwa sejak tahun 2006-2007, tercatat sebanyak 12 wanita Indonesia yang dijadikan kurir jaringan narkoba. Dalam struktur perdagangan narkoba terdiri dari pengedar, pemilik dan kurir.

Beragam profesi direkrut jaringan sindikat narkoba internasional untuk menjadi kurir. Mulai pelajar, ibu rumah tangga, orang yang terjerat hutang sampai nenek-nenek yang memiliki beban domestik direkrut menjadi kurir. Apalagi, karena dalam kondisi terpaksa seperti itu membuat bayaran untuk merekrut kurir di Indonesia sangat murah. Sungguh tidak sebanding dengan taruhan hukuman mati yang akan menimpa mereka dibandingkan dengan nilai narkoba yang harus diantarnya.

Belakangan, jaringan sindikat narkoba asal Afrika Barat merekrut kurir dari negara target yang biasanya wanita. Digunakannya kurir wanita, karena mereka memiliki masalah yang sangat kompleks, yakni beban domestik rumah tangga seperti urusan ekonomi dan anak-anak.

Masalah-masalah kompleks yang dihadapi (sebagian) wanita Indonesia tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh sindikat narkoba Afrika Barat. Apalagi, mind set wanita Indonesia terhadap orang-orang yang berasal dari Afrika Barat sangat baik. Adapun faktor yang membuat wanita Indonesia kepincut jaringan narkoba Afrika Barat dan dijadikan kurir, antara lain:

1. Warga Afrika Barat dinilai memiliki komitmen dan setia sebagai teman
2. Memiliki kemampuan seks yang sangat hebat
3. Memiliki kemampuan persuasi dalam memperdaya dengan berbagai janji-janji maupun imbalan bila berhasil dalam berbisnis
4. Merasa memiliki kebanggaan apabila bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris serta jalan bersama dengan orang-orang West Africa (sehingga berpeluang besar untuk satu kamar dan berbuntut dijadikan istri maupun wanita simpanan)

Keempat faktor inilah yang tanpa disadari dimanfaatkan oleh jaringan narkoba West Afrika, sehingga dengan mudah bisa beroperasi di Indonesia melalui bantuan kurir wanita pribumi. Beberapa siasat dilakukan oleh jaringan ini untuk menjebak beberapa wanita Indonesia yang tidak bisa dihindari, antara lain:

1. Orang-orang West Africa meminjam nomor rekening, ATM serta nomor PIN ATM dengan alasan untuk berbisnis. Para wanita tersebut dijanjikan akan menerima imbalan dari keuntungan bisnisnya (tanpa disadari wanita tersebut akan memberikan ATM berikut nomor PIN-nya)
2. Untuk menjadi guide dan teman West Africa yang notabene bertempat tinggal dalam satu kamar dan berlanjut sampai dijadikan istri maupun wanita simpanan
3. Setelah tinggal sekamar dan dijadikan istri atau wanita simpanan, apabila dengan cara baik-baik tidak bisa dijadikan kurir, maka kemudian dicari-cari kesalahannya untuk dijadikan sebagai ancaman agar bersedia dijadikan kurir dalam sindikat narkoba

Tips Untuk Wanita
Menghindari Jebakan Sindikat Narkoba Afrika Barat

 Hindari ajakan, rayuan dengan janji-janji dengan imbalan maupun dijadikan istri, apalagi gendakan agar tidak tertangkap
 Jangan sekali-kali meminjamkan ATM berikut nomor rekening serta nomor PIN ATM. Walaupun dengan berbagai alasan dan iming-iming janji apapun, karena semua kasus di dalam jaringan sindikat narkoba West Africa menggunakan ATM dengan nama wanita
 Jangan sekali-kali membawa, mengangkut maupun mengambil barang, baik paket, koper, tas dan lain-lain, karena semua kasus narkoba seluruh kurir yang membawa barang narkoba
 Hindari atau tolak bila WN West Africa ingin tahu dan kenal keluarga. Hal tersebut dapat mencegah pemberian apapun oleh sindikat narkoba kepada keluarga (ada kasus yang karena orangtuanya tidak bisa menolak sehingga anaknya diperbolehkan untuk disuruh mengambil koper di luar negeri, yang notabene koper tersebut berisikan heroin)
 Yang paling mujarab, hindari ingin kenal terhadap orang-orang West Africa sebelum mengetahui secara pasti dan jelas identitas, status maupun pekerjaannya di Indonesia. Alangkah lebih baik, konsultasikan dulu kepada instansi yang berwenang (polisi, imigrasi dan instansi lain). Sebagai contoh kasus, jangankan hanya gendaan yang mereka korbankan untuk dijadikan kurir sindikat narkoba, bahkan istri pun mereka korbankan untuk masuk dalam sindikat narkoba. Contoh kasus tersangka Elis Suginah dengan barang bukti 50 gram heroin. Ia menjadi istri West Africa yang sedang hamil 8 bulan dikorbankan untuk mengantarkan heroin sehingga tertangkap dan sampai melahirkan suaminya (WN Nigeria) tidak pernah muncul

Tips untuk Masyarakat
Dalam Upaya Mengungkap Sindikat Narkoba Afrika Barat
1. Apabila ada warga Negara Afrika Barat yang bertempat tinggal sebagai tetangga maupun menjadi warga setempat (karena kontrak, kost dan lain-lain). Tanya dulu identitas yang lengkap dan statusnya sebagai apa (bekerja sama dengan RT/RW, lurah dan camat)
2. Fotocopy dokumen-dokumen yang ada dan dilihat dulu paspor aslinya. Sehingga fotocopy dokumen-dokumen tersebut ada di tingkat RT/RW, kelurahan dan kecamatan (biasanya tidak memiliki paspor asli)
3. Catat dan laporkan kepada aparat setempat bila ada WNA Afrika Barat yang melakukan aktifitas tidak jelas, seperti pergi pagi dan pulang pagi, pergi sore pulang pagi, kehidupan mewah pekerjaan tidak jelas, naik mobil gonta-ganti dan sebagainya
4. Jangan berikan peluang dan kesempatan lingkungan, tempat tinggal tersebut dijadikan basis jaringan Afrika Barat
5. Laporkan segera kepada petugas setempat kalau ada hal-hal yang mencurigakan (paling tidak sudah mencegah, serta berpartisipasi aktif membantu petugas dalam memberantas sindikat narkoba Afrika Barat)

Biodata:

Nama : Drs. Siswandi
Pangkat/NRP: Kombes Pol/59070990
Tempat/Lahir: Medan, 05 Juli 1959
Jabatan : Kepala Unit II
Kesatuan : DIT IV/TP.NARKOBA DAN K.T – BARESKRIM POLRI
No. HP : 0857 1870 0000
Kantor/fax : 021 – 80877403

Riwayat Jabatan:
1. Inspektur Muda Akademi Kepolisian
2. Kapolsek Way Jepara Res Lampung Tengah SUMBAGSEL
3. Ka KPPP Panjang Polwil Lampung Polda SUMBAGSEL
4. Kapolsek Tj Karang Barat Polwil Wil Lampung SUMBAGSEL
5. Kasat Serse Resta Bandar Lampung Polda SUMBAGSEL
6. DIK/Mahasiswa PTIK Angkatan 28 TH. 1991
7. Kasat Serse Res Probolinggo Polda JATIM
8. Kasat Serse Res Surabaya Selatan Polda JATIM
9. Kasubbagin Ops. Serse Ek Dit Serse Polda JATIM
10. Pabandya Skamtibmas Mabes ABRI
11. Kanit Narkotik Ditserse Polda Metro Jaya
12. DIK/Mahasiswa Sespim Pol Angkatan 34 TH. 1997
13. Kabag Narkotik Ditserse Polda KALTIM
14. Kasat VC Dit Pidum Korserse Polri
15. Kasat Serse Polwiltabes Bandung Polda JABAR
16. Kapolresta Cirebon Polda JABAR
17. Kasubag Min Korta Sespati Polri Sespimpol Lembang Bandung DIK Sespati Angkatan 16 TH. 2009
18. Kanit II DIT.IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Februari 2006- sekarang

Penugasan luar negeri:
1. China
2. Hongkong
3. Malaysia
4. Singapura
5. Philipina
6. Kamboja
7. Thailang
8. Korea Selatan
9. Jepang
10. Vietnam
11. Belanda
12. Perancis

Penghargaan:

1. Tahun 2008
International Professional Award 2008
Dalam Kategori Best Professional Yang Ditandatangani Oleh Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi R.I., Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata R.I. Serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan R.I. Tanggal 23 Mei 2008.

2. Tahun 2009
Indonesian Professional And Educator Award 2009
Dari Lembaga Prestasi Indonesia Yang Ditanda Tangani Oleh Director Of Indonesia Strategic Institute (Irham Putra, MSi) Dan Chairman Of Organizing Commite (Fenita Hidayat).

3. Tahun 2010
Indonesian Quality Development Award
Kategori As The Best Professional Of The Year, Yang Ditandatangani Oleh Menko Kesra R.I. Dr. H.R Agung Laksono Serta Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata R.I. Ir. Jero Wacik, SE. Tanggal 12 Feb 2010.

 

Ir. Leo Nababan

No Comments

Staf Khusus Menko Kesra

Penganut Kristiani yang Menjadi Pengurus Masjid

Kekerasan yang mengatasnamakan agama belakangan ini marak terjadi di Indonesia. Bahkan konflik horizontal terjadi antara para pemeluk agama yang seharusnya hidup berdampingan secara damai. Padahal, sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia dengan berbagai macam budaya, adat, suku dan agama, “pernah” bersatu dan hidup rukun. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu telah menjadi pedoman hidup dan menjadi perekat bangsa sejak ribuan tahun lalu.

Namun, seiring perjalanan waktu sikap seperti itu mulai luntur. Perbedaan yang harusnya menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa ini, justru dianggap sebagai kelemahan. Berbagai upaya dipaksakan untuk membuat orang-orang yang berbeda pandangan, mengikuti keyakinan dan aturan-aturan yang dianggap benar oleh sekelompok orang.

Meskipun begitu, tidak semua orang Indonesia berpendapat sama. Di tengah masyarakat banyak sikap-sikap yang menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan dan sekat-sekat telah melebur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Ir. Leo Nababan untuk masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Staf Khusus Menko Kesra tersebut memberikan contoh yang luar biasa bagaimana hidup bermasyarakat. Yakni menjadi pengurus masjid -yang mungkin satu-satunya di Indonesia- meskipun ia sendiri seorang penganut Kristiani taat.

“Agama adalah masalah pribadi, antara manusia dan Tuhan. Kesalahan bangsa ini adalah selalu mencampuradukkan agama dan kehidupan. Itu yang susah, habluminallah dan habluminannas-nya harus seimbang. Saya memang seorang Kristen dan saya bersyukur karena itu. Tetapi saya juga pengurus Masjid Jami’ Al Mukminin di Kayumanis 10, sebagai koordinator pencarian dana pembangunan masjid,” katanya.

Dari sudut pandang Kristiani, Leo Nababan merasa hidupnya tidak berguna apabila mengabaikan nasib tetangganya. Oleh karena itu, ketika melihat kesibukan tetangga-tetangganya yang muslim membangun masjid, ia juga melibatkan diri. Penerimaan warga muslim terhadapnya pun cukup terbuka dan menerimanya sebagai bagian dari kepanitiaan pembangunan masjid. Ia tidak menyia-nyiakan kepercayaan saudara-saudara muslimnya, dan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Leo Nababan sangat menyesalkan adanya kelompok-kelompok yang membawa-bawa agama dalam setiap permasalahan. Jumlah penganut paham ini semakin lama membesar dan terang-terangan memaksakan kehendaknya kepada orang lain yang tidak sepaham. Agama telah menjadi bahan konflik, meskipun dalam kitab suci Al Quran jelas-jelas diajarkan bahwa “Bagimu agamamu, bagiku agamaku”.

“Itu adanya pengakuan bahwa ada agama lain selain Islam. Nabi Muhammad pun mengajarkan kasih sayang kepada sesama manusia, apapun agamanya. Saya adalah seorang Kristen yang setuju pembakaran gereja, karena secara logika TIDAK MUNGKIN gereja dibakar asalkan gereja tersebut “tidak menjadi MENARA GADING” bagi masyarakat di sekitarnya. Artinya, gereja membiarkan tetangga-tetangganya miskin dan kelaparan, tetapi malah membangun menara. Tidak mungkin gereja dibakar kalau gereja melihat kondisi tetangganya,” tandasnya.

Menurut Leo, bangsa Indonesia tidak akan marah kalau ada orang yang mengaku sebagai orang Kristen atau agama lainnya. Karena negara juga mengakui agama sah dan Indonesia: Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu. Sebenarnya bangsa Indonesia sejak zaman dahulu terbiasa hidup damai berdampingan. Hal tersebut tidak hanya sekedar wacana, tetapi benar-benar dipraktekkan dalam hidupnya. Hampir setiap akhir pekan, ia mengajarkan kehidupan yang luas dan damai kepada kedua anaknya.

“Saya mengajaknya ke pesantren (kebetulan saya dekat dengan Pak Kyai, Prof. DR. Achmad Mubarok –Wakil Ketua Umum Partai Demokrat- dan juga Ketua Umum Pondok Pesantren se-Indonesia yang mempunyai Pondok Pesantren di sekitar Jabotabek) supaya bisa bergaul dengan sesama anak bangsa dan berbagi dengan mereka. Kehidupan bangsa ini harus dimulai dari hal-hal kecil seperti itu,” tuturnya. Leo juga mengkritik pelajaran agama di sekolah, yang harus memisahkan anak-anak beragama lain ketika pelajaran sedang berlangsung. “Secara tidak sadar, kita menitipkan permusuhan sejak kecil,” imbuhnya.

Dunia Inovatif

Ir. Leo Nababan dilahirkan pada 30 Oktober 1962 di Sei Rampah, sebuah desa di pedalaman Sumatera Utara. Ia berasal dari keluarga yang sangat bersahaja, marginal dan golongan bawah. Sang ayah, H. Nababan adalah seorang guru jemaah gereja sementara ibunya, L. Simanjuntak (almh) adalah seorang guru SD. Kedua orang tuanya mendidik Leo dengan disiplin keras dalam segala hal menyangkut kehidupannya.

“Tetapi saya tidak pernah menyesali dilahirkan dari keluarga biasa-biasa saja. Saya terus bersyukur karena Tuhan Yesus Maha Besar dan selalu mengandalkan-Nya dalam hidup saya. Dari perjalanan hidup yang sedemikian itu membuat saya sangat concern dalam kemanusiaan, memperjuangkan kaum marginal, kelas bawah dari mana saya berasal,” tegasnya.

Kaum marginal, lanjutnya, harus dituntun dan diberdayakan dengan memberikan dan membuka lowongan pekerjaan seluas-luasnya. Begitu juga dengan memberikan modal agar mereka bisa membuka usaha dan mampu membangun kemandirian. Untuk itu, ia sangat mendukung program pemerintah dibawah koordinasi Menko Kesra seperti penyaluran kredit melalui KUR, program PNPM dan bantuan beasiswa bagi anak miskin berprestasi. “Pendidikan merupakan salah satu terobosan untuk mengubah orang-orang yang terpinggirkan,” tandasnya.

Di sisi lain, menurut Leo, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar apabila mampu mengelola SDM dan sumber daya alam dengan baik. Karena seiring dengan kemajuan teknologi di era globalisasi, tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan semakin berat. Mendidik SDM handal dan hebat tidak cukup untuk menghadapinya. Apalagi CFTA (China Free Trade Area) dan AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang tahun ini mulai berlaku membuat persaingan semakin ketat. Tidak hanya produk dari China dan negara-negara ASEAN yang bebas dipasarkan, tetapi juga pasar tenaga kerja terbuka dan bebas beroperasi di Indonesia.

“Makanya saya mengajak bangsa Indonesia untuk kreatif, karena tantangan ke depan bukan lagi SDM yang hebat. Tetapi SDM inovatif dan kreatif yang akan menjadi andalan bangsa ini ke depan. Kita tidak bisa menutup mata, adanya kemungkinan bahwa negara kita hanya sekadar menjadi pasar dunia luar. Saya minta dengan sangat untuk memacu generasi muda agar berkepribadian dan berjati diri, tetapi juga memiliki inovasi dan kreativitas, agar diakui bangsa lain,” tegas pria 48 tahun yang sudah mengunjungi 36 negara ini.

Leo berharap, bangsa Indonesia tidak bersedih hati dan meratapi kondisinya yang terpuruk sekarang ini. Indonesia adalah negara besar yang “hanya” memerlukan pengelolaan yang benar. Seluruh elemen bangsa harus menatap masa depan yang cemerlang dan melupakan kepahitan masa lalu. Jangan pernah menyesal telah menjadi bangsa Indonesia dan harus bangga karenanya. Kuncinya, harus menggembleng generasi muda menjadi generasi kreatif dan inovatif di era globalisasi ini.

“Saya tegaskan sekali lagi, bangsa ini harus menatap masa depan cemerlang. Dengan catatan bahwa nasionalisme harus terus, jangan menyesali kita ini orang Indonesia dan jangan merendahkan bangsa sendiri. Di rumah saya pasang foto besar saat berkunjung ke Eropa, sepatu saya disemir oleh orang bule. Ini merupakan rangsangan bagi bangsa bahwa jangan menganggap orang bule segalanya. Itu mental bangsa terjajah, toh kenyataannya, sepatu orang Melayu bisa disemir oleh bule,” tegasnya.

Tiga C

Perjalanan panjang Ir. Leo Nababan sebagai anak kampung termarjinalkan yang berhasil menaklukkan berbagai rintangan pantas dijadikan teladan. Sederet prestasi gemilang telah diukir oleh ayah dua anak hasil pernikahannya dengan Dr. Fabiola Alvisi Latu Batara ini. Tokoh Batak insipiratif ini pada usia 35 tahun telah menjadi anggota MPR RI. Kini, tanpa pernah menjadi PNS sebelumnya saat usianya 47 tahun diangkat sebagai pejabat Eselon IB di Kantor Menko Kesra.

Meskipun begitu, alumnus Lemhanas RI KRA XXXIX tahun 2006 ini tidak pernah sombong. Justru sikap yang selalu ditampilkan adalah kerendah hatian, selalu menaruh kepedulian serta penuh kasih kepada sesama. Latar belakang sebagai orang marjinal yang pernah menjadi penggembala kerbau dan itik (parmahan) selalu terbawa.

Pria cerdas yang sejak SD hingga SMA selalu menjadi juara kelas ini, diterima di Institute Pertanian Bogor (IPB) tanpa tes tetapi menyelesaikan studi S1 di Universitas Diponegoro, Semarang. Ia adalah peserta terbaik pertama Penataran Kewaspadaan Nasional (Tarpadnas) Pemuda Tingkat Nasional (1994), terbaik pertama International Standard Learning System (Effective Communications and Interpersonal Relation Skill, 1997), 10 besar terbaik Penataran P4 Pemuda Tingkat Nasional (1995) dan mendapat penghargaan KRA – XXXIX Lemhanas RI (Republik Indonesia) tahun 2006.

“Ketika masuk Lemhanas, terjadi pemikiran-pemikiran yang komprehensif integral tanpa memandang suku, agama dan lain-lain. Itu yang selalu membuat dalam menjalankan hidup saya selalu memberikan hal-hal yang the best bagi bangsa Indonesia. Apapun yang terbaik bagi bangsa ini harus kita berikan dengan setulus hati. Mindset berpikir kita pun harus diubah dan sebagai nasionalis tulen, saya harus berpikir pada kepentingan bangsa,” ujarnya.

Aktivitas berorganisasi dijalani Leo Nababan sejak usia belia. Di Bogor, ia masuk senat dan menjadi salah satu pendiri Gerakan Mahasiswa Kosgoro hingga sampai pada posisi Sekjen DPP Mahasiswa Kosgoro. Leo juga pernah menjabat Ketua DPP AMPI yang membawanya sebagai Wakil Sekjen DPP Partai Golongan Karya. Selain itu, Leo juga pernah bekerja di beberapa perusahaan swasta nasional, dari staf direksi, direktur humas hingga komisaris. Sedangkan, di jajaran lembaga negara, Leo pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menpora, Staf Khusus Ketua DPR RI dan sekarang Staf Khusus Menko Kesra, Agung Laksono.

“Ada tiga c yang harus dipegang dalam menjalani kehidupan. Yakni, capability, capital dan connection yang harus sinergis dalam membangun kehidupan. Kemudian tiga hal untuk mencapai sukses adalah mengandalkan Tuhan dalam hidup, bekerja kerja keras meningkatkan kapabilitas dan membangun jaringan seluas mungkin,” tegasnya.

Leo sangat bersyukur, selain capability dan capital, Tuhan juga memberkati dirinya dengan connection/jaringan yang kuat. Memanfaatkan jaringan secara positif, akan mempercepat akselerasi kesuksesan seseorang. Kemudian yang tidak kalah penting adalah intensitas dalam mempertahankan dan memelihara hubungan baik pada jaringan yang sudah terbentuk. Semua itu didapat dari aktivitas berorganisasi yang sangat intensif.

“Saya terus belajar dan lewat organisasi membuka jaringan. Saya berhubungan dengan Pak Agung Laksono itu sudah 18 tahun. Dari sejak beliau memegang jabatan sebagai Sekjen Kosgoro, sementara saya Sekjen Mahasiswa Kosgoro, hubungan tersebut terus terjalin. Dalam interaksi intensif seperti itu, terjadi inovasi berpikir, bergaul dan saya menjadi andalan beliau. Bagi saya, beliau adalah guru, bagaikan buku yang tidak pernah habis saya baca setiap hari,” ungkapnya.

Ke depan, Leo Nababan memiliki obsesi untuk membangun patung Tuhan Yesus tertinggi di dunia di Pulau Samosir. Rencananya ia juga akan membangun patung Nommensen di seberangnya. Namun, ia tidak menargetkan kapan terwujudnya impian tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya obsesi tersebut pada kuasa Tuhan Yang Maha Esa. “Biar Tuhan yang tentukan waktu yang tepat. Puji Tuhan karena memang saya mengandalkan Dia dalam hidup saya,” tambahnya.

Leo sangat menyesalkan pudarnya kepedulian generasi muda Batak atas budayanya sendiri. Jangankan mengikuti pesta-pesta adat, menggunakan bahasa Batak pun generasi muda sudah enggan. Ia sangat khawatir terhadap kepunahan budaya Batak akibat ketidakpedulian tersebut.

Leo Nababan mencontohkan bagaimana bangsa Jepang berhasil dalam hal ini. Setinggi apapun ilmu dan teknologi yang dikuasai, mereka tetap “kembali” menggunakan budayanya sendiri. Sementara orang-orang Batak dan bangsa Indonesia umumnya sudah unang lupa adati.

“Saya mencoba melestarikannya kepada kedua anak saya. Meskipun mereka sekolah internasional dengan bahasa pengantar bahasa Inggris dan Mandarin, sementara ibunya dari Manado, saya mengajari mereka bahasa Batak. Saya juga ajak mereka ke pesta adat Batak dan bergereja di HKBP Menteng. Kalau bukan generasi muda, bisa punah adat itu,” kata penerbit buku “Manghobasi Ulaon Adat Batak” ini.

 

Jacob Jack Ospara, M.Th

No Comments

Anggota DPD Provinsi Maluku

Mengajak Rakyat Maluku Bersama-sama Membangun Bangsa

Kalau ada yang melenggang ke Senayan bukan untuk mencari uang, Jacob Jack Ospara, M.Th adalah orangnya. Karena sebagai senator anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Maluku, sangat memungkinkan untuk menggelembungkan pundi-pundi uangnya.

Sebaliknya yang dilakukan Jack –sebutan akrab baginya- adalah tetap menjaga dan melindungi idealismenya yang ditawarkan saat kampanye pemilihan senator, yakni dengan menyuarakan jeritan hati rakyat Maluku yang meskipun sudah 64 tahun bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Pembangunan baik yang dilakukan pemerintahan Orde Baru maupun Reformasi belum dapat menjawab realitas dan pergumulan rakyat Maluku.

Menurut Jack, dalam kampanye pemilihan, ia tidak menyuruh rakyat untuk memilih dirinya, tetapi mengajak rakyat untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara dengan segala sumber daya yang mereka miliki untuk mewujudkan masyarakat Maluku yang sejahtera dan berkeadilan.

Jack merasa apa yang dilakukan wakil rakyat sekarang –baik di DPR maupun DPD- mengagung-agungkan ungkapan “vox populi vox dei”. Ungkapan yang berarti suara rakyat suara Tuhan yang sering diteriakkan saat kampanye tersebut, dipandang sinis olehnya. Bagi Jack, ungkapan tersebut hanya slogan belaka karena dipakai untuk memobilisasi massa dan merangsang semangat rakyat pemilik hak suara. Namun, segera setelah berhasil duduk sebagai anggota dewan yang terhormat mrg dengan serta merta menafikan kepentingan rakyat dan lebih mengutamakan kepentingan keluarga, kelompok atau golongan masing-masing.

Lembaga legislatif yang seharusnya berfungsi sebagai alat kontrol pemerintah dalam menyusun dan membuat kebijakan semakin mudah ditawar dan dikendalikan. Hal inilah yang bagi kalangan LSM, media dan pengamat politik yang kritis menjuluki lembaga legislatif sebagai “tukang stempel”, akibat mereka sering meloloskan kebijakan-kebijakan yang tidak humanis dan pro rakyat.

“Negara kita dalam keadaan sakit, baik mental maupun moral. Sebagian besar dari kita sudah kehilangan sense of crisis dan cinta kasih kepada bangsa dan negaranya. Banyak dari mereka yang telah mengubah jubah dan singgasananya sebagai wakil rakyat serta melupakan khittah kemanusiaannya. Mereka menjadi seperti serigala-serigala politik yang hanya mengandalkan kekuatan, tidak ada nurani, tidak ada akal sehat, bahkan tak peduli yang kuat itu lacur. Mereka tidak lagi peduli pada kepentingan rakyat jelata yang hampir sebagian besar masih berkutat dengan masalah perut,” ujarnya.

Jack Ospara terpanggil untuk mengabdikan diri berbekal pengalaman dan ilmu pengetahuan yang sudah dialaminya selama puluhan tahun. Pengabdian dan perhatiannya yang sangat besar terhadap tanah leluhur itulah yang mengantarkannya menjadi seorang wakil rakyat utusan daerah atau anggota DPD-RI. “Saya hanya mengemukakan apa yang terbaik untuk dilaksanakan di negeri ini. Sesuai dengan visi saya, Menjadi Wakil daerah yang dapat dipercaya, Jujur, Terbuka, Memperjuangkan Pembangunan Daerah yang Adil dan Bermartabat bagi Kesejahteraan Masyarakat Penghuni Wilayah Seribu Pulau, Berdasarkan Kasih,” imbuhnya.

Menurut Jack Ospara, ada empat macam kasih yang mendasari kondisi tersebut. Yakni kasih Agape yang merupakan kasih tanpa syarat dan sanggup berkorban untuk sesama. Artinya dalam membantu tidak boleh membeda-bedakan agama, suku atau ras. Kasih agape adalah cinta kasih pemberian Tuhan yang paling hakiki.

Kedua adalah kasih Eros, yakni kasih yang dilandasi nafsu seperti keindahan, kekayaan, kecantikan dan lain-lain yang mengandung unsur kenikmatan di dalamnya. Ketiga adalah kasih Filos yakni filosofi, mengasihi dan mencintai teman. Keempat adalah kasih Storgos, yakni kasih yang memiliki ikatan yang erat seperti antara kasih orang tua.

“Ketiga kasih –Eros, Filos dan Storgos- tidak memiliki kekuatan penghubung relasi antar manusia dalam keluarga dan masyarakat bila tidak diikat dengan Agape. Tanpa kasih Agape, akan sulit membangun kebersamaan, persaudaraan, pertemanan dan kesesamaan dengan orang lain. Ini artinya bahwa kalau mau mengasihi rakyat Maluku ya harus mencintai Maluku. Mau membangun Indonesia ya harus mencintai rakyat Indonesia,” tegasnya.

Belajar, Belajar dan Belajar

Menurut Jacob Jack Ospara, M.Th., ketertarikan untuk terjun memperjuangkan suara rakyat Maluku telah terasah dan terbentuk karena keyakinan pada agama yang dianutnya. Dalam ajaran Kristen, kasih Agape Tuhan Yesus mengasihi setiap orang tanpa memandang agama, suku atau ras. Bahkan bila dalam gereja dibentuk apa yang disebut sinode dalam organisasinya, itu mengisyaratkan semua elemen; para pendeta, tua-tua, maupun anggota jemaat, wajib berjalan bersamaan, bergandengan tangan melayani, mengasihi dan berbuat sesuai karunia Tuhan memlihara dan mempertahankan kehidupan manusia dan masyarakat.

“Sinode berasal dari dua kata Yunani ‘sun’ artinya bersama-sama dan ‘nodes’ yang berarti jalan. Sinode atau ‘sunnodos’ artinya semua warga gereja berjalan bersama-sama dan melayani bersama. Tahun 1974 saya diangkat sebagai Sekretaris Departemen yang membidani pendidikan, penanganan pembangunan dan kesejahteraan sosial. Penerjemahan tugasnya mengarah pada manajemen pembangunan yang menggabungkan teologi dan masalah-masalah sosial yang berkembang di masyarakat. Realisasi dari karya Tuhan itu harus diwujudkan tidak hanya di rumah namun juga di masjid, gereja, rumah sakit, dan lain-lain,” tandasnya.

Jack adalah orang pertama, pada tahun 1975 yang menggagas pembentukan organisasi persatuan gereja rakyat Maluku. Untuk keperluan itu ia mengundang istri Menhan/Pangab RI, Ibu Yohanna Nasution dan Ibu Sri Sudarsono (adik BJ Habibie) ke Ambon untuk melihat dan bersentuhan langsung dengan realitas kehidupan rakyat Maluku.

Kepada mereka Jack menjelaskan bahwa kondisi susah yang dialami tersebut tidak pandang agama. Penganut agama Kristen, sama-sama menderita seperti saudara-saudaranya yang beragama Islam. Begitu juga sebaliknya, kondisi umat Muslim pun tidak jauh berbeda. Ini menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah membedakan manusia, hanya manusia sendiri yang mengkotak-kotakkannya.

“Yang namanya kelaparan, kemiskinan tentunya dapat terjadi oleh semua umat manusia, tidak ada perbedaan agama baik Kristen, Muslim, Hindu, Budha, tidak juga ada pembedaan ras tionghoa, kulit hitam, Asia, Eropa dan lain-lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masalah kemanusiaan itu sifatnya universal, kelaparan, kemiskinan, kemelaratan, penderitaan karena konflik dapat terjadi dan dialami oleh semua lapisan masyarakat. Namun, dibalik semua itu bahwa orang yang memaknai dan memahami agama secara baik tidak akan terjebak dalam fundamentalisme agama dan primordialisme yang kebablasan,” kata murid ulama besar Buya Hamka ini.

Jack yang berkawan karib dengan pemikir Islam Indonesia, almarhum Nurcholis Madjid ini memberikan ajaran kepada generasi muda untuk terus belajar dan tidak pernah berhenti menjadi manusia pembelajar. Dengan mempelajari segala hal, baik formal, informal dan mengacu pada pengalaman di masyarakat generasi muda akan memperoleh bekal yang baik untuk kehidupannya sendiri. Kalau itu yang terjadi maka bangsa Indonesia sendiri sangat beruntung memiliki generasi muda yang bermutu untuk memperbaiki kondisi sekarang.

“Pesan saya kepada generasi muda hanya satu, yakni belajar, belajar dan belajar. Belajar baik secara formal, informal dan pengalaman di masyarakat. Karena apa, hanya dengan belajar kita bisa membentuk diri kita sebagai pribadi yang baik. Setiap peristiwa yang dialami adalah kesempatan yang baik untuk belajar. Mengenal orang dari berbagai suku dan agama adalah pengalaman yang baik,” ujarnya.

Sekilas Jacob Jack Ospara

Jacob Jack Ospara lahir di Nuwewang, 18 Mei 1947, dari pasangan Hosea Ospara dan Isabela Lepit. Kehidupan pedesaan di perbatasan wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dan wilayah Timor Leste membuat “blue print” tentang kehidupan marginal yang dialami manusia terpatri abadi dalam pikirannya. Spirit untuk memerangi perlakuan diskriminatif tersebut kemudian mewarnai perjalanan hidup ayah tiga anak Maya, Hoberth dan Ari hasil perkawinannya dengan Maria Itje Wenno tersebut.

Meskipun orang tuanya hanya mengenyam pendidikan sampai kelas III Sekolah Rakyat (Volks School), namun tidak menyurutkan niatnya untuk memberikan pendidikan terbaik bagi putranya. Maka ketika berumur enam tahun, Jack bersekolah di SR GPM Nuwewang dan dilanjutkan ke SMP Negeri Wonreli, Pulau-Pulau Kisar. Di sini pula, pemikiran-pemikiran Jack semakin terasah. Pergaulannya yang luas dengan pemahaman terhadap dan pengenalan terhadap adat istiadat, bahasa dan budaya daerah lain menjadi dasar pembentukan kepribadiannya.

Jack yang semasa sekolah tidak dibiayai orang tua justru tidak merasa miris, bahkan sebaliknya hal tersebut menjadi semangat baginya untuk tetap berdaya hidup. Dalam proses panjang kehidupannya, secara sadar ia mengakui bahwa karakter kebangsaan dan kepribadiannya tidak lepas dari peran serta tiga orang polisi dengan latar belakang dan budaya berbeda yang ikut membiayai sekolahnya.

Proses pembentukan kepribadian itu semakin terlihat ketika Jack meneruskan sekolah di SMA Negeri 2 Ambon tahun 1963-1966. Gejolak politik tanah air terkait adanya perjuangan pembebasan Papua (Irian Barat waktu itu) dengan Trikora serta penumpasan pemberontakan PKI, semakin memotivasi semangat kebangsaannya. Ia aktif kegiatan sosial politik yang dikoordinir oleh organisasi-organisasi yang bersifat nasional seperti GSKI (Gerakan Siswa Kristen Indonesia). Jack juga aktif melakukan dialog intensif dengan siswa-siswa yang tergabung dalam GSNI (Gerakan Siswa Nasional Indonesia).

Masa SMA yang penuh pergolakan untuk mempertahankan eksistensi Negara Indonesia dari rongrongan PKI ditutup Jack dengan meneruskan pendidikan seperti yang dicita-citakannya, menjadi Pendeta. Di sisi lain, ia sebenarnya juga terpanggil untuk mengabdikan diri pada nusa dan bangsa dengan mengikuti wajib militer sukarela. Namun, setelah melalui perenungan yang dalam, cita-cita masa kecilnya lebih kuat memanggil. Jack kemudian meneruskan kuliah di Institut Teologi Gereja Protestan Maluku tahun 1967. Dua tahun kemudian, Jack dikirim ke Sekolah Tinggi Teologi (STT) Jakarta untuk menyelesaikan pendidikan sarjananya.

Semasa mahasiswa, Jack Ospara adalah aktivis yang banyak melakukan kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan dengan sikap yang militant. Ia bahkan menjadi anggota Dewan Mahasiswa dan aktif di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Ambon. Saat kuliah di STT Jakarta, Jack juga menjadi anggota Dewan Mahasiswa di kampus tersebut. Pada kesempatan inilah ia berkesempatan untuk melakukan dialog intesif dengan mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Pancasila, Universitas Kristen Indonesia, STTF Driyarkara dan SAIN Syarief Hidayatullah. Aktivitas inilah yang mempertemukannya dengan Prof. DR. Hamka dan Nurcholis Madjid, dua sosok pemikir Islam terkemuka Indonesia.

“Pengalaman tersebut telah memperkaya sekaligus memperluas wawasan saya. Ini sangat berguna ketika saya menjabat di Gereja Protestan Maluku dan mengabdi di tengah masyarakat. Karena saya harus berhubungan dengan berbagai kalangan dalam lingkungan masyarakat,” tegasnya.

Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas Jacob Jack Ospara, M.Th:

 Pendiri Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Maluku (tahun 1971)
 Pendiri Badan Koordinasi Kegiatan Masyarakat Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku
 Pendiri Yayasan Bina Asih Leleani Ambon (tahun 1983)
 Aktif menjadi Pengurus Pusat SOIna (Special Olympics Indonesia) sebagai Sekretaris Jenderal (2006-sekarang)
 Aktif di bidang Pendidikan Kristen sebagai Ketua III Majelis Pendidikan Kristen seluruh Indonesia
 Ketua FKKFAC Provinsi Maluku (tahun 2006-sekarang) dan Penasehat HWPCI Provinsi Maluku (tahun 2007-sekarang)
 Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Provinsi Maluku (tahun 1998 – sekarang)
 Pekerjaan di gereja dan Perguruan Tinggi
1. Pendeta/Penghentar Jemaat GPM di Saparua Tiouw (1973-1974)
2. Sekretaris Klasis GPM PP Lease (1974-1975)
3. Sekretaris Departemen Diakonia/Anggota Badan Pekerja Sinode GPM (Masa Bhakti 1974-1976 [1982])
4. Wakil Sekretaris Umum BPH Sinode GPM (tahun 1982-1986)
5. Sekretaris Umum BPH Sinode GPM (tahun 1986-1990)
6. Dosen Fakultas Filsafat UKIM Ambon (tahun 1990 – sekarang)
7. Pendiri dan Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Anak dan Keluarga Inahaha (tahun 1983-1990)
8. Dosen Agama Kristen pada FKIP Unpatti Ambon dan PGSLP Ambon (1977-1988)
9. Penyuluh Agama Kristen di Lingkungan Bidang Bimas Kristen Kanwil Depag Provinsi Maluku (1976-1986)
Setelah terpilih sebagai Anggota DPD Provinsi Ambon, Jacob Jack Ospara berkomitmen untuk membangun daerah dan masyarakat Maluku dengan mengedepankan Visi dan Misi, yaitu:

Visi
Menjadi Wakil daerah yang dapat dipercaya, Jujur, Terbuka, Memperjuangkan Pembangunan Daerah yang Adil dan Bermartabat bagi Kesejahteraan Masyarakat Penghuni Wilayah Seribu Pulau, Berdasarkan Kasih

Misi
1. Memperjuangkan pemanfaatan sumber daya manusia (human resources) dan sumber daya alam (natural resources) guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
2. Mengawal implementasi yang konsisten dan konsekuen semua perundangan dan peraturan negara guna menjamin pembangunan berbagai sektor berlangsung dengan transparan, akuntabel dan berkesinambungan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat
3. Memperjuangkan terwujudnya otonomi khusus bagi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan yang memiliki karakteristik laut – pulau
4. Memperjuangkan pengamalan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai Falsafah Hidup bangsa Indonesia serta penyelenggaraan negara berdasarkan UUD 1945 secara fleksibel, dengan memanfaatkan kearifan lokal (local wisdom) sebagai pengejawantahan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat
5. Memperjuangkan terbukanya komunikasi sosial, politik dan kemasyarakatan antara pemerintah pusat dan daerah serta menjamin tetap tumbuhnya iklim demokrasi yang memungkinkan aspirasi daerah dan wilayah dihormati, dihargai serta diwujudkan dengan adil dan transparan

Prof. DR. Drs. KH Muhammad Amin Suma, BA, SH, MA, MM

No Comments

Guru Besar dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Pendidikan Sebaiknya Mengutamakan Pembinaan Mental dan Keterampilan

Beberapa tahun belakangan, di Indonesia bertebaran sekolah internasional. Pendidikan yang mengacu pada kurikulum luar negeri tersebut segera saja menarik minat orang tua. Meskipun harus mengeluarkan dana sangat besar, mereka berbondong-bondong mengirim anak-anaknya ke sekolah yang dianggap bermutu global tersebut.

Daya tarik yang segera terlihat dari sekolah internasional adalah penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar. Dengan kemampuan berbahasa Inggris yang baik, selama ini terbukti sangat membantu karier di kemudian hari. Sedangkan kurikulum, silabus dan lain-lain adalah alat untuk meningkatkan kemampuan akademis siswa.

“Sebenarnya dalam pendidikan di samping terkait pembinaan mental, attitude, keterampilan dan lain-lain, tidak ada yang terkait langsung dengan bisnis. Tetapi pendidikan menurut hemat saya lebih mengutamakan pembinaan sifat mental di samping keterampilan. Karena kalau sikap mental tidak diperkuat dalam diri peserta didik, tidak tertutup kemungkinan menghasilkan manusia-manusia yang seluruh aktivitas seakan-akan hanya mengejar keuntungan material belaka,” kata Prof. DR. Drs. KH Muhammad Amin Suma, BA, SH, MA, MM., Guru Besar dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tentu saja, pendidikan bermutu bukan berarti tidak boleh mencari keuntungan. Apalagi kalau pendidikan yang diselenggarakan terkait dengan pendidikan entrepreneur, wira usaha dan lain-lain. Meskipun demikian, pendidikan bermutu internasional belum teruji secara akademik karena baru muncul beberapa tahun belakangan. Berbeda dengan perguruan tinggi yang sudah lahir berabad-abad lamanya, sehingga produk perguruan tinggi –dengan berbagai spesialisasinya- sudah teruji di lapangan.

Yang perlu disadari, lanjut Prof. Amin, pendidikan bermutu internasional harus diuji dalam jangka panjang. Karena bagaimana pun hasilnya, pendidikan tidak hanya harus bermanfaat bagi diri orang yang bersangkutan tetapi juga orang lain, bangsa dan negara. Dalam bahasa agama, pendidikan tidak hanya peduli dengan hal-hal yang bersifat fardhlu ain, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan orang banyak atau fardhlu kifayah.

“Itu harus selalu seimbang. Dan terkait dengan itu, perlu dipikirkan tentang keseimbangan mengenai hal-hal yang bersifat proporsional dan profesional. Harus diperhatikan juga bagaimana pemerataan kesejahteraan dan harus mempertimbangkan komposisinya juga. Jangan sampai yang kaya mendapatkan sama seperti orang miskin. Begitu juga dengan keadilan, karena keadilan tidak identik dengan persamaan perlakuan. Ada yang mutlak perlu dibantu, tetapi ada juga yang hanya sedikit memerlukan bantuan,” tukas guru besar kelahiran Cilegon, 5 Mei 1955 ini.

Kemerdekaan dan Kebebasan

Prof. DR. Drs. KH Muhammad Amin Suma, BA, SH, MA, MM., menyebutkan pentingnya peningkatan tingkat pemahaman agama dan budaya secara matang. Peristiwa-peristiwa yang marak terjadi di tanah air tidak lepas dari minimnya upaya untuk memberikan pengetahuan yang baik kepada masyarakat. Pemerintah lebih fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan secara ekonomi tanpa memedulikan efek sosial yang negative di lingkungan masyarakat kelas bawah.

“Masalah keamanan mungkin masyarakat sudah cukup aman terhadap tindakan kriminal. Tetapi masalah kenyamanan masih sangat jauh dari kondisi ideal, pokoknya masih perlu ditingkatkan lagi. Ini akibat berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi, tingkat pemahaman agama, dan budaya yang relatif rendah. Penyuluhan melalui media memang perlu, tetapi efektivitasnya perlu ditinjau lagi. Soalnya lebih banyak hiburannya,” tegasnya.

Prof. Amin juga mengingatkan meskipun demokratisasi di Indonesia sangat diperlukan, tetapi tidak identik dengan liar, tidak terkontrol, lepas kendali dan tidak tertib. Begitu juga dengan eforia kebebasan sejak reformasi hingga sekarang terus berlanjut harus disikapi dengan bijaksana. Jangan karena mengatasnamakan reformasi dan kebebasan, kemudian mengkritik orang lain dengan semena-mena, apalagi sampai merugikan bangsan dan negara.

“Tidak boleh itu, kritik harus diutarakan dengan bahasa baku, yang sopan dan santun, sesusai karakter bangsa timur yang beradab dan berbudaya. Boleh juga dengan bahasa sindiran tapi tetap yang sopan dan humanis. Tapi memang harus diakui, bahwa keterbukaan sekarang sudah jauh berbeda dari masa lalu. Kemerdekaan dan kebebasan di segala bidang bisa dinikmati seluruh bangsa ini. Meskipun demikian, kemerdekaan berserikat, berkumpul harus berada dalam koridor yang jelas. Terus terang, saya merindukan adanya GBHN sebagai guidance dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” cetusnya.

Kepemilikan guidance sebagai acuan, jelas Prof. Amin, siapapun partai pemenang Pemilu memiliki pedoman yang pasti dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah tinggal menjalankan “blueprint” dalam pembangunan di segala bidang dan akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Dengan begitu, program pembangunan akan terus berkesinambungan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata.

Harus diakui, bahwa terjadi peningkatan tingkat perekonomian di Indonesia pasca reformasi. Geliat perekonomian sangat terlihat di kota-kota besar meskipun tidak berimbas pada kesejahteraan secara langsung. Pada sebagian masyarakat bisa menikmati pergerakan ekonomi sehingga mampu hidup sejahtera. Sementara sebagian lainnya masih tetap berkutat di tengah himpitan kemiskinan, dengan tanpa tahu jalan keluarnya.

“Jadi bukan hanya semata, ekonomi sudah normal tetapi kesejahteraan yang harus diperhatikan. Mungkin kalau keadilan bisa terukur, kemerataan terukur, keberkahan pasti datang. Kalau sekarang belum bisa mengatakan bahwa kita bangsa yang penuh keberkahan, karena keadilan bisa dilihat seperti apa. Tetapi yang membuat khawatir, sektor riil belum sebaik yang diharapkan. Terutama menyangkut lapangan pekerjaan untuk orang kecil. Itu yang perlu diatasi,” katanya.

Pendidikan Entrepreneurship

Menyoroti kemandirian bangsa, Prof. Amin mengungkapkan perlunya penciptaan lapangan pekerjaan. Dengan kondisi bangsa seperti saat ini, sangat diperlukan insan-insan yang mampu menciptakan lapangan kerja, termasuk memperhatikan sektor riil. Selama ini, sektor riil kurang mendapat perhatian memadai oleh pemerintah yang lebih mengagungkan tercapainya kondisi makro perekonomian.

“Akibatnya, pengangguran akan semakin membengkak yang berakibat keamanan semakin rawan. Kalau penciptaan lapangan pekerjaan tidak memproduksi sesuatu yang dibutuhkan manusia –misalnya keterampilan yang sifatnya tidak menghasilkan produk bagi hajat hidup orang banyak- hasilnya justru menciptakan masalah tersendiri. Karena kesiapan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan lain-lain tidak diperhatikan menjadi salah satu penyebab ketimpangan sosial,” ujarnya.

Masalah yang sangat mengundang keprihatinan adalah orientasi pembangunan yang hanya fokus di daerah perkotaan. Padahal, pembangunan di daerah pedesaan juga harus diperkuat agar terjadi keseimbangan. Selain itu, masyarakat petani di pedesaan harus ditingkatkan daya saingnya sehingga mampu menghasilkan produk pertanian berkelas internasional. Begitu juga masyarakat perikanan atau perkebunan, dengan daya saing yang meningkat mereka bisa memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya.

Generasi muda sekarang, lanjutnya, terutama mahasiswa memiliki kreativitas yang lebih tinggi. Apalagi bila dibandingkan dengan saat dirinya masih menjadi mahasiswa tahun 1970-an. Sedikit banyak telah terjadi pergeseran orientasi dari mahasiswa yang hanya menuntut ilmu sebanyak mungkin menjadi mahasiswa yang selalu mengaitkan aktivitas keilmuannya dengan masalah pekerjaan. Bahkan, mahasiswa sekarang sudah memikirkan gaji yang akan diterimanya apabila lulus sebagai sarjana.

“Yang harus didorong adalah orientasi generasi muda untuk menciptakan pekerjaan dan bukan hanya sekadar mencari pekerjaan. Ini akan sangat membantu negara untuk mengatasi pengangguran, meskipun harus ada bekal pengetahuan bagi mereka. Salah satunya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang sukses adalah mengirim anak-anaknya untuk sekolah setinggi mungkin. Anak-anak itupun harus dipekerjakan untuk menimba pengalaman dilandasi bahwa pengalaman tidak ada gurunya, harus melalui proses,” tegasnya.

Namun, lanjutnya, untuk membangkitkan jiwa entrepreneurship di kalangan generasi muda bukanlah perkara mudah. Untuk menjadi entrepreneur yang baik dan tangguh generasi muda harus memiliki pengetahuan yang mumpuni dan tidak setengah hati menggarap bidang yang ditekuninya. Selain itu, generasi muda juga harus membangkitkan semangat dan spirit optimisme dalam menatap masa depan yang lebih baik. Generasi muda sebagai entrepreneur harus memperhatikan hal-hal yang menyangkut aqidah, moral dan attitude.

“Dari kacamata agama, Imam Syafei misalnya mengatakan bahwa pemuda akan bermakna kalau memiliki dua hal. Pertama ilmu pengetahuan, kedua ketakwaan dari dalam dirinya. Ketiga ingin saya tambahkan yaitu keterampilan. Yang dari luar adalah lapangan pekerjaan dan bila perlu dia yang menciptakan lapangan pekerjaan tersebut. Sehingga jiwa entrepreneurship hanya dapat diwujudkan oleh orang-orang yang mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Kalau tidak punya percaya diri, susah membangun entrepreneurship,” tegasnya.

Bergilir dan Bergulir

Menurut Prof. Amin, terdapat perbedaan besar antara entrepreneurship dan kepemimpinan. Entrepreneurship lebih banyak mengedepankan kemauan kuat, usaha yang gigih serta keuletan dalam berusaha. Sementara kepemimpinan terkait erat dengan jenjang karier dan tahun-tahun penuh pengalaman. Tempaan dalam pengalaman akan membuat seseorang tumbuh menjadi pemimpin baik, bijaksana dan tangguh dalam menghadapi persoalan.

“Sulit bagi seorang entrepreneur untuk memahami sikap pemimpin dan kepemimpinan. Oleh karena itu, jenjang karier tetap penting karena tidak bisa seorang tanpa pengalaman memadai tiba-tiba menjadi pemimpin. Pemimpin yang tidak berpengalaman akan mengalami kesulitan, baik memimpin perusahaan atau negara. Pengalaman kepemimpinan adalah sesuatu yang mutlak perlu, tidak bisa ditawar-tawar dan tidak dapat dicapai dalam satu atau dua bulan. Karena, selain bekal ilmu dan bantuan orang lain, memimpin adalah seni yang tidak semua orang memilikinya,” tuturnya.

Namun, di era modern sekarang ini cukup susah bagi generasi muda untuk mendapatkan pengalaman sebagai kepemimpinan. Kurangnya upaya pelatihan kepemimpinan membuat kesempatan menjadi sempit untuk mengembangkan diri sebagai pemimpin. Kalau pun ada pelatihan, biasanya dimaksudkan untuk kepentingan-kepentingan pragmatis pekerjaan saja. Sangat mungkin, penyebab minimnya pelatihan kepemimpinan adalah akibat kesibukan masing-masing.

Berbeda ketika Prof. Amin masih duduk di bangku kuliah saat itu serta generasi sebelumnya. Saat itu, untuk menjadi pemimpin seseorang cukup mengandalkan kemampuan dan skill individu yang dimilikinya. Sementara untuk sekarang ini, siapapun asalkan memiliki dana yang mencukupi bisa meng-higher dirinya sendiri untuk menjadi pemimpin. Banyak lembaga-lembaga konsultan profesional yang dapat memberikan nasihat mengenai seputar kepemimpinan.

“Bahkan sampai pada teknik pidato dan penampilan pun sudah disiapkan. Sebelum reformasi, kepemimpinan berdasarkan pengalaman dengan ditunjang lembaga-lembaga masyarakat. Sementara sesudahnya, pengaruh partai sangat luar biasa dominan di segala bidang sehingga pemimpin sudah terkader melalui parpol-parpol yang ada. Kalau PNS dahulu, kariernya yang sangat menentukan, tetapi sekarang, sedikit banyak Parpol bahkan organisasi lain sudah turut mempengaruhi. Mungkin sudah tidak ada tempat yang steril tanpa partai (baca: politik),” ungkapnya.

Meskipun demikian, harus diakui bahwa saat ini pemerintah tidak memiliki pedoman sebagai agenda masa depan bangsa. Mestinya, bangsa Indonesia harus menoleh sejenak ke masa-masa lalu, walau Orde Baru sekalipun memiliki langkah-langkah strategis pembangunan masa depan bangsa yang tertuang dalam GBHN. Sementara saat ini, bangsa Indonesia tidak memiliki pedoman untuk tujuan masa depannya sendiri.

Seyogyanya, lanjut Prof. Amin, pedoman seperti itu harus tetap dimiliki oleh bangsa besar seperti Indonesia. Pedoman sebagai agenda masa depan bangsa harus jelas dan mudah dipahami, baik oleh pimpinan maupun masyarakat luas sehingga, semua orang tahu apa yang akan dituju. Dengan jelasnya tujuan, apapun yang terjadi selama perjalanan akan dianggap sebagai bagian dari agenda tersebut.

“Kalau sejak awal sudah jelas, perjalanan kita pun akan lancar dan efisien, meskipun pemerintahan berganti secara periodik. Pembangunan itu yang penting Bergilir dan Bergulir. Bergulirnya, satu periode diprioritaskan dalam suatu hal, setelah itu berganti fokus pada bidang yang lain. Nah, bergilirnya setiap lima tahun sekali pemerintahan berganti. Makanya kita harus optimis, tidak boleh pesimis,” tandasnya.

Integrasi Agama dan Umum

Prof. DR. Drs. KH Muhammad Amin Suma, BA, SH, MA, MM., dibesarkan dalam lingkungan santri yang sangat kuat. Ayah dan ibunya, Sulaiman bin Semaun dan Hj Maimunah Munawarah binti H Ali Hasan, adalah sepasang guru ngaji yang sangat disegani di kampungnya, Cilurah – Kepuh Ciwandan – Cilegon. Selain memberikan pelajaran mengaji Al Quran secara gratis, keduanya menekuni pertanian sebagai tulang punggung perekonomian keluarga.

“Bapak dan Ibu sangat menyayangi anak-anaknya sekaligus sebagai teman bermain yang sangat menyenangkan. Bapak dan Ibu juga merupakan guru saya yang pertama dan terakhir, terutama dalam bidang baca Al Quran serta penghayatan dan pengamalan agama secara konsisten dan continues. Termasuk juga dalam syiar agama Islam melalui pengajian Al Quran,” kata pengajar S1, S2 dan S3 di berbagai perguruan tinggi agama Islam di Indonesia ini.

Masih lekat dalam ingatan Prof. Amin, bagaimana ayahnya membuatkan mainan layang-layang yang sangat disukainya. Sang ayah juga memberikan dukungan penuh terhadap hobinya untuk menangkap ikan atau belut di sawah (ngobor), berburu burung dan memancing ikan di laut. Ia juga tidak segan-segan untuk “ngangon kerbau” sambil ikut membajak sawah sampai mencarikan rumput untuk kerbau-kerbau piaraannya.

Namun, semua kegiatan yang sangat menyenangkan tersebut harus terhenti saat dirinya mondok/ sekolah di Citangkil. Ia diwajibkan untuk menuntut ilmu sebaik-baiknya sampai selesai, dan kalau perlu sampai ke negeri China. Saat itu, banyak nasihat-nasihat indah dan menjadi pegangannya melayari kehidupan yang terucap dari mulut bapak, ibu dan H. Ali Hasan, kakeknya.

“Bapak bilang kalau saya harus fokus sekolah dan belajar dengan penuh semangat, supaya pintar tetapi benar. Nanti kalau sudah pintar, mau apapun atau kemanapun, insya Allah terlaksana. Sebelum masuk IAIN, beliau berpesan agar kuliah dengan benar dan kalau sudah menemukan perempuan yang baik langsung menikah saja. Sementara kakek mendoakan saya agar menjadi kyai yang kaya raya, karena meskipun pintar tanpa harta kurang dihargai masyarakat,” kata professor yang berlatar belakang pondok pesantren ini.

Selain itu, Prof. Amin juga sangat memegang teguh nasihat dari paman kebanggaannya, KH Mahmud. Nasihatnya agar dirinya “mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum” terus diamalkannya hingga kini. Nasihat tersebut, karena saat itu terjadi dikotomi antara pendidikan agama dan umum, terpisah jurang yang menganga lebar. Hampir mustahil untuk mempertemukan kaum santri dengan sekolah bernapas Islam sekalipun.

Hal itulah yang mendorong Prof. Amin dalam pendidikannya untuk selalu menempuh dua bidang secara bersamaan, agama dan umum. Ia menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada saat berbeda, ia juga mengikuti pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Begitu juga saat mengambil S2, yakni Magister Syariah pada Pasca Sarjana IAIN Jakarta dan Magister Manajemen pada Pasca Sarjana Universitas Tama Jakarta.

“Keinginan kuliah double degree ini terus terang semakin terpicu dengan nasihat beberapa orang dosen saya ketika masih duduk di bangku Fakultas Syariah IAIN Jakarta. Dua dari padanya adalah dosen ilmu hukum, yakni DR. H. Anwar Harjono, SH (Alm) dan terutama Prof. H Arso Sosroatmodjo, SH. Prof. Arso yang paling getol mendorong seraya meyakinkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah hampir dapat dipastikan mampu menyelesaikan kuliah pada Fakultas Hukum, meskipun belum tentu sebaliknya,” ungkap suami Hj Kholiyah, S.Ag, MA, dan ayah dari sebelas orang anak serta tiga orang cucu ini.

Sebelum menjadi dosen dan guru besar pada berbagai perguruan tinggi, Prof. Amin telah memiliki bakat mengajar sejak muda. Prof. Amin antara lain tercatat sebagai guru tidak tetap Madrasah Ibtidaiyah Mathalub Falah Cilurah (1972-1974), guru SMP Kelurahan Ciracas Jakarta Timur (1980), MAN 3 Jakarta (1982-1985). Selain itu, Prof. Amin sampai sekarang masih aktif menjadi nara sumber pada beberapa Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Depag RI, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Pusdiklat Departemen Hukum dan HAM RI, Pusdiklat Kejaksaan Agung RI dan lain-lain. Bidang yang diajarkannya terutama dalam kajian ilmu hukum Islam, ekonomi Islam serta agama dan budi pekerti.

Prof. Amin memulai kariernya di dunia pendidikan benar-benar dari bawah. Dimulai dari Staf di Fakultas Syariah (1981-1982) kemudian menjadi Kepala Seksi Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syariah (1982-1984), Kepala Seksi Pendidikan dan Pengajaran Fakultas Syariah (1984-1986), Koordinator Praktikum Fakultas Syariah (1989-1990), Ketua Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah (1990-1992), Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat IAIN Syarif Hidayatullah (1992-1995), Kepala Pusat Penelitian IAIN (1995-1998). Kemudian Dekan Fakultas Syariah (1998-2002), Hakim Ad. Hoc HAM pada Pengadilan Tinggi Jakarta (2002-2006), Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2002-2006 dan periode 2010-2014.

Sebagai seorang cendekiawan muslim, Prof. Amin yang pernah menjadi anggota tim pakar hokum Departemen Hukum dan HAM RI ini, telah melahirkan karya ilmiah yang dibukukan sebanyak 20-an buku. Sementara ratusan makalah, artikel dan lain-lain yang disampaikan dalam berbagai ceramah dan seminar di dalam dan luar negeri, dapat dikatakan tak terhitung banyaknya. Buku-buku karya Prof. Amin yang telah diterbitkan, antara lain:
 Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam
 Tafsir Ahkam 1
 Studi Ilmu Al Quran 1-3
 Pluralisme Agama
 Pengantar Tafsir Ahkam
 Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam
 Lima Pilar Islam
 Membangun Ekonomi Berbasis Kitab Suci
 Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam
 Asuransi Syariah dan Konvensional
 Tafsir Ayat Ekonomi
 Dan lain-lain

Aktivitas organisasai Prof. Amin:
1. Anggota Pelajar Islam Indonesia (PII), tahun 1972-1974
2. Anggota Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Ciputat, Komisioner Fakultas Syariah (1979-1980)
3. Salah seorang Anggota Pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat (1991), Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Provinsi DKI Jakarta (2005-2009), Ketua Umum ICMI Orsat Ciputat (1993-1996), Ketua Dewan Pakar ICMI Tangerang Selatan (2010-sekarang)
4. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (200-2010)
5. Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI (2010-sekarang)
6. Ketua Umum Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) tahun 2008-sekarang
7. Dan lain-lain

Dukungan Keluarga Luar Biasa

Prof. DR. Drs. KH Muhammad Amin Suma, BA, SH, MA, MM, merasa sangat bersyukur memiliki seorang pendamping hidup yang sangat setia, Hj Kholiyah Thahir, S.Ag, MA. Perempuan yang dinikahinya sejak mahasiswa tersebut, benar-benar menjadi pendorong semangat dalam menjalani hidup. Tidak hanya mendukung pencapaian suami, prestasinya pun tidak kalah gemilang dengan suaminya. Semua dilakukan dengan tanpa mengabaikan tugas-tugasnya sebagai ibu 11 orang anak.

“Terus terang, saya mengagumi istri saya –yang maaf- benar-benar hebat dan boleh dikatakan mendekati sempurna. Setiap kali memandangi wajah teduhnya, selalu kekaguman yang keluar dari mulut saya. Betapa anugerah Allah SWT begitu besar kepada saya yang telah mengirimkan seorang perempuan yang benar-benar hebat sebagai pendamping hidup saya,” ungkapnya.

Kehebatan istrinya, lanjut Prof. Amin, tidak hanya terbatas pada bagaimana melahirkan 13 anak (dua anak lahir premature dan keguguran). Dorongan dan dukungan selalu diberikan dalam hampir setiap kali suaminya melakukan hal-hal terberat sekalipun. Salah satu contoh, adalah bagaimana dengan ikhlas Hj Kholiyah merelakan dirinya “cuti kuliah” agar suaminya fokus mengambil kuliah S2 dan S3. Bahkan, ketika sang suami telah mencapai gelar tertinggi dalam pendidikan pun, dukungannya tidak pernah surut. “Artinya, istri saya adalah salah seorang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan,” imbuhnya.

Kesetiaan Hj Kholiyah untuk mengurus anak-anaknya di rumah, menurut Prof. Amin adalah salah satu jasa terbesarnya. Terutama saat-saat dirinya menjalani kegiatan-kegiatan di berbagai kota sampai manca negara untuk seminar atau memberikan ceramah. Sebagai “upah” terhadap kerja keras sang istri dalam mengasuh anak-anaknya, semenjak kegiatan menyusui terhenti, Prof. Amin hampir selalu mengajak istrinya ke berbagai kegiatan, baik di dalam dan luar negeri.

Prof. Amin mengakui, selama 30 tahun istri tercinta mendampinginya dengan begitu setia tanpa pernah menghadapi permasalahan yang berarti. Sejak awal pernikahan yang penuh perjuangan, sampai kehidupan menjadi sebaik sekarang kesetiannya benar-benar utuh dan menentukan kehidupan rumah tangganya. Betapa tidak, Kholiyah selalu mendukung seluruh perjuangan dan cita-cita suaminya, dari menempuh pendidikan yang tiada henti serta organisasi yang menyita waktu serta pengorbanan material lainnya.

“Semua tetap didukung istri dan anak-anak. Pendeknya, terlalu sulit untuk menguraikan 1001 kebaikan dan kelebihan istri maupun anak-anak saya. Yang jelas secara umum dan keseluruhan, saya merasa puas mempunyai seorang istri bernama Hj Kholiyah Thahir, SAg, MA. Bukan saja karena kesalehannya terhadap suami dan anak-anak, melainkan juga kerelaannya berkorban demi meraih ridhla illahi. Ia benar-benar seorang istri sholehah yang menghormati dan membahagiakan suami serta sekaligus ‘mendekap’ anak-anaknya dengan kasih sayang,” ujarnya.

Prof. Amin menguraikan bagaimana peran istrinya yang sangat besar dalam melahirkan dan mengasuh ke-11 anaknya dengan baik. Terbukti, di antara anak-anaknya tak satupun yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Tidak ada di antara mereka yang terjebak dalam pergaulan bebas, menggunakan narkoba ataupun hal-hal negative yang dilarang agama lainnya. Pendidikan mereka pun –mengikuti jejak kedua orang tuanya- sangat baik dan terarah.

Fakta bahwa 5 dari 11 anak sudah meraih gelar sarjana –S1 dan S2- adalah buktinya. Disamping enam anaknya yang lain sekarang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sekolah-sekolah (TK-SMA) unggulan dan pondok pesantren terkemuka di tanah air.

“Saya tahu betul bahwa dalam diri istri saya banyak bakat yang dimilikinya. Namun karena alasan tertentu –terutama saat anak-anak masih kecil-kecil- saya melarang untuk mengembangkan bakat itu. Tetapi seiring perkembangan waktu, saya memberikan kebebasan baginya unjuk kebolehan berorganisasi. Beberapa tahun terakhir, dia menjadi Ketua Lembaga Pendidikan Ketilang dan beberapa aktivitas lainnya,” ungkapnya.

Sekilas Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Fakultas Syari’ah dan Hukum merupakan fakultas dengan program studi terbanyak di UIN Jakarta. Fakultas ini memiliki fokus kajian di bidang hukum Islam. Sejalan dengan perkembangan masalah-masalah dan spesialisasi dalam keahlian hukum Islam, maka Fakultas Syari’ah dan Hukum menawarkan berbagai program studi yang siap mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan berbagai profesi baru yang terkait dengan hukum Islam, seperti ahli perbankan syariah, ahli asuransi syariah, dan sebagainya.

Beberapa tahun terakhir ini antusiasme calon mahasiswa untuk memasuki Fakultas Syari’ah dan Hukum cukup tinggi. Hal ini bisa diindikasikan dengan jumlah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang menduduki peringkat kedua terbanyak setelah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas Syari’ah dan Hukum bertujuan menyiapkan lulusan yang ahli dan profesional dalam bidang hukum Islam.

Program studi Fakultas Syari’ah dan Hukum:
1. Jurusan Ahwal Syakhshiyyah (Perdata/Peradilan Islam)
2. Jurusan Jinayah/Siyasah Syar’iyyah (Pidana/Tata Negara)
3. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
4. Jurusan Mu’amalat (Ekonomi Islam)
5. Ilmu Hukum

Fakultas Syari’ah mengemban tugas mengembangkan ilmu hukum Islam dan hukum umum. Kini Fakultas Syari’ah dan Hukum sedang mengembangkan program studi-program studi dalam lingkungan jurusan-jurusan yang telah ada, seperti Program Studi Kepaniteraan Kepengacaraan, Administrasi Perkawinan, dan Manajemen Wakaf dan Zakat (dalam Jurusan Al-Ahwal Al-Syakh-siyah), Program Studi Pidana Islam, Tata Negara (dalam Jurusan Jinayah/Siyasah), Program Studi Perbandingan Mazhab Fiqh, Perbandingan Hukum, Konsultan dan Fatwa Hukum, dan Manajemen Haji dan Pariwisata (dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum), Program Studi Perbankan Syari’ah, Takaful (Asuransi), Kewirausahaan, dan Agribisnis (dalam Jurusan Mu’amalat dan Perbankan).

1. Jurusan Ahwal Syakhshiyyah (Perdata/Peradilan Islam)
1. Program Studi Peradilan Agama
Program Studi ini bertujuan untuk menghasilkan sarjana yang menguasai bidang studi peradilan agama, serta mampu mengemban tugas di bidang keahliannya untuk kepentingan negara dan masyarakat. Mata Kuliah Keahlian yang diberikan pada Program Studi ini meliputi: Hukum Acara Peradilan Agama, Fiqh Munakahat, Fiqh Mawarits, Fiqh Ibadah, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Peradilan Agama di Indonesia, Ilmu Falak, Qawaidh Fiqhiyah, dan Hukum Perdata Islam di Indonesia.

2. Program Studi Administrasi Keperdataan Islam
Program studi ini bertujuan untuk meng-hasilkan sarjana yang menguasai bidang administrasi keperdataan, serta mampu mengemban tugas di bidang keahlian administrasi keperdataan tersebut. Mata Kuliah Keahlian yang diberikan pada Program Studi ini meliputi: Fiqh Munakahat, Fiqh Muamalat, Fiqh Ibadat, Fiqh Mawaris, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Hukum Perdata Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata Internasional, Hukum Agraria, Penyuluhan Perkawinan dan Keluarga, dan Perundang-undangan di Indonesia.

2. Jurusan Jinayah Siyasah (Pidana/Tata Negara)
1. Program Studi Pidana Islam
Program studi ini bertujuan meng-hasilkan sarjana yang menguasai bidang studi pidana Islam. Mata Kuliah Keahlian yang diberikan dalam Program Studi ini meliputi: Ilmu Tafsir, Tafsir Ahkam, Hadits Ahkam, Ushul Fiqh, Ilmu Hukum, Fiqh Siyasah, Fiqh Jinayah, Al-Fatwa, Metodologi Penelitian Siyasah, Ilmu Falak, Fiqh Mawaris, Fiqh Munakahat, Qawaid Fiqhiyah, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Islam di Indonesia, Muqaranah Mazahib fi al-Jinayat, Tarikh Tasyri’, Kriminologi, dan Fiqh Ibadah.

2. Program Studi Siyasah Syar’iyah
Program studi ini bertujuan untuk menghasilkan sarjana yang menguasai bidang studi tata negara. Mata Kuliah Keahlian yang diberikan pada Program Studi ini meliputi: Ilmu Tafsir, Tafsir Ahkam, Hadits Ahkam, Ushul Fiqh, Ilmu Hukum, Fiqh Siyasah, Fiqh Jinayah, Al-Fatwa, Metodologi Penelitian, Siyasah, Ilmu Falak, Fiqh Mawarits, Fiqh Munakahat, Qawaid Fiqhiyah, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Islam di Indonesia, Muqaranah Mazahib fi al-Jinayat, Tarikh Tasyri’, Kriminologi, dan Fiqh Ibadah.

3. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
1. Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum
Program studi ini bertujuan untuk menghasilkan sarjana yang menguasai bidang studi Perbandingan Mazhab Fiqh, serta mampu mengemban ilmu Perbandingan Mazhab Fiqh tersebut untuk kepentingan agama dan masyarakat. Adapun Mata Kuliah Keahlian yang diberikan pada Program Studi ini meliputi: Ilmu Tafsir Ahkam, Hadits Ahkam, Ushul Fiqh, Ilmu Hukum, Perbandingan Mazhab dalam Hukum Islam, Fiqh Kontemporer, Muqaranah Mazhab fi al-Mu’amalat, Tarikh Tasyri’.

2. Program Studi Perbandingan Hukum
Program Studi ini bertujuan untuk menghasilkan sarjana yang menguasai bidang studi perbandingan hukum, serta mampu mengemban tugas di bidang keahlian perbandingan hukum tersebut. Mata Kuliah Keahlian yang diberikan pada Program Studi ini meliputi: Ilmu Hukum, Perbandingan Hukum dan Perundang-undangan, Metode Penelitian, Ushul Fiqh, Muqaranah Mazahib fi al-Mu’amalat, Muqaranah Mazahib fi al-Jinayat, Orientalisme dalam Hukum Islam, Hukum Acara Perdata dan Pidana Agama.

4. Jurusan Mu’amalat (Ekonomi Islam)
1. Program Studi Perbankan Syari’ah
Dewasa ini berkembang Bank Muamalat Indonesia, BMT, BPR, dan bank-bank Islam di dunia. Seiring dengan pesatnya perkembangan sistem perbankan konvensional, sistem perbankan Islam mulai dilirik oleh banyak kalangan. Karena itu, kajian tentang ekonomi Islam, khususnya perbankan Islam, tampaknya semakin mendesak untuk dikembangkan.

Program Studi ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga profesional di bidang perbankan syari’ah untuk mengisi kebutuhan tenaga di lembaga-lembaga perbankan Islam dan lembaga-lembaga keuangan lain yang membutuhkan. Mata Kuliah Keahlian yang diberikan meliputi: Ilmu Ekonomi Makro, Perbankan, Fiqh Muamalat, Pengantar Akuntansi, Ilmu Ekonomi Mikro Islam, Lembaga Perekonomian Umat, Manajemen Perbankan Syari’ah, Akuntansi Perbankan Syari’ah, Ilmu Ekonomi Makro Islam, Hukum Peribadatan Islam, Hukum Perbankan Syari’ah, Hukum Dagang, Lembaga Keuangan non-Bank, Akuntansi Biaya Kewirausahaan, Praktek Lembaga Perekonomian Umat, Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Matematika dan Statistik Ekonomi, Praktikum Perbankan Syari’ah.

2. Program Studi Takaful/Asuransi Islam
Program Studi ini bertujuan untuk menghasilkan sarjana yang menguasai bidang studi asuransi Islam, serta mampu mengemban tugas di bidang yang dikuasainya tersebut pada instansi yang memerlukannya. Mata Kuliah Keahlian yang diberikan meliputi: Ilmu Ekonomi Mikro, Manajemen Asuransi, Fiqh Muamalat, Pengantar Akuntansi, Ilmu Ekonomi Mikro Islam, Lembaga Perekonomian Umat, Akuntansi Takaful, Ilmu Ekonomi Makro Islam, Investasi Takaful, Hukum Asuransi, Kewirausahaan, Hukum Peribadatan Islam, Manajemen Takaful, Manajemen Keuangan, Hukum Dagang, Manajemen Pemasaran, Matematika dan Statistika Asuransi.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Dekan: Prof. Dr. M. Amin Suma, MA, SH, MM
Pembantu Dekan Bidang Akademik: Dr. Mukri Aji, MA
Pembantu Dekan Bidang Admimistrasi Umum: Dr. Jaenal Aripini, MAg
Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan: Dr. JM Muslimin, MA

Alamat: Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412
Telepon: (021) 701925, (021) 74711537
Fax: (021) 7402982
Email: info@uinjkt.ac.id

Pendapat mengenai Dekan FSH UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Dr. KH Muhammad Amin Suma, MA, SH, MM

Dr. Mukri Aji, MA – Pembantu Dekan Bidang Akademik UIN Syarif Hidayatullah

“Kontribusi Prof. Amin Sangat Besar”

UIN Syarif Hidayatullah dalam kurikulum yang diterapkan mengombinasikan antara hukum Islam dan umum. Diharapkan para alumni bisa menguasai aspek studi secara spesifik tanpa melupakan aspek ayat, hadits nabi serta pandangan yuridis formal.

Kita memang menghendaki bahwa kita full materi Fakultas Hukum umum tetapi juga memasukkan mata kuliah berbasis Islam. Para alumni diharapkan nanti bisa menjadi hakim atau advokat, tetapi juga khatib, penceramah dan lain-lain. Pokoknya alumni kami serba dalam hidup di tengah masyarakat.

Dalam mewujudkan itu, peran Prof. Amin sebagai pimpinan tinggi sekali kontribusinya. Berbagai aspek agar mereka menjadi alumni yang cerdas dan lain-lain, terus digelorakan. Tetapi perhatian beliau yang luar biasa terhadap kurikulum tersebut sehingga ada benang merah yang membedakan dengan perguruan tinggi yang lain.

Salah satu kontribusi nyata Prof. Amin adalah mampu memberikan motivasi kepada seluruh civitas akademika di sini sehingga mereka mampu beradaptasi dengan siapapun. Itu merupakan keberpihakan beliau terhadap kurikulum, disamping pembekalan karakter yang baik sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan. Sifat-sifat kepemimpinan seperti kejujuran yang menjadi culture, amanah, akhlak dan perilaku Nabi Muhammad, selalu digelorakannya.

Dr. JM Muslimin, MA, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah

“Prof. Amin Bukan Pemimpin Karbitan”

Faktanya, Fakultas Syariah dan Hukum ini memiliki mahasiswa dengan jumlah terbesar. Banyak program dengan berbagai masa depan mahasiswa seperti Program studi Perbankan Syariah serta kaderisasi ulama. Minat calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN sangat tinggi dari berbagai kalangan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Saya sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan sejak Mei 2010 menilai kelebihan Prof. Amin adalah beliau berkarier dari bawah. Beliau bukan tipe pimpinan “karbitan” yang tidak menguasai masalah sama sekali. Sebagai pemimpin yang berangkat dari bawah, selain menguasai strategis beliau juga menguasai teknis. Inilah kemampuan yang melekat pada diri Prof Amin yang bisa menggabungkan antara kebijakan teknis dengan sesuatu yang bersifat strategis.

Saya melihat ini karena beliau merangkak dari bawah, sehingga ditempa pengalaman yang membentuk karakter dirinya. Karena kadang orang lain tidak memiliki hal itu, tidak ada tempaan dalam meniti karier dan langsung menjadi pimpinan. Semua itu bisa saya lihat dalam aktivitas sehari-hari, yakni bagaimana beliau memimpin kami.

Keunggulan Fakultas Syariah dan Hukum UIN adalah pada tiga rumpun keilmuan, ilmu-ilmu syariah –ilmu-ilmu hukum Islam dan ilmu perbankan Islam- yang diintegrasikan dalam sebuah keilmuan yang bersifat spiritual. Integrasi dalam ilmu agama dan umum itu dalam bahasa awamnya adalah ilmu umum yang bersifat ilmiah dan ilmu umum yang bersifat ilahiyah. Dalam bahasa akademis, integrasi itulah yang membedakan antara Fakultas Syariah dan Hukum UIN dengan fakultas-fakultas di universitas lain. Mungkin dari sisi nomenklatur atau keilmuan seolah-olah sama, tetapi kalau dicermati nilai komparatif kita terletak di situ.

UIN, dibandingkan dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi yang lain, relative memiliki basis dukungan yang lebih komplit. Karena input kita berasal dari pesantren, madrasah dan lain-lain. Kita bisa merekrut orang-orang tersebut yang tadinya berpola pikir tradisional, menjadi mengenal pola pikir akademis modern yang rasional. Akhirnya mereka bisa mengintegrasikan antara kedua pola pikir tersebut dalam kehidupan mereka.

Ke depan, kita ingin standardisasi universitas –nasional maupun internasional- sehingga memiliki akreditasi formal dan sosial. Pembinaan yang kita lakukan secara menyeluruh, meliputi talenta mahasiswa di berbagai bidang. Mulai seni, olahraga dan lain-lain semua kita lakukan. Untuk menambah kapasitas dosen dalam rangka standardisasi tersebut, UIN mengirimkan dosen-dosennya melanjutkan pendidikan pada universitas terkemuka di luar negeri, seperti pendidikan S2 di Universitas Leiden, Belanda dan S3 di Universitas Hamburg, Jerman. Target yang dicanangkan, UIN mampu mendekati kualitas perguruan tinggi ternama seperti UI dan UGM dengan dukungan SDM, dosen bergelar Doktor dan Profesor yang memadai dalam jumlah dan keunggulan kualitas.

Tokoh , , ,