Tag: PNS

Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS

No Comments

Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS
Pria Jawa yang Membangun Papua Melalui Kaderisasi Kepemimpinan
Salah satu saksi hidup perjuangan Papua adalah tokoh satu ini. Sebagai aktifis gereja, ia memasuki Papua -saat itu Irian Barat- tahun 1970 menyusuk pamannya yang telah lebih dulu menjadi sukarelawan di sana. Belakangan, sang paman yang tadinya sukarelawan guru melihat peluang di Irian beralih profesi sebagai pengusaha.
Ketertarikan Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS karena aktivitas sosial masyarakat Papua saat itu. Ia membayangkan, dengan perekonomi- an di Jawa pasca pemberontakan G30S/PKI yang sangat buruk, apalagi di daerah luar Jawa seperti Papua. Paulus yang saat itu sudah bekerja di Surabayadengan gaji yang sudah “aman”, memutuskan pergi ke Bumi Cenderawasih guna membantu saudara-saudaranya.
“Saya keluar dari Surabaya dengan gaji yang safety. Tetapi karena ada ide, saya tetap menuju ke sana. Menggunakan kapal laut, saya bertolak ke Papua yang memakan waktu 21 hari. Saking lamanya, berat badan saya sempat turun sampai 10kg. Selama di Jayapura saya bekerja dengan om saya

sebagai distributor film. Kerja siang malam dan bersemangat karena mendapat uang banyak membuat saya melupakan kesehatan.  Saya harus operasi usus buntu,” kata pemilik CV. Widya Mandala ini.
Padahal lanjutnya, selama masih kuliah di Madiun ia tidak pernah jatuh sakit. Namun, faktor lingkungan dan kerja keras yang dilakukannya membuat tubuhnya tidak mampu mendukung padatnya aktivitas yang dilakukan pria kelahiran Magetan, 1 Desember 1948 ini. Saat berada di rumah sakit itulah ia bertemu dengan pastur yang mengisahkan mengenai tugas pelayanan yang dijalaninya di pedalaman Papua.
Tersentuh oleh kisah pastur tersebut, Paulus menyampaikan keinginannya untuk turut memberikan pelayanan kepada umat. Ia sadar, selama ini yang dilakukan di bumi Papua adalah bekerja berdasarkan nilai-nilai uang belaka. Berbeda saat dirinya bekerja di Surabaya yang lebih banyak menyandarkan pada nilai moral dan pelayanan kepada Tuhan. Meskipun demikian, kisah-kisah yang diceritakan saudaranya mengenai suku pedalaman Papua, pada detik terakhir ia membatalkan kepergiannya.

“Meskipun tiket sudah di tangan, saya membatalkan kepergian ke Sentani. Saya melarikan diri dari Keuskupan. Mungkin Tuhan melihat keraguan dalam diri saya sehingga Dia memberikan sakit malaria. Saya dirawat dan pada kesempatan itu menimbang-nimbang langkah, apakah harus tinggal atau mengabdi di pedalaman. Saya terus menggali motivasi, apakah jalan yang saya tempuh sudah tepat atau belum. Akhirnya saya berangkat ke pedalaman menjadi sukarelawan di gereja Katolik dengan fokus pada pendidikan dan kesejahteraan sosial,” ujarnya.
Di pedalaman, Paulus mengajar di sebuah SD milik misionaris. Setelah memiliki kelulusan, gereja sepakat untuk mendirikan SMP agar bisa menampung semangat belajar anak-anak tersebut. Ia sebagai aktifis gereja ikut membidani berdirinya sekolah yang juga mendapat bantuan dari pemerintah berupa guru-guru PNS tersebut. Meskipun sebenarnya mereka guru SD, tetapi yang ingin memiliki pendapatan tambahan bisa mengajar di SMP. Gereja juga membuka asrama yang diperuntukkan bagi para siswa.
“Sesuai pengalaman saya memegang asrama. Puji syukur Alhamdulilah, anak-anak yang saya didik di asrama

berhasil menjadi orang berkualitas.  Mereka diantaranya ada yang menjadi ketua MRP, bupati, anggota DPRD, polisi, tentara, pegawai negeri dan pejabat. Saya mengajar di sana dengan kondisi masyarakat yang memang sangat berbeda. Pekerjaan saya adalah mendampingi pastur mengunjungi penduduk dari kampung ke kampung dan mengajari mereka bercocok tanam serta masak-memasak,” tegasnya.
Pertobatan Nasional
Sebagai anggota DPD dari Papua, Paulus dengan sangat berani memperjuangkan konstituen yang memilihnya. Selama satu tahun duduk di lembaga tersebut, ia merasa tidak terbebani oleh apapun dan tidak tunduk kepada siapapun. Berbeda dengan kalau dirinya menjadi anggota DPR mewakili rakyat yang tersandera kepentingan partai pengusungnya. Ia mencontoh-kan bagaimana anggota DPR di Pansus Century atau Gayus yang tidak bisa bertindak sesuai hati nurani.
“Karena kepentingan yang di atas mereka berlawanan dengan nilai dan hati nurani. Kalau orientasi nilai kebenaran pasti sama, tetapi orientasi kekuasaan dan uang pasti berbeda, itu yang terjadi. Makanya, kita harus mengadakan pertobatan nasional,

karena nilai-nilai kejujuran dan keadilan sudah terbunuh dan mati. Mau masuk PNS, bupati, gubernur, semua harus bayar. Kalau kita jujur pada nilai, inilah pembunuhan terhadap nilai yang mengakibatkan nurani kita tumpul dan mati. Tidak heran kalau benih korupsi menjadi tumbuh subur di banyak tempat,” tuturnya.
Disinilah sebenarnya, jelas Paulus, bahaya terbesar bagi Indonesia. Ia tidak merasa heran ketika para tokoh lintas agama menyampaikan seruan kepada pemerintah. Artinya, ada sesuatu yang terjadi di masyarakat seperti bendungan besar yang siap meledak. Yakni rasa keadilan, kejujuran dan kemanusiaan yang tidak ada serta keserakahan yang sangat dominan.
Paulus sangat menyayangkan bagaimana Indonesia yang berlandaskan Pancasila kalah jauh dari China yang komunis. China banyak menerapkan humanisme hubungan antara rakyat dan pemerintah. Ia mencontohkan pemerintah China yang memberikan “ganti untung” bagi masyarakat yang lahannya terkena proyek pemerintah. Sementara di Indonesia, pemerintah selalu memberikan “ganti rugi” kepada

rakyatnya sendiri tanpa ada solusi yang pasti.
“Negara dan rakyat kita menjadi korban karena para pemimpin mengingkari nilai kerakyatan, faktanya seperti itu. Coba sekarang masalah pertanahan, di mana tanah rakyat yang diambil dengan sembarang itu harus dikembalikan. Dahulu karena sangat berkuasa, pemerintah menindas rakyat semena-mena. Begitu juga dengan kebijakan penetapan UMR, yang memposisikan rakyat sebagai orang miskin. Yakni dalam kondisi minimal, setidaknya minimal bisa makan. Ini yang membuat nurani saya terusik setiap membicarakan masalah nilai-nilai bangsa ini. Karena di Indonesia karyawan tidak dihargai, hanya dianggap sebagai mesin dan alat produksi saja. Mestinya buruh dan karyawan harus dinilai sebagai aset perusahaan, sebagai share holder, maka kesejahteraan harus berkorealsi positif dengan keuntungan perusahaan,” tegasnya.
Pria yang mendapat dukungan penuh keluarga ini, mengungkapkan pentingnya generasi muda dalam membangkitkan kembali nilai-nilai kebangsaan. Mereka juga harus memiliki keberanian untuk menegakkan nilai-nilai tersebut. Karena saat ini bangsa Indonesia

memerlukan waktu satu generasi lagi untuk mengembalikan nilai-nilai tersebut. Harus diakui bahwa para pemimpin sekarang lebih berorientasi pada material daripada moral.
“Orang sekarang menggunakan agama sebagai cap pembenaran diri dalam mendukung nilai-nilai yang dirusaknya sendiri. Semua orang Indonesia beragama dan percaya pada Tuhan tapi tidak menyembah Allah dalam Kebenaran dan Roh yang Kudus. Agama lebih sebagai pakaian politik dan alat pencitraan diri daripada sebagai jalan menuju ke Surga. Lihatlah pelanggaran sumpah jabatan yang melahirkan pejabat-pejabat korup karena kehilangan Roh dan Nilai. Banyak orang yang seakan-akan agamawis, tetapi sebenarnya merupakan pembenaran terhadap nilai-nilai yang menindas nuraninya sendiri. Makanya diperlukan keberanian generasi muda untuk bangkit dari sisi nilai. Tetapi kadang kita juga over acting sehingga bukan bagaimana sebuah masalah diperbaiki, tetapi justru dibebani dengan masalah baru,” ungkapnya.
Membentuk Kaderisasi
Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS terus melanjutkan langkah untuk mengabdikan diri bagi kepentingan

masyarakat Papua. Beberapa kali tawaran untuk menjadi PNS saat terbentuk pemerintah administratif baru ditolaknya. Ia tetap memilih untuk melayani masyarakat melalui gereja. Ia sempat bersinggungan dengan dunia politik saat salah satu Pastur menjadi anggota DPRD, Pastur Michael Chosmas Angkur, OFM (sekarang menjadi Mgr. Michael Chosmas Angkur, OFM – Uskup Bogor). Saat itulah sebelum Pastur bersidang di gedung DPRD, ia sering berdiskusi membicarakan kondisi bangsa Indonesia.
“Saya kemudian diminta pastur untuk masuk ke dunia politik, membantu DPRD Jayawijaya yang baru saja terbentuk. Karena saya dulu juga mantan anggota dewan mahasiswa sehingga terbiasa dalam organisasi. Saya membantu bagaimana berorganisasi, rapat, dan lain-lain. Tahun 1975-an, saya membuat kaderisasi karena harus diby pass untuk menyiapkan SDM. Kalau harus dibiarkan berkembang secara alamiah, terlalu lama. Kaderisasi saya pilih untuk mempercepat proses penyiapan SDM menjadi pemimpin lokal,” tandasnya.
Tahun 1973 – 1974 dibentuk KNPI dan sebagai tokoh pemuda, Paulus dipercaya menjabat sebagai Ketua

KNPI sampai tahun 1978. Pada kesempatan itu, ia memimpin kaderisasi yang sebelumnya tidak pernah ada. Paulus meluncurkan bebagai program untuk keperluan keseimbangan bagi generasi muda Papua serta mempercepat pemahaman terhadap perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Di antaranya adalah pengenalan terhadap uang, rumah sehat, makanan sehat, dan lain-lain.
Saat itu lanjutnya, pastur memperkenalkan perapian dengan cerobong asap seperti di Eropa. Karena rumah adat di Papua, honai, mengakibatkan asap tidak bisa keluar rumah sehingga penghuninya mengidap ISPA akut. Perlahan-lahan, sebagai tokoh pemuda pada tahun 1982, ia berhasil mendamaikan dan menyatukan suku di sana. Posisinya sebagai pengurus Golkar membuatnya cepat dikenal baik di pemerintahan maupun di tengah masyarakat.
Menghentikan Perang Suku
“Di Wamena, saya sering mengadakan kaderisasi. Saya bina dan komunikasi-kan semua itu, meskipun saat itu tidak ada alat komunikasi apapun.  Tahun 1977 saya menjadi anggota DPRD sehingga mendapat tempat yang lebih formal untuk mengadakan

pembaharuan yang lebih radikal dengan tetap mengedepankan nilai kemanusiaan. Berbeda dengan pemerintah yang melakukan pendekatan radikal dengan operasi militer yang meskipun baik tetapi menindas nilai kemanusiaan. Seperti operasi koteka, karena dianggap orang berkoteka itu rendah dan tidak cocok,” tuturnya.
Sedangkan Golkar dan misionaris, menggunakan pendekatan pendidikan melalui sistem nilai terlebih dahulu. Semua itu dilakukan secara perlahan-lahan sampai mereka sendiri merasa membutuhkan seperti penggunaan baju di tengah cuaca dingin sebagai penghangat badan. Misionaris juga memiliki suster yang ditugaskan untuk mendidik generasi muda perempuan agar hidupnya lebih bernilai. Intinya, misionaris melakukan perubahan melalui pendidikan dan penamaan nilai-nilai kehidupan, sementara pemerintah melakukan perubahan secara radikal melalui program yang sering terjadi benturan kekerasan.
Akibatnya, misionaris menjadi tempat perlindungan masyarakat dari tekanan pemerintah. Sebagai aktifis gereja, Paulus sering berbicara lantang mengenai perubahan yang harus dilakukan secara manusiawi, bukan militeristik. Untuk kepentingan itu, ia

memperluas kaderisasi nilai-nilai tersebut di kalangan generasi muda baik swasta maupun pemerintahan. Oleh karena itu, ia semakin dikenal dan diterima masyarakat yang sangat berguna untuk membangun Golkar di Papua, saya menjadi direktur.
“Saya mengawinkan antara nilai misionaris dan Golkar yang baik dan berguna bagi masyarakat, melalui nilai-nilai yang baik. Tetapi semua itu malah menimbulkan kecemburuan di kalangan anggota DPRD dari ABRI (sekarang TNI). Saya dicurigai ingin menjadi ketua DPRD. Padahal saya tidak ingin menjadi pemimpin, tetapi menciptakan pemimpin sehingga saya membuat program kaderisasi. Tetapi karena saya memiliki pengaruh besar baik di masyarakat maupun pemerintahan, saya menjadi pimpinan informal untuk pendidikan dan pelatihan kader Golkar bekerja sama dengan ABRI. Saya lakukan kaderisasi untuk mencetak pemimpin,” kata sulung dari tiga bersaudara pasangan Petrus Sukardi dan Maria Sukini tersebut.
Akibat kecemburuan tersebut, Paulus sempat ditahan tanpa pernah diadili. Ia dituduh menghina (alm) Presiden Soeharto. Ia mengalami betapa kejinya rezim terdahulu yang menyandera

orang-orang yang vokal dan kritis. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah tokoh-tokoh yang berkuasa itu memiliki wawasan yang sangat sempit sehingga menterjemahkan kondisi masyarakat dengan sangat berbeda. Akibatnya, orang-orang sipil yang kritis dan cinta negara tetapi tidak setuju dengan cara-cara mereka, harus dikorbankan.
Setelah bebas, Paulus membina organisasi kepemudaan AMPI untuk menciptakan kader dan aktif dalam kepengurusan GOLKAR. Bersama Bapak Yapto Suryosumarno dan Bapak Yorris Raweyai, ia mendirikan organisasi pemuda underbow Golkar yang sangat fenomenal di tanah air, Pemuda Pancasila di Papua. Selain itu, ia juga mengkader pengusaha kecil di Wamena agar mereka mampu mandiri dalam wadah KUKMI.
“Tahun 1982 saya terpilih menjadi anggota DPRD. Sebenarnya tahun itu juga ia dinyatakan menang dan tinggal dilantik tetapi dipaksa mundur oleh gubernur. Meskipun saat itu saya dibela oleh Bapak Mayjen. Amir Soemartono. Setelah ada pembicaraan antara Jakarta dan Irian Jaya (sekarang Papua), saya disuruh turun (red-keluar) dari Wamena. Tetapi saya sudah terikat betul dengan masyarakat Wamena. Ketika ada gerakan OPM di
sana, beberapa kader saya lari ke hutan karena ketakutan terhadap OPM dan tentara. Saat keluar dari hutan, mereka diciduk tentara. Saya minta kebebasan mereka yang berakibat catatan hitam sebagai pembela OPM bagi saya,” tandasnya.
Ketika reformasi di tubuh Golkar, Paulus berada di depan memimpin perubahan. Tahun 1999, ia dicalonkan sebagai anggota DPRP bagi Golkar Papua dan bertahan selama dua periode. Sebenarnya ia masih bisa terpilih untuk ketiga kalinya. Namun, jiwanya yang ingin menciptakan pemimpin membuatnya memberikan jalan bagi yang lebih muda, yang dipersiapkan secara sungguh-sungguh.
Selama dua periode sebagai anggota DPRP, Paulus menjadi Ketua Komisi B (membidangi ekonomi), ia meletakkan pondasi dasar bagi perekonomian rakyat Papua. Paulus membidani lahirnya Perdasus Perekonomian Rakyat, pemanfaatan hutan, dan lain-lain, sehingga setelah dua periode ia merasa selesai dan mengundurkan diri dari dunia politik. Ia memilih jalur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua sebagai sarana menyalurkan aspirasi rakyat Papua ke pemerintah pusat di Jakarta.
“Saya sepuluh tahun menjadi Ketua Komisi B di DPRP Papua, tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya memang mendapat mobil dinas, tetapi tetap menggunakan mobil pribadi meskipun mobil tersebut sudah berusia tua. Kalau rusak mobil saya perbaiki sendiri dan enaknya ketika masa jabatan berakhir, mobil saya serahkan ke negara. Tidak harus menahan-nahan, karena tidak pernah memakai. Di sinilah nilai ajarannya,” ungkapnya.
Sebenarnya Paulus sangat menyayang-kan dan tidak setuju perubahan Golkar menjadi partai. Karena ia menyadari cita-cita awal pendirian Golkar adalah untuk mengkaryakan Indonesia tanpa menjadi ideologi. Membentuk masyarakat kekaryaan Indonesia dimana masyarakat dibagi atas kekaryaan bukan atas ideologi dan partai politik. Sesuai dengan cita-cita, Golkar boleh bubar asalkan Pancasila terus dan Pembukaan UUD 1945 tetap menjadi ajaran nilai-nilai kebangsaan. Menurut Paulus, Golkar sekarang sudah menyimpang dari tujuan awalnya yang tidak menghendaki partai sampai jauh menjangkau masyarakat desa.
“Seharusnya partai cukup di kabupaten saja. Makanya saya happy di DPD meskipun saya tetap kader Golkar,
tetapi bukan Golkar sekarang yang cenderung pragmatis. Anti korupsi bukanlah nilai, tetapi bukan juga untuk diperjualbelikan. Jadi ketika Pemberantasan korupsi sudah menabrak kekuasaan dan uang banyak, maka terjadilah negosiasi yang berujung damai. Semua bisa dibeli, dan ini secara politik sudah membudayakan dan membenarkan nilai-nilai yang salah. Ketika memperjuangkan nilai yang salah, di situlah martabat menjadi hilang. Uang hanya diperlukan bukan untuk tujuan,” sesal Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM, OFS menutup kisahnya.

Profesional , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Open Supriadi

No Comments

Open Supriadi
Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Karawang

Membenahi PDAM Dengan Komitmen untuk Bekerja Sebaik-baiknya
Banyak pilihan yang dapat diambil generasi muda sekarang setelah menyelesaikan pendidikan SLTA. Bekerja bagi lulusan kejuruan atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Namun tidak demikian halnya bagi generasi sebelumnya, mereka tidak memiliki pilihan sebanyak generasi muda sekarang.
Banyak masalah yang membelit kehidupan di masa lalu menjadi penyebabnya. Minimnya infrastruktur dan lembaga pendidikan yang memadai adalah faktor yang sangat dominan. Seperti dialami oleh Open Supriadi pada tahun 1970-an yang mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan. Kedua orang tuanya menyuruh menjual sawah untuk biaya pendidikan tinggi, pasca kelulusanya dari SMEA.
“Lulus SMEA saya ingin masuk AKABRI tetapi ternyata tidak bisa. Makanya saya hanya memiliki dua pilihan, melanjutkan sekolah atau mencari pekerjaan. Tetapi ketika disuruh menjual tanah, saya pertimbangkan lagi. Kalau sekolah saya ‘bener’ tidak masalah, tetapi kalau tidak kan kacau. Akhirnya tidak jadi jual tanah dan saya memutuskan untuk mencari pejerjaan,” Kata Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Karawang ini.
Open Supriadi tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut karena sejak kecil terbiasa membantu orang tua yang petani sekaligus pedagang dari mengembala itik, kerbau dan bekerja di sawah sepulang sekolah. Berbekal ijazah SMEA, ia bertolak ke jakarta dalam rangka mencari kerja. Tetapi kehidupan ibukota yang sangat keras dengan aroma konsumtif yang kental memaksanya pulang ke kampung halaman.
Sekembalinya di Karawang, Open bekerja sebagai guru ekonomi pertanian dan pendidikan jasmani di SPMA. Setelah dua tahun menjadi guru, ia mendapat tawaran bekerja di Bappeda Karawang. Meskipun honor yang didapatnya sangat kecil, namun komitmennya terhadap pekerjaa sangat tinggi. Baginya, pekerjaan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
“Komitmen saya, susah atau senang saya akan tetap bekerja sebaik-baiknya. Saya bekerja rangkap karena tetap menjadi guru, hingga akhirnya saya disuruh memilih di Bappeda atau menjadi guru. Saya memilih menjadi pegawai Bappeda dan tahun 1974 dipindahkan ke Dinas PU Karawang. Prinsifnya saya tetap, bekerja dengan baik dimanapun ditempatkan. Sambil bekerja, saya berusaha melanjutkan pendidikan dengan kuliah di FE Universitas Jayabaya, Jurusan Akuntansi, namun S1 diselesaikan di Fakulta Ekonomi universitas Singaperbangsa” kisahnya.
Open terpaksa menunda menyelesaikan kuliahnya karena diminta oleh orang tuanya untuk menikah. Tahun 1977, ia menikah dengan seorang PNS dan menjalani kehidupan dari nol. Ia memutar otak untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan berusaha di luar jam kerja. Salah satunya adalah menjalin kerjasama dengan pihak bank untuk membeli truk melalui fasilitas kredit KMKP/KIK
Sedikit demi sedikit, kehidupan rumah tangga Open semakin membaik. Seiring dengan kelahiran tiga anaknya, kariernya pun semakin meningkat apalagi setelah menyelesaikan pendidikan dan mengajar di Universitas Kabuaten Karawang serta menjabat Pembantu Dekan III dan II. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan mengambil S2 bidang keuagan di sebuah perguruan tinggi di Jakarta.
Karier kedinasanya pun ikut terdongkrak. Setelah 12 tahun (1974-1986) di Dinas PU, Open ditarik kembali ke Bappeda. Dari situ, berturut-turut ia meniti karier di kantor Lingkungan Hdup, Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Perekonomian, Dinas Lingkungan Hidup dan kembali lagi ke Bagian Perekonomian. Disini , ia sampai memasuki masuk Masa Persiapan Pensiun (MPP) terkait usianya yang sudah memasuki 55 tahun.
“Dalam bekerja saya tetap berpegang pada filosofi , bekerja dengan kemampun terbaik dan tidak pernah memikirkan yang lain-lain. Bulan Mei 2006 saya diminta Bupati untuk memperbaiki PDAM Karawang yang kondisinya cukup amburadul. Pesan Bupati, ‘perbaiki serta sehatkan PDAM’ karena air adalah kebutuhan dasar hidup manusia,” tegasnya. Dan sebelumnya juga memeperbaiki Lembaga Perbankan yaitu BPR BKPD dan LPK milik Pemerintah Daerah Kab. Karawang.
Pesan Bupati tersebut memiliki implikasi yang sangat luas. Apalagi saat itu, kesan terhadap kinerja PDAM Karawang adalah kondisi, pelayanan dan kualitasnya sangat buruk. Saat masuk, ia langsung melaksanakan berbagai evaluasi termasuk “kekuatan” saldo kas untuk membiayai operasional perusahaan. Hitung-hitungan ekonomi menyebutkan syarat perusahaan yang sehat adalah saldo kas mampu membiayai operasional perusahaan selama minimal 45 hari kerja dan idealnya 60 hari kerja.
Mosi Tidak Percaya
Open Supriadi sadar, untuk membenahi kinerja PDAM Tirata Tarum Karawang Tidak bisa serta merta “potong kompas” dengan menaikan tarif. Ia lebih memilih alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan perusahaan tanpa harus melakukan investasi. Cara ideal adalah dengan menghentikan tingkat kebocoran/NRW sebesar 46 persen pertahun yang dialami PDAM tersebut. Artinya, kebijakan pertama saat menjabat Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Karawang adalah melakukan efisiensi pembiayaan di segala bidang dengan efektif.
“Tetapi efisiensi terkait dengan pembiayaan. Tidak heran ketika saya sosialisasikan kepada karyawan, respon yang diberikan adalah saya didemo dan diberi mosi tidak percaya. Tetapi saya tetap tegar karena sebagai pemimpin harus siap menghadapi  hal-hal seperti itu, sudah resiko. Saya hanya mencoba memahami kenapa mereka demo. Artinya ada sesuatu dibalik semua itu.” Ungkapnya.
Mesikupun demikian, Open mendapat dukungan dari Bupati dan DPRD Karawang. Akhirnya ia mengambil tindakan tegas dengan menerapkan disiplin bagi seluruh pegawai di lingkungan PDAM Tirta Tarum Karawang. Program efisiensi dilanjutkan dengan hasil yang cukup mencengangkan. Dalam tempo delapan bulan, ia berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp. 989 juta.
Open tidak puas hanya berhenti sampai disitu dalam menata perusahaan daerah dengan titik tolak produksi air tersebut. Ia kemudian beranjak kebagian distribusi dan produksi, karena untuk melakukan investasi belum memungkinkan. Program yang dijalankan berhasil dengan efektif dalam mendongkrak pendapatan perusahaan. Tahun pertama hanya Rp. 1,5 miliar meningkat menjadi Rp. 1,7 miliar tahun kedua dan Rp. 3 miliar pada tahun keempat. Pelanggan pun meningkat dari 32.000 SR (Sambunga n Rumah) menjadi 48 ribu SR pada tahun 2010.
“Cukup fantastis peningkatanya. Saya juga memikirkan kesejahteraan pegawai, karena bagaimana mereka disuruh bekerja disiplin kalau kesejahteraan terabaikan? Makanya kesejahteraan setahap demi setahap kami perbaiki. Karena efisiensi menghemat pembiayaan lembur, listrik, kimia, sakit dan lain-lain sampai 12 komponen jumlahnya. Saya tata kembali, karena dalam filosofi saya, jika dalam tiga bulan tidak bisa menjebol PDAM saya akan mundur,” ungkapnya.
Alhamdulilah berkat kerja keras dan kebersamaan dalam memperbaiki PDAM hasilnya sudah dapat dirasakan oleh semua pihak diantaranya perbaikan pelayanan, pembayaran utang, PAD dan khususnya perbaikan kesejahteraan karyawan PDAM seperti gaji ke 13, 14 dan 15 serta tunjangan kendaraan, dll.
Dari program-program yang dilaksanakannya, PDAM Tirta Tarum Karawang dinyatakan sehat oleh BPKP pada tahun 2009. Hingga tahun 2010, PDAM Karawang dipercaya untuk membangun infrastruktur air bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, hibah dari pemerintah Asutralia (AusAID). PDAM Tirta Tarum Karawang berhasil membangun 3000 SR senilai Rp. 8 miliar bagi masyarakat kurang mampu serta tambahan 1000 SR senilai Rp. 2 miliar yang dilokasikan tahun 2011 dengan pengerjaan  jadwal yang ditetapkan. Sebuah prestasi fantastis yang dicapai seorang direktur yang tadinya mendapat mosi tidak percaya dari anak buahnya termasuk dari anggota DPRD Kab. Karawang dan Bupati pun kurang percaya akan mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah pusat yang bersumber dari hibah pemerintah Australia sebanyak itu.
“Saya sudah pensiun dari PNS dan hanya konsen bagaimana berbuat terbaik untuk kepentingan orang banyak. Keberhasilan adalah kepuasan tersendiri yang penuh tantangan. Alhamdulilah, tantangan telah menghasilkan kepuasan yang harus disukuri. Jadi di akhir karier ini, saya bersyukur kepada Allah SWT atas karunia dan hidayah yang diberikan. Terlepas Pro dan Kontra, kebenaran adalah milik tuhan dan manusia tempatnya salah. Yang penting kita yakin, apa yang kita lakukan benar, sesuai dan selalu berbuat yang terbaik,” tuturnya penerima Piagam Tanda Kehormatan Presiden RI Satya Lancana Karya Satya 20 dan 30 tahun.
Medirikan LSM
Sukses dengan kehidupan sekarang, Open Supriadi, ingin memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat sekitarnya. Ia berharap, pengalaman dan pemikiran untuk selalu berbuat yang terbaik mampu menggugah masyarakat. Apalagi, banyak potensi yang ada ditengah masyarakat yang kurang mendapat tempat, selagi kesempatan ini ada untuk dimanfaatkan sebaik mungkin dan ia ingin memberdayakan masyarakat dengan potensi yang dimiliki masing-masing.
“setidaknya bisa memberikan kegiatan positif dan produktif sehingga mereka memiliki penghasilan guna memperbaiki daya beli masyarakat . karena demand ada, tinggal kita menyiapkan supply. Obsesi saya setelah berhenti menjadi Direktur Utama akan membentuk LSM Karawang. Saya akan turun dan berjibaku dengan modal yang dimiliki dan filosofi berbuat untuk kepentingan orang banyak. ‘sedikit demi sedikit kita himpun, lama kelamaan akan besar’. Kalau kita mulai dari yang kecil setahap demi setahap akan menjadi kuat, lama kelamaan membesar.  Itulah sebuah harapan dan mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa meridhoinya. Amin
Pria yang mendapat dukungan penuh dari keluarga ini, dalam bekerja tidak bisa begitu saja melepaskan kepada anak buahnya. Ia turut mengawasi jalanya pekerjaan hingga sesuai dengan program yang ditetapkan. Prinsifnya, ketika pekerjaan tidak bisa dilanjutkan oleh anak buahnya, ia sendiri yang mengambil alih.
“Learning by doing harus jalan. Saya tidak bisa mengandalkan anak buah begitu saja. Karena dalam bekerja, tidak dibantu pun saya bisa kerjakan sendiri. Itu resiko dalam pekerjaan sebagai pimpinan. Tidak hanya sekedar memberi perintah. Ketika tidak jalan, kita harus turun tangan menjalankanya,” kata open yang menyempatkan diri menemui keluarga disela-sela jam makan siang ini. “karena hari minggu saya juga kerja, sehingga setelah Dzuhur saya menemui keluarga,” imbuhnya.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan, pria gila kerja (workaholic) ini menerapkan prinsip keteladanan. Ia tidak hanya mengandalkan kekuasaannya sebagai puncak pimpinan dengan sekedar memeberikan arahan melalui omongan. Contoh langsung dalam berbagai hal mulai selalu ditunjukan dengan mengacu pada pepatah “guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Ia juga selalu menjalin komunikasi dengan anak buahnya untuk mendapat masukan, ide dan gagasan demi keberhasilan.
Saya terus berusaha, karena manusia itu kan tidak sempurna. Seminggu sekali saya berolahraga bersama mereka, dengan harapan ini menjadi upaya preventif agar kita tidak mudah sakit. Selain itu, kita menjalin komunikasi dengan mereka, termasuk menerima keritik dan saran kepada saya begitu juga sebaliknya. Kita ada K3, Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas,” katanya.
Ketiga hal tersebut terus diupayakan oleh Open Supriadi selaku Dirut PDAM Tirta Tarum Karawang. Untuk menjaga kontinuitas pasokan misalnya, ia melengkapi PDAM dengan genset berkekuatan 500 kilowat. Hal tersebut mencegah terhentinya pasokan air bagi pelanggan saat listrik PLN tiba-tiba mati.
Saya konsisten terhadap konsep dan idealis dengan yang saya  pikirkan. Itu saya buktikan dengan kinerja keuangan, di mana dari 6 cabang dan 10 Unit IKK PDAM Kab. Karawang. Kinerja terbaik dan ketika awal saya masuk kondisinya kurang baik dan kurang sehat. Semua itu tercapai dalam empat tahun karena fokus untuk bekerja,” katanya membeberkan kiat sukses.
Menurut Open, dalam kerja harus dibarengi ketulusan dan keiklasan dengan menyerahkan kepada  Allah SWT hasil pekerjaan tersebut. Tugas manusia hanya berusaha dan Tuhan yang menentukan. Namun yang perlu diingat adalah melakukan kebajikan akan menghasilkan kebajikan dan tindak kejahatan akan menerima kejahatan.” Itu saja yang harus dipegang. Jangan anggap rejeki akan datang sendiri akan tetapi yang harus dilakukan adalah doa, usaha dan ikhlas. Bukankah kenikmatan dan cobaan itu datang dari Tuhan yang Maha Esa?” nasehatnya.
Open Supriadi mengakui bahwa generasi muda sekarang dipenuhi dengan budaya instant. Pengaruh globalisasi telah mengubah mereka menjadi sosok-sosok yang sangat tergantung pada teknologi informasi (TI). Celakanya, pengaruh tersebut sudak merasuk begitu dalam sehingga sangat sulit untuk dibendung. Untuk itu, menyarankan agar orang tua memperkuat keyakinan agama masing-masing dan menularkan kepada anak-anaknya.
Orang tua, lanjut Open, tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak-anaknya. Kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan bakat dan keinginan anak harus didukung kearah yang baik. Orang tua harus memotivasi anak untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Meskipun demikian, fungsi kontrol orang tua harus tetap dijalankan sehingga anak tidak salah arah.
“karena proses pembelajaran tidak pernah berakhir dan harus disesuaikan dengan perkembanganya. Karena generasi muda menghadapi sesuatu yang berbeda dari zaman orang tuanya. Jadi tipsnya adalah, pertama pendidikan, kedua contoh dan keteladanan ketiga evaluasi dan kontrol yang terbangun dengan baik. Komunikasi dengan anak harus intensif dan orang tua harus mau berkorban demi anak. Tetapi agama juga perlu, konsisten dan dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari. Terus terang, saya merasa belum berhasil mendidik anak,” kata open Supriadi, Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Karawang.

Profesional , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Achmad Subianto

No Comments

Achmad Subianto
Pendiri Gemar (Gerakan Memakmurkan Masjid)

Mengurus Masjid dan Zakat

Setelah memasuki masa pensiun, Achmad Subianto mendapati masih banyak pekerjaan yang harus ditanganinya. Sekitar 10 aktivitas -termasuk di FAPI (Federasi Perasuransian Indonesia), DPN Korpri, PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia)- sehingga waktu 24 jam yang diberikan Tuhan dirasa tidak cukup untuk mengerjakan kegiatan-kegiatannya. Apalagi, seluruh aktivitas tersebut harus dikerjakan sendiri karena tidak bisa diwakilkan.

Untuk itu, ia terpaksa mendisposisi dirinya sendiri terkait kecukupan waktu mengerjakan seluruh kegiatannya yang sangat tidak memadai. Lalu, ia memutuskan untuk hanya fokus mengerjakan tiga kegiatan saja, yakni Gerakan Memakmurkan Masjid, Zakat dan Jaminan Sosial. Khusus kegiatan terakhir, ia merasa mendapatkan amanah khusus dari Presiden Megawati dan Presiden SBY yang harus diselesaikan. Untuk keperluan tersebut, saat ini ia sedang sibuk menyusun buku “Sistem Jaminan Sosial Nasional” sebagai persembahan bagi Ibu Pertiwi, yang telah diluncurkan pada 16 Agustus 2010 di Flores Room Hotel Borobudur bertepatan dengan milad 11 Yayaan Kanum. Yayasan yang digagasnya dan didirikan oleh 17 pribadi muslim, bersama penandatanganan MOU antara Yayasan Kanum, Baznas dan paguyuban napi dengan Ketua Prof. DR. Ir. Rahadi Ramelan, MSc, ME.

Ketertarikannya untuk menulis buku SJSN karena ternyata tidak semua orang Indonesia memahami mengenai SJSN yang ternyata telah membawa negara barat menjadi maju dan makmur tersebut. Ketika mengunjungi China –seperti perintah Rasulullah SAW “Belajar ke negeri China”- ia banyak belajar mengenai SJS China yang dibangun berdasarkan lima Pilar Bank Dunia dimulai tahun 1997. China membangun pertama kali NSSF (National Social Security Fund) dengan CEO mantan Menteri Keuangan China. Saat itu, Indonesia sedang dilanda krisis moneter akibat ulah George Soros.

Menurut Achmad Subianto, Indonesia harus mengikuti jejak China untuk membangun SSJN dengan Pola Lima Pilar. Jangan sampai Jaminan Sosial dilihat sebagai beban atau benalu dan sebuah energi sia-sia. Tetapi sebenarnya Jaminan Sosial merupakan sumber energi dana pembiayaan pembangunan jangka panjang bagi kemajuan dan kemakmuran negara.

Achmad Subianto mencatat bahwa penggunaan Sistem Chili tidak bisa diterapkan di Indonesia. Penyebabnya, terjadi lonjakan penduduk sehingga Indonesia menduduki peringkat 4 dunia dengan 235 juta jiwa. Sementara Chili memiliki penduduk yang relatif lebih sedikit sehingga sistem berjalan dengan baik. Ia menolak berkomentar apakah lonjakan kenaikan penduduk menjadi peringkat empat dunia tersebut merupakan kesuksesan atau kegagalan bagi republik yang sangat dicintainya ini.

Ia sangat bersyukur dapat mengunjungi dan melihat China, negeri tirai bambu, negeri asal tokoh-tokoh komik yang sangat digemarinya sejak kecil. Karena ia adalah penggemar fanatik komik dengan tokoh Sun Go Kong, Kungfu Boy dan Sin Jin Kui yang selalu setia diikutinya, baik dalam bentuk komik, film maupun tayangan TV.

Terkait dengan aktivitas Gerakan Memakmurkan Masjid, Achmad -group pertama Depkeu belajar komputer di tahun 1970-an- merasa pengetahuannya tentang IT sangat bermanfaat. Yakni ketika berusaha menggabungkan sistem zakat dengan masjid untuk mewujudkan perintah Allah SWT dalam surat At Taubah, ayat 18; “Sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat di masjid dan tidak takut kepada siapapun selain Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Tiada henti, Achmad mengucap syukur Alhamdulilah kepada Allah SWT, karena ia berhasil membuat sistem informasi zakat dibantu Thio –putranya yang lulusan Mac Quary, Sidney- menyusun sistem ALMS. Arti dalam bahasa philanthropy/ kedermawanan adalah shadaqah yaitu zakat, infak dan sedekah. Dengan sistem ALMS ini masjid akan mengeluarkan Kartu Jemaah Masjid (KJM) untuk jemaah dan muzakinya dan Kartu Dhuafa (KD) untuk Mustahiq yang akan mendapat shadaqah.

Sistem KJM ini dapat juga berfungsi sebagai Kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) yang diilhami ketika ikut membangun sistem perpajakan NPWP dibawah Koordinasi PAIK dengan Ketua Kartono Gunawan, MSc. Dengan telah adanya KJM maka sebenarnya tidak perlu lagi menggunakan NPWP karena KJM sendiri dapat berfungsi sebagai NPWZ. Kemudian sistem BSZ (Bukti Setor Zakat) bisa digunakan sebagai kartu diskon pajak. Rekening dengan nomor akhir 555 diperuntukkan zakat sementara nomor 777 untuk zakat dan sedekah.

Ternyata, lanjut Achmad, meskipun pasca pensiun hanya menjalani tiga aktivitas tetapi kegiatannya justru semakin banyak. Ia memahami teori “gali sumur” bahwa setiap aktivitas di bumi ini jika dikerjakan secara tekun dan profesional akan menghasilkan kegiatan yang justru bertambah besar. Contohnya adalah ketika menggali sebuah sumur artesis, diawali dengan tanah, lumpur atau batu dan sedikit air. Semakin dalam, air yang didapat semakin banyak dan pada puncaknya akan keluar air yang sangat bersih, jernih, bening dan menyembur dengan kuat.

Begitu juga kegiatan dan ilmu yang ditekuni secara aktif dan intensif akan berdampak sangat besar, luar biasa dan tidak akan berhenti. Apabila dalam pengerjaannya disertai perasaan ikhlas, meski kadang harus mundur satu langkah tetap harus diterima. Karena hal seperti itu justru akan menghasilkan kegiatan yang semakin besar dan memberikan lompatan besar jauh ke masa depan. Achmad Subianto mengenalnya sebagai rumus 1/0 = tak terhingga, yang sangat diyakini kebenarannya, rumus ini dipahami dari dosennya di Undip Semarang, Drs. Soehardi, dosen Ekonomi Makro.

Hal tersebut pernah dialami Achmad saat terpaksa diberhentikan dari pekerjaan oleh atasannya akibat arogansi pimpinan, yang semua perlakuannya diterima dengan ikhlas. Imbalannya, meskipun harus kehilangan pekerjaan tetapi tidak perlu menunggu beberapa lama ia justru mendapatkan pekerjaan dengan kedudukan lebih tinggi. Bahkan kedudukannya tersebut lebih luas cakupannya, lebih banyak peluangnya dan lebih besar kekuasaannya.

Tidak Ada Merger dalam SJSN

Putra Cilacap kelahiran 16 Agustus 1946 ini mengungkapkan, semangat dalam penyusunan RUU Sistem Jaminan Sosial yang kemudian menjadi UU No 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), adalah bahwa badan penyelenggara jaminan sosial tetap eksis dan tidak ada merger atau penggabungan badan pengelola. UU itu sendiri dibuat dengan terburu-buru sehingga memiliki kebaikan dan kelemahan sekaligus.

Namun, dengan status Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS), keberadaan badan ini patut didukung daripada berstatus perseroan yang selama ini cenderung sangat merugikan peserta. Apabila menggabungkan semua badan penyelenggara menjadi satu adalah kebijakan yang arogan dan menyesatkan.

Di awal pembahasan RUU JSN terdapat usulan dari Tim SJSN waktu itu untuk melebur badan penyelenggara yang sudah ada, yaitu PT Taspen, PT Asabri, dan PT Jamsostek. Usulan ini mendapat tentangan, baik dari DPN Korpri, PWRI, BUMN maupun para pekerja swasta anggota Serikat Karyawan BUMN dan Swasta. Dengan demikian, dengan UU No 40 Tahun 2004 tidak ada lagi persoalan merger.

Dalam penyusunan draf RUU SJSN di Sekneg, Lambock Nahattand yang mewakili Seswapres memberikan pandangan dalam penyusunan SJSN bahwa UU yang disusun merupakan payung sekaligus menggambarkan sistemnya, tanpa menggabungkan lembaga yang telah ada.

Anehnya, meski telah ada arahan seperti itu, dalam pembahasan masih saja terdengar usulan untuk menggabungkan Taspen, Asabri, dan Jamsostek. Bahkan, panitia pun masih memasukkan hal tersebut dalam RUU SJSN. Ini keanehan yang ditemukan Achmad Subianto selama pembahasan draf RUU SJSN. Terkesan, terjadi pemaksaan kehendak untuk memuluskan usulan tersebut.

Apalagi belakangan terkuak bahwa dalam membangun dan menyusun RUU itu juga memanfaatkan pinjaman lunak dan bantuan konsultan dari Jerman. Karena itu, sudah dipastikan ada upaya untuk “menjermankan” sistem jaminan sosial Indonesia dengan mengikuti kehendak konsultan dari negara pemberi bantuan.

Achmad sangat bersyukur, dalam pertemuan pembahasan penyusunan RUU SJSN di Hotel Horison, Ancol, Jakarta, Menko Kesra M Jusuf Kalla (waktu itu) memberikan arahan agar badan penyelenggara tetap seperti yang ada, tidak ada merger. SJSN harus mencerminkan ciri Indonesia. Pernyataan Menko Kesra itu didukung oleh Tjarda Mochtar (mantan direksi Jamsostek) dan anggota DPR (ketika itu) Djamal Doa. Jadi, ketika RUU SJSN ini disahkan menjadi UU pada masa kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri dan diteruskan ke Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), persoalan merger sudah tidak dibicarakan lagi.

Sistem Lima Pilar

Ketika menjadi peserta Asia Pension Roundtable III di Beijing, 9-10 November 2005, Achmad mendengar penjelasan mengenai lima pilar jaminan sosial versi Bank Dunia yang dipresentasikan oleh Ketua NSSF, mantan Menkeu China dan pejabat NSSF lainnya. China mulai melakukan reformasi jaminan sosial tahun 1997 dengan membangun jaminan sosial untuk warga negaranya, mengikuti pola Bank Dunia dengan sistem tiga pilar.

Selanjutnya tahun 2005, Bank Dunia merekomendasikan tambahan dua pilar lainnya, yaitu sumber dukungan berupa jaminan rumah dan kesehatan sebagai pilar keempat dan terakhir pilar zero, no contributory poverty alleviation. Dengan demikian, sejak saat itu di China berlaku five pillar systems of social security.

Dengan adanya beberapa sistem jaminan sosial di Indonesia, maka perlu dilakukan harmonisasi. Jika mengacu pada China, maka “rumah SJSN” usulan M Jusuf Kalla dapat digambarkan sebagai berikut. Pilar pertama, meliputi jaminan sosial nasional dasar/nasional-daerah (Jamsosnasda). Pilar kedua, jaminan sosial untuk para professional dengan profesi PNS, TNI, pekerja swasta, dan BUMN.

Pilar ketiga, jaminan sosial untuk individual yang telah ada undang-undangnya yaitu antara lain asuransi. Pilar keempat, jaminan sosial untuk jaminan spesifik, misalnya kesehatan, perumahan, pendidikan, tabungan untuk ibadah haji dan lain-lain. Sedangkan “pilar zero” mencakup bantuan sosial yang selama ini sudah diberikan oleh Depsos, seperti jaring pengaman sosial (JPS) dan bantuan tunai langsung (BLT). Untuk pilar kesatu sampai keempat, para peserta memberikan iuran, ditambah dari pemberi kerja/majikan. Sedangkan untuk “pilar zero” sepenuhnya merupakan bantuan pemerintah.

Berdasarkan rumah SJSN, maka BPJS yang harus ada akan terdiri dari BPJS Jamsosnasda untuk seluruh warga negara, BPJS PNS untuk pegawai negeri sipil, BPJS TNI untuk angkatan bersenjata, BPJS badan usaha milik negara (BUMN) untuk pegawainya, dan BPJS Jamsostek untuk pegawai swasta. Adapun Askes dan Bapertarum merupakan pelengkap.

Sejak awal, Achmad menegaskan, tidak ada merger di antara ketiga lembaga yang ada karena misi dan karakteristiknya masing-masing berbeda. Ia menyampaikan, jika mau memergerkan Taspen, misalnya, maka harus ditanya dulu 4,6 juta PNS, apakah mereka mau untuk digabung? Sebab, meskipun Taspen itu BUMN, uang Taspen bukan uang pemerintah, tetapi uang PNS yang dipotong dari daftar gaji mereka untuk pembayaran pensiunnya. Demikian pula Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), perlu ditanya pendapatnya terkait dengan 1,6 juta para pensiunan yang uangnya dikelola PT Taspen. Hal yang serupa dengan TNI yang asuransi sosialnya dikelola Asabri.

Dalam merumuskan pembentukan SJSN, seyogianya perlu berpedoman pada peranan pemerintah. Peranan pemerintah, antara lain, selaku penyelenggara administrasi negara (administrator), selaku pemberi kerja, selaku regulator, selaku kreditur, dan selaku pemegang saham.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, misalnya, pemerintah mempekerjakan seseorang menjadi pegawainya. Dalam hal ini pemerintah bertindak selaku pemberi kerja. Kewajibannya, antara lain, menyelenggarakan kesejahteraan bagi para pegawainya dalam hal ini PNS dan TNI. Untuk itu, dibentuk PT Taspen dan PT Asabri untuk memberikan jaminan sosialnya yang disesuaikan dengan penghasilan masing-masing.

Dengan pembentukan BUMN, pemerintah bertindak sebagai pemegang saham. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan usaha perasuransian, negara mempunyai beberapa BUMN, misalnya PT Pusri, PT PLN, dan PT Perkebunan. Untuk jaminan sosialnya, pemerintah membentuk PT Jamsostek, sedangkan untuk pensiun masing-masing BUMN membentuk dana pensiun sendiri atau bergabung dalam DPLK.

Meski UU SJSN -dibuat pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri- masih memiliki kelemahan, tapi itu merupakan amanat UUD 1945. Pemerintahan SBY-JK, ketika itu telah menyetujui. Karena itu, seyogianya diimplementasikan secara benar oleh pemerintahan SBY-Boediono sebagai jaminan sosial untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Tetap Berjalan

Implementasi UU No 40/2010 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tidak harus menggerus peran empat badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang ada saat ini, yakni PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri. Keempat BPJS tersebut menyatakan kesiapan menjalankan tugas tambahan dalam program jaminan sosial jika diamanatkan oleh pemerintah.

Saat ini keempat BPJS sudah menyelenggarakan program jaminan sosial untuk pekerja formal sektor swasta, pegawai negeri sipil (PNS), dan TNI/Polri. Dari lima program jaminan sosial yang disyaratkan untuk dilaksanakan, keempat BPJS itu baru melaksanakan empat program, yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK).

Sementara, untuk jaminan pensiun, baru diselenggarakan PT Taspen dan PT Asabri untuk PNS serta TNI/Polri. Sementara, pekerja formal yang program jaminan sosialnya diselenggarakan PT Jamsostek belum mendapatkan jaminan pensiun.

Keempat BPJS yang berstatus PT (Persero) dapat melaksanakan program jaminan sosial sesuai UU SJSN. Dalam hal ini, pemerintah menempatkannya sebagai BUMN dengan penugasan khusus. Ini juga sudah disampaikan Menteri BUMN melalui surat No S-135/MBU/2010 kepada Presiden dan Wakil Presiden RI yakni penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, termasuk untuk program jaminan sosial.

Sesuai dengan prinsip-prinsip SJSN, operasional BPJS harus berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Tentunya dengan optimalisasi pengelolaan dana untuk manfaat sebesar-besarnya kepada peserta. Seperti diketahui, PT Askes dengan peserta sekitar 96,2 juta orang memiliki aset Rp10 triliun, PT Asabri mempunyai 1,1 juta peserta dengan aset sekitar Rp11 triliun, PT Jamsostek mencatat kepesertaan 8,9 juta orang beraset Rp90 triliun, serta PT Taspen dengan 2 juta peserta beraset Rp60 triliun.

Biodata singkat:

Nama         : Achmad Subianto

Tempat dan tanggal lahir: Cilacap, 16 Agustus 1946

Aktivitas:
Ketua Gerakan Memakmurkan Masjid
Ketua Komisi Pengawas BAZNAS 2005-2011
Penasehat ISEI Cabang Jakarta 2001-2011
Ketua Umum Fokkus, Babinrohis Pusat
Mantan bendahara DPN KORPRI 2004-2009
Mantan Ketua IV PWRI 2003-2009
Ketua Umum Federasi Perasuransian Indonesia 2003
Ketua Umum Asosiasi Jaminan Sosial dan Jaminan Sosial 2000-2008
Direktur Utama PT Taspen 2000-2008

Profesional , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nusantara Sitepu

No Comments

Nusantara Sitepu
Direktur Utama BPR Solider

Misteri Perjalanan Hidup Putra Karo

Tidak pernah terbayangkan dalam hidup seorang Nusantara Sitepu untuk berkarier di dunia keuangan seperti sekarang. Latar belakang pendidikannya yang beragam, tidak satupun berpijak pada keuangan atau perbankan. Minatnya jauh lebih besar ke dunia kerohanian sehingga memperoleh gelar sarjana teologi dan sempat menjadi dosen.

Pria kelahiran Desa Berastepu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, 15 Juni 1953 ini menjalani pendidikan Sekolah Dasar di desanya. Ia kemudian melanjutkan ke SMP dan SMA Swasta Seminari di Pematang Siantar. Ia memperoleh gelar sarjana lokal setelah menyelesaikan pendidikan filsafat dan teologi di Seminari Tinggi Parapat/Pematang Siantar (1975-1980).

“Saya merasa perjalanan hidup saya ini suatu misteri. Dari latarbelakang filsafat/teologi menjadi mengurusi uang yang sangat membutuhkan keahlian akuntansi dan keuangan. Terus terang pada mulanya saya harus berjuang keras belajar, karena sadar sekurangnya saya harus memahami pengetahuan dasar seperti jurnal dan neraca. Untungnya, staf dan pegawai saya banyak membantu,” kata Direktur Utama BPR Solider ini.

Ia juga merasa bersyukur, karena pada saat belajar di sekolah menengah memiliki prestasi gemilang dalam mata pelajaran berhitung dan aljabar. Ketika belajar filsafat, salah satu mata kuliah favorit dan memiliki prestasi tertinggi adalah mata kuliah Logika. “Kemampuan berhitung dan logika ini saya rasakan sangat membantu dalam kehidupan umum, termasuk dalam tugas saya memimpin BPR Solider,” imbuh dosen luar biasa di Unika St. Thomas Sumatera Utara untuk mata kuliah MKDU Logika, Agama dan Etika tahun 1984-1993 ini.

Tahun 1997 bersama beberapa temannya, Sitepu mendirikan BPR Solider di Pancur Batu. Selang lima tahun kemudian (2003), ia  diminta untuk ikut duduk menjadi salah satu direksi. Ia banyak belajar di situ saat berada dibawah kepemimpinan direktur utama Sahata Tinambunan SE dan direktur operasional Ir. Todo Pasaribu. Sitepu sendiri menjabat sebagai direktur umum dan keuangan sampai tahun 2007 RUPS menunjuk dirinya untuk menjabat sebagai Direktur Utama, sampai sekarang.

“Di atas semuanya, saya percaya penyelenggaraan Ilahi membuat semuanya  terlaksana dengan baik. Kepercayaan bahwa Tuhan yang menyelenggarakan semuanya, membuat saya yakin bahwa Ia akan memberikan cukup untuk kebutuhan hidup saya. Selain itu saya berprinsip, kalau tidak memiliki kelebihan dalam akuntansi dan keahlian keuangan, sekurang-kurangnya saya bisa mempunyai kelebihan dalam kejujuran dan integritas,” tandasnya.

Menurut Sitepu, pimpinan lembaga keuangan selayaknya bisa menjadi panutan mengenai kejujuran. Namun meskipun kejujuran diatas segalanya, pengetahuan dan keahlian lain sangat diperlukan. Ia mencontohkan, seseorang yang jujur pun akan mengalami kesulitan juga memimpin sebuah lembaga keuangan bila tidak dibekali pengetahuan pembukuan dan akuntansi yang baik.

Sebisa mungkin, Sitepu selalu berpikir jauh ke masa depan. Tidak mau terjebak dalam penyelewengan jabatan selama menjalani karier. Ia tidak ingin anak-anak dan keluarga besarnya menanggung malu akibat ulah yang tidak terpuji. Selain itu, ia sendiri juga tidak ingin didera kepedihan lahir batin pada usia senja yang seharusnya menikmati masa pensiun dengan tenang, damai dan tenteram.

“Sering saya katakan kepada anak-anak dan pegawai saya, mari kita berpikir jangka panjang, jangan sempit dan pendek. Lihatlah, banyak pejabat sekarang pada masa tuanya harus diseret ke pengadilan dan dipenjarakan karena korupsi dan meyeleweng pada masa jabatannya. Kalau saya, saya ingin masa tua yang tenang dan tenteram,” tegasnya. Oleh karena itu, ia tidak mau menanam bom waktu dengan korupsi dan menyelewengkan uang. “Itu berpikir terlalu pendek dan bodoh. Demi uang kita korbankan harga diri dan kedamaian batin, sangat tidak setara,” imbuhnya.

Siap Mundur

Sitepu mempunyai motivasi sangat tinggi untuk menjadikan BPR Solider sebagai BPR yang sehat dan maju. Sebagai seorang pemilik saham, ia memiliki kepentingan agar BPR berjalan dengan baik dan maju, sehingga memberikan keuntungan kepadanya. Di sisi lain, ia juga merasa telah berbuat “sesuatu” bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang dicintainya.

“Melalui usaha ini, saya ikut membangun ekonomi masyarakat dengan fasilitas jasa keuangan perbankan. Suatu kebanggaan bagi saya di antara teman-teman, sekarang dan di masa depan, walaupun kelak tidak lagi menjadi direksi, bahwa saya ikut memiliki sebuah bank. Ini merupakan kesempatan yang masih langka di tengah-tengah masyarakat. Maka saya mau BPR ini tetap tegak dan berkembang, karena ini suatu usaha yang terhormat,” tuturnya.

Sebagai pimpinan BPR, Sitepu sangat bersyukur terhadap perhatian besar pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia. Tanpa memungut biaya sepeserpun BI melakukan pengawasan terhadap BPR supaya tidak terjadi praktek-praktek perbankan yang tidak sehat. Adanya pengawasan dari pemerintah tersebut, membuat dirinya –baik sebagai Direktur Utama maupun sebagai seorang pemilik saham BPR Solider- merasa “nyaman” dalam melaksanakan pekerjaannya.

Sitepu mengakui banyak menemukan kendala dalam menjalankan perusahaan. Tantangan terbesar adalah menjaga tetap terjadi kesatupaduan visi antara para pemegang saham yang saat ini berjumlah 11 orang. Ia yakin asalkan terpelihara, semua itu menjadi modal dasar yang sangat kuat untuk pengembangan perusahaan ke depan. Apalagi dengan tetap berpegang teguh pada visi awal untuk tidak berebut menempatkan “orang-orang awak” dalam jajaran manajerial.

Menurut Sitepu, di perusahaan manapun perilaku KKN seperti itu umumnya bersifat merusak. Hal tersebut akan diperparah apabila di antara pemegang saham yang out of job mulai berebut menjadi komisaris dan merasa dirinya yang paling pantas untuk itu. Ke depan, ia memiliki obsesi agar penggantinya nanti adalah seorang profesional handal yang akan membawa BPR Solider semakin maju dan terdepan.
“Sempat ada pengganti saya seperti tadi, yang didudukkan secara paksa oleh pendukungnya yang kebetulan kuat sahamnya, padahal pada dasarnya dia itu “out of order”, wah berabe-lah”, katanya.

Pemimpin yang baik itu harus mempunyai ‘sense of crisis’. “Nggak perlu bercokol terus. Asal sudah ada penerus-penerus yang professional yang telah siap menjalankan, kita harus siap mundur. Saya sudah menjabat sebagai direksi sejak tahun 2003 dan usia sekarang sudah 57 tahun. Kalau pengganti sudah siap, saya pun siap mundur atau dimundurkan,” tandasnya.

Sebagai seorang pengusaha, Sitepu merasa telah ikut membantu pemerintah. Setidaknya, ia telah turut berupaya mewujudkan good corporate governance di lingkungan pekerjaannya. Ia telah mencoba mewujudkan prinsip-prinsip hidup yang baik, dan prinsip-prinsip bekerja yang baik. Tanpa harus menggembar-gemborkan apa yang dilakukannya, ia terus berkarya.

“Jangan sampai dalam diri kita sendiri keropos dan amburadul. Itu semua hanya menuju kemunafikan kalau kita sendiri tidak lebih dulu menerapkan di lingkungan kita sendiri. Jadi bila di lingkungan kerja kita kita menerapkan prinsip-prinsip kerja yang baik, clean and good corporate governance itu, saya kira kita sudah menyumbang sesuatu yang sangat berharga bagi negeri ini,” ujar pria yang menguasai bahasa Inggris, bahasa Karo, bahasa Toba, dan bahasa Indonesia secara aktif ini. Sementara bahasa Belanda dan bahasa Latin mampu dipahaminya secara pasif.

Berdiri untuk Melayani

Pendirian PT BPR Solider, menurut Sitepu, berawal dari pemikiran seorang tokoh pemimpin Gereja Katolik, P. Fidelis Sihotang OFMCap (alm). Pemikirannya adalah apapun yang dimiliki harus digunakan dan diberdayakan agar berguna untuk orang lain. Beberapa orang yang menurut dia mempunyai uang didekati untuk mensosialisasikan pemikirannya.

“Kata beliau, uang itu kalau kita satukan bisa membuka BPR. Uang kita itu tidak hilang atau habis, bahkan kita akan mendapat imbalan dari hasil usaha itu, sedangkan masyarakat juga ikut menikmati jasanya. Semakin baik dikelola imbalannya semakin besar, dan begitu juga dengan jasanya untuk dinikmati masyarakat. Jadi kena dua kali sekaligus.  Begitu kira-kira pemikiran almarhum P. Fidelis Sihotang, yang memiliki motivasi kental untuk melayani masyarakat dengan dana yang kita punya,” katanya.

Para pendiri PT BPR Solider memiliki visi mewujudkan impian untuk menjadi BPR yang ikut membangun ekonomi masyarakat secara  maksimal. Sedangkan misi yang diusung ialah keberpihakan pada pengusaha kecil dan menengah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pendampingan/pembinaan usaha baik perorangan maupun kelompok usaha.

Menurut Sitepu, pemilihan nama “Solider” bukan kebetulan semata, tetapi sangat terkait dengan visi dan misi perusahaan. Dengan motto “Tumbuh dan Berkembang bersama Anda dengan semangat kemitraan”, BPR Solider sadar bahwa tidak akan bisa berkembang sendirian tanpa perkembangan masyarakat sendiri.

“Dengan masyarakat bisa menikmati jasa BPR, barulah BPR akan memperoleh sesuatu. Semakin besar pelayanan BPR kepada masyarakat, semakin besar perkembangan BPR itu sendiri. Langkah yang akan kami lakukan ke depan adalah meningkatkan profesionalisme dan semangat pelayanan. Kalau itu sudah membudaya di antara staf dan seluruh jajaran marketing, BPR Solider akan maju,” tegas Sitepu yang pada tahun 1998 sempat mengikuti rombongan Menteri Agama dr. Tarmizi Tahir ke Washington, AS itu.

Tidak Ingin Menyusahkan Anak

Sebagai orang tua dengan tiga anak, Sitepu mencoba mempersiapkan dengan matang masa depan mereka. Ketiga anaknya diupayakan mendapat pendidikan yang memadai sebagai bekal hidup dan kemandiriannya bagi masa depan. Ia tidak ingin, mereka hidup susah sehingga tidak mampu berbuat baik ataupun membalas budi. Ketakutan lebih besar darinya adalah apabila anak tidak dibekali ilmu pengetahuan yang cukup, hidupnya susah sehingga cenderung berperilaku koruptif.

“Anak tertua kami Sarjana Teknik Industri, sekarang bekerja di satu perusahaan swasta yang bonafide. Anak kedua, perempuan tamat bidan dan bekerja sebagai PNS di satu puskesmas. Anak ketiga, masih kuliah di sebuah perguruan tinggi di Bandung. Di sisi lain kami sendiri membuat persiapan, supaya nanti tidak perlu menyusahkan dan mengganggu anak-anak. Kalau sudah begitu, rumit itu,” kata peraih gelar Sarjana Pendidikan melalui program penyetaraan di STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Widya Yuwana Madiun tahun 2003 tersebut.

Sitepu tidak ingin, pada usia tuanya nanti anak-anak harus menanggung biaya hidup orangtua karena orangtua tidak memiliki bekal sendiri. Untuk itu, ia telah mempersiapkan diri dengan baik. Sadar mengandalkan gaji saja tidak cukup, ia berjuang keras dengan usaha-usaha keluarga yang lain, seperti berladang serta usaha-usaha lainnya. “Saya terbantu karena istri juga seorang bidan PNS bekerja di Puskesmas,” ungkapnya.

Melihat perkembangan anak-anaknya, begitu juga pandangan dan pengamatan Sitepu terhadap generasi muda Indonesia, sebagai orang tua, berpendapat sudah seharusnya untuk mempercayakan keberlangsungan bangsa di tangan mereka. Karena bagaimana pun, hal itu akan terjadi secara alami terkait faktor usia yang tidak dapat ditolak.

“Kita harus percaya bahwa mereka mampu. Akan muncul pribadi-pribadi tangguh yang mempunyai kesadaran yang tinggi dan punya jangkauan pemikiran jauh ke depan dan tidak puas dengan kesenangan sesaat. Pasti suatu saat akan muncul generasi muda seperti itu,” tegasnya.

Optimisme Sitepu tidak hanya terhadap generasi muda. Pendapatnya kurang lebih sama mengenai kondisi Indonesia di masa mendatang. Dengan berlandaskan pada sikap optimis, ia yakin ke depan Indonesia akan semakin baik. Dasar pemikiran yang melandasi keyakinannya adalah hakekat manusia yang mempunyai dua kecenderungan hakiki dalam diri masing-masing, kebaikan atau kejahatan, bersifat sosial atau egoisme.

Dalam pandangan Sitepu, kecenderungan baik akan menang atas kecenderungan buruk seiring dengan semakin tingginya kesadaran manusia. Kondisi tersebut semakin nyata dan berkembang dengan melihat kemajuan bangsa-bangsa lain, yang dengan sendirinya semakin meningkatkan pendidikan dan wawasan.

“Lihatlah sekarang sudah muncul banyak gerakan-gerakan perbaikan. Nanti partai-partai atau pemimpin yang hanya membohongi rakyat tidak akan laku lagi. Semakin lama rakyat semakin pandai, semakin kritis, dan semakin sadar juga. Dalam hal itu saya sangat optimis walau mungkin masih lama waktunya. Mengenai prioritas untuk mencapainya, maka tegas saya katakan, pendidikan, dengan porsi yang signifikan untuk pendidikan nilai-nilai,” kata Sitepu menegaskan.

Pengusaha , , , , , , , , , , , , , , , ,